Ratusan Nelayan Mengungsi ke Pulau Paliat

Air pasang dan gelombang laut yang sangat tinggi sejak beberapa hari lalu, membuat panik sejumlah warga di kepulauan Sumenep, Madura. Apalagi, sejak dua hari lalu Pulau Salarangan, Desa Paliat, Kecamatan Sapeken, Sumenep, tenggelam. Akibatnya, ratusan warga terpaksa mengungsi ke Pulau Paliat.

Informasi itu diperoleh Surya dari Samhari, 37, tokoh masyarakat desa setempat yang ikut mengungsi, Minggu (30/12). Menurutnya, sejak Kamis (27/12) lalu tinggi gelombang laut mencapai empat-lima meter dari permukaan laut. Tingginya gelombang bersamaan dengan pasang air laut dalam sepekan terakhir.

Ratusan warga, yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan, semula masih tetap bertahan di rumah-rumah mereka yang tergenang air sekitar 50 cm. Namun, ketika ombak besar disertai gelombang dahsyat datang, warga memutuskan untuk mengungsi dari rumah mereka. "Sejak Jumat (28/12, Red) malam lalu tinggi gelombang sudah empat meter. Seluruh daratan Pulau Salarangan tertutup air laut. Warga ketakutan, apalagi setelah ada beberapa rumah penduduk rusak akibat terjangan ombak," ujar Samhari tanpa menyebut nama pemilik rumah-rumah yang rusak itu. Satu-satunya tempat pengungsian yang dinilai aman adalah Pulau Paliat. Karena, selain air pasang tak sampai memenuhi Pulau Paliat, juga karena pulau ini aman dari gempuran gelombang lantaran posisinya terlindung di antara pulau-pulau kecil di sampingnya.

Mengenai kebutuhan makan dan minum warga yang mengungsi, Samhari menyatakan, mereka menumpang makan di rumah-rumah warga di Desa Paliat. Karena, sebagian besar  warga Desa Salarangan memililik saudara di Pulau Paliat. "Kepala Desa Paliat juga membantu sebagian kebutuhan warga Pulau Salarangan yang mengungsi," katanya sambil menambahkan, bahwa dirinya bersama ratusan warga Pulau Salarangan akan kembali ke rumah bila gelombang sudah turun, dan suasananya telah tenang.

Ancam Keselamatan

Diwawancara terpisah melalui ponsel, Kepala Desa Paliat Matsawi HS mengakui ada 248 jiwa terdiri dari 74 kepala keluarga (KK) dari 76 rumah terpaksa mengungsi karena gelombang laut sangat tinggi. Matsawi menambahkan, langkah mengungsikan mereka juga atas saran dirinya  karena dapat mengancam keselamatan jiwa penduduk di Pulau Salarangan. Saat ini, menurut Matsawi, tinggi gelombang laut terus menaik, dan semakin membahayakan penduduk Desa Salarangan jika masih bertahan di pulau seluas sekitar 12 hektare itu.

Apakah ada rumah warga yang rusak akibat gelombang itu? Matsawi mengaku belum tahu pasti, karena pihaknya bersama aparat desa setempat belum dapat mengecek ke Pulau Salarangan gara-gara ombak yang sangat tinggi. "Kami akan ke sana nanti kalau situasinya sudah agak reda," paparnya. Matsawi menambahkan, pasokan sembako untuk kepentingan warga kepulauan terhenti karena kapal yang biasa mengangkut kebutuhan pangan warga tidak berani berlayar. "Bisa-bisa mereka mati kelaparan karena pengiriman sembako tidak ada," sesalnya.

Karena itu, pihaknya berharap ada langkah cerdas dari Pemkab Sumenep untuk mencarikan solusi agar kebutuhan sembako, khususnya bagi warga kepulauan yang terkepung ombak dan gelombang besar akan teratasi. "Sebab, sembako kan kebutuhan utama," tegasnya. (st2)

Sumber: Surya, 31/12/2007

Sebagai Bupati-Wabup Sampang

Rapat pleno KPUD kemarin menetapkan H Noer Tjahja SE MM dan Drs KA Fannan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih pilkada Sampang 2007. Penetapan pasangan calon yang diusung PKB ini dituangkan dalam Berita Acara (BA) Nomor: 270/31/BA/KPU-SPG/XII/2007.

Mereka yang menandatangani BA adalah KHA Ahmad Dhoveir Shah, Drs Moh. Rasyad Manaf, Agus Sumaryono SE, dan Drs Hernandi Kusumahadi. Sedangkan anggota KPUD lainnya, Moh. Hasan Jaelani SE, tidak ikut tandatangan karena ada kepentingan keluarga yang mendadak dan sebelumnya sudah minta izin tidak bisa hadir.

Ikut menyaksikan, antara lain saksi dari tim kampanye Inofa dan tim kampanye Ilmu (cabup Ismail Muzakki-cawabup M. Mahfudh). Lalu, Kasdim 0828 Sampang Mayor TNI HM Rifa’ie, Asisten Tata Praja Ir Hj Sri Budiyati MM, Kabag Hukum Setkab Syamsul Arifin SH, Kakan Infokom Drs H Chairul Saleh MPd, Kakansatpol PP Drs Aji Waluyo, dan anggota DPRD Sampang Ir H Puji Raharjo.

Sebelum menandatangani BA, Ketua KPUD KHA Ahmad Dhoveir Shah minta Ketua Divisi Penghitungan dan Penetapan KPU Sampang Drs Rasyad Manaf menjelaskan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada tingkat kabupaten oleh KPUD. Seperti diketahui, hasil rekapitulasi manual hasil perolehan suara oleh KPUD, pasangan Noer Tjahja-Fannan Hasib meraih 195.343 suara, Hasan Asy’ari-Fadhilah Budiono 152.103 suara, dan Ismail Muzakki-M. Mahfudh 83.019 suara.

Lalu, Dhoveir minta pendapat masing-masing anggota. Ketiga anggota KPUD, mulai dari Drs Moh. Rasyad Manaf, Agus Sumaryono SE, dan Drs Hernandi Kusumahadi menyatakan setuju menetapkan pasangan Noer Tjahja dan KA Fannan Hasib sebagai bupati dan wakil bupati Sampang terpilih hasil pilkada Sampang 2007. Sebelum rapat pleno ditutup, Dhoveir menegaskan, tidak ada masalah jika ada pasangan calon lain merasa keberatan atas ketetapan KPUD tersebut.

Menurut Rasyad Manaf, keberatan itu adalah hak mereka. "Tapi, itu tidak akan memengaruhi atau menyangkut substansi perubahan hasil perolehan suara," katanya.

Dia memersilakan jika ada pasangan calon yang merasa keberatan dan ingin melayangkan nota keberatan. Nota keberatan tersebut nantinya ditulis dalam formulir DA2 KWK. "Mereka diberi kesempatan selama tiga hari guna melayangkan keberatan kepada MA (Mahkamah Agung) melalui PT (Pengadilan Tinggi Jatim)," tandas Rasyad.

Untuk diketahui, berdasarkan surat BA Nomor: 270/31/BA/KPU-SPG/XII/2007, selanjutnya BA akan ditetapkan dengan keputusan KPUD Sampang.

Dalam BA itu juga disebutkan, KPUD pada Senin (31/12) telah mengadakan rapat pleno dengan pembahasan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sampang terpilih dalam pilkada 2007. Acuannya, berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada di tingkat kabupaten oleh KPUD. (c6/mat)

Sumber: Jawa Pos, Selasa, 01 Jan 2008

Pelepasan wisudawan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STM) IMNI berlangsung di Pendapa Ronggosukowati Pamekasan, pagi (18/12) kemarin. Acara dihadiri 185 wisudawan angkatan III dan IV bersama para alumni dan angkatan ke V. Secara khusus, Bupati Pamekasan Drs Achmad Syafii MSi dan Sekkab Dr A Jamaluddin Karim MSi melepas langsung para wisudawan.

Dalam sambutannya, Bupati Syafii mengaku kagum pada para master strata dua yang akan di wisuda di Surabaya, 30 Desember mendatang. Alasannya, dalam keadaan serba sulit seperti sekarang ini, masih ada aparat pemkab yang peduli pendidikan. Itupun, lanjut Syafii, dijalani dengan susah payah. Baik meluangkan waktu maupun menyiapkan dana yang tak sedikit. "Oleh karenanya, mereka pantas di dukung semua pihak terkait. Baik, unit kerja dan instansi dimanapun mereka berkarier," ujar Syafii.

Selama ini, imbuh Syafii, pihaknya tidak sekalipun melarang staf atau pegawai Pemkab Pamekasan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti yang dijalani para wisudawan STM IMNI itu. Karena itu dinilanya demi kebaikan dan kemajuan pembangunan Pamekasan. Terutama dibidang pengembangan kemampuan dan pendidikan aparatur negara.

"Untuk para pegawai yang masih ingin meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi silahkan. Selamat jalan dan terimakasih telah berinisiatif meneruskan studi, walau dengan biaya dan inisiatif sendiri," ungkapnya

Senada dengan sambutan tersebut, Koordinator Pelaksana Pemasaran STM IMNI wilayah Madura, Drs Nashar SE MM MSi menegaskan, sambutan bupati sebentuk dukungan bagi pihaknya. Terutama dibidang kemajuan dan pembangunan pendidikan dalam menyongsong Pamekasan sebagai Kota Pendidikan. "Semoga Kami dapat memberi arti bagi terwujudnya Pamekasan sebagai Kota Pendidikan. Seberti yang telah dicanangkan sebelumnya," tegasnya saat ditemui di sela acara didampingi Koordinator Alumni STM IMNI wilayah Pamekasan, Drs Imam Santoso MM.

Pada kesempatan ini juga dilakukan prosesi penyerahan duplikat sertifikat akreditasi STM IMNI kepada Bupati Pamekasan. Serta daftar nama peserta wisuda Magister Manajemen wilayah Madura kepada Drs Imam Santoso MM oleh Drs Nashar SE MM MSi. (yud/*)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 19 Des 2007

Untuk kali ketiga dalam dua pekan terakhir ini sebgaian wilayah di Kota Pamekasan dilanda banjir. Luapan air sungai menggenangi puluhan rumah di Desa Laden, Kelurahan Patemon, dan Parteker. Meluapnya air sungai setelah hujan mengguyur Kota Pamekasan sejak Senin malam (17/12). Lauapan air sungai itu masuk rumah warga setinggi 1 meter.

Sebelumnya, minggu pertama Desember banjir melanda daerah Gladak Anyar dan sekitarnya. Banjir akibat meluapnya Sungai Blumbungan. Air bah kembali melanda 15 Desember lalu. Sedangkan banjir kemarin melanda di kawasan kota bagian selatan. Kuat dugaan, banjir kali ini karena hujan merata di daerah selatan dan mengirim air lewat Sungai Se Majid dan Sungai Gerra Manjeng.

Berdasarkan pantauan koran ini, air menggenangi sebagian ruas jalan Kota Pamekasan, Desa Laden, Kelurahan Patemon, dan Parteker. Hujan deras sekitar tujuh jam mulai sore hingga malam hari (17/12) mengakibatkan ruas jalan di dalam kota terendam air. Diantaranya, Jl Kabupaten, Jl Bahagia, Jl Pintu Gerbang, Jl Segara, Jl R Abd Aziz, Jl Agussalim, Jl Jakatole, Jl PB Sudirman, Jl Pangeran Diponegoro, Jl Cokroatmojo, dan Jl Trunojoyo.

Sebagian wilayah Desa Laden dan Kelurahan Patemon juga terendam air. Sedikitnya 80 rumah di tiga lokasi tersebut digenangi air hingga pagi kemarin. Itu akibat Sungai Se Majid dan Gerra Manjeng meluap sampai meluber ke rumah warga. Banjir terparah terjadi di Desa Patemon (barat sungai) dan Laden. Dua lokasi ini menerima air aliran sungai Se Majid yang meluap.

Salah seorang korban banjir di Desa Patemon, Khusairi, mengatakan, banjir terjadi mulai pukul 01.00. Selain menerima kiriman air, listrik juga padam. Diduga, listrik sengaja dipadamkan karena hujan sangat deras. "Air masuk rumah sekitar 1 meter," katanya sambil menunjuk tembok rumahnya yang masih basah.

Menurut dia, banjir kali ini cukup parah dibanding dua banjir sebelumnya. Pria yang tinggal di dekat Sungai Se Majid ini mengakui bahwa hujan deras yang terjadi di minggu pertama dan kedua Desember ini tak sederas kemarin. Daerahnya yang dihuninya memang langganan banjir. "Tetapi banjir saat ini (kemarin) kami rasa cukup parah," katanya di Kelurahan Patemon kemarin.

Sedangkan banjir di Desa Laden, menurut Halim, diduga akibat sampah yang menyumbat kanal air. Luapan air kanal yang dikirim air sungai Se Majid pun masuk ke rumah penduduk. Tak hanya rumah warga terendam banjir, lahan pekuburan juga tergenang. "Lihat makam itu kebanjiran juga," katanya sambil menunjuk taman pemakaman umum yang terendam.

Sementara anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, mengatakan, berdasarkan identifikasi masalah, hasil kunjungan dewan ke lapangan menemukan beberapa sebab terjadinya banjir. Antara lain, menyempitnya saluran air baik karena longsor maupun tumpukan sampah, air yang datang melebihi kapasitas tampung kanal atau sungai, dan hilangnya daya serap tanah akibat pori-pori bumi tertutup beton atau aspal. "Semua temuan dewan kami rekomendasi ke pemkab," tegasnya.

Bupati Achmad Syafii mengakui telah menerima rekomendasi dari dewan. Pihaknya juga turun tangan untuk membantu sebisa mungkin. Dia minta dinas terkaitnya mengecek ke lapangan. Sebab, memungkinkan banjir akibat faktor lain. Misalnya, karena kurang maksimalnya konstruksi kanal. "Kami selalu turun memberi perhatian," katanya. (abe)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 19 Des 2007

Baru sepekan bebas dari banjir bandang, beberapa wilayah di Kota Pamekasan kembali kedatangan air bah. Kemarin, pukul 16.00, Kelurahan Gladak Anyar dan Kelurahan Parteker kembali dilanda banjir bandang.

