Sumenep, Jawa Pos - Wacana pembentukan Provinsi Madura yang sempat kembang kempis, rupanya, mendapat dukungan dari DPRD Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Drs Sirmadji Tj. menyambut positif keinginan dari sebagian tokoh masyarakat Madura tersebut.
Bahkan, dirinya akan mendukung langkah pembentukan provinsi baru di Indonesia ini. Hanya, dia menyarankan, wacana pembentukan provinsi tersebut mempertimbangkan berbagai aspek maupun dampak positif bagi masyarakat.
"Bagi kami, kalau itu memang kehendak rakyat Madura dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, tentang manfaat dan tidaknya sebuah provinsi baru, saya kira tidak masalah. Kita akan ikut mengawal, apabila memang rakyat Madura menghendakinya," tegasnya ketika menghadiri acara Maulid Nabi di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Sabtu kemarin.
Sebab, sambungnya, hingga kini dia belum mendengar informasi apakah wacana yang dilontarkan sejumlah tokoh Madura itu merupakan hasil kajian mendalam dan konprehensif serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat. "Itu yang masih belum saya tahu. Jadi, perlu ada penjajakan dulu. Masyarakat harus betul-betul mengerti bahwa pembentukan provinsi ini mengandung plus minus," tandasnya.
Jika dilihat dengan kondisi masyarakat Madura saat ini, ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menilai, pembentukan priovinsi baru masih lebih banyak negatifnya daripada positifnya. "Jadi, perlu dikaji lebih dalam," ujarnya.
Yang perlu dan mendesak dilakukan masyarakat Madura saat ini, menurut dia, memperbaiki SDM (sumber daya manusia) untuk mengelola kekayaan Pulau Madura. " DPRD Jawa Timur akan mendukung, jika memang membawa mamfaat kepada masyarakat Madura," tegasnya.
Sedangkan kemungkinan untuk pembentukan badan otorita untuk mempercepat pembangunan di Madura, menurut dia, juga perlu dipertimbangkan. "Kalau otorita itu harus spesifik. Mungkin setelah ada jembatan Suramadu, bisa melahirkan zona ekonomi tertentu," katanya.(zr)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 23 Apr 2007
Pamekasan,Sindo – Upaya Pemkab Pamekasan untuk meningkatkan kemampuan guru SD belum berhasil maksimal. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Dindik) Pamekasan, dari 4.200 orang guru,sekitar 4.074 orang atau 93% kemampuannya di bawah standar.
Kepala Dindik Pamekasan Muhammad Yusuf Suhartono mengatakan hal ini merupakan tantangan berat bagi Pemkab. Apalagi, sejak awal Pamekasan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kebijakan programnya. Menurutnya, rendahnya kemampuan tersebut bila dilihat dari jenjang pendidikan terakhir guru. Yusuf menjelaskan sebagian besar guru SD di Pamekasan hanya menyelesaikan pendidikan diploma-2 (D2).
Bahkan,ada sebagian yang masih menggunakan ijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Padahal, katanya, berdasarkan UU Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, guru SD minimal telah menempuh pendidikan S1 ataupun Diploma-4 (D4). Pejabat kelahiran Magetan ini menandaskan hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Pamekasan.
Menurutnya, hal yang paling mendesak untuk segera dilakukan adalah melakukan pemerataan pendidikan. Salah satunya, melakukan rotasi bagi para guru. Sehingga, nantinya guru berkualitas tidak hanya berdomisili di daerah selatan, tapi juga di utara. Upaya lain yang dilakukan Dindik adalah memberikan kesempatan bagi guru untuk melanjutkan pendidikannya, baik S1 maupun D4.
Menurutnya, tahun ini sekitar 892 orang guru SD mendapat beasiswa tugas belajar. Masing-masing guru mendapat bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun. Ketua Komisi D DPRD Pamekasan mendukung penuh upaya dari Dindik dengan memberikan beasiswa.Hanya,Abdurrahman menegaskan Dindik harus mempunyai target dan melakukan evaluasi sesering mungkin. (ahmad baidowi)
Sumber: Seputar Indonesia, Kamis, 26/04/2007
Kepala Dindik Pamekasan Muhammad Yusuf Suhartono mengatakan hal ini merupakan tantangan berat bagi Pemkab. Apalagi, sejak awal Pamekasan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kebijakan programnya. Menurutnya, rendahnya kemampuan tersebut bila dilihat dari jenjang pendidikan terakhir guru. Yusuf menjelaskan sebagian besar guru SD di Pamekasan hanya menyelesaikan pendidikan diploma-2 (D2).
Bahkan,ada sebagian yang masih menggunakan ijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Padahal, katanya, berdasarkan UU Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, guru SD minimal telah menempuh pendidikan S1 ataupun Diploma-4 (D4). Pejabat kelahiran Magetan ini menandaskan hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Pamekasan.
Menurutnya, hal yang paling mendesak untuk segera dilakukan adalah melakukan pemerataan pendidikan. Salah satunya, melakukan rotasi bagi para guru. Sehingga, nantinya guru berkualitas tidak hanya berdomisili di daerah selatan, tapi juga di utara. Upaya lain yang dilakukan Dindik adalah memberikan kesempatan bagi guru untuk melanjutkan pendidikannya, baik S1 maupun D4.
Menurutnya, tahun ini sekitar 892 orang guru SD mendapat beasiswa tugas belajar. Masing-masing guru mendapat bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun. Ketua Komisi D DPRD Pamekasan mendukung penuh upaya dari Dindik dengan memberikan beasiswa.Hanya,Abdurrahman menegaskan Dindik harus mempunyai target dan melakukan evaluasi sesering mungkin. (ahmad baidowi)
Sumber: Seputar Indonesia, Kamis, 26/04/2007
Sarana Tak Lengkap, Ruang Kelas Numpang di Sekolah
Fasilitas Kelompok Belajar Tuna Aksara (Keaksaraan Fungsional) Dahlia Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, sangat sederhana. Faktor ini bisa menghambat percepatan penuntasan tuna aksara.
