Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Ka-Ji) mengisi hari pertama masa tenang dengan sowan ke rumah mantan gubernur Jatim, HM Noer, di Jl Anwari Surabaya. Mereka minta do'a restu agar mampu memenangkan Pilgub Jatim, 4 November lusa. "Pak Noer, kedatangan saya dengan Pak Mudjiono ke sini ingin minta restu panjenengan," tutur Khofifah yang mengenakan setelan baju dan kerudung warna hijau, Sabtu (1/11).
Khofifah datang ke rumah M Noer pukul 11.00 WIB. Ia didampingi calon wakilnya, Mudjiono serta Ketua Ikatan Keluarga Madura (Ikamra), Ali Badri Zaini. Mereka diterima di halaman rumah. M Noer beralasan, kalau semua orang masuk ke dalam, rumahnya tidak mencukupi.
Dalam kesempatan itu, Khofifah minta masukan dari M Noer tentang kondisi masyarakat Jatim sekarang, yakni pembenahan paling mendasar yang dibutuhkan rakyat Jatim. Ia pun mendapat jawaban kongkret dari penerima anugerah Purnakarya Nugraha 1974 tersebut.
"Jatim ini kan banyak petani. Tapi mereka (petani) kesulitan mendapatkan pupuk. Mengapa penjualan pupuk melalui pedagang, bukan KUD?. Ini yang harus dibenahi," ujar M Noer. Di mata M Noer mengaku, Khofifah adalah sosok yang jujur dan bersih. Ia berpesan, kalau Khofifah menjadi pemimpin, agar menjadi pelayan masyarakat. Jika ingin menjadi gubernur, tidak boleh banyak berjanji. Tapi harus banyak beramal dan mengabdi.
"Gubernur itu harus menjadi bature (teman, red) rakyat. Supaya bisa melayani kebutuhan rakyat," tuturnya. Ia berharap, gubernur Jatim ke depan bisa memimpin seperti dia ketika menjabat. Yakni, dekat dengan rakyat dan selalu mendengar keluahan mereka. Paling tidak, dalam sebulan harus terjun ke masyarakat 20 kali. “Saya tidak sombong, semasa saya menjadi gubernur, saya mengabdi kepada masyarakat bukan menjadi penguasa. Baik buruknya masyarakat tergantung pada pemimpinya,” ujarnya.
Khofifah akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk terus menyapa masyarakat. Dia akan berkeliling bersama Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk mengenalkan dirinya kepada massa PDIP. (k6)
Sumber: Surya, Sunday, 02 November 2008
Melihat kondisi gedung SDN Asem Nunggal II Kec. Jrengik, Sampang yang sangat memiriskan, mengingatkan orang pada replika bangunan SD Muhammadiyah Gantong dalam film Laskar Pelangi. Bangunan yang sudah dimakan umur mengakibatkan dinding temboknya mulai doyong tak mampu menahan beban. Sebagian atapnya pun jebol.
Ironisnya, sekolah itu sengaja dibiarkan mati secara perlahan karena bakal di-regruping dengan sekolah lain.
Diamati dari kejauhan tak ada yang menyangka, gedung sekolah mirip gudang tua yang tak dipakai itu masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Padahal, kondisinya cukup memprihatinkan dan sangat membahayakan keselamatan jiwa siswa serta guru yang mengajar di dalam gedung sekolah tersebut.
Dari tiga lokal bangunan yang sudah rusak parah, hanya satu lokal yang bisa dipergunakan. Itupun kondisinya sebenarnya tidak beda jauh dengan dua lokal kelas yang tak dipakai lagi karena sudah mulai hampir roboh. Tapi karena tak ada pilihan lain, pihak guru pengajar terpaksa mengunakan satu lokal yang tersisa untuk kegiatan mengajar.
Keterbatasan sarana pendidikan membuat 6 kelas yang ada dijadikan dalam satu ruangan, berkumpul dengan ruang guru disekat dengan lemari. Bisa dibayangkan suasana ruang kelas sangat gaduh karena para guru masing-masing kelas saling menerangkan pelajaran.
Jumlah siswa yang belajar di sekolah itu sudah suatu hal yang menyedihkan. Jumlah siswa mulai dari kelas 1 sampai 6 hanya ada 30 murid saja.