Kali ini banjir bandang tidak hanya akibat meluapnya Sungai Blumbungan dari daerah utara. Air kiriman dari Sungai Samiran dari daerah barat (Kecamatan Proppo) ikut menambah besar volume air. Akibatnya, sekitar 125 rumah warga terendam.

Kelurahan Gladag Anyar, tepatnya Gang V Jalan Amin Jakfar, kembali menjadi daerah paling parah tergenang air. Termasuk, di Kampung Duko di Jalan Sersan Mesrul. Di kedua wilayah diperkirakan tak kurang dari 113 rumah terendam air dengan ketinggian antara 1 hingga 2,5 meter.

Begitu juga di Kelurahan Parteker dan sekitarnya. Tak kurang 12 rumah warga ikut terendam. Hanya, dibandingkan dengan Kelurahan Gladak Anyar, ketinggian air di Kelurahan Parteker lebih rendah.

Berdasarkan pantauan koran ini di lokasi, semakin dekat rumah warga dengan aliran sungai, semakin tinggi pula ketinggian air. Beberapa rumah di Gang V Jalan Amin Jakfar ketinggian air bisa mencapai 2,5 meter. Maklum, di Gang V ini posisinya berdempet dengan daerah aliran Sungai Blumbungan.

Di Gang V ini juga diperparah dengan belum diperbaikinya plengsengan yang jebol akibat banjir bandang sebelumnya (7/12) lalu. Akibatnya, sekitar 25 rumah terdekat dengan daerah aliran sungai, ketinggian airnya tinggi.

Menurut penuturan warga setempat, Rohama, 39, pada banjir bandang kali ini warga lebih siap dibandingkan banjir bandang sebelumnya. Ketika air mulai datang, warga langsung mengemasi barang-barangnya dan meletakkan ke tempat lebih tinggi.

"Namun, kali ini air memang tidak datang sekaligus, tidak seperti yang lalu. Selain itu, warga juga sudah pengalaman. Kalau melihat air mulai datang, langsung cepat berkemas," tuturnya.

Rohama sendiri adalah penghuni rumah dinas Kejari Pamekasan. Dia bersama dua rekannya yang juga staf kejari menempati rumah dinas. Lokasi rumahnya memang dekat dengan aliran Sungai Blumbungan. Jaraknya tidak lebih dari 7 meter saja.

Meski lebih siap, warga tetap harus menyelamatkan barang-barang berharganya. Sebab, jika tidak diselamatkan perabot rumah tangga seperti kulkas, TV, komputer, dan sebagainya akan rusak akibat terendam air.

Hingga berita ini diturunkan sekitar pukul 18.00, air belum juga surut. Diduga, hal itu dipengaruhi oleh adanya pertemuan air antara Sungai Blumbungan dengan Sungai Samiran. Sehingga, volume air menjadi lebih banyak.

Camat Kota Pamekasan Saudi Rahman yang ditemui di lokasi banjir mengatakan, pihaknya meyakini banjir bandang kali ini akibat meluapnya Sungai Blumbungan dan Sungai Samiran. "Tadi (kemarin, Red) memang sama-sama hujan, dari utara dan barat. Pertemuan arusnya di sekitar Gurem itu. Sehingga, membuat posisi air tertahan," katanya.

Pejabat kelahiran Sumenep itu memastikan tidak ada korban jiwa pada banjir bandang kemarin. Hanya, diakuinya, warga kembali harus bekerja keras lagi untuk membersihkan kotoran yang terbawa banjir bandang.

Bupati Pamekasan Ach. Syafii yang dikonfirmasi mengatakan, pemkab langsung tanggap dengan banjir bandang. Selain koordinasi dengan pihak terkait, pemkab akan langsung mengirim bantuan. "Sementara bantuan yang paling diperlukan mungkin nasi bungkus untuk makan malam. Sebab, warga tidak mungkin memasak. Sedangkan lainnya bisa menyusul," katanya saat dihubungi melalui saluran telepon tadi malam. Untuk keperluan makam malam, pemkab menyiapkan sekitar 500 nasi bungkus. Proses pembagiannya dikoordinasikan dengan aparat kelurahan dan RT/RW terdekat.

Bupati juga mengaku langsung memerintahkan jajarannya rapat mendadak. Rapat digelar di kantor Kelurahan Gladak Anyar Jalan Amin Jakfar Gang V. Sejumlah pejabat pemkab hadir. Seperti Kepala Kessos M. Ali, Kepala KUKP (Kantor Urusan Ketahanan Pangan) Bambang Prayogi, Kepala Bagian Umum Didik Hariadi, Camat Kota Saudi Rahman. Rapat juga dihadiri anggota DPRD asal daerah pemilihan Kota, Khairul Kalam. "Kita akan koordinasi lebih lanjut untuk penanganan selanjutnya. Tetapi, saya kira dibandingkan peristiwa sebelumnya, warga relatif tidak panik," kata Kepala Kessos M. Ali.

Sejak banjir bandang kembali hadir, warga dari berbagai penjuru Kota berdatangan ke lokasi. Mereka ingin melihat dari dekat banjir bandang. (zid)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 17 Des 2007

Fatimah: Ada yang Pindah Tangan, Hilang, Dijual

Informasi mengejutkan disampaikan Fatimah Hafid, anggota DPRD Jawa Timur. Berdasarkan laporan, kata dia, beberapa pulau dari 126 pulau yang tersebar di Kabupaten Sumenep diduga telah berkurang. Sebagian pulau hilang, sebagian lainnya pindah tangan orang lain atau dijual. Hal ini diungkapkan anggota DPRD asal PDI Perjuangan itu saat serap aspirasi di Jl Amin Jakfar Kota Pamekasan kemarin. Acara dihadiri perwakilan tokoh masyarakat dan pengurus PDIP se Madura.

Masih berdasarkan laporan, kata Fatimah, sebagian pulau yang hilang atau pindah tangan itu berada di sekitar Pagerungan. Hilangnya beberapa pulau di perairan Sumenep, sudah menyeruak di DPRD Jatim. Menurutnya, penjualan pulau tak bisa dibiarkan. Dia berjanji akan bersuara di dewan agar dibentuk tim investigasi.

Perempuan asal Pamekasan ini mengaku prihatin. Sebab, pulau yang hilang atau pindah tangan itu diduga melibatkan orang dalam Sumenep sendiri. Tengara bahwa pulau-pulau tersebut benar-benar hilang makin kuat saat dirinya di Madura. Sebab, mendapat laporan yang sama.

Fatimah menduga ada dua model penjualan pulau yang melibatkan orang dalam di Sumenep. Pertama, pulau dijual atau disewakan kepada orang lain demi keuntungan pribadi dan Sumenep tak dapat apa-apa. Kedua, pulau dihalalkan dengan kompensasi tertentu dari penyewa/pembeli agar pasirnya bisa ditambang. Dia menilai praktik penghilangan dan penjualan pulau tersebut berdampak buruk bagi investasi ekonomi Sumenep. "Pada akhirnya, kepulauan Sumenep terkikis habis," ujarnya.

Namun, laporan masyarakat soal pulau yang dijual dibantah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Soengkono Sidik. Menurut dia, hingga saat ini tidak ada laporan dari masyarakat bahwa beberapa pulau di Kabupaten Sumenep hilang dan diperjualbelikan. "Belum ada laporan ada pulau dijual atau pulau hilang karena pasirnya ditambang," tegasnya.

Jika memang ada laporan dari masyarakat, dia berharap ada bukti konkret. Sehingga, pihaknya dapat menindaklanjutinya. Sebab, penjualan pulau dilarang negara. "Sekecil apa pun pulau merupakan bagian dari negara ini. Dan, pulau tidak boleh diperjualbelikan," tandasnya. Soengkono juga menepis laporan dari 126 pulau di Kabupten Sumenep sebagian hilang karena pasirnya ditambang secara ilegal. "Tidak ada laporan seperti itu," ujarnya.

Dia menduga, laporan tentang pulau hilang tersebut karena adanya perbedaan jumlah pulau hasil foto udara dengan data Bakorsultanal. Dijelaskan, jumlah pulau hasil peta udara yang dilakukan pemkab bekerjasama dengan Surveyor Indonesia (SI) pada 2002, tercatat jumlah pulau yang dimiliki Semenep sebanyak 126 pulau. Sedangkan hasil pemetaan yang dilakukan Bakorsultanal hanya 121 pulau. "Angka tersebut berbeda, karena Bakorsultanal menganggap bahwa lima pulau bukan sebuah pulau, tapi batu karang besar," jelasnya.

Namun, seperti diberitakan Radar Madura Agustus 2007, pulau kosong yang tidak berpenghuni yang diklaim milik warga ditengarai cukup banyak. Kasus ini terjadi Pulau Kamarong dan Pulau Kiropok (Kecamatan Sapeken), serta Pulau Sarok yang berada di Desa Kroppo, Kecamatan Raas.

Pulau Pulau Sarok misalnya, diakui milik Badaruddin, salah satu warga Desa Kroppo. Hal ini dibenarkan oleh salah satu keluarganya Miftahul Arifin yang juga anggota DPRD Sumenep. Menurut politisi dari PPP ini, pulau yang memiliki luas sekitare 20 hektare lebih itu merupakan milik kakeknya (Baharuddin). Dikatakan, pulau itu didapat kakeknya dari H Bakri sekitar tahun 1960-an. "Pulau itu dijual ke kakek dengan menukar dengan lahan pegaraman. Saat ini pulau dihibahkan kepada paman saya," ujar kala itu. Pulau Sarok itu, jelasnya, tidak ada penghuninya, yang ada hanya pohon kelapa. (abe/zr)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 12 Des 2007

Satu dari dua korban yang hilang terseret arus saat banjir bandang menyapu Pamekasan selama 12 jam, Fauzi alias Uus, 20, warga Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota Pamekasan, ditemukan tewas. Jenazahnya ditemukan telungkup di pinggir kali, menyangkut di sela-sela pohon bambu, Sabtu (8/12) pukul 05.30 WIB.

Sedangkan nasib korban lain, pria asal Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, masih misterius. Identitasnya pun belum diketahui. Uus adalah anak kedua dari empat bersaudara pasangan suami-istri alm Turiman dan Painten. Ditemukan sekitar 300 meter dari lokasi kejadian, kepala Uus penuh luka, yang diduga akibat terbentur tembok pelengsengan, dan sebagian tubuhnya terkoyak akibat tergores batang bambu.

Korban, yang dikenal pandai berenang, ditemukan sang paman, Misnuri, 54, yang menyusuri sungai bersama tiga anaknya. “Sepanjang malam saya bersusah-payah mencari keponakan, ternyata tadi pagi sudah jadi mayat,” ujar Misnuri sembari mengusap pipi yang basah air mata.

Seperti diberitakan, dua orang hilang, dan 80 rumah tenggelam di Kelurahan Gladak Anyar dan Parteker, Kecamatan Kota Pamekasan, akibat banjir bandang. Air bah datang tiba-tiba seiring meluapnya Sungai Blumbungan. (Surya, 8/12).

Sampai Sabtu (8/12), mayoritas warga yang rumahnya tenggelam banjir masih dicekam kekhawatiran terhadap kedatangan banjir susulan. Karena itu, sebagian di antara mereka mengevakuasi seluruh perabotan rumah tangga ke rumah famili.

Untuk membantu mengevakuasi barang-barang mereka, Satpol PP dan Linmas Pamekasan menerjunkan 25 petugas dan mengerahkan dua mobil truk dan pikup. Mereka juga membantu membersihkan jalan sekitar lokasi kejadian yang terendam lumpur. Bupati Pamekasan Achmad Syafii bersama sejumlah staf dua kali datang ke lokasi, Jumat (7/12) malam dan Sabtu (8/12) pagi. Selain memantau, bupati juga memberi bantuan mie dan nasi bungkus kepada warga yang tertimpa musibah banjir. “Kami masih mendata berapa kerugian yang diderita warga, dan kami akan memberi bantuan kepada mereka,” janji Safii. (st30)

Sumber: Surya, Sunday, 09 December 2007

Pasca banjir bandang Jumat (7/12), pukul 17.00, warga yang rumahnya tergenang air langsung bersih-bersih. Ini dilakukan sejak pukul 21.00, saat air mulai surut. Meski sebagian warga mulai bersih-bersih, namun sebagian lainnya memilih mengungsi.

Beberapa keluarga mengungsi di beberapa tempat, seperti Balai Kelurahan Gladak Anyar. Selain beberapa warga di Kelurahan Gladak Anyar, warga lain di beberapa tempat juga sempat mengungsi. Seperti yang berada di sekitar Kelurahan Parteker dan Gurem. Di sana puluhan rumah juga tergenang air.

Kemarin, mulai pukul 06.00, warga secara bersamaan mulai bersih-bersih. Mereka membersihkan bekas-bekas lumpur yang masuk ke rumahnya. Kesibukan warga tampak di Gang V Jalan Amin Jakfar. Ada yang menjemur kasur, membersihkan tembok dari kotoran bekas air bah, dan lainnya.

Sebagian warga di Gang V Jalan Amin Jakfar banyak yang masih trauma. Mereka masih khawatir akan adanya banjir bandang susulan. Sebab, dari pagi hingga siang kemarin mendung cukup tebal. "Kalau masalah trauma pasti trauma. Tapi, bagaimana lagi ya, pasti kita kembali ke rumah," ujar Brigadir Eko, anggota Satreskrim Polres Panemkasan, yang rumahnya juga terendam air lebih dari 3 meter. Beberapa warga di Gang V Jalan Amin Jakfar memilih mengungsi. Beberapa keluarga mengevakuasi barang-barang berharganya ke rumah-rumah kerabatnya di tempat lain. Proses evakuasi ini dibantu satpol PP. Tak kurang dari 50 personel satpol PP dikerahkan. Untuk membantu evakuasi, satpol PP mengerahkan dua kendaraan bak terbuka.