Bersamaan dengan pelaksanaan ujian nasional (unas) siswa SMA/SMK/MA kemarin, Kelompok Belajar Tuna Aksara Dahlia juga menjalankan ujian tulis. Yang membedaka, ujian di kelompok keaksaraan fungsional ini berlangsung sangat sederhana. Seorang guru Endang Mutianingsih yang menguji, hanya dengan menggunakan papan kecil yang disanggah kursi plastik.
Di sela-sela ujian tulis keaksaraan fungsional kemarin, Mutianingsih mengatakan, ujian di keaksaraan fungsional berjalan sederhana. Selain itu, untuk mengumpulkan para siswa yang terdiri para orangtua, tidak mudah. Itu dapat dimaklumi, katanya, karena peserta ujian memiliki kesibukan di rumahnya masing-masing.
Namun demikian, kalaupun tidak mudah mengumpulkan orangtua ke ruang belajar, namun jika didukung dengan sarana pembelajaran yang memadai, dia yakin KMB (kegiatan belajar mengajar) tak selambat selama ini. "Dari tahun 2005, hingga kini siswa keaksaraan fungsional belum secepat yang kami bayangkan," ujarnya.
Ditemui di tempat yang sama, Divisi Pemberdayaan Keaksaraan Fungsional PGRI Pamekasan Dra RA Mutmainnah MPd juga merasakan hal yang sama. Secara ideal, kata perempuan yang akrab disapa Bu Iin ini, dalam pendidikan, fasilitas harus dipenuhi. Ini agar eskalasi penuntasan tuna aksara yang berbasis masyarakat pedesaan lebih mudah ditanggulangi.
"Ya, daripada tidak sama sekali, berjalan secara sederhana seperti yang berlangsung di Pokjar Dahlia Sumedangan, masih lebih baik," katanya.
Mneurut rencananya, kata dosen FKIP Unira ini, pasca tuna aksara, perserta didik di keaksaraan fungsional akan diintegrasikan dengan usaha, sesuai potensi dan kompetensi yang dimiliki masing-masing peserta didik. "Jadi, ada nilai tambah. Setelah tuntas tuna aksara, memiliki kreativitas," ujarnya.
Sementara Kasubdin PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas P dan K Pamekasan Drs H Chairil Basyar MPd menyadari ada keluhan yang sama dari berbagai pokjar (kelompok belajar) keaksaraan fungsional. Keluhan sarana belajar yang sederhana dan manual di kelas keaksaraan fungsional tersebut, dinilai sebagai masukan.
Karenanya, sambil menunggu bantuan, pihaknya menyelenggarakan KBM di kelas sekolah yang sudah tak dipakai pada saat sore hari. Sebab, di pagi hari, umumnya sekolah atau madrasah masih dipakai kelas reguler. "Kami mendengar keluhan mereka. Hanya, hingga saat ini berjalan dulu sambil menunggu pemenuhan sarana pembelajaran," katanya. (ABRARI)
Sumber: Jawa Pos, 18 Apr 2007
Fasilitas Kelompok Belajar Tuna Aksara (Keaksaraan Fungsional) Dahlia Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, sangat sederhana. Faktor ini bisa menghambat percepatan penuntasan tuna aksara.
Bersamaan dengan pelaksanaan ujian nasional (unas) siswa SMA/SMK/MA kemarin, Kelompok Belajar Tuna Aksara Dahlia juga menjalankan ujian tulis. Yang membedaka, ujian di kelompok keaksaraan fungsional ini berlangsung sangat sederhana. Seorang guru Endang Mutianingsih yang menguji, hanya dengan menggunakan papan kecil yang disanggah kursi plastik.
Di sela-sela ujian tulis keaksaraan fungsional kemarin, Mutianingsih mengatakan, ujian di keaksaraan fungsional berjalan sederhana. Selain itu, untuk mengumpulkan para siswa yang terdiri para orangtua, tidak mudah. Itu dapat dimaklumi, katanya, karena peserta ujian memiliki kesibukan di rumahnya masing-masing.
Namun demikian, kalaupun tidak mudah mengumpulkan orangtua ke ruang belajar, namun jika didukung dengan sarana pembelajaran yang memadai, dia yakin KMB (kegiatan belajar mengajar) tak selambat selama ini. "Dari tahun 2005, hingga kini siswa keaksaraan fungsional belum secepat yang kami bayangkan," ujarnya.
Ditemui di tempat yang sama, Divisi Pemberdayaan Keaksaraan Fungsional PGRI Pamekasan Dra RA Mutmainnah MPd juga merasakan hal yang sama. Secara ideal, kata perempuan yang akrab disapa Bu Iin ini, dalam pendidikan, fasilitas harus dipenuhi. Ini agar eskalasi penuntasan tuna aksara yang berbasis masyarakat pedesaan lebih mudah ditanggulangi.
"Ya, daripada tidak sama sekali, berjalan secara sederhana seperti yang berlangsung di Pokjar Dahlia Sumedangan, masih lebih baik," katanya.
Mneurut rencananya, kata dosen FKIP Unira ini, pasca tuna aksara, perserta didik di keaksaraan fungsional akan diintegrasikan dengan usaha, sesuai potensi dan kompetensi yang dimiliki masing-masing peserta didik. "Jadi, ada nilai tambah. Setelah tuntas tuna aksara, memiliki kreativitas," ujarnya.
Sementara Kasubdin PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas P dan K Pamekasan Drs H Chairil Basyar MPd menyadari ada keluhan yang sama dari berbagai pokjar (kelompok belajar) keaksaraan fungsional. Keluhan sarana belajar yang sederhana dan manual di kelas keaksaraan fungsional tersebut, dinilai sebagai masukan.