”Beginilah kondisi sekolah kami, permohonan bantuan rehab gedung sekolah tidak pernah ditanggapi, karena alasan jumlah siswa yang sedikit. Padahal siswa justru tidak mau bersekolah di tempat kami karena takut dengan kondisi bangunan sekolah yang hampir roboh. Lalu gimana kami bisa mengajak siswa sekolah, jika gedungnya tidak diperbaiki, ” keluh Bambang Budiono SPd, kepala sekolah (Kasek) SDN Asem Nunggal 2, ditemui Selasa (21/10).
Dalam kondisi sekolah yang teramat buruk, Bambang yang baru bertugas setahun sebagai kasek di sekolah tersebut mengaku khawatir sewaktu-waktu gedung sekolah yang dibangun tahun 1981 lalu mendadak roboh dan menimpa para siswa dan guru yang mengajar. ”Jika angin kencang, kami terpaksa memberikan pelajaran di halaman sekolah karena khawatir atapnya ambrol dan temboknya runtuh,” ceritanya. ”Bahkan apabila musim hujan para siswa sering dipulangkan lebih awal atau malah kami liburkan, karena atapnya bocor sehingga ruang kelas tergenang air hujan,” tutur pria asal Banyuwangi ini dengan nada memelas.
Kondisi ini jelas menjadi pertimbangan para walimurid untuk menyekolahkan putera-puteri mereka. Banyak orangtua yang memilih sekolah lain daripada harus menghadapi resiko tertimpa atap yang sewaktu-waktu terjadi.
Berbagai upaya menarik siswa melalui pendekatan kekeluargaan berulang dilakukan pihak sekolah, tetapi tetap tak membuahkan hasil. Para wali murid tetap bersikukuh menolak anaknya bersekolah di tempat tersebut dan memilih menyekolahkan di madrasah ibtidaiyah (MI).
”Padahal, anak usia sekolah masih banyak di desa ini, tetapi kami kalah bersaing dengan MI,” ujar Bambang.
Dikatakan, kini jumlah murid kelas 1 tinggal 3 siswa, kelas 2 sebanyak 11 siswa, kelas 3 hanya 7 siswa, kelas 4 bahkan hanya 2 siswa, sedangkan kelas 5 dan 6 tinggal 3 siswa. ”Lama kelamaan bisa habis anak didik kami,” ujarnya.
Dibiarkan Mati
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Jrengik, Mohammad Hasyim, ketika dikonfirmasi terkait kondisi bangunan SDN Asem Nungggal 2, menegaskan, sekolah tersebut memang harus ditutup atau paling tidak di-regruping dengan sekolah terdekat. Pasalnya, kata Hasyim, jumlah siswanya di bawah standar ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mungkin mendapat bantuan rehab gedung sekolah. Dengan lain, ’kematian’ alias penutupan sekolah menjadi keniscayaan.
”Upaya penyelesaian satu-satunya adalah menutup sekolah tersebut, karena pengajuan bantuan rehab sudah tidak memungkinkan lagi, terbentur oleh jumlah siswa yang sangat sedikit. Namun penutupan sekolah akan dilakukan secara bertahap sampai siswa tuntas menyelesaikan sekolahnya, jadi pihak guru tidak boleh membuka pendaftaran siswa baru,” jelas Hasyim.
Menurut Hasyim, berdasarkan data yang ada, 40 SDN yang tersebar diseluruh Kec. Jrengik, kini tinggal 20 sekolah yang terancam bakal ditutup. Rata-rata kondisinya hampir serupa dengan keadaan SDN Asem Nunggal 2. Kendala jumlah murid yang sedikit penyebab utama sekolah tersebut ditutup. ”Jika mengacu ketentuan dari pusat, minimal jumlah siswa dalam satu sekolah sebanyak 90 murid. Tapi kenyataannya untuk mencapai jumlah siswa sebanyak itu sangat sulit, terutama di pelosok desa. Selain itu kebijakan pemerintah pusat yang terlalu banyak membangun SD inpres, tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah, sehingga kini banyak sekolah yang ditutup karena kekurangan siswa,” katanya. (Achmad Hairuddin)
Sumber: Surabaya Pos, Sabtu 25/10/2008
Ironisnya, sekolah itu sengaja dibiarkan mati secara perlahan karena bakal di-regruping dengan sekolah lain.
Diamati dari kejauhan tak ada yang menyangka, gedung sekolah mirip gudang tua yang tak dipakai itu masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Padahal, kondisinya cukup memprihatinkan dan sangat membahayakan keselamatan jiwa siswa serta guru yang mengajar di dalam gedung sekolah tersebut.