Musibah banjir bandang membuat sejumlah pihak bersimpati. Bantuan mulai mengalir kepada warga. Terutama dari Pemkab Pamekasan yang disampaikan langsung Bupati Ach. Syafii. Pemkab membantu ratusan nasi bungkus, air mineral, mie instan, minyak goreng, dan obat-obatan kepada korban banjir. "Ini musibah bersama. Itu sebabnya, kita harus bisa mengulurkan tangan untuk mereka yang membutuhkan," kata Syafii di sela-sela mengunjungi korban banjir di Kelurahan Gladak Anyar kemarin pagi.

Hingga kemarin bantuan masih terus berdatangan. Salah satunya dari Partai Demokrat Pamekasan. Beberapa aktivis Partai Demokrat membagi-bagikan mie instan dan air mineral. (zid)

Sumber: Jawa Pos, Minggu, 09 Des 2007

Dua orang dinyatakan hilang dan 80 rumah tenggelam di Kelurahan Gladak Anyar dan Kelurahan Parteker, Kecamatan Kota Pamekasan, akibat diterjang banjir bandang, Jumat (7/12) sekitar pukul 17.00 WIB.

Air bah itu datang tiba-tiba seiring dengan meluapnya Sungai Blumbungan hingga dua meter di atas ketinggian permukaan normal sungai. Sungai itu melintas di tengah kota Pamekasan. Kedua warga yang terseret arus dan masih dalam pencarian adalah Uus, 17, warga Gladak Anyar, pelajar kelas II SMA di Pamekasan. Satu lagi seorang pria yang belum diketahui namanya, asal Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan.

Menurut keterangan warga di lokasi, saat mereka sedang duduk di emperan rumah dan sebagian menonton TV, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah sungai.

Meski demikian, warga tak terlalu curiga bakal terjadi banjir bandang karena selama seharian kemarin kota Pamekasan tak diguyur hujan. Lagipula, sehari sebelumnya, sudah turun hujan lebat. Tak berapa lama, warga yang rumahnya berjarak sekitar 75 meter dari bibir sungai dikejutkan dengan suara gemuruh yang makin keras yang mendekati rumah mereka. Baru diketahui kemudian, plengsengan sungai sepanjang 50 meter jebol dan airnya meluap menerjang rumah-rumah penduduk pinggir sungai.

Datangnya air bah mendadak itu membuat warga panik. Sebagian berusaha masuk rumah guna menyelamatkan barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi, dan sebagian lagi langsung lari menyelamatkan diri. Tapi derasnya arus banjir, membuat banyak perabot rumah tangga tidak sempat diselamatkan wargar.

Sementara Uus, yang tengah menyelamatkan barangnya di emperan rumahnya terseret arus meski sempat berteriak minta tolong. “Sekarang warga masih berusaha mencari di mana Uus berada. Ada yang melihat Uus tersangkut di pohon, apakah selamat atau tidak masih dalam pencarian,” kata Trisno, warga Gladak Anyar, yang rumahnya terendam air setinggi 2 meter.

Hingga kemarin malam, puluhan warga, terutama wanita, masih terjebak banjir di rumahnya dan berteriak-teriak minta tolong. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi mereka dengan menggunakan rakit bamboo dan ban dalam mobil.

Rohim, warga setempat, mengungkapkan banjir kali merupakan yang ketiga di kota Pamekasan dalam 8 tahun terakhir. Pertama terjadi April 1999, dan kedua Februari 2004. Tapi, kali ini terparah. Bupati Pamekasan, Drs Ahmad Syafii kemarin malam langsung meninjau lokasi banjir dan menemui warga yang mengungsi di pinggir jalan. (st30)

Sumber: Surya, Saturday, 08 December 2007

Pasang air laut yang terjadi Senin dan Selasa (26-27/11) malam mengancam pulau-pulau kecil di timur Kabupaten Sumenep. Di Pulau Sapeken, akibat laut pasang naik itu, pasar utama di pulau tersebut tenggelam, dan hingga kemarin tak bisa berfungsi.

Sedangkan di Pulau Masalembu, selain merendam Pasar Masalima, air laut pasang juga menenggelamkan 20 rumah serta menghanyutkan ternak milik warga. Di pulau itu, kawasan yang terparah kena air pasang laut adalah Dusun Mandar, Desa Sukajeruk, Masalembu. Banyak ternak ayam dan sapi yang tersapu air laut pasang dan kemudian mati. "Air laut pasang tahun ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, menurut saya, paling besar dalam sepuluh tahun terakhir," kata Badrul Aini, seorang tokoh masyarakat Sapeken, kepada Surya, Rabu (28/11) di Sumenep.

Karena ketinggian air laut pasang mencapai 6 meter, pulau-pulau yang lebih kecil (seperti Pulau Tanjunggiok dan Pulau Sarendeng) nyaris tenggelam. Dua pulau yang masuk Kecamatan Sapeken itu, masing-masing terdiri dari satu desa. Tiap-tiap pulau itu dihuni sekitar 400-an warga. Sementara, total jumlah penduduk Kecamatan Sapeken mencapai sekitar 5.000 jiwa.

Badrul mengungkapkan, karena pasar utama di Pulau Sapeken masih terendam hingga kemarin, kegiatan perekonomian warga setempat macet. Namun sejauh ini, menurut pantauan Badrul yang juga anggota DPRD Sumenep, belum ada laporan tentang korban jiwa. “Tapi, masyarakat di pulau-pulau kecil itu tetap was-was. Mereka berjaga terhadap kemungkinan kembali tingginya laut pasang,” imbuh Badrul.

Selain `melahap` pasar dan permukiman penduduk, pasang laut itu juga menyapu puluhan hektare areal tambak udang dan banding, serta areal garam rakyat di Kecamatan Kalianget dan Seronggi. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

H Zainudin, 47, warga Desa Kebundadap Kecamatan Seronggi, yang memiliki sejumlah lahan tambak udang syok mengetahui ladang tambak udangnya lenyap ditelan air pasang. Padahal, ia baru saja menebar benih udang senilai Rp 30 juta. Selain itu, Zainudin juga baru saja memperbaiki tanggul tambaknya yang kini jebol akibat tergerus arus air laut.

"Kami merugi sampai ratusan juta rupiah,"ujar Zainudin dengan raut muka kalut.

Kesedihan juga dirasakan Murahwi, 50, warga Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget. Garam di areal pertambakan garam miliknya yang siap dipanen karena telah mengkristal, hancur berantakan. Masuknya air ke lahan pegaramannya adalah akibat jebolnya tanggul di lokasi pegaraman di Desa Pinggir Papas oleh desakan air pasang. "Tanggul itu tidak kuat menahan air pasang yang terjadi selama beberapa hari ini," tandas Murahwi.

Badrul berharap kejadian ini juga mengundang kepedulian pemerintah. Karena pasang laut itu, menurutnya, merupakan kejadian alam, dan karena itu bisa dikategorikan bencana alam. (st2)

Sumber: Surya, Thursday, 29 November 2007

Angin puting beliung juga menerjang wilayah timur Bangkalan. Hempasan angin kencang itu menyebabkan 25 rumah di Desa Banyubuneh dan Desa Tellok, Kecamatan Galis, rusak.

Tujuh diantaranya rusak parah. Yakni, empat rumah di Desa Banyubuneh dan tiga rumah lagi berada di wilayah Desa Tellok. Selain rumah warga, sekitar 300 pohon roboh.

Berdasarkan keterangan warga setempat, bencana angin terjadi Kamis (29/11), sekitar pukul 14.00. Siang itu wilayah Galis diguyur hujan deras sekitar 15 menit. Setelah hujan reda, tiba-tiba angin kencang menghempas. Tak lama kemudian, muncul puting beliung dari arah timur.

Secepat kilat, angin berbentuk kerucut itu berputar-putar dan menggulung beberapa wilayah di Desa Banyubuneh dan Tellok. Akibatnya, 25 rumah tidak permanen (terbuat dari kayu) rusak. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap. Saking kerasnya hempasan angin, tujuh rumah roboh.

Beruntung kejadian itu tidak sampai menyebabkan korban jiwa. Ketika kejadian berlangsung, warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. "Waktu angin berhembus sangat kencang, rumah saya berbunyi kriyek-kriyek. Saya panik dan takut. Lalu, saya lari keluar rumah, Pak," kata Hosna, warga Kampung Planggiran, Desa Banyubuneh.

Sementara Kades Banyubuneh Achmad Fauzi mengatakan, sejauh ini tidak ada warga yang terluka karena bencana tersebut. Namun demikian, warga membutuhkan bantuan untuk memerbaiki rumah. Terutama warga yang rumahnya ambruk.

Selain rumah warga, sekitar 300 pohon roboh akibat terjangan angin puting beliung. Untuk membantu warga, kemarin aparat TNI AD dari Koramil Galis dan Kodim 0829 turun ke lokasi. Mereka ikut bergabung dengan warga untuk memerbaiki rumah yang rusak. Selain itu, personel berpakaian doreng itu memotong dan menepikan pohon yang roboh ke jalanan. "Sebanyak 40 personel yang diturunkan untuk membantu warga. Ada yang membantu evakuasi pohon yang roboh ke jalan, sebagian lagi membantu perbaikan rumah warga," kata Pasiter Kodim 0829 Bangkalan Lettu Inf Muhadi. (tra)

Sumber: Jawa Pos, Sabtu, 01 Des 2007

Dua buah pasar dan ratusan hektar lahan tambak dan penggaraman tenggelam, akibat air laut pasang yang mencapai ketinggian hingga 6 meter selama dua hari berturut-turut, Senin (26/11) hingga Selasa (27/11).

Dua pasar yang tenggelam tersebut, adalah Pasar Desa Sapeken Pulau Sapeken dan Pasar Desa Masalima, Pulau Masalembu Sumenep. Air pasang juga merendam ratusan hektar ladang penggaraman milik rakyat di Desa Pinggir Papas dan Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget. Sejumlah tumpukkan karung berisi garam hasil panen enam bulan lalu, turut hanyut terbawa air laut.

Tidak hanya itu, air pasang juga meluluhlantakan puluhan hektar tambak udang dan ikan bandeng di Desa Tanjung dan Desa Kebundadap, Kecamatan Seronggi. Puluhan ribu benih ikan bandeng dan udang yang dua bulan lagi bakal panen, hancur terbawa arus air pasang.

Akibatnya, kegiatan pasar menjadi macet bahkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua desa tersebut sempat terganggu hingga menyebabkan kerugian yang cukup besar.

Sejumlah bangunan rumah milik warga, tampak rusak akibat dindingnya tergerus air pasang. Hingga Selasa (27/11) malam, tidak ditemukan korban jiwa akibat air pasang yang tergolong besar untuk 10 tahun terakhir ini.

H Zainudin, 47, warga Desa Kebundadap Kecamatan Seronggi, yang memiliki sejumlah lahan tambak udang langsung syok mengetahui ladang tambak udangnya lenyap 'digarap' air pasang. Padahal ia baru saja menebar benih udang senilai Rp 30 juta.

Selain itu, ia juga baru saja memperbaiki tanggul tambaknya yang kini jebol akibat tergerus arus air laut. "Kalau dihitung semuanya, kami merugi sampai ratusan juta rupiah," ujar Zainudin dengan raut muka kalut.

Begitupun dengan Murahwi, 50, warga Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, sebanyak delapan hektar lahan garam yang sudah mengkristal dan siap panen hancur berantakan.

Masuknya air pasang ke lahan pegaramannya karena jebolnya tanggul paling timur lokasi pegaraman di Desa Pinggir Papas akibat air pasang. "Tanggul itu tidak kuat menahan air pasang yang terjadi selama beberapa hari ini. Sehingga dengan mudah air laut masuk ke lahan pegaraman yang siap panen ataupun hasil panen lalu," tandas Murahwi.

Tokoh masyarakat Pulau Sapeken, Badrul Aini S.Sos, mengungkapkan air pasang saat ini diluar dugaan masyarakat. Mengingat sejak sepuluh tahun terakhir, tidak pernah terjadi air pasang sebesar ini. Pihaknya menduga itu terjadi karena di sekitar pantai tidak ada tangkis laut, dan penyangga seperti pohon mangrove. "Kami berharap pemerintah juga memberikan perhatian serius pada kejadian ini. Ini terjadi juga mungkin karena di sekeliling pantai kita sudah tidak ada penahan lagi," tandas Badrul.

Badrul berharap kejadian ini juga ada kepedulian pemerintah. Karena air pasang itu menurutnya juga merupakan musibah yang boleh dikata merupakan bencana alam. Salah satunya dengan perlunya pembangunan tangkis laut di sekitar lokasi kejadian di kepulauan dan ditanggul tanggul timur ladang garam tersebut. (st2)

Sumber: Surya, Thursday, 29 November 2007

Sekitar 71 rumah di Desa Ambender, Tebul Timur, Bulangan Barat dan Desa Bulangan Timur, semuanya di Kecamatan Pegantenan rusak akibat diterjang angin puting beliung, Kamis (29/11), sekitar pukul 17.25 WIB.

Selain menyapu rumah penduduk, bencana angin puting beliung selama 30 menit dan terjadi untuk ketiga kalinya di Kecamatan Pegantengan selama November 2007 ini, juga menumbangkan puluhan pohon dan meratakan tanaman di sejumlah sawah penduduk. Namun sampai semalam, belum dilaporkan adanya korban jiwa. Desa yang terparah terkena terjangan angin puting beliung adalah Desa Ambender 46 rumah, Tebul Timur 12 rumah, Bulangan Timur 7 rumah dan Desa Bulangan Barat 6 rumah.

Warga yang rumahnya terkena musibah puting beliung, untuk sementara mengungsi ke rumah sanak keluarganya. Sebagian warga lainnya, yang rumahnya hanya rusak ringan, berusaha memperbaiki dibantu warga lainnya.