Karenanya, sambil menunggu bantuan, pihaknya menyelenggarakan KBM di kelas sekolah yang sudah tak dipakai pada saat sore hari. Sebab, di pagi hari, umumnya sekolah atau madrasah masih dipakai kelas reguler. "Kami mendengar keluhan mereka. Hanya, hingga saat ini berjalan dulu sambil menunggu pemenuhan sarana pembelajaran," katanya. (ABRARI)
Sumber: Jawa Pos, 18 Apr 2007
Sumenep, Surabaya Post – Sekitar sepuluh tokoh masyarakat Kepulauan Masalembu mendatangi Gedung DPRD Sumenep. Mereka menanyakan nasib proyek listrik APBD 2006 sebesar Rp 1,6 miliar yang hingga kini belum beroperasi. Padahal, proyek tersebut telah melampaui batas jang waktu kegiatannya.
Menurut tokah masyarakat Masalembu, Hisbullah, proyek yang akan melayani sekitar 20 ribu warga desa Masalima dan Masajeruk itu baru terpasang jaringan utamanya yang berada di pinggiran jalan, sementara jaringan dan instalasi listrik ke rumah warga hingga kini belum terpasang. Di pusat pembangkit listrik, kata dia, yang ada hanya mesin diesel pembangkit, sedangkan tangki solar dan lainnya belum juaga terpasang.
"Sekarang kan sudah tahun 2007, padahal proyek APBD tersebut sudah selesai mestinya sudah selesai tahun 2006 dan bisa beroperasi, tapi ternyata belum apa-apa," ujar Hisbullah, Sabtu (07/04) pagi tadi.
Akibat belum selesainya diesel listrik berkekuatan 350 PK itu, pulau Masalembu tetap gelap gulita pada malam hari. Di samping itu, mimpi masyarakat Masalembu yang ingin meningkatkan produktifitasnya usaha pembuatan minyak goreng kelapa, pengeringan ikan, dan usaha lainnya tidak tercapai. "Masyarakat Masalembu sudah lama berharap ada listrik. Tapi nyatanya hingga kini masih tetap bermimpi," tambah Hisbullah.
Kasie Energi Kelistrikan Kantor ESDM Sumenep, Drs Naqsyabandi M Si, membantah bahwa proyek kelistrikan di pulau Masalembu belum selesai.
"Kontraktor sudah menyelesaikan kewajibannya. Namun, karena ada beberapa kendala teknis pada penyebaran jaringan, kami harus menunggu yang lainnya tuntas," ujar Naqsyabandi siang tadi. Pria yang akrab disapa Bandi itu menjelaskan, bahwa instalasi calon konsumen hingga kini memang belum selesai. Sebab kewajiban pemasangan instalasi dalam rumah merupakan tanggung jawab pelaksana operasional listrik Masalembu. "Teknis sudah selesai, kami menunggu langkah penyerahan dari kontraktor ke pemerintah kabupaten," ujar Bandi.
Ketua Komisi DPRD Sumenep, Drs Hanafi, usai menemui tokoh masyarakat Masalembu menjelaskan, bahwa proyek listrik kepulauan Masalembu sudah mencapai semnbilan puluh persen. Nantinya proyek tersebut diswakelolakan kepada swasta untuk operasionalnya, sehingga tanggung jawab dan kelancaran suplai listrik tersebut berada dalam pengawasn dan tanggung jawab masyarakat. Hal ini karena tarif dan bentuk perjanjian antara pengelola dan konsumen dimusyawarahkan bersama sehingga saling menguntungkan.
"Nanti listrik bantuan APBD ini dikelola swasta, di bawah pengawas Camat setempat," ujar Hanafi. Untuk itu calon pengelola listrik Masalembu akan diseleksi secara khusus, siapa yang paling layak mengoperasikan proyek listrik di pulau tersebut. Sebab ketika pertama kali beroperasi, setidaknya pengelola punya modal pemasangan instalasi pelanggan, solar, dan biaya operasional minimal untuk tiga bulan ke depan, serta biaya lain-lain.
"Jika tidak ada modal operasional dari calon pengelola, niscaya listrik Masalembu tidak akan jalan. Saya pikir calon pengelola harus punya dana segar yang khusus diperuntukkan kegiatan ini. Jadi wajar jika proses menuju terang benderangnya Masalembu butuh proses agak panjang," tambah Hanafi.
Sekedar mengingatkan, bahwa di pulau paling timur di Sumenep itu pada tahun 2003 pernah mendapat bantuan listrik APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep, demikian pula pada tahun 2005 Pemerintah Propinsi Jawa Timur memberi bantuan, namun karena kekuatan daya listrik dieselnya kecil ssehingga sering anjlok, dan menyebabkan mesin diesel cepat rusak. (far)
Sumber: Surabaya Post, 07/04/07
Menurut tokah masyarakat Masalembu, Hisbullah, proyek yang akan melayani sekitar 20 ribu warga desa Masalima dan Masajeruk itu baru terpasang jaringan utamanya yang berada di pinggiran jalan, sementara jaringan dan instalasi listrik ke rumah warga hingga kini belum terpasang. Di pusat pembangkit listrik, kata dia, yang ada hanya mesin diesel pembangkit, sedangkan tangki solar dan lainnya belum juaga terpasang.
"Sekarang kan sudah tahun 2007, padahal proyek APBD tersebut sudah selesai mestinya sudah selesai tahun 2006 dan bisa beroperasi, tapi ternyata belum apa-apa," ujar Hisbullah, Sabtu (07/04) pagi tadi.
Akibat belum selesainya diesel listrik berkekuatan 350 PK itu, pulau Masalembu tetap gelap gulita pada malam hari. Di samping itu, mimpi masyarakat Masalembu yang ingin meningkatkan produktifitasnya usaha pembuatan minyak goreng kelapa, pengeringan ikan, dan usaha lainnya tidak tercapai. "Masyarakat Masalembu sudah lama berharap ada listrik. Tapi nyatanya hingga kini masih tetap bermimpi," tambah Hisbullah.