Dari tiga lokal bangunan yang sudah rusak parah, hanya satu lokal yang bisa dipergunakan. Itupun kondisinya sebenarnya tidak beda jauh dengan dua lokal kelas yang tak dipakai lagi karena sudah mulai hampir roboh. Tapi karena tak ada pilihan lain, pihak guru pengajar terpaksa mengunakan satu lokal yang tersisa untuk kegiatan mengajar.
Keterbatasan sarana pendidikan membuat 6 kelas yang ada dijadikan dalam satu ruangan, berkumpul dengan ruang guru disekat dengan lemari. Bisa dibayangkan suasana ruang kelas sangat gaduh karena para guru masing-masing kelas saling menerangkan pelajaran.
Jumlah siswa yang belajar di sekolah itu sudah suatu hal yang menyedihkan. Jumlah siswa mulai dari kelas 1 sampai 6 hanya ada 30 murid saja.
”Beginilah kondisi sekolah kami, permohonan bantuan rehab gedung sekolah tidak pernah ditanggapi, karena alasan jumlah siswa yang sedikit. Padahal siswa justru tidak mau bersekolah di tempat kami karena takut dengan kondisi bangunan sekolah yang hampir roboh. Lalu gimana kami bisa mengajak siswa sekolah, jika gedungnya tidak diperbaiki, ” keluh Bambang Budiono SPd, kepala sekolah (Kasek) SDN Asem Nunggal 2, ditemui Selasa (21/10).
Dalam kondisi sekolah yang teramat buruk, Bambang yang baru bertugas setahun sebagai kasek di sekolah tersebut mengaku khawatir sewaktu-waktu gedung sekolah yang dibangun tahun 1981 lalu mendadak roboh dan menimpa para siswa dan guru yang mengajar. ”Jika angin kencang, kami terpaksa memberikan pelajaran di halaman sekolah karena khawatir atapnya ambrol dan temboknya runtuh,” ceritanya. ”Bahkan apabila musim hujan para siswa sering dipulangkan lebih awal atau malah kami liburkan, karena atapnya bocor sehingga ruang kelas tergenang air hujan,” tutur pria asal Banyuwangi ini dengan nada memelas.
Kondisi ini jelas menjadi pertimbangan para walimurid untuk menyekolahkan putera-puteri mereka. Banyak orangtua yang memilih sekolah lain daripada harus menghadapi resiko tertimpa atap yang sewaktu-waktu terjadi.
Berbagai upaya menarik siswa melalui pendekatan kekeluargaan berulang dilakukan pihak sekolah, tetapi tetap tak membuahkan hasil. Para wali murid tetap bersikukuh menolak anaknya bersekolah di tempat tersebut dan memilih menyekolahkan di madrasah ibtidaiyah (MI).
”Padahal, anak usia sekolah masih banyak di desa ini, tetapi kami kalah bersaing dengan MI,” ujar Bambang.
Dikatakan, kini jumlah murid kelas 1 tinggal 3 siswa, kelas 2 sebanyak 11 siswa, kelas 3 hanya 7 siswa, kelas 4 bahkan hanya 2 siswa, sedangkan kelas 5 dan 6 tinggal 3 siswa. ”Lama kelamaan bisa habis anak didik kami,” ujarnya.
Dibiarkan Mati
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Jrengik, Mohammad Hasyim, ketika dikonfirmasi terkait kondisi bangunan SDN Asem Nungggal 2, menegaskan, sekolah tersebut memang harus ditutup atau paling tidak di-regruping dengan sekolah terdekat. Pasalnya, kata Hasyim, jumlah siswanya di bawah standar ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mungkin mendapat bantuan rehab gedung sekolah. Dengan lain, ’kematian’ alias penutupan sekolah menjadi keniscayaan.
”Upaya penyelesaian satu-satunya adalah menutup sekolah tersebut, karena pengajuan bantuan rehab sudah tidak memungkinkan lagi, terbentur oleh jumlah siswa yang sangat sedikit. Namun penutupan sekolah akan dilakukan secara bertahap sampai siswa tuntas menyelesaikan sekolahnya, jadi pihak guru tidak boleh membuka pendaftaran siswa baru,” jelas Hasyim.