Menurut sejumlah warga, beberapa saat sebelum kejadian kawasan Kecamatan Pegantenan diliputi mendung tebal disusul hujan rintik-rintik. Tidak berapa lama kemudian, warga dikagetkan dengan suara mirip deru pesawat terbang yang terbang rendah persis di atas rumah mereka. Sejumlah warga yang mendengar suara itu, langsung berlari ke tanah lapang, sebagian lagi  memilih di dalam rumah. Tiba-tiba deru angin dari atas rumah tersebut, berubah  menjadi angin puyuh meliuk-liuk menyapu perkampungan Desa Ambender.

Dalam waktu sekejap, puluhan rumah warga disambar angin puyuh yang menyebabkan atap rumah beterbangan hingga 500 meter. Bahkan, bangunan rumah lengkap dengan dapur milik Mistiyah, 54, rata dengan tanah. Sedang Mistiyah, yang saat musibah sedang masak air terjebak di reruntuhan dapur, hanya tertahan tiang penyangga. "Semula saya anggap itu biasa, karena sering terjadi. Tapi saya kaget, melihat atap dapur terangkat dan ambruk nyaris menimpa saya. Untung saya berlindung di tiang penyangga dan berlari ke kolong bayang," kata Mistiyah.

Ahmad, 40, warga Ambender, yang rumahnya rusak parah mengatakan, saat itu ia bersama keluarganya duduk di surau depan rumahnya. Begitu melihat mendung tebal dan angin meliuk-liuk, ia bersama tetangganya berlari ke tanah lapang untuk menyelamatkan diri. Camat Pegantenan, Lukman Hakim mengatakan, data sementara menyebutkan sebanyak 71 rumah warga rusak akibat bencana tersebut. “Musibah ini untuk ketiga kalinya selama November 2007 yang terjadi di sini,” ujar Lukman Hakim. (st30)

Sumber: Surya, Saturday, 01 December 2007

Banyak Yang Enggan Bermuamalah dengan Sistem Syariah

Kini memang telah lahir bank yang memiliki program bagi hasil. Namun, konsep bagi hasil serupa bank syariah ini masih kurang diminati rakyat kecil. Mengapa?

Ekonomi kerakyatan masih sebatas wacana. Ini disampaikan Wasiaturrahma dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya saat seminar di Universitas Madura (Unira) kemarin. Dia menilai, rakyat belum sepenuhnya paham tentang ekonomi kerakyatan. Akibatnya, rakyat menjadi bulan-bulanan kapitalis.

Menurut perempuan asal Sumenep ini, bangsa Indonesia terpuruk karena lima hal. Antara lain, maraknya konflik sosial dan munculnya disintegrasi bangsa. Selain itu, Indonesia lemah dalam menegakkan hukum dan HAM. Wasi’- sapaan Wasiaturrahma - juga menyebut, keterpurukan bangsa akibat lambannya pemulihan ekonomi.

Akademisi yang sering bolak-balik Surabaya-Malaysia ini juga mengatakan, rendahnya kesejahteraan rakyat menjadi sebab atas terpuruknya bangsa. Begitu juga dengan penyakit sosial yang marak dan ketahanan nasional yang melemah, berkibat warga tak bisa diselamatkan masa depannya. Bahkan, kini jutaan orang menganggur. "Dapat dibayangkan, di file kami telah menunjuk 40 juta jiwa penganggur," ujar kandidat doktor ekonomi syariah.

Wasi’ menduga, ekonomi kerakyatan yang populer di negeri ini salah urus. Indikasinya, warga kelas menengah ke bawah kehilangan akses untuk merambah pasar. Dalam kasus perbankan, katanya, bank konvensional amat ragu pada rakyat kecil. Akibatnya, bank memberikan modal kepada pihak yang sudah tegar. "Jangan heran jika rakyat di lapis bawah semakin tertindih," katanya.

Namun demikian, lulusan pasca sarjana Unair ini mengaku bangga. Sebab, di Indonesia lahir sebuah bank yang memiliki program bagi hasil. Dari aspek finansial, dia menilai konsep bagi hasil serupa bank syariah cukup menguntungkan nasabahnya. Meskipun, dia akui, keuntungan bagi hasil dalam bank itu tidak banyak.

Anehnya, kata dia, konsep bank bagi hasil ini belum sepenuhnya didukung masyarakat yang sebagian besar adalah rakyat kecil. "Artinya lagi, rakyat belum siap diberdayakan," dalihnya.

Dari perspektif agama, KH Lailurrahman menilai, masyarakat masih tertindas oleh sistem ekonomi yang bercorak kapitalisme. Pemilik modal semakin menjauh dari konsep ekonomi syariah. Akibatnya, sebagian pemilik modal belum tahu bahwa musuh utama adalah kemiskinan.

Menurut dia, sebagian muslim masih enggan berpaling dari riba. Buktinya, dia menemukan umat masih enggan ber-muamalah dengan sistem syariah. "Biar sama-sama untung dan tak ada yang dirugikan," katanya.

Hadir menjadi peserta dialog ini antara lain ulama, akademisi, LSM, dan santri, kiai. Juga pimpinan perguruan tinggi se Pamekasan. (ABRARI)

Sumber: Jawa Pos, Jumat, 30 Nov 2007

Sebanyak 615 mahasiswa Universitas Islam Madura (UIM) purna studi, diwisuda hari ini (Senin, 29/10). Para wisudawan ini berasal dari berbagai fakultas di universitas yang berbasis pesantren ini. Prosesi wisuda dijadwalkan berlangsung di halaman kampus hijau UIM Bettet Pamekasan.

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, 615 mahasiswa purna studi diantaranya berasal dari D2/PGSD-MI sebanyak 508 orang. Wisudawan dari PAI (Pendidikan Agama Islam) 45 orang, dan AS (Ahwalus Syakhshiyah) 6 orang.

Selain itu, wisudawan asal F-MIPA sebanyak 9 orang (matematika) dan ilmu komputer (3 orang). Di Fakultas Teknik Informatika 18 orang dan di Pertanian 13 orang (10 orang dari sosek pertanian dan 3 sosek perikanan). Sedangkan di Fakultas Ekonomi sarjana yang diwisuda 15 orang. Rinciannya, 14 orang (akuntansi) dan 1 orang dari manajemen perdagangan.

Ketua Panitia Drs H Moh. Ma’mun, SH, M.Hum bilang wisuda yang dipusatkan di kampus hijau UIM sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya, dia katakan wisuda sarjana UIM berlangsung di luar kampus. Tetapi, dia bilang seiring bertambahnya wisudawan, UIM memilih lokasi wisuda sarjana di lapangan kampus. "Soalnya jumlah wisudawan terus meningkat," terangnya di sela-sela persiapan wisuda kemarin.

Dia menambahkan di UIM terdiri atas beberapa fakultas. Yakni, Fakultas Agama Islam (S1 Ahwal Al-Syakhshiyyah dan Studi Pendidikan Agama Islam). Selain itu dia bilang UIM punya F-MIPA (S1 Matematika dan Ilmu Komputer). Fakultas lainnya F-Teknik (S1 Teknik Informatika), F-Pertanian (S1 Sosek Pertanian, Perikanan, dan Studi Holtikultura). Termasuk, UIM memiliki F-Ekonomi (S1 Studi Akuntansi dan Manajemen Perdagangan). "Alhamdulillah dari tahun ke tahun UIM semakin maju," jelasnya.

Rektor UIM Drs. HM. Sahibudin, SH, M.Pd katakan beberapa pihak dijadwalkan hadir. Diantaranya, para ulama, bupati Pamekasan dan muspikab serta seluruh pejabat pemkab. Selain itu, pihaknya telah mengundang koordinator kopertis wilayah VII Jatim, kopertais wilayah IV Surabaya, dan pimpinan PTN/PTS se Madura. Dia yakin para orang tua atau wali wisudawan/wati dan pihak lain yang pantas datang di upacara wisuda UIM TA 2006/2007 hari ini juga hadir.

Dia katakan atas nama pimpinan dan seluruh civitas akademika UIM menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang kepada orangtua/wali wisudawan dan undangan yang telah bersedia datang pada upacara wisuda. Dia berharap wisuda dapat memberikan kesan mendalam. Sebab, pria yang akrab disapa Soheb ini yakin wisuda sebagai bukti bahwa cita-cita untuk menyelesaikan studi telah menjadi kenyataan. "Meskipun, diwisuda tak berarti akhir dari sebuah proses pembelajaran," urainya.

Soheb sampaikan UIM sebagai perguruan tinggi mengintegrasikan nilai kepesantrenan dan akademik. Yakni, UIM mengembangkan misi pengembangunan tradisi akademik dan spiritual keislaman secara integral. Di antaranya, dia akui UIM mengintegrasikan IPTEK dan IMTAQ. Dia berharap integrasi IPTEK dan IMTAQ dapat menjadi solusi atas keinginan masyarakat yang beragam. "Isnya-Allah pengintegrasian nilai kepesantrenan mencetak ilmuwan muslim sejati atau teknokrat yang qurani," jelasnya.

Pria tegap tersebut katakan, UIM mempunyai 3.225 mahasiswa yang tersebar di prodi S1, D.III dan D.II. Para mahasiswa tersebut diasuh 156 dosen tetap, depdiknas dan dosen depag. Selebihnya, dia akui tenaga edukatif di UIM bertatus sebagai Dosen Luar Biasa.

Untuk menghasilkan lulusan berkualitas, UIM meningkatkan kemampuan dosen melalui eskalasi jenjang pendidikan (S2 dan S3). Kini, Rektor UIM katakan memiliki 102 orang dosen tetap. 42 orang diantaranya S1 (proses menuju S2), dosen magister (35), masih studi S2 (19 orang) dan studi S3 sebanyak (6 orang). Di tahun ini, Soheb jelaskan 3 dosen UIM mendapatkan beasiswa dan tercatat sebagai kandidat doktor.

UIM menumbuhkan jati diri berwujud masyarakat madani yang bernilai Islami guna menyongsong masa depan bangsa. Dia menganggap kesederhanaan, percaya diri, kedisiplinan, tanggung jawab, ketulusan hati, dedikasi, dan kemandirian sebagai sesuatu yang harus dimiliki civitas UIM. Saat ini, dia bilang ada enam sasaran telah dikembangkan UIM. Yakni, UIM mengembangkan spiritual (ibadah), kemuliaan etika, kebersamaan, intelektual, profesional, dan prestasi (produktivitas).

Pria tinggi besar ini meminta jajarannya menjunjung tinggi wawasan almamater. Diantaranya, dia menyebut perguruan tinggi harus dihuni masyarakat ilmiah, berdasar kesatuan bulat, dan mandiri. Dia bilang piranti perguruan tinggi tersebut menjadikan civitas kampus mengabdi kepada bangsa dan khusunya agama dengan konsepsi Tri Dharma Perguruan Tinggi. "Apalagi, UIM didirikan founding fathers ulama yang berbasis pesantren," tukasnya. (abe/*)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 29 Okt 2007

Wisuda VI Universitas Trunojoyo (Unijoyo) kemarin diwarnai demo simpatik 17 aktivis Keluarga Mahasiswa (KM) Unijoyo. Mereka memertanyakan pergantian dekan.

Saat demo mahasiswa tidak berorasi. Mereka hanya menggelar poster bernada protes. Diantaranya bertuliskan, 'SK 2005 limited edition? Mau dong', 'Rektor terpilih terlalu penakut', 'Rektor mana preograsimu? Senat mana keberanianmun?', 'Perbaiki sistem kepemimpinan rektor untuk peningkatan kredibilitas pimpinan'.

Menurut Arif, korlap aksi, sejak terpilihnya Rektor Prof Dr Ir Ariffin MS (akhir 2006) dan terpilih pembantu rektor (Agustus 2007), pemilihan dekan sudah direncanakan sejak bulan lalu. "Namun sampai hari ini masih tidak ada kejelasan," ujarnya.

Dia menjelaskan, referensi utama dalam pemilihan rektor berikut para pembantunya adalah Kepmendikbud 284/U/1999. Pada pasal 10 ayat 2 dinyatakan bahwa pemberhentian pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas dilakukan pejabat yang berwenang mengangkatnya.

Sedangkan pemberhentian pertimbangan calon dekan dilakukan melalui rapat senat fakultas diselenggarakan khusus. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa tugas dekan berahir yang kemudian disahkan senat perguruan tinggi (pasal 7 ayat 3).

"Pada pasal 3 ayat 3a disebutkan, syarat menjadi dekan serendah-rendahnya menduduki jabatan lektor kepala. Yang menjadi diskusi menarik sekaligus kegelisahan kawan-kawan mahasiswa dan sebagian civitas adalah, terminologi pergentian pucuk pimpinan bersifat derivatif dengan pejabat-pejabat yang ada di bawahnya," jelas Arif.

Maka, sambungnya, asumsi sederhana ketika ada pergantian rektor, minimal ada pergantian atau pembaharuan pembantu rektor dan dekan di tiap-tiap fakultas. Yang sangat tidak populis dan elegan, ketika rektor merekomendasikan kepada senat salah satu fakultas, satu dosen yang tidak memenuhi kepangkatan agar dipilih yang nantinya akan disahkan senat universitas untuk menjadi dekan.

KM Unijoyo menilai, senat, baik universitas ataupun fakultas, terkesan lamban dan kurang tegas dalam menyikapi persoalan tersebut sejak awal kepemimpinan rektor definitif. Karena itu, KM Unijoyo menuntut diadakan peninjauan kembali secara akademik dan yuridis terhadap SK Rektor Tahun 2005 tentang Pembaharuan Penetapan Dekan di masing-masing fakultas.

"Rektor beserta senat menggunakan prosedur pergantian dan pengangkatan dekan sebagaimana diamanatkan Kepmendikbud 284/U/1999. Rektor dan senat diminta memercepat pergantian dekan masing-masing fakultas mengacu pada kepmendikbud. Dan, menolak SK Rektor Tahun 2007 tentang sinkronisasi masa jabatan dekan," tandas Arif.