Kasie Energi Kelistrikan Kantor ESDM Sumenep, Drs Naqsyabandi M Si, membantah bahwa proyek kelistrikan di pulau Masalembu belum selesai.
"Kontraktor sudah menyelesaikan kewajibannya. Namun, karena ada beberapa kendala teknis pada penyebaran jaringan, kami harus menunggu yang lainnya tuntas," ujar Naqsyabandi siang tadi. Pria yang akrab disapa Bandi itu menjelaskan, bahwa instalasi calon konsumen hingga kini memang belum selesai. Sebab kewajiban pemasangan instalasi dalam rumah merupakan tanggung jawab pelaksana operasional listrik Masalembu. "Teknis sudah selesai, kami menunggu langkah penyerahan dari kontraktor ke pemerintah kabupaten," ujar Bandi.
Ketua Komisi DPRD Sumenep, Drs Hanafi, usai menemui tokoh masyarakat Masalembu menjelaskan, bahwa proyek listrik kepulauan Masalembu sudah mencapai semnbilan puluh persen. Nantinya proyek tersebut diswakelolakan kepada swasta untuk operasionalnya, sehingga tanggung jawab dan kelancaran suplai listrik tersebut berada dalam pengawasn dan tanggung jawab masyarakat. Hal ini karena tarif dan bentuk perjanjian antara pengelola dan konsumen dimusyawarahkan bersama sehingga saling menguntungkan.
"Nanti listrik bantuan APBD ini dikelola swasta, di bawah pengawas Camat setempat," ujar Hanafi. Untuk itu calon pengelola listrik Masalembu akan diseleksi secara khusus, siapa yang paling layak mengoperasikan proyek listrik di pulau tersebut. Sebab ketika pertama kali beroperasi, setidaknya pengelola punya modal pemasangan instalasi pelanggan, solar, dan biaya operasional minimal untuk tiga bulan ke depan, serta biaya lain-lain.
"Jika tidak ada modal operasional dari calon pengelola, niscaya listrik Masalembu tidak akan jalan. Saya pikir calon pengelola harus punya dana segar yang khusus diperuntukkan kegiatan ini. Jadi wajar jika proses menuju terang benderangnya Masalembu butuh proses agak panjang," tambah Hanafi.
Sekedar mengingatkan, bahwa di pulau paling timur di Sumenep itu pada tahun 2003 pernah mendapat bantuan listrik APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep, demikian pula pada tahun 2005 Pemerintah Propinsi Jawa Timur memberi bantuan, namun karena kekuatan daya listrik dieselnya kecil ssehingga sering anjlok, dan menyebabkan mesin diesel cepat rusak. (far)
Sumber: Surabaya Post, 07/04/07
Terkait Pemberantasan Korupsi Pemerintahan SBY
Pamekasan, Jawa Pos - Anggota FKB DPR RI, Moh. Mahfud MD, memilih beda pendapat dengan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) terkait pemberantasan korupsi oleh pemerintahan Persiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika Gus Dur menilai pemberantasan korupsi cenderung tebang pilih, khususnya terhadap kroni mantan Presiden Megawati, Mahfud justru menilai pemberantasan korupsi sudah proporsional.
Kepada para wartawan usai menghadiri dialog dengan tukang ojek dan tukang becak di Jalan Niaga Pamekasan, kemarin malam, Mahfud mengatakan, pemberantasan korupsi era pemerintahan SBY jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. "Justru saya melihat pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini jauh lebih bagus ketimbang kepemimpinan Megawati," ujarnya.
Dijelaskan, pemberantasan korupsi di era pemerintahan Megawati kurang bergaung. Indikasinya, terlihat dari minimnya pejabat publik yang diseret ke meja hijau. "Kalau dulu izin pemeriksaan pejabat publik seperti gubernur, tidak langsung diteken. Sekarang kan relatif lebih cepat. Presiden SBY langsung meneken permintaan izin pemeriksaan terhadap pejabat, seperti Abdullah Puteh (gubernur NAD, Syaukani (bupati Kutai Kertenegara), dan sebagainya," terang Mahfud.
Karena itu, dia tidak setuju dengan pendapat sebagian pengamat, termasuk Gus Dur, yang menilai SBY terkesan tebang pilih dan hanya mengincar orang-orang rezim Megawati. Menurutnya, tudingan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dia menilai, Presiden SBY tidak pandang bulu memerangi pelaku korupsi.
"Era pemerintahan Megawati hampir tidak ada mantan pejabat yang diperiksa. Bahkan, Megawati terkesan menghalang-halangi pemeriksaan seperti yang dialami Abdullah Puteh. Tapi, begitu SBY naik, Abdullah Puteh langsung diperiksa. Begitu pun dengan mantan pejabat lainnya," ungkapnya.
Selain itu, Mahfud melihat tidak ada nuansa dendam dari SBY terhadap orang-orang Megawati, seperti banyak diberitakan media massa. "Rokhmin Dahuri (mantan menteri kelautan) dan Widjanarko Puspoyo (mantan Dirut Bulog) merupakan pejabat sejak era Gus Dur, bukan hanya orangnya Megawati," paparnya.
Namun demikian, mantan menteri pertahanan era pemerintahan Gus Dur ini tetap melihat adanya kelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia pada era SBY. Indikasinya, penanganan korupsi belum berani menyentuh pejabat yang masih aktif. Padahal, banyak pejabat negara yang diduga tersandung korupsi dalam jumlah tidak sedikit.
"Beberapa pejabat yang nyata-nyata melakukan tindak korupsi lepas dari proses hukum. Yang diproses hanya mereka yang tidak lagi menjabat," tandasnya.
Kondisi tersebut, menurut Mahfud, mengindikasikan adanya pengaruh kekuasaan yang masih dominan di negeri ini. Dengan kekuatan yang dimiliki, seorang pejabat bisa membeli hukum. Bahkan, katanya, hal itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat di daerah, tapi juga di pusat. Sayangnya, pakar hukum dari UII Jogjakarta ini tidak bersedia menyebutkan nama-nama pejabat dimaksud.