Dikonfirmasi soal demo mahasiswa, Humas Unijoyo Teti enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ada prosedurnya.

Sementera itu, Unijoyo untuk kali keenam mewisuda 325 lulusannya. Mahasiswa yang diwisuda kali ini berasal dari empat fakultas. Terdiri dari 132 wisudawan fakultas ekonomi, 63 wisudawan fakultas hukum, dan 27 wisudawan fakultas pertanian. Sementara, fakultas teknik mewisuda 129 lulusan.

"Dalam wisuda 2007 ini, 18 lulusan mendapat predikat cumlaude (dengan pujian, Red)," kata Humas Unijoyo Teti kepada wartawan kemarin.

Untuk wisudawan terbaik fakultas ekonomi diraih Imron Badhawi dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,68. Fakultas hukum diraih Hisnuddin Lubis IPK 3,81, fakultas pertanian diraih Kefiatin Handayani IPK 3,68, dan fakultas teknik diraih Vivi Triwidyaningrum dengan IPK 3,53. (tra)

Sumber: Jawa Pos, Minggu, 28 Okt 2007

Gapasdaf Gregetan, Protes Kontraktor

DPC Gapasdaf (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Fery) Surabaya protes atas molornya pembangunan dermaga III Kamal. Sebab pengusaha penyeberangan Ujung – Kamal sangat dirugikan, karena kapal feri tidak bisa beroperasi.
"Selain para pengguna jasa dirugikan dengan molornya perbaikan dermaga itu, pengusaha kapal juga dirugikan. Berkurangnya beroperasinya kapal sudah pasti merugikan perusahaan kapal feri," kata Ketua DPC Gapasdaf Surabaya, Rudiyanto, Selasa (20/11).

Sampai sekarang kontraktor PT MS belum bisa memastikan kapan selesainya perbaikan jembatan yang diperbaiki sejak awal November 2007. "Janjinya tujuh hari, ditambah 10 hari. Sekarang tidak ada kepastian. Apalagi ada crane yang terguling di lokasi dermaga, ini akan menambah lamanya pengerjaan proyek," ujarnya gregetan. Dikatakan, rehab Dermaga III Kamal yang dijadwalkan rampung pada 13 November 2007, ternyata molor. "Padahal sejak 15 November kemarin, masa kontrak sudah habis. Jangan-jangan robohnya mobil crane itu nanti dijadikan alasan," katanya.

Dia menduga kualitas pekerjaan kontraktor itu kurang bermutu. Seperti pengelasan main Beam (gelagar samping) pipa besi dengan ketebalan 10 cm sampai 30 cm itu hanya dilas 1 layer saja. Seharusnya pipa itu 4 kali layer. "Kalau hanya 1 layer dermaga bisa ambruk lagi," ingatnya. Dia meminta pihak ASDP menolak bila proyek itu nanti diserahkan. "Saya harap ASDP menolak penyerahan proyek sebelum dilakukan pengecekan yang benar," tegasnya.

Ketua YLKI Bangkalan, Drs Fathurahman Said, SH mengancam akan melakukan class action pada kontraktor PT MS dan Departemen Perhubungan. "Class action akan dikirim ke Polda dan Kajati," tegasnya. (kas)

Sumber: Surabaya Post, Selasa 20/11/2007

Meski di sebagian wilayah kabupaten Bangkalan telah turun hujan seminggu terakhir ini, namun dampak kemarau yang cukup panjang tahun ini masih dirasakan sebagian besar masyarakat. Terutama warga yang tinggal di pedesaan. Mereka setiap hari berkutat dengan kesulitan mendapatkan air untuk keperluan sehari–hari.

Sebagian besar wilayah di Bangkalan pada musim kemarau sulit sekali mendapatkan air bersih. Pemkab telah berupaya memenuhi kebutuhan vital bagi warganya, seperti mengirim air melalui mobil tangki ke desa–desa rawan air. Juga telah membuat sumur bor di 8 desa rawan air. Namun upaya pemerintah ini masih belum dirasakan masyarakat belum mencukupi keperluan air bersih. Karena keperluan air bukan hitungan hari, namun hitungan menit masyarakat pasti membutuhkannya.

Seperti yang terjadi di sekitar Dusun Tlagah, Desa Banyuning Dajah, Kecamatan Geger. Pada musim kemarau, masyarakat setempat memanfaatkan air cekdam. Karena hampir semua sumur di desa kering, akhirnya warga di desa-desa sekitar Banyuning menyerbu cekdam yang dibangun puluhan tahun lalu. Warga memanfaatkan air itu untuk mandi dan mencuci, termasuk untuk minuman ternaknya.

Lama–lama kondisi air cekdam itu keruh dan tidak layak dipergunakan. Namun masyarakat tetap memanfaatkannya. "Cekdam ini dibangun tahun 1983 ini. Dulu airnya sedalam 10 meter. Sekarang sudah dangkal, hanya tinggal 1 meter saja. Airnya sudah keruh, karena dangkal itu," kata Kades Banyunning Dajah, H Hadiri, Jumat (2/11).

Meski airnya sudah keruh, karena tidak ada lagi air yang bisa di dapat dengan cepat, masyarakat tetap memanfaatkan cekdam itu. "Ya digunakan untuk mandi, mencuci. Ada yang digunakan untuk memasak setelah disaring dulu," ungkapnya. Dijelaskan, cekdam yang ada di desanya, tidak hanya dimanfaatkan warganya sendiri. Namun warga desa lain juga mengambil air untuk keperluan sehari-hari. "Selama musim kemarau ini, warga di empat desa yang memanfaatkan cekdam ini. Yakni warga Desa Bannyuning Dajah sendiri, warga Desa Banyyuning Laok, Desa Kelapayan dan warga Desa Bangsereh Kecamatan Sepulu," terangnya.

Mereka datang setiap hari untuk mengambil air di cekdam. Mulai pagi, siang, hingga sore. Tetapi yang paling ramai pada pagi dan sore hari. Jumlahnya ratusan orang. Mereka membawa jeriken, ada yang membawa bak. Hampir semua warga yang datang ke cekdam, mandi dan mencuci pakaian. Pulangnya mereka membawa air untuk keperluan di rumahnya. Ada yang dinaikkan gerobak, sepeda motor, bahkan mobil pikap.

Harapan warga, kata Kades Hadiri, agar cekdam yang sudah dangkal itu dikeruk. "Bila sudah dikeruk, cekdam ini tidak dangkal seperti sekarang. Bisa seperti saat dibangun dulu. Dengan begitu air yang ada bisa lebih banyak. Sehingga pada musim kemarau ketersediaan air lebih baik dari sekarang," harapnya.

Jika cekdam itu dikeruk lebih dalam lagi, debit air lebih banyak lagi dan bertahan lama. "Dulu sewaktu kedalaman cekdam 10 meter, air bisa dimanfaatkan warga selama 8 bulan. Sekarang dengan kedalaman hanya 1 meter, masyarakat hanya bisa memanfaatkan cekdam maksimal 3 bulan. Kalau hujan tidak turun, air semakin menyusut, karena diambil setiap hari oleh warga," ungkap Hadiri. (kas)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu 03/11/2007

Peterpan dan SamSons Temu Fans

Pupus sudah harapan warga Madura untuk melihat aksi panggung Peterpan, Samsons, dan Kangen Band. Grup band papan atas nasional itu gagal manggung di Stadion R. Soenarto Hadiwijoyo tadi malam.

Sedianya, ketiga grup band yang tengah digandrungi anak muda itu akan tampil dalam rangkaian acara Pestaphoria Zona Bening XL. Namun, ternyata pihak Polres Pamekasan tidak memberikan izin keramaian dengan mempertimbangkan faktor keamanan.

Tentu saja gagalnya konser Peterpan, Samsons, dan Kangen Band itu membuat kecewa ribuan orang di Madura. Terutama, mereka yang sudah memiliki kupon atau undangan sebagai tanda masuk ke arena pertunjukan.

Kupon diperoleh dari XL dengan cara membayar sejumlah uang untuk isi pulsa senilai Rp 10.000 atau membeli kartu perdana XL senilai Rp 10.000. Diperkirakan, lebih dari 20 ribu orang memiliki kupon. Mereka mendapatkannya di tempat-tempat yang ditunjuk XL di seluruh Madura. "Kalau mau jujur, kita sangat kecewa. Sebab, saya sendiri telah memborong kartu perdana untuk mendapatkan kupon banyak biar bisa nonton bareng," ujar Darsono, 27, warga Kecamatan Lenteng, Sumenep, yang ditemui koran ini di XL Center Jalan Jokotole kemarin siang.

Hal senada disampaikan Ivan, 31, asal Jalan Teja, Kecamatan Kota Pamekasan. Dirinya dan rekan-rekan se kantor telah memiliki kupon sejak ada pengumuman dari XL. "Meski hanya dengan mengisi pulsa Rp 10 ribu, namun tetap saja kita kecewa. Sebab, kita sudah berharap dari awal bisa nonton Peterpan," katanya kepada wartawan di Jalan Jokotole kemarin.

Sementara General Manager XL East Area Alfie T. Prasetyo kepada wartawan mengatakan, gagalnya konser Peterpan, Samsons dan Kangen Band bukan disebabkan dari panitia. Tetapi, lebih disebabkan faktor dari kepolisian. "Kita sangat menghargai arahan dan petunjuk dari kepolisian. Sebab, mereka memang yang lebih tahu mengenai kondisi keamanan," katanya dalam keterangan pers di salah satu hotel di Jalan Trunojoyo kemarin siang.

Panitia, sambung Alfie-sapaan akrabnya, pada dasarnya sudah siap melangsungkan konser. Itu dibuktikan dengan kesiapan para pihak yang terkait konser. "Bahkan, kalau mau dibilang, kita sudah sangat siap. Artinya, dari sisi penyelanggara tidak ada masalah. Namun, kita tetap harus menghargai keputusan pihak terkait," tandasnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Kapolres Pamekasan AKBP Tomsi Tohir kepada wartawan menjelaskan, animo masyarakat untuk menyaksikan konser Peterpan, Samsons, dan Kangen Band sangat tinggi. "Sedangkan kapasitas stadion dinilai tidak mampu menampung jumlah penonton yang akan membeludak," katanya di Jalan Stadion kemarin.

Tomsi mengajukan beberapa alasan untuk mendukung pernyataannya. Menurut dia, berdasarkan survei yang dilakukan polres, kondisi stadion tidak memungkinkan untuk menampung penonton pada konser sekelas Pertepan, Samsons dan Kangen Band. "Kondisi tembok stadion banyak yang rapuh juga. Selain itu, setelah kita cek areal parkir sangat terbatas. Apabila dipaksakan dikhawatirkan akan terjadi kekisruhan," katanya.

Sebelumnya, Kapolres bersama jajarannya memang melakukan survei langsung ke Stadion R Soenarto Hadiwijoyo. Saat itu, Kapolres melihat langsung kondisi stadion. Kapolres menjelaskan, diberikan izin atau tidak suatu acara pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan dan pangayoman terhadap masyarakat. Selain itu, untuk menjaga ketertiban masyarakat, pemberian izin berdasarkan pertimbangan kelayakan, kepatutan, dan ketepatan. "Akhirnya polres dan muspida memutuskan tidak memberikan izin pada konser tersebut," terangnya.

Rencana konser Peterpan, Samsons dan Kangen Band, juga menjadi perhatian kalangan ulama. Buktinya, pada saat pertemuan rutin ulama-umara persoalan konser juga dibahas. Dari pertemuan itu diketahui bahwa sejumlah ulama kurang memberikan respons terhadap konser tersebut.

Sementara itu, PestaPhoria Zona Bening XL terus jalan. Sejak siang hingga sore kemarin, kawula muda Pamekasan dimanja berbagai aksi Bebas. Seperti olahraga, kesenian Madura, hingga modifikasi motor.

Para fans kemarin juga bisa berjumpa langsung personel Peterpan dan Samsons dalam acara meet and great layaknya konfrensi pers di Hotel Putri. Hanya, kali ini jumpa fans terbatas. Sebab, konser PestaPhoria batal dilaksanakan karena pertimbangan ketertiban.

Rupanya, kehadiran Ariel (vokalis Peterpan) dan Bams (vokalis Samsons) bersama personel lainnya sedikit mengobati rasa kecewa fansnya. Buktinya, mereka masih berjubel di halaman depan hotel hanya untuk menyapa artis pujuannya.

Saat jumpa fans, personel Peterpan dan SamSons didamping General Manager XL East Area Alfie T. Prasetyo, Liedya RSOM Jatim Andayani, dan Titon ASOC Madura Wahyu HBP. Dalam kesempatan itu, Ariel sempat mengeluhkan gagalnya acara manggungnya di Pamekasan. Namun, dia menyadari saran dan imbauan aparat terkait yang memilih untuk membatalkan konser, karena alasan ketertiban. "Saya mengerti dan aparat pasti sudah memerhitungkannya dengan baik. Mungkin, di lain waktu kami (Peterpan dan SamSons, Red) datang lagi," ujarnya yang kemudian diikuti tepuk tangan undangan yang hadir.

Komentar menarik disampaikan Wakasek Kesiswaan SMAN 1 Pamekasan. Ia menyampaikan kegembiraan siswanya atas kedatangan Peterpan dan Samsons. Hanya, siswanya kemudian kecewa setelah mendengar konser gagal. "Tapi, siswa saya titip salam saja kepada Peterpan dan Samsons yang sudah datang menemui kami," katanya. (zid/ditambah yudi)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 08 Nov 2007

Didirikan Para Ulama, Didukung Penuh Masyarakat

Hari ini (10/10) STIKA (Sekolah Tinggi Keislaman Annuqayah) Guluk-Guluk melangsungkan upacara wisuda. Rapat senat terbuka kali ini merupakan upacara paling banyak diikuti wisudawan. Seluruh peserta upacara wisuda tahun akademik 2006/2007 mencapai 852 orang dari berbagai program studi (prodi) di sekolah tinggi ini.

Sore kemarin, sekitar pukul 15.00, ratusan wisudawan mengikuti gladibersih upacara wisuda di auditorium STIKA. Mereka berasal dari berbagai penjuru Madura dan sebagian diantaranya dari Jawa. Para wisudawan ini telah lulus dalam menempuh pendidikan di jenjang PGMI/TK, PGSD/MI, dan S1 dari berbagai prodi. Diantaranya, S1 PAI (Pendidikan Agama Islam), Muamalat, dan Tafsir Hadits.

Data di pusat informasi STIKA menunjukkan, 526 orang lulus PGSD/MI, 19 orang lulus PGTK/RA, 147 orang dari jurusan PAI, 18 orang lulus prodi muamalat, dan 27 orang lulus prodi S1 tafsir hadits. Semua wisudawan kemarin berkumpul di auditorium STIKA yang terletak di bukit Lancaran Guluk-Guluk. Ruangan berkapasitas sekitar 6 ribu orang itu selesai dibangun tahun lalu dan sudah ditempati upacara wisuda dua kali.

Di era 1980-an, STIKA bernama PTIA (Perguruan Tinggi Islam Annqayah). Perguruan tinggi berbasis pesantren ini kemudian terus berkembang dan namanya pun berubah. Dari PTIA menjadi STISA (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Annuqayah) dan STITA (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Annuqayah). Kampus yang berada di pebukitan ini terus mendapat kepercayaan publik. Sampai akhirnya STISA-STITA ini berganti nama menjadi STIKA, sampai saat ini.

Berdasarkan sejarahnya, para ulama berperan banyak dalam pendirian perguruan tinggi ini. Diantaranya, KH Mohammad Amir Ilyas, KH Moh. Mahfudh Hosaini, KH Ahmad Basyir AS, dan KH Moh. Ashiem Ilyas termasuk para pendiri cikal-bakal STIKA tempo dulu.

Selain itu, KH Moh. Ishomuddin AS, KH A. Warits Ilyas, dan K Mohammad Hasan Basry juga termasuk pendiri. Karenanya, yayasan Annuqayah tak saja menaungi pendidikan dari TK sampai SLTA dan diniyah, tetapi yayasan juga mewadahi perguruan tinggi yang telah terakreditasi A ini.

KH Ahmad Basyir bertindak sebagai pembina yayasan. Sedangkan pimpinan STIKA dijabat empat orang. Yakni, KH A Mutam Muchtar (ketua), KH A. Washil Hasyim (PK I), KH Abbadi Ishom (PK II), dan K Muhammad Husnan AN (PK III). Yayasan, pimpinan, dan civitas STIKA terus berbenah untuk mengembangkan kampus.

Sekolah tinggi ini akhirnya melengkapi sarana pendidikannya dengan ruangan riset, laboratorium, auditorium, dan perpustakaan. Juga mengembangkan SDM dengan menguliahkan dosen hingga S3 (strata 3), baik di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

Pembina yayasan KH Ahmad Basyir menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Sebab, merekalah yang telah membantu mengembangkan pendidikan yang ada di Anuuqayah, termasuk STIKA.

Ayah Dr Abd A’la ini menilai, perkembangan STIKA dalam tahap yang menggembirakan. Setidaknya, STIKA telah terakreditasi dengan nilai A sejak 2.000 lalu. Selain itu, penerimaan mahasiswa baru setiap tahun tak kurang dari 350 orang. "Alhamdulillah, STIKA sejak 2002/2003 telah memiliki lima jurusan," ujarnya.

Ketua STIKA KH A. Mutam Muchtar merasa pantas bersyukur karena ulama berhasil mewariskan lembaga pendidikan. Dia bilang, sejak zaman prakemerdekaan, ulama berada di garis depan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mutam juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang terus-menerus mempercayai STIKA sebagai salah satu lumbung pendidikan. Tanpa dukungan banyak pihak, lulusan IAIN Sunan Ampel ini ragu sebuah lembaga pendidikan akan maju. "Sebab, pendidikan berkembang lantaran didukung masyarakat," urainya.

Dia minta wisudawan tak berhenti mencari ilmu karena menganggap dirinya telah diwisuda. Dikatakan, wisuda tak lebih sebagai tanda bahwa seseorang lulus di salah satu jenjang pendidikan. Jika memungkinkan, Mutam menyarankan agar wisudawan terus menempuh pendidikan di tingkatan yang lebih tinggi.

Dia menyadari bahwa warga negeri ini mengalami berbagai musibah, seperti lumpur Lapindo, tsunami Aceh, maupun gempa Jogja. Implikasinya, bencana tersebut dapat menghimpit situasi ekonomi. "Tapi, insya Allah selalu ada jalan keluar bagi siapa pun yang sabar dalam menuntut ilmu," ujarnya.

Dijadwalkan hadir pada upacara wisuda hari ini, antara lain ulama pesantren se Madura. Jajaran muspika, muspida, pimpinan perguruan tinggi, dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Sumenep juga diundang. (ABRARI)

Sumber: Jawa Pos, Sabtu, 10 Nov 2007

Dipuji Menpora, Tak Mau Patenkan Temuan

Perjuangan dan kerja keras Hendry Darmawan, 28, asal Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Pamekasan dalam memodifikasi kincir angin ternyata tidak sia-sia. Setelah terpilih sebagai juara 1 tingkat Jawa Timur, kini dia juga sukses menjadi Pemuda Pelopor tingkat nasional.

Perjuangan Hendry Darmawan menuju Pemuda Pelopor tingkat nasional ibarat serial film 31 Hari Mencari Cinta. Betapa tidak. Dalam hitungan 31 hari persis, lulusan STM (sekolah teknik menengah) itu berhasil meraup sukses luar biasa. Yakni, terpilih sebagai Pemuda Pelopor tingkat nasional.

Dari catatan koran ini, Hendry-sapaan akrabnya, berjuang menuju Pemuda Pelopor tingkat nasional sejak 27 September lalu. Itu dihitung sejak dia terpilih sebagai duta Jawa Timur menuju tingkat nasional pada even pemilihan Pemuda Pelopor. Sebelumnya, Hendry berhasil menyisihkan wakil dari kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur.

Setelah resmi mewakili Jawa Timur menuju tingkat nasional, tanggal 30 September lalu Hendry mulai memasuki proses seleksi. Saat itu, diawali dengan kroscek tim juri dari Jakarta ke rumah Hendry di Desa Buddih, Kecamatan Pademawu.

Di hadapan tim juri nasional, pria yang kini telah berputra itu harus berjuang keras mengikuti berbagai ujian. Termasuk, ujian lapangan yang dilakukan tim dewan juri Pemuda Pelopor tingkat nasional dari Jakarta yang secara khusus ’mengintrogasinya’ seputar karya besarnya. Dan, Hendry secara lugas mempresentasikan hasil karyanya.

Berdasar pengakuannya, karya yang dihasilkannya itu diperoleh dari inspirasi saat mengunjungi lahan pegaraman. "Saya melihat kincir angin yang ada selama ini hanya mengandalkan angin satu arah. Makanya, saya berpikir untuk memodifikasi agar arah kincir angin bisa dari berbagai arah," katanya meyakinkan saat itu.

Untuk memodifikasi kincir agar bisa menerima angin dari berbagai arah, Hendry memodifikasi di bagian mekanik. Dengan hasil karyanya Hendry membuatkan kemudi. Yang sebelumnya tidak ada. "Kemudi itu akan bisa diterpa angin dari segala arah. Untuk memudahkannya, di dalam kincir angin kita pasangkan as atau sejenis roda agar bisa leluasa berputar," terangnya. Alhasil, Hendry pun menjadi orang pertama yang mampu memodifikasi kincir angin agar lebih fleksibel.

Dari presentasi di Desa Buddih, Hendry lalu diundang ke Jakarta. Di Ibukota, dia juga menjalani beberapa sesi penjurian. Mulai dari presentasi, wawancara dan sebagainya. Nah, beberapa hari sebelum perayaan Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu, Hendry menerima kabar dari Bagian Kesra Setkab Pamekasan. Ternyata, dia terpilih sebagai Pemuda Pelopor tingkat nasional.

Untuk itu, tanggal 28 Oktober lalu Hendry harus ke Jakarta menerima penghargaan dari Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) Adhyaksa Daut. "Saat itu saya datang dengan didampingi pejabat dari bagian kesra. Saya bangga sekali menerima penghargaan dari Pak Menpora," tuturnya lugas.

Dari pertemuan dengan Menpora, ada kenangan yang tak bisa dilupakan Hendry. Yakni, saat Menpora memberikan pujian terhadap hasil karya Hendry berupa modifikasi kincir angin yang dinilai sebagai suatu temuan menakjubkan.

Selain menerima penghargaan dari Menpora, Hendry juga mendapat hadiah uang pembinaan dan beberapa sertifikat. "Saya berharap bisa mengembangkan temuan ini. Makanya dalam waktu dekat akan saya kirim proposal ke provinsi sesuai petunjuk saat itu dalam upaya memproduksi massal kincir angin fleksibel," papar Hendry.

Apa tidak ada niatan untuk mempatenkan temuan? Hendry kembali menegaskan, pihaknya tidak akan mempatenkan temuannya. "Saya tidak pernah berpikir untuk mematenkan temuan ini. Sebab, saya semata-mata ingin membantu warga saja," terangnya polos. "Kincir angin fleksibel ini bisa bermanfaat untuk bidang industri. Seperti garam dan home industry, pertanian, perkebunan untuk menyiram tembakau, maupun untuk memelihara ikan di tambak," sambung Hendry.

Kini, kincir angin hasil karya Hendry telah terpasang di 8 desa di Pamekasan. Terutama, di desa-desa yang kebanyakan penduduknya mengandalkan produksi garam sebagai mata pencaharian utamanya. Kincir angin ini akan menghemat energi, efisien dan terjangkau harganya.

Kepala Bagian Kesra Setkab, A. Razak Bahman. melalui Kasubag Pemuda dan Olahraga M. Yasin menjelaskan, pemkab berterima kasih kepada Hendry karena mengharumkan nama Pamekasan di tingkat nasional. "Mudah-mudahan bisa menjadi pemicu pemuda lainnya untuk berkreativitas," harapnya. (AKHMADI YASID)
Sumber: Jawa Pos, Kamis, 01 Nov 2007

Sumber Air Minim, Diare Kembali Mengancam

Meski hujan telah mengguyur, Pulau Giliraja, arah selatan Sumenep, masih saja gersang. Tak heran bila pulau yang dihuni ribuan penduduk itu kerap disebut sebagai pulau dengan musim kemarau terus menerus. Pulau Giliraja termasuk dari segian gugusan pulau yang membentengi Sumenep. Pulau yang terletak di Selat Madura itu terbagai dalam empat desa. Yakni, Desa Banmaling, Lombang, Jati dan Desa Banbaru.

Gili Genting sendiri merupakan salah satu pulau yang letaknya berdekatan dengan Pulau Gili Raja. Jika Pulau Gili Raja berada pada posisi lurus ke arah selatan dari Sumenep, Gili Genting berada pada posisi agak ke tenggara. Untuk menjangkau Pulau Gili Raja hanya bisa dilalui dengan transportasi laut dari Pelabuhan Cangkaraman, Kecamatan Bluto. Sejauh ini transportasi menuju Pulau Giliraja memang baru dari Pelabuhan Cangkaraman menggunakan PLM (perahu layar motor).

Belakangan ini Pulau Gili Raja kembali bertemu masalah serius. Apa itu? Tentu saja masalah kekeringan. Hal yang satu ini memang hampir sepanjang tahun menjadi persoalan bagi warga setempat. Namun, belakangan ini persoalan itu memuncak. Itu setelah beberapa sumber mata air mulai mengering.

Asep Nur Hidayat, 23, warga setempat yang menghubungi koran ini melalui saluran telepon mengatakan, hampir seluruh desa di Pulau Giliraja mengalami kekeringan. "Kekeringan memang sudah biasa. Namun, kali ini semakin luar biasa," katanya membuka pembicaraan via telepon seluler kemarin.

Jika sebelum memasuki kemarau masih relatif banyak sumber mata air, belakangan ini semakin berkurang. Bahkan, bisa dibilang semakin langka. Dari sekian sumur sebagai sumber mata air di Pulau Giliraja, saat ini hanya ada satu sumur yang masih bisa bertahan. Yakni, Sumur Beringin, suatu nama merujuk kepada kondisi di sekitar lokasi yang memang banyak beringinnya. "Penduduk dari empat desa itu sekarang hanya mengandalkan Sumur Beringin itu. Kalau tidak ada sumur beringin, kita tidak tahu lagi nasibnya bagaimana," katanya dengan nada mulai memelas.

Sumur Beringin tersebut berada di Desa Banbaruh, salah satu desa yang letaknya berada di ujung paling barat Pulau Giliraja. "Setiap harinya, mulai setelah salat subuh warga akan antre di sumur beringin. Mereka secara bergantian menunggu giliran mengambil air. Kalau hari Jumat, antrenya bisa sampai berjam-jam. Padahal, hanya untuk mendapatkan air dua jeriken," tuturnya.

Sebenarnya, ungkap lulusan SMKN 1 Sumenep ini, ada sumber mata air lain yang bisa diandalkan oleh warga. Yakni, sumber air yang berasal dari proyek desalinasi (penyulingan) air atas bantuan pemkab. Namun, air di lokasi penyulingan tidak banyak membantu warga. "Warga memilih untuk mengambil air di sumur Beringin," tandasnya tanpa merinci alasan warga dimaksud.

Ditambahkan, kekeringan telah menambah deretan persoalan di Pulau Giliraja. Sebab, kekeringan ternyata tidak berdiri sendiri. Ada persoalan lain yang berada dibaliknya. "Selain harus keluar ekstra biaya untuk air minum karena kebanyakan beli air kemasan, kini warga mulai khawatir lagi soal diare seperti tahun lalu," terang Asep.