"Nggak etislah kalau saya menyebutkan identitasnya. Toh masyarakat sekarang sudah pintar dan bisa menilainya," ujar politisi kelahiran Pamekasan, Madura, ini.
Sementara itu, dalam kegiatan dialog yang digelar dalam rangka reses kemarin malam, Mahfud mengundang perkumpulan ojek di Pamekasan yang tergabung dalam Fobek (Forum Becak dan Ojek). Mahfud mendengarkan langsung seluruh keluh kesah para tukang becak dan ojek tersebut.
"Kita berharap agar Pak Mahfud tidak lupa sama orang seperti kita. Karena itu, kita minta Pak Mahfud terus mengawal dan mendukung kehidupan warga lapis bawah," ujar Ketua Fobek Pamekasan Karsono. (zid)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 09/04/2007
Pamekasan, Jawa Pos - Anggota FKB DPR RI, Moh. Mahfud MD, memilih beda pendapat dengan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) terkait pemberantasan korupsi oleh pemerintahan Persiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika Gus Dur menilai pemberantasan korupsi cenderung tebang pilih, khususnya terhadap kroni mantan Presiden Megawati, Mahfud justru menilai pemberantasan korupsi sudah proporsional.
Kepada para wartawan usai menghadiri dialog dengan tukang ojek dan tukang becak di Jalan Niaga Pamekasan, kemarin malam, Mahfud mengatakan, pemberantasan korupsi era pemerintahan SBY jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. "Justru saya melihat pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini jauh lebih bagus ketimbang kepemimpinan Megawati," ujarnya.
Dijelaskan, pemberantasan korupsi di era pemerintahan Megawati kurang bergaung. Indikasinya, terlihat dari minimnya pejabat publik yang diseret ke meja hijau. "Kalau dulu izin pemeriksaan pejabat publik seperti gubernur, tidak langsung diteken. Sekarang kan relatif lebih cepat. Presiden SBY langsung meneken permintaan izin pemeriksaan terhadap pejabat, seperti Abdullah Puteh (gubernur NAD, Syaukani (bupati Kutai Kertenegara), dan sebagainya," terang Mahfud.
Karena itu, dia tidak setuju dengan pendapat sebagian pengamat, termasuk Gus Dur, yang menilai SBY terkesan tebang pilih dan hanya mengincar orang-orang rezim Megawati. Menurutnya, tudingan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dia menilai, Presiden SBY tidak pandang bulu memerangi pelaku korupsi.
"Era pemerintahan Megawati hampir tidak ada mantan pejabat yang diperiksa. Bahkan, Megawati terkesan menghalang-halangi pemeriksaan seperti yang dialami Abdullah Puteh. Tapi, begitu SBY naik, Abdullah Puteh langsung diperiksa. Begitu pun dengan mantan pejabat lainnya," ungkapnya.
Selain itu, Mahfud melihat tidak ada nuansa dendam dari SBY terhadap orang-orang Megawati, seperti banyak diberitakan media massa. "Rokhmin Dahuri (mantan menteri kelautan) dan Widjanarko Puspoyo (mantan Dirut Bulog) merupakan pejabat sejak era Gus Dur, bukan hanya orangnya Megawati," paparnya.
Namun demikian, mantan menteri pertahanan era pemerintahan Gus Dur ini tetap melihat adanya kelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia pada era SBY. Indikasinya, penanganan korupsi belum berani menyentuh pejabat yang masih aktif. Padahal, banyak pejabat negara yang diduga tersandung korupsi dalam jumlah tidak sedikit.
"Beberapa pejabat yang nyata-nyata melakukan tindak korupsi lepas dari proses hukum. Yang diproses hanya mereka yang tidak lagi menjabat," tandasnya.
Kondisi tersebut, menurut Mahfud, mengindikasikan adanya pengaruh kekuasaan yang masih dominan di negeri ini. Dengan kekuatan yang dimiliki, seorang pejabat bisa membeli hukum. Bahkan, katanya, hal itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat di daerah, tapi juga di pusat. Sayangnya, pakar hukum dari UII Jogjakarta ini tidak bersedia menyebutkan nama-nama pejabat dimaksud.
"Nggak etislah kalau saya menyebutkan identitasnya. Toh masyarakat sekarang sudah pintar dan bisa menilainya," ujar politisi kelahiran Pamekasan, Madura, ini.
Sementara itu, dalam kegiatan dialog yang digelar dalam rangka reses kemarin malam, Mahfud mengundang perkumpulan ojek di Pamekasan yang tergabung dalam Fobek (Forum Becak dan Ojek). Mahfud mendengarkan langsung seluruh keluh kesah para tukang becak dan ojek tersebut.
"Kita berharap agar Pak Mahfud tidak lupa sama orang seperti kita. Karena itu, kita minta Pak Mahfud terus mengawal dan mendukung kehidupan warga lapis bawah," ujar Ketua Fobek Pamekasan Karsono. (zid)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 09/04/2007
Bangkalan, Sindo – Penyebaran virus flu burung (Avian Influenza/AI) di Bangkalan terus meluas. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Peternakan (Pertanak), selama tahun ini, sedikitnya 165 ayam terserang virus mematikan tersebut.
Bahkan,wilayah penyebarannya pun semakin meluas. Kasi Kesehatan Hewan Dispertanak Bangkalan Syahrul Mukarram mengatakan saat ini ada empat kecamatan yakni Geger, Kota, Socah, dan Burneh yang telah tertular AI.Padahal, akhir bulan lalu baru tiga kecamatan yang terserang. Karena itu, tidak menutup kemungkinan virus mematikan itu akan menyebar ke sejumlah kecamatan lainnya.”Penyebaran virus ini sangat cepat. Kalau tidak segera diantispasi, tidak menutup kemungkinan akan menyebar ke daerah lainnya,” jelasnya kepada wartawan,kemarin.