Berdasarkan catatan koran ini, 2006 lalu sebagian warga di Pulau Giliraja menderita diare. Penyakit ini mengakibatkan banyaknya warga yang terpaksa dirawat di puskesmas setempat. Saat itu, total penderitanya mendekati 500 orang. Karena keterbatasan tempat perawatan, akhirnya pihak puskesmas sempat membangun tenda darurat. "Diare yang menyerang saat itu memang bulan Oktober juga. Inilah yang kembali dikhawatirkan warga. Diare itu kan salah satunya akibat faktor konsumsi air. Sementara saat ini air kembali menjadi sesuatu yang langka," papar Asep.

Warga Pulau Giliraja, kata Asep, benar-benar membutuhkan bantuan pihak terkait untuk mengatasi masalah kekeringan. "Silakan datang ke Giliraja agar bisa menyaksikan sendiri," ajaknya. (AKHMADI YASID)

Sumber: Jawa Pos, Jumat, 02 Nov 2007

Kusbachrul-Krisna Budi dan Rekan dari Surabaya, kuasa hukum Moh. Fadillah, kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kemarin menyatakan sangkaan yang dituduhkan jaksa pada kliennya terlalu prematur.

Dalihnya, dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret kliennya sebagai tersangka, belum terungkap sama sekali potensi nilai kerugian keuangan negara. Sehingga, sikap jaksa yang menahan kliennya dinilainya tidak adil.

Krisna Budi menjelaskan, kliennya dibelit sangkaan korupsi dalam kasus dugaan penyimpangan proyek kelistrikan di daerah terpencil dan kepulauan serta desalinasi. Namun, selama proses penyidikan, tim penyidik belum juga membeber letak kerugian keuangan negara. "Ini membuat kita heran dan kaget. Kok tim penyidik sampai mengeluarkan kebijakan untuk menahan klien," ujarnya melalui saluran telepon.

Namun, secara kelembagaan termasuk kliennya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sehingga, kliennya lebih memilih ikut alur tim penyidik yang ingin menahannya. "Klien saya tidak menyerahkan diri atau pun ditangkap. Klien saya hanya mengikuti alur. Sebab, surat perintah penahanannya ternyata sudah keluar. Ini yang membuat klien saya berpikir lebih baik menuruti keinginan tim penyidik," tuturnya.

Kliennya juga belum pernah diperiksa sekali pun sebagai tersangka. Sebelumnya, tim penyidik hanya pernah memeriksa kliennya satu kali dalam kapasitas sebagai saksi.
"Sampai hari ini (kemarin, Red) pun klien saya yang kini ditahan belum menerima pemberitahuan secara resmi dari tim penyidik tentang jadwal pemeriksaannya sebagai tersangka," ujarnya.

Krisna berusaha menjelaskan kronologis sikap kliennya yang memilih datang sendiri datang sendiri ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. "Selasa (25/9) itu, saya yang mendampingi klien datang ke kejari. Sebab, tim penyidik ternyata telah mengeluarkan surat perintah penahanan. Kita berpikir lebih baik datang ke jaksa daripada dianggap lari dan nantinya klien saya malah ditetapkan sebagai buron," katanya kepada koran ini.

Sekadar mengingatkan, tim penyidik Kejati Jatim yang dipimpin Samsul Arifin menetapkan Fadillah sebagai tersangka sejak 2 Agustus lalu. Fadillah dinilai pengguna anggaran (PA) dalam kasus dugaan korupsi di ESDM. Yakni, proyek pengembangan kelistrikan di daerah terpencil dan kepulauan serta desalinasi (pengolahan air laut menjadi air tawar) di Kecamatan Gili Genting. Total
proyeknya sekitar Rp 3 miliar. (yat)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 27 Sept 2007

Tanpa Asuransi, Semua Barang Dagangan Ludes

Geliat perekonomian di Pasar Anom mulai kemarin terhenti untuk sementara waktu. Itu karena puluhan kios di Blok A ludes terbakar api. Pemilik kios hanya bisa melihat dan meratapi barang daganganya yang dilalap api. Bagaimana nasib mereka kini?

Minggu pagi kemarin menjadi mimpi buruk bagi sebagian pedagang yang mencari nafkah di Pasar Anom. Sekitar pukul 04.30 api melahap habis ratusan kios yang berada di Blok A-T, A-K, dan A-S. Mobil pemadam yang dikerahkan ditambah dengan bantuan warga tidak mampu menahan kobaran api.

Kebakaran pasar yang terletak di belakang kantor Bank Nasional Indonesia (BNI) itu merupakan kebakaran terbesar selama kurun lima tahun ini. Akibat musibah tersebut, ratusan pedagang kehilangan dagangan dan mata pencahariannya. Mereka berharap, pemkab membantu memberikan modal dan merenovasi bangunan pasar yang hangus.

Pedagang dan pemilik kios yang terbakar hanya bisa meratapi nasibnya. Dagangan mereka ludes dilalap si jago merah. Kesedihan ini salah satunya dialami pemilik toko elektronik Pak Sani, Sujarwo. Tak satu pun barang dagangannya bisa diselamatkan. Itu karena lokasi kiosnya berada di tengah yang sulit dijangkau alat pemadam kebakaran. "Semua dagangan saya ludes terbakar," keluhnya.

Dia menyesalkan tindakan antisipasi dari pihak petugas pasar yang dinilai lamban menghentikan kobaran api. Dia juga kecewa dengan sarana prasana pemadam kebakaran (PMK) yang sangat minim. "Api sulit dimatikan karena mobil pemadam hanya satu. Sedangkan yang saya tahu pemkab punya dua. Lagi pula, datangnya agak lambat. Ini bentuk kelalaian," sesal Jarwo.

Nasib sama dialami H Abdul Kadir, pemilik Toko Akas. Dia hanya bisa melihat ketika api menghanguskan semua barang pecah belah dagangannya. "Kita sudah kena musibah, semua sudah habis. Kita hanya berharap ada bantuan dari pemerintah untuk segera merehap bangunan kios ini. Sehingga, kita bisa mencari nafkah lagi untuk keluarga," harapnya.

Sedangkan Ketua Paguyuban Pedangang Pasar Anom H Abd. Rofik ketika ditemui koran ini juga bersikap sama. Dia mendesak pemkab untuk ikut membantu meringankan musibah yang menimpa para pedagang. "Kami tidak punya pekerjaan dan penghasilan, selama bangunan ini tetap dibiarkan hangus. Sebab, kami tidak mungkin berjual di dalam toko yang hampir roboh," ujarnya.

Untuk itu, Rofik minta pemkab segera membangun kembali kios tersebut. Selain itu, dia mengharapkan pemkab memberikan bantuan dana modal kepada para pedagang. Sebab, akibat kebakaran, banyak pedagang yang tidak lagi memiliki modal. "Kita bukan pedagang kelas atas yang punya ansuransi. Ketika barang kami ludes terbakar, tidak ada lagi yang bisa kami jual. Dagangan kami hanya untuk makan setiap harinya. Jadi kami membutuhkan modal awal untuk kembali berdagang," kata pemilik Toko Inter Mustika ini. (A. ZAHRIR RIDLO)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 29 Okt 2007

Ratusan Kios Dilalap Api

Musibah kebakaran pasar kembali terjadi di tanah air. Kemarin giliran Pasar Anom yang terletak di pusat Kota Sumenep terbakar. Ratusan kios yang terletak di Blok A hangus dilalap si jago merah.

Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Hanya tiga pedagang mengalami luka. Mereka adalah Riskiyaningsih, warga Desa Pandian; H Mardin, Kelurahan Bangselok; dan H Holil, Desa Kolor.

Riskiyaningsih luka kepalanya akibat kejatuhan balok kayu. H Mardin juga luka kepalanya akibat kena pecahan kaca. Sedangkan H Holil luka robek akibat paku bangunan. Ketiga korban kemudian diobati di RSD Moh. Anwar Sumenep.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 04.30. Sampai pukul 07.00 api masih belum bisa dikuasai. Akibat jilatan api selama tiga jam ini, sedikitnya 85 kios di Blok A-K dan 44 kios ludes di Blok A-S dilalap api. Sedangkan 45 kios di blok A-T sebagian yang hangus.

Berdasarkan pantauan koran ini di lokasi, pada pukul 05.15 kobaran api terlihat cukup besar. Asap tebal dan hitam mengepul. Langit pun terlihat seperti mendung. Sedangkan para pemilik kios terlihat sibuk menyelamatkan barang dagangan.

Ironisnya, jumlah mobil pemadam kebakaran yang berada di lokasi minim. Dari dua mobil pemadam kebakaran milik pemkab, hanya satu mobil yang berfungsi. Jauhnya lokasi pengambilan air juga membuat upaya pemadaman api tidak efektif. Api terus berkobar dan sulit dikendalikan.

Namun, beberapa menit kemudian dua mobil PDAM membantu menyuplai air ke tangki mobil pemadam. Hanya, ironisnya lagi, kabupaten ini tidak mempunyai petugas PMK. Sehingga, ketika mobil PMK tiba, hanya warga dan pemilik kios yang mengoperasikan alat pemadam itu.

Keterbatasan sarana dan petugas pemadam memaksa pemilik kios, warga, dan aparat kepolisian bahu-membahu memadamkan kobaran api dengan ember dan peralatan seadanya. Namun, mereka sulit menjangkau beberapa titik api karena terkendala gang yang sempit.

Upaya pemadaman juga bertambah sulit, karena di kios-kios yang terbakar terdapat sejumlah barang-barang yang mudah terbakar. Maklum saja, kios yang terbakar secara kebetulan merupakan blok dagangan sepatu, sandal, barang pecah belah, elektronik, dan jam.

Untungnya, api yang membakar pasar yang dibangun pada 1995 lalu ini berhasil dilokalisasi. Beberapa tembok kios terpaksa dirobohkan untuk mematikan titik api. Sehingga, api tidak merembet ke blok lain. Pada pukul 07.45 api baru bisa dipadamkan.

Petugas kepolisian yang berada di lokasi belum bisa memastikan penyebab kebakaran Pasar Anom. Namun, beberapa saksi di lokasi kebakaran menyebut sumber kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik.

Petugas keamanan Pasar Anom, Sumoyanto, yang ditemui koran ini di lokasi mengaku, melihat api kali pertama berasal dari salah satu kios yang berada di Blok A-T. Tepatnya dari Toko Sahabat yang menjual sepatu dan sandal. "Awal api dari Toko Sahabat akibat arus pendek (listrik). Saya berusaha memadamkan api. Namun, tidak bisa karena keterbatasan air," katanya.

Tapi, pihak kepolisian belum menyimpulkan penyebab kebakaran itu. Kapolres Sumenep AKBP Drs Darmawan yang ditemui koran ini di lokasi kebakaran mengatakan, pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.

Untuk menemukan penyebab kebakaran kios berukuran antara 4 x 6 meter dan kios 2 x 2 meter itu, polres telah koordinasi dengan Labfor Polda Jawa Timur. "Kami belum bisa pastikan penyebabnya. Tapi, kami sudah menghubungi Labfor Polda Jatim untuk mengetahui asal titik api dan penyebab kebakaran," kata Kapolres.

Dia juga tidak bisa memberikan kesimpulan kemungkinan adanya sabotase atau akibat hubungan pendek aliran listrik. Alasannya, pihaknya masih menunggu hasil penelitian dari tim Labfor Polda Jatim.

Untuk mengantisipasi penjarahan, setiap pedagang yang akan mengambil barangnya diperiksa KTP (kartu tanda penduduknya)-nya oleh petugas. Polisi berseragam memang diterjunkan untuk mengamankan area kebakaran dan barang milik pedagang.

Bahkan, kata Kapolres, pihaknya sempat memergoki dua orang yang sedang mengambil barang milik pedagang yang berhasil diselematkan dari amukan si jago merah.

Sedangkan Kepala Bagian Pendapatan BKPD (Badan Pengelola Kekayaan Daerah) Sumenep yang membawahi pengelolaan pasar itu, MD. Suparto, mengatakan bahwa sebagian besar toko dan kios yang terbakar itu menjual tas, sepatu, sandal, buku, dan peralatan elektronik.

"Sampai saat ini, kami belum bisa menaksir kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut," katanya.

Tidak Profesional

Penanganan kebakaran Pasar Anom dinilai tidak profesional. Akibatnya, api bisa menghanguskan ratusan toko dan kios dalam waktu tiga jam.

Menurut anggota DPRD Sumenep, Raud Faiq Jakfar, yang kemarin meninjau ke lokasi kebakaran mengatakan, hal itu itu karena beberapa faktor. Diantaranya, mobil pemadam kebakaran milik pemkab yang dikerahkan hanya satu unit. Meski telah dibantu oleh dua mobil tangki air dari PDAM, tapi tetap tidak maksimal. Apalagi, sejumlah peralatannya tidak layak digunakan untuk memadamkan api dengan cepat.

Dia mengingatkan, sudah seharus pemkab punya unit organisasi yang khusus menangani kebakaran. Sebab, selama ini tidak pernah jelas, siapa yang bertanggung jawab jika ada kebakaran. "Contohnya, mobil PMK saja ada dua. Tapi satunya ada di dinas kebersihan dan satunya lagi dipegang satpol PP," katanya.

Karena tidak ada penanggung jawab penuh ketika terjadi kebakaran, sehingga setiap kali terjadi kebakaran tidak tertangani dengan profesional. "Contohnya, kebakaran rumah warga di Pamolokan dan kebakaran Pasar Prenduan. Semua tidak berhasil diselamatkan," ujarnya.

Jika tetap tidak ada organisasi khusus yang menangani kebakaran, wakil ketua komisi C ini yakin, setiap kali ada kebakaran tidak akan tertangani dengan baik. "Yang dirugikan selama ini adalah masyarakat," katanya.