Seperti diberitakan,kasus terakhir terjadi di Desa Bilaporah Barat,Kec Socah. Di tempat itu, dalam seminggu terakhir sedikitnya terdapat 39 ekor ayam mati mendadak. Kondisi bangkai ayam memiliki kemiripan yakni bagian kepala berwarna kehitam- hitaman.Meski sejak awal telah dilaporkan, Dispertanak tidak cepat turun tangan. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,warga langsung memendam bangkai ayam tersebut.
Setelah mencuat di media, baru Dipertanak melakukan rapid test terhadap bangkai ayam tersebut. Berdasarkan hasil rapid test, ayam tersebut positif terserang virus H5N1. Disinggung hal tersebut, Syahrul membantah dibilang lamban. Menurutnya, justru laporan yang diterimanya terlambat. Karena itu, untuk mengantisipasi kejadian serupa, Dispertanak berencana akan membuka layanan hotline short massage service (SMS) pengaduan flu burung. Diharapkan, dengan cara seperti itu warga yang mengetahui gejala flu burung langsung melaporkan di Dispertanak.
Meski demikian, hingga saat ini virus tersebut belum ada yang menyerang manusia. Namun, pihaknya menhimbau kepada warga masyarakat agar selalu waspada. Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi pencegahan flu burung sejak dini. Di antaranya, menghimbau kepada masyarakat untuk membiasakan diri mengkandangkan ayam.”Kita telah berupaya agar penyebaran flu burung diminimalisir,” tandasnya. Sementara itu, Moh Ismail, 50,warga Desa Bilaporah menyayangkan langkah Dispertanak yang terkesan lamban.Pihaknya sama sekali tidak menyangka puluhan ayam milik warga setempat terserang flu burung. Sebab, selama ini mereka tidak pernah tahu ciri-ciri ayam yang terserang flu burung. Pihaknya, khawatir salah satu warga ada yang tertular. (ahmad baidowi)
Sumber: Seputar Indonesia, 06/04/2007
Sampang, Jawa Pos - Bila tidak ada kendala teknis di lapangan, Sumur Migas Oyong yang berlokasi di perairan pantai Camplong mulai dieksploitasi bulan Mei 2007 mendatang. Hal ini terungkap saat Sosialisasi Pengamanan Objek Vital Nasional bagi Aparat Security dan Kawasan Operasional Sumber Oyong di aula utama kantor Pemkab Sampang, kemarin.
Hadir antara lain Direktur Samapta Polda Jawa Timur Kombes Pol Drs H Agus Mardiono Redy, Asisten Operasi Lantamal V Kolonel Laut (P) Dedy Muhibah, Dan Operasional Batu Poron Mayor Laut (P) Daniel Mudji Rahadi, dan Kapolwil Madura Kombes Pol Drs Badrun Arifin.
Menurut Community Relation Coordinator Santos Ltd Hamim Tohari, lokasi kegiatan eksploitasi ini berada dalam posisi 07-17’-30,7"S/113-21’-48,3"T atau sekitar 7 kilometer dari pantai Camplong. Target produksi minyak akan direalisasikan pada kwartal ke 2 tahun 2007.
Sedangkan rencana pipanisasi atau pemasangan pipa bawah laut dari Oyong ke lokasi PT Indonesia Power (PLN) Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, akan direalisasikan pada kwartal ke 4 tahun 2007. "Sehingga, target produksi gas bisa direalisasikan pada kwartal ke 1 tahun 2007," ujarnya.
Selain Sumur Oyong, Santos Ltd sudah melakukan eksplorasi pengeboran Sumur Jeruk 1, 2, 3 dan Wortel 1 dan 2 di perairan pantai Sreseh. Pada Mei 2007, akan dilakukan seismic 2D yang dilanjutkan dengan pengeboran Sumur Wortel.
Selain sumber daya manusia (SDM) di lokasi banyak yang masih rendah, peta permasalahan yang dihadapi di lapangan, antara lain kurangnya kesadaran terhadap lingkungan, apatisme masyarakat, dan tingkat perekonomian masyarakat yang masih kurang.
Karena itu, peran community development (comdev) akan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut.
"Agar bisa sejalan dan tepat sasaran, program comdev dikoordinir oleh ketua pelaksana comdev daerah yang pelaksanaannya menganut system bottom up," terang Hamim Tohari.
Mengingat tujuan comdev untuk meningkatkan kemandirian masyarakat yang berada di daerah operasional berdasarkan anilisa mengenai dampak lingkungan (amdal), program comdev akan difokuskan pada penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas.
Untuk mengurangi kesalahpahaman antara perusahaan dan masyarakat sekitar serta untuk meningkatkan citra positif, Santos akan melakukan program community relations (CR). Tugasnya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terhadap kegiatan industri migas yang dilakukan bersama masyarakat.
"Program CR ini akan terlibat dalam acara-acara yang menjadi kebiasan masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder tentang kegiatan-kegiatan perusahaan. Termasuk mensponsori kegiatan yang dapat meningkatkan citra perusahaan sesuai kebijakan BP-Migas," jelas Hamim Tohari. (fiq)
Hadir antara lain Direktur Samapta Polda Jawa Timur Kombes Pol Drs H Agus Mardiono Redy, Asisten Operasi Lantamal V Kolonel Laut (P) Dedy Muhibah, Dan Operasional Batu Poron Mayor Laut (P) Daniel Mudji Rahadi, dan Kapolwil Madura Kombes Pol Drs Badrun Arifin.
Menurut Community Relation Coordinator Santos Ltd Hamim Tohari, lokasi kegiatan eksploitasi ini berada dalam posisi 07-17’-30,7"S/113-21’-48,3"T atau sekitar 7 kilometer dari pantai Camplong. Target produksi minyak akan direalisasikan pada kwartal ke 2 tahun 2007.
Sedangkan rencana pipanisasi atau pemasangan pipa bawah laut dari Oyong ke lokasi PT Indonesia Power (PLN) Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, akan direalisasikan pada kwartal ke 4 tahun 2007. "Sehingga, target produksi gas bisa direalisasikan pada kwartal ke 1 tahun 2007," ujarnya.
Selain Sumur Oyong, Santos Ltd sudah melakukan eksplorasi pengeboran Sumur Jeruk 1, 2, 3 dan Wortel 1 dan 2 di perairan pantai Sreseh. Pada Mei 2007, akan dilakukan seismic 2D yang dilanjutkan dengan pengeboran Sumur Wortel.
Selain sumber daya manusia (SDM) di lokasi banyak yang masih rendah, peta permasalahan yang dihadapi di lapangan, antara lain kurangnya kesadaran terhadap lingkungan, apatisme masyarakat, dan tingkat perekonomian masyarakat yang masih kurang.
Karena itu, peran community development (comdev) akan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut.
"Agar bisa sejalan dan tepat sasaran, program comdev dikoordinir oleh ketua pelaksana comdev daerah yang pelaksanaannya menganut system bottom up," terang Hamim Tohari.
Mengingat tujuan comdev untuk meningkatkan kemandirian masyarakat yang berada di daerah operasional berdasarkan anilisa mengenai dampak lingkungan (amdal), program comdev akan difokuskan pada penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas.
Untuk mengurangi kesalahpahaman antara perusahaan dan masyarakat sekitar serta untuk meningkatkan citra positif, Santos akan melakukan program community relations (CR). Tugasnya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terhadap kegiatan industri migas yang dilakukan bersama masyarakat.
"Program CR ini akan terlibat dalam acara-acara yang menjadi kebiasan masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder tentang kegiatan-kegiatan perusahaan. Termasuk mensponsori kegiatan yang dapat meningkatkan citra perusahaan sesuai kebijakan BP-Migas," jelas Hamim Tohari. (fiq)
Sumber: Jawa Pos, Sabtu, 24/03/2007
Pamekasan, Jawa Pos - Penanaman mangrove di Desa Pagagan, Kecamatan Pademawu, akhir tahun lalu, kini mulai terlihat hasilnya. Ribuan pohon tersebut tumbuh subur, sehingga bisa menahan abrasi pantai di lokasi penanaman.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Drs Nurul Widiastuti kepada wartawan menjelaskan, sejak ditanam akhir tahun lalu, saat ini magrove telah tumbuh berkembang. "Memang sempat khawatir rusak atau tidak tumbuh. Tapi, sekarang ini sudah tumbuh," ujarnya.
Dijelaskan, semula mangrove yang ditanam sebanyak kurang lebih 65 ribu batang. Namun, dalam perjalanannya sempat ada yang mati atau rusak. Untuk menghindari risiko kegagalan penanaman, akhirnya dinas melakukan penanaman cadangan sebanyak 65 ribu batang.
"Total semua sekitar 130 ribu batang yang sudah ditanam. Sekarang ini sudah berdaun banyak. Mudah-mudahan, ke depan makin besar dan terus tumbuh lebat," katanya.
Nurul meyakini, dengan tumbuh berkembangnya mangrove yang telah ditanam akan berdampak pada konservasi kawasan perairan. "Memang kali ini baru di satu lokasi. Namun, manfaatnya sudah terasa. Misalnya, menahan laju abrasi pantai. Dan, yang terpenting lagi sebagai tempat bagi ikan untuk berkembang biak," jelasnya.
Seperti diketahui, kerusakan ekosistem perairan telah memasuki kondisi cukup parah. Jika tidak segera dilakukan konservasi, dikhawatirkan semakin merusak ekosistem laut. Diperlukan upaya serius untuk menghindari adanya kerusakan ekosistem laut yang lebih parah.
Nah, salah satu upaya yang telah dilakukan dengan penanaman ribuan mangrove. Lokasinya sengaja memilih daerah yang memiliki tingkat kerawanan ekosistem relatif tinggi. Tak kurang dari 65 ribu mangrove ditanam. Jenis mangrove yang ditanam, jelas Nurul, terdiri dari 2 jenis. Yakni, jenis api-api dan tinjang. Kedua jenis mangrove ini sengaja ditanam di kawasan perairan yang dinilai cocok untuk pengembangan mangrove. (zid)
Sumber: Jawa Pos, 27/04/2007
Penambangan Pasir Ilegal Marak, Tak Ada Tindakan Tegas
Pesisir Pantai Nyaplong Ondung, Desa Pabian, dan Pantai Jelgung, Desa Angon-Angon, Kecamatan Arjasa, kondisinya kian memprihatinkan. Penyebabnya, maraknya penambangan pasir secara ilegal di sekitar pesisir pantai. Apa yang dilakukan pemerintah kabupaten?
Penambangan pasir ilegal justru dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat. Mereka mengklaim bahwa tanah itu miliknya. Mereka tak peduli dari penambangan pasir tersebut. Padahal, akibat penambangan secara itu, daratan mulai terkikis ombak. Yang dikhawatirkan juga, air laut akan masuk ke pemukiman penduduk yang berada di dekat pantai.
Penambangan pasir secara ilegal itu terjadi sejak beberapa tahun lalu. Akibat pasir yang terus-menerus diambil, sekitar 2 kilometer pesisir pantai mengalami rusak yang cukup parah. Kerusakan lingkungan pantai ini menarik perhatian anggota DPRD Sumenep.
Menurut Badrul Aini, anggota dewan yang turun ke lokasi, kerukan pantai di 2 desa tersebut cukup parah. Bahkan, akibat penambangan pasir ilegal itu, pasir yang terkikis ombak dari bibir pantai hampir 500 meter.