Menurut dia, DPRD telah mengusulkan adanya pelatihan SDM bagi petugas pemadam kebakaran. Namun, hal itu tidak direspons dengan baik oleh pemkab. "Kabupaten kita kaya, tapi kita miskin mobil PMK dan petugas PMK. Padahal, penyediaan sarana prasarana itu bagian dari pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.

Lebih disayangkan lagi, sambungnya, pasar ternyata tidak mempunyai air atau alat apa pun untuk mematikan api jika terjadi kebakaran. Akibatnya, sekali ada api langsung menjalar ke mana-mana dan sulit dikendalikan.

Namun, hal ini dibantah oleh Kepala UPT Pasar H Misnadi. Dikatakan, Pasar Anom telah dilengkapi alat untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Bahkan, beberapa hari yang lalu juga sempat terjadi kebakaran kecil di Pasar Anom. Tapi, api tidak meluas karena berhasil dipadamkan dengan hidran air.

"Kita punya tiga hidran air untuk memadamkan api. Tapi pada kebakaran kali ini, api cukup besar dan alat yang ada tidak mampu memadamkan," katanya. (zr)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 29 Okt 2007

Berjuang Melalui Judicial Review

Sejumlah Blok Migas yang berada di perairan Kepulauan Sumenep masih jadi rebutan Pemprov Jatim dengan Kabupaten Sumenep. Pemkab Sumenep saat ini masih berupaya supaya kawasan perairan itu masuk wilayahnya dengan mengajukan judicial review (uji materiil) ke Mahkamah Agung (MA) Permendagri No 8/2007 tentang Provinsi Jawa Timur sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi.

Pengajuan judicial review setebal 15 halaman yang telah disampaikan langsung Ketua DPRD Sumenep, Drs KH Abuya Busyro Karim M Si, serta Wakil Ketua DPRD, Drs KH Warist Ilyas dan KH Wakir Abdullah, ke Jakarta pada 22 Agustus 2007 lalu. Masalah itu telah mendapatkan perhatian Mahkamah Agung (MA) untuk dilakukan gelar perkara, dan nomer register sidang sudah di tangan DPRD Sumenep untuk menunggu masa sidangnya.

Dalam pengajuan judicial review, Pemkab Sumenep melalui DPRD menilai hadirnya Permendagri No 8/2007 sangat bertentangan dengan aturan di atasnya. Semisal Undang-undang No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai penjabaran Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk sumber daya di wilayah laut tersebut. "Dalam konsep kewilayahan suatu daerah bukan hanya wilayah daratan tapi juga laut. Karena itu sesuai UU itu daerah dimaksud punya wewenang untuk mengelola sumber daya lautnya," tandas Abuya Busyro Karim kepada Surya.

Ditambahkan, pasal 18 ayat (1) juga diperkuat dengan pasal (4) yang menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut merupakan kaitan dengan ayat (3) yakni paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. "Pengaturan wilayah laut seharusnya berpegang pada prinsip negara kepulauan sebagaimana yang digariskan dalam Undang Undang No 6/1996 tentang perairan Indonesia, khususnya pasal 1 ayat (3) dan pasal 5 ayat (7)," terangnya.

Perbedaan yang mencolok antara Permendagri No 8/2007 dengan Undang Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi sebesar 15 persen. Bagi hasil sebesar 15 persen itu dibagi 3 persen untuk provinsi, 6 persen untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 6 persen untuk kabupaten/kota lainnya di provinsi yang bersangkutan.

Sedangkan dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi sebesar 30 persen, dibagi 6 persen untuk provinsi, 12 persen untuk kabupaten/kota daerah penghasil dan 12 persen untuk kabupaten/kota lainnya di provinsi yang bersangkutan. "Jadi ini sudah jelas dan tidak selayaknya kemudian Permendagri itu berseberangan dengan UU yang mengatur di atasnya," tegas  Buysro.

Ketidak sinkronan Permendagri No 8/2007 juga terjadi dengan peraturan yang lain. Seperti PP No 55/2005 tentang dana perimbangan menyatakan bahwa dana bagi hasil pertambangan umum sebesar 80 persen yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian, 16 persen untuk provinsi yang bersangkutan, dan 64 persen untuk kabupaten/kota penghasil. "Karena itu UU No 33/2004 dan PP 55/2005 itu yang dimaksud dengan daerah penghasil adalah daerah kabupaten/kota dan bukan provinsi," tegasnya.

Sayangnya, Permendagri No 8/2007 menetapkan, bahwa Provinsi Jawa Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam di sektor minyak bumi dan gas bumi di wilayah kerja Madura Offshore PSC (Santos) atau Blok Maleo sebanyak 5 sumur dan wilayah kerja Kangean yang sekarang sudah dilakukan Kangean Energy Indonesia (KEI).

Yang dikhawatirkan masyarakat Sumenep, jika Permendagri No 8/2007 nanti lolos, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan social shock bagi masyarakat Sumenep. Apalagi wilayah itu selama ini tinggi perolehan dana alokasi umum (DAU), maka akan berkurang jika Permendagri itu telah diterapkan. Dana bagi hasil, participating interest (PI), pajak bumi dan bangunan (PBB), dana community development (comdev) dan lain-lain akan hilang dari daftar PAD Kabupaten Sumenep.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep, KH Unais Ali Hisyam menyebutkan, dengan dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Blok Maleo, maka arah untuk merebut kembali Blok Santos dan Blok Kangean kembali masuk Kabupaten Sumenep dilakukan sesuai aturan hukum.

Pokja DPRD Sumenep menilai, berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Administrasi Pemerintahan, tentang luas wilayah administrasi Kabupaten Sumenep, bahwa Kabupaten Sumenep memiliki 27 kecamatan, yakni 18 kecamatan daratan dan 9 kecamatan kepulauan dengan total 328 desa, terdiri dari 242 desa di daratan, 86 desa di kepulauan dan jumlah pulau 126 pulau.

Berdasarkan ketentuan tersebut di wilayah kerja offshore PSC (Santos) yang terdiri dari 5 sumur Maleo dan wilayah kerja Kangean PSC (EMP Kangean sekarang menjadi Kangean Energy Indonesia/KEI) yang terdiri dari 2 sumur masuk wilayah Kabupaten Sumenep.

Beberapa langkah yang disepakati Komisi B dan mendapat respons dari pimpinan dewan, di antaranya, pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep tidak memberikan rekomendasi pengelolaan PI Blok Maleo kepada Petrogas Wira Jatim (PWJ). Dengan pertimbangan, apabila memberikan rekomendasi kepada PWJ untuk mengelola PI Blok Maleo, sama artinya menyetujui Blok Maleo masuk dalam wilayah provinsi.

Dikatakan, hasil pertemuan antara Pokja Maleo ke BP Migas dan PT Santos di Jakarta pada 20 Juli 2007 lalu menghasilkan penanda tanganan kerja sama pengelolaan PI Blok Maleo belum dilakukan dengan pihak manapun. Pihak BP Migas diminta menghentikan sementara proses penawaran PI Blok Maleo sampai ada keputusan dari judicial review yang mempunyai kekuatan hukum tetap. "Pada waktu itu disetujui bahwa BP Migas akan menghentikan sementara proses lebih lanjut tentang pengelolaan PI Blok Maleo," tegasnya.

Ubah Jadi Kabupaten Kepulauan Sumenep

Jika pengajuan judicial review mentok, DPRD dan Pemkab Sumenep telah mempersiapkan jurus lain, untuk menyelamatkan aset daerah, utamanya di sektor migas. Salah satunya dengan mengubah status Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep.

Gagasan ini muncul dari DPRD Sumenep, usai Komisi B melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau. Ketua Komisi B, Unais Ali Hisyam mengatakan, langkah perubahan nama dari kabupaten ke kabupaten kepulauan itu dirasa sangat tepat.

Mengingat Sumenep saat ini memang terdiri dari ratusan pulau-pulau yang tersebar hingga ke sekitar perairan Pulau Bali. "Dalam UU No 12 tahun 1950 tentang pembentukan Kabupaten Sumenep ternyata tidak jelas batas wilayahnya. Karena itu untuk mengajukan perubahan sangat gampang, tinggal mengusulkan revisi Undang-undang itu," tandas Unais.

Dikatakan, usulan untuk menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep itu dirasa tidak sulit, karena memang kenyataannya demikian. Bahwa Sumenep memang terdiri dari pulau-pulau sehingga sangat tepat jika diubah menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep sebagaimana terjadi di Kepulauan Riau.

Rencana Komisi B DPRD Sumenep untuk mempersiapkan perubahan nama kabupaten ke kabupaten kepulauan juga mendapat respons Bupati Sumenep, KH Moh Ramdlan Siraj SE MM. Bupati menyambut baik langkah itu jika proses pengajuan judicial review Permendagri No 8/2007 gagal.

Menurut Ramdlan Siraj, secara geografis Kabupaten Sumenep memang terdiri dari banyak pulau. Hanya saja dalam UU No 12 tahun 1950 itu tidak secara tegas menyebut Sumenep sebagai kabupaten kepulauan, sehingga kemudian dalam Permendagri batas wilayahnya dibentuk blok-blok sehingga batas laut Sumenep jadi tidak jelas. "Jika itu yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan aset Sumenep, bagaimanapun harus kita lakukan. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa nanti," ujar Ramdlan.

Meski begitu, bupati akan bersikap hati-hati dalam menentukan langkah perubahan nama. Jika tanpa diubah ternyata Sumenep masih tetap mempertahankan batas wilayahnya, dan beberapa blok migas masih tetap menjadi bagian Sumenep, keinginan itu tidak harus dilakukan.st2

Kami Menunggu Sidang

Ketua DPRD Sumenep Drs KH Abuya Busyro Karim MSi mengungkap, sebelum mengajukan judicial review telah koordinasi dan konsultasi dengan anggota DPR-RI dari Dapil Madura untuk mendapatkan dukungan politis.

Materi judicial review juga telah disampaikan presentasi yang dilakukan Pokja Blok Maleo dan Kepala Bappeda unsur dari Pemkab Sumenep. Pimpinan DPRD kemudian menandatangani Permohonan Hak Uji Material terhadap Permendagri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Provinsi Jawa Timur Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi.

Selanjutnya tanggal 22 Agustus 2007 materi judicial review disampaikan ke MA di Jakarta. "Kita mengajukan permohonan menguji Permendagri No 8 / 2007 khususnya Pasal 1, Pasal 2 huruf b dan huruf e, serta Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5)," jelasnya.

Dikatakan, pengajuan judicial review itu juga tidak terlambat karena Permendagri baru ditetapkan 26 Pebruari 2007 serta masih dalam tenggang waktu 180 hari. "Kita telah mengandeng Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan untuk mendampingi saat gelar revisi Permendagri serta beberapa praktisi hukum," tambah Busyro.

Permohonan judicial review diterima oleh M Yulie B Setyaningsih, SH, Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dinyatakan telah memenuhi syarat. "Kami sedang menunggu sidang. Doakan ini sukses," tegasnya.

Sesuai UU No 32/2004

Wakil Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jatim, Dra Hj Tutut Herawati MM, dalam siaran persnya melalui situs resmi Pemprov Jatim menyampaikan, pengaturan batas wilayah dilakukan sesuai UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, juga memperhatikan masalah penentuan titik koordinat dari operator yang dilaporkan ke BP Migas dan Dirjen Migas Departemen ESDM, sebagai pengawas kegiatan usaha hulu migas di Indonesia.

Dikatakan, data mengenai titik koordinat lokasi sumur pemboran dari operator ini juga diserahkan ke Bakosurtanal dan Hidros Oceanografi TNI AL, untuk mem-plotting-kan posisi di tengah laut. Untuk batas wilayah provinsi penghasil migas juga diatur Dirjen PUM Depdagri dengan Permendagri No 1/2006. "Pembahasan mengenai batas wilayah dan bagi hasil migas di Jatim ini telah melalui rapat bersama sejak akhir 2006 di Jakarta dan Surabaya yang dikoordinasikan Dirjen BAKD Depdagri," papar Tutut.

Peserta rapat adalah Dirjen PUM Depdagri, BP Migas, Dirjen Migas Departemen ESDM, Bakosurtanal, Hidros-Oceanografi TNI AL, Dinas ESDM Jatim, Bapedalda Jatim, Bappeprov Jatim, Biro Perekonomian dan Biro Hukum Setdaprop Jatim, Dipenda Jatim dan pemkab/pemkot daerah penghasil migas.

"Dalam rapat itu dijelaskan semua aturan dan penghitungan titik koordinat secara komputerisasi. Semua instansi daerah penghasil migas diberikan kesempatan untuk bertanya waktu itu dan dijadikan berita acara yang ditanda tangani semua peserta," jelasnya.

Menanggapi surat protes dari Bupati Sumenep yang dikirimkan ke Mendagri agar meninjau kembali batas wilayah dan bagi hasil sumur migas, Tutut menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Sumenep. Dinas ESDM Jatim memberikan surat pengantar karena mendapat tembusan dari Bupati Sumenep kepada Dirjen BAKD untuk ditindaklanjuti. "Setelah dirapatkan, muncul surat jawaban dari Dirjen BAKD bahwa Permendagri 1/2006 tidak bisa diubah," tegasnya.

Sementara Badan Pengawas (BP) Migas melalui Kepala Divisi Humas BP Migas, Amir Hamzah, mengatakan, batas wilayah pengeboran minyak lepas pantai (offshore) dari garis pantai 0-4 mil berada dalam pengelolaan pemkab/pemkot. Untuk jarak 4-12 mil berada dalam wilayah pemprov dan di atas 12 mil merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk mengelolanya. "Tapi itu semua merupakan keputusan Depdagri. Sedangkan BP Migas hanya mencari cadangan sumur migas baru dan memproduksinya. Masalah bagi hasil migas adalah kewenangan Depdagri dan Departemen Keuangan," katanya. (st2)
Sumber: Surya, Friday, 26 October 2007