Setiap harinya, ada sekitar 20 hingga 30 mobil mengangkut pasir ilegal di pantai itu. "Yang saya sayangkan, ini (penambangan liar, Red) berlangsung beberapa tahun lalu. Tidak pernah ada tindakan tegas dari intansi terkiat. Padahal, untuk kegiatan pengawasan penambangan pasir ilegal, pemkab telah mengalokasikan anggarannya dalam APBD," ungkap wakil rakyat asal Pulau Kangean ini.
Badrul menjelaskan, hasil tambang ilegal itu dijual untuk bahan baku pembangunan rumah penduduk. Juga dijual untuk proyek-proyek pembangunan fisik yang ada di kepulauan.
Bagaimana sikap pemkab? Plt Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumenep Ir Abd Mutallib mengaku pihaknya belum menerima laporan secara resmi dari masyarakat maupun Muspika Arjasa. Namun begitu, kata dia, pemkab telah menetapkan larangan penambangan pasir pantai secara ilegal.
"Kita punya Perda Nomor 13 Tahun 2003 yang melarang penambangan pasir pantai. Sebab, penambangan pasir itu akan membahayakan kehidupan masyarakat sekitar," ujarnya.
Untuk kasus penambangan pasir ilegal di Kecamatan Arjasa, pihaknya berharap muspika setempat lebih proaktif melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat soal dampak penambangan pasir secara ilegal. "Jadi, saya harapkan muspika setempat melakukan tindakan untuk mencegah penambangan pasir ilegal itu. Ini masa depan cucu kita," ujarnya.
Mutallib mengakui, sejak tahun 2002 lalu pihaknya telah menggelar sosialisasi di beberapa kecamatan yang rawan terjadi penambangan pasir secara liar. "Pasir pantai dan pasir laut di seluruh dunia tidak boleh diambil. Kita sudah lihat di Kepulauan Riau, banyak pulau kecil yang akan tenggelam, karena pasirnya diambil," ingatnya.
Memang kata dia, ada beberapa daerah yang memperbolehkan penambangan pasir pantai untuk tambahan PAD (pendapatan asli daerah). "Hasil PAD-nya sedikit, akan tetapi lingkungannya hancur. Ini harus segera dicegah," tandasnya. (AHMAD ZAHRIR RIDLO)
Sumber: Jawa Pos, Rabu, 04/04/2007
Pamekasan, SINDO – Sub Divre XII Bulog Madura berupaya mengatasi kekurangan stok beras di Madura. Salah satunya, mendatangkan beras impor sebanyak 3.500 ton dari Bulog Divre Jatim.
Berdasarkan data di Sub Divre XII, jatah beras impor tersebut disebar di empat kabupaten di Madura. Rinciannya,Bangkalan mendapat jatah 800 ton, Sampang 1000 ton, Pamekasan 500 ton, dan Sumenep sebanyak 1.200 ton.Rencananya,pendistribusian beras akan dilakukan secara bertahap. Khusus Bangkalan dan Sumenep, besar telah didistribusikan sejak akhir pekan lalu (30/03).
”Insya Allah pengiriman beras impor ke Madura selesai dalam pekan ini,” tegas Kasub Divre XII Bulog Madura Iskak, kemarin. Mantan Kepala Gudang Bulog Surabaya Selatan ini mengatakan, beras impor tersebut didatangkan untuk mengisi kekosongan jatah beras miskin (raskin) di Madura.Sebab, kata dia, sejak pertengahan bulan lalu, stok raskin di empat kabupaten menipis. Salah satu penyebab kekosongan jatah raskin tersebut karena dialihkan untuk operasi pasar murni (OPM).
Menurutnya, kegiatan OPM tersebut merupakan instruksi pemerintah untuk menekan kenaikan harga beras. Karena itu, pelaksanaan OPM dilakukan secara besarbesaran. Bahkan, di Madura program OPM sedikitnya menghabiskan 200 ton beras setiap harinya. Meski demikian,pihaknya tidak menomorduakan pendistribusian raskin. ”Pendistribusian raskin tetap dilakukan bersamaan dengan OPM,”jelasnya. Direktur Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Heru Budhi Prayitno meminta pengawasan pendistribusian raskin diperketat. Sebab, pihaknya menilai,kinerja tim pemantau raskin kabupaten tidak maksimal.
Padahal, dana untuk tim pemantau cukup besar,yakni mencapai Rp1,4 miliar. Heru juga mendesak pihakpihak terkait melakukan pembayaran tebusan raskin sesuai jadwal dan mekanisme yang ditentukan sehingga tidak lagi ada tunggakan raskin. (ahmad baidowi)
Sumber: Seputar Indonesia, 02/04/2007
Sumenep, Surya - PT Telkom Divisi Regional V Jawa Timur menggelar kerja sama bisnis, khususnya warung internet (warnet) dengan berbagai elemen lembaga pendidikan di Sumenep, termasuk pondok pesantren. Kontrak kerja sama `Sumenep Goes to Global` di Universtias Wiraraja (Unija) Sumenep, pekan lalu itu, juga dibarengi peresmian laboratorium komputer Unija dan Try Out Online Pencanangan Jatim Bumi Flexi.
Executive General Manager PT Telkom Divre V Nanang Ismail Kosim mengungkapkan, saat ini pihaknya berupaya melebarkan jaringan telekomunikasi ke komunitas sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk di kalangan pondok pesantren. "Telkom telah masuk dengan program `Internet Go to School`. Sekarang tidak school saja tetapi `Go to Campus, pesantren, bila perlu dengan rekan-rekan dari TNI dan kepolisian," jelasnya.
Menurut Nanang, dari sekitar empat juta penduduk di Madura pengguna jasa Telkom baru 64.000 untuk wireline bisnis. "Khusus fleksi baru 15.000 pelanggan," jelasnya. Sesuai komitmen Jatim Bumi Flexi, PT Telkom saat ini tengah mendirikan 19 Base Transceiver Station (BTS) yang semuanya berlokasi di luar Surabaya. Diperkirakan, akhir Maret ini sudah on air. (st2)
Sumber: Surya, 02 April 2007
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