Menurut Hasyim, berdasarkan data yang ada, 40 SDN yang tersebar diseluruh Kec. Jrengik, kini tinggal 20 sekolah yang terancam bakal ditutup. Rata-rata kondisinya hampir serupa dengan keadaan SDN Asem Nunggal 2. Kendala jumlah murid yang sedikit penyebab utama sekolah tersebut ditutup. ”Jika mengacu ketentuan dari pusat, minimal jumlah siswa dalam satu sekolah sebanyak 90 murid. Tapi kenyataannya untuk mencapai jumlah siswa sebanyak itu sangat sulit, terutama di pelosok desa. Selain itu kebijakan pemerintah pusat yang terlalu banyak membangun SD inpres, tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah, sehingga kini banyak sekolah yang ditutup karena kekurangan siswa,” katanya. (Achmad Hairuddin)
Sumber: Surabaya Pos, Sabtu 25/10/2008
Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Pamekasan Drs Kadarisman Sastrodiwirjo menegaskan saat ini Partai Golkar masih kurang diminati kalangan generasi muda. In menjadi ‘PR’ Badan Pemenangan Pemilu (BPP) Partai Golkar, untuk mencari solusi agar partai pohon beringin ini kembali menarik kalangan muda.
”Harus diakui bahwa kita ini didaerah masih kurang menarik bagi generasi muda. Kalau secara nasional tidak, karena secara nasional kita besar. Ini harus dicari penyebabnya, “ kata Kadarisman, Jumat (24/10) kemarin.
Ketika menggelar acara halal bihalal sekaligus memperingati HUT Partai Golkar ke 44 di ruang pertemuan Gedung Bakorwil IV Pamekasan, Dadang, panggilan akrab Kadarisman, mengungkapkan dirinya merindukan saat kejayaan Partai Golkar yang bisa berbuat banyak terhadap bangsa.. Namun, suasananya kini telah berubah. “Sekalipun secara nasional Partai Golkar saat ini tetap besar, namun untuk membangun bangsa harus bekerja keras, akibat terlalu beratnya beban dan tantangan yang dihadapi bangsa ini,” ucapnya.
Halal bihalal itu sendiri berlangsung dalam suasana penuh kehangatan. Selain dihadiri para pengurus dan organisasi pendukung partai Golkar se Pamekasan, juga tampak bupati Pamekasan Drs KH Kholilurrahman SH, semua caleg Partai Golkar di DPRD Pamekasan, celeg Golkar untuk DPRD Jatim Dapil Madura dan C0aleg Golkar untuk DPR RI untuk Dapil Madura. Diantara Caleg Golkar DPR RI Dapil Madura yang hadir adalah Tias Indiah Iskandar SH.
Bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman SH mengatakan sekalipun dirinya berasal partai PKB, namun merasa betah, dan seakan menjadi bagian dari Partai Golkar. “Saya sebagai bupati harus menjaga jarak yang sama dengan kelompok lain. Namun saya juga punya hak untuk memutuskan sesuatu yang sifatnyua pribadi,” kata Kholil.
Memang berlasan. Mengingat, bupati Kholil yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Syura DPC PKB Pamekasan itu saat mencalonkan pada Pibup lalu, berangkat atau diusung Golkar bersama PBB.
Sementara itu Boy Suhari Sajidin Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan menegaskan untuk sosialisasi nomor urut partai Golkar, pihaknya akan meggelar berbagai kegiatan kepartaian. (mas)
Sumber: Surabaya Post, Sabtu 25/10/2008
”Harus diakui bahwa kita ini didaerah masih kurang menarik bagi generasi muda. Kalau secara nasional tidak, karena secara nasional kita besar. Ini harus dicari penyebabnya, “ kata Kadarisman, Jumat (24/10) kemarin.
Ketika menggelar acara halal bihalal sekaligus memperingati HUT Partai Golkar ke 44 di ruang pertemuan Gedung Bakorwil IV Pamekasan, Dadang, panggilan akrab Kadarisman, mengungkapkan dirinya merindukan saat kejayaan Partai Golkar yang bisa berbuat banyak terhadap bangsa.. Namun, suasananya kini telah berubah. “Sekalipun secara nasional Partai Golkar saat ini tetap besar, namun untuk membangun bangsa harus bekerja keras, akibat terlalu beratnya beban dan tantangan yang dihadapi bangsa ini,” ucapnya.
Halal bihalal itu sendiri berlangsung dalam suasana penuh kehangatan. Selain dihadiri para pengurus dan organisasi pendukung partai Golkar se Pamekasan, juga tampak bupati Pamekasan Drs KH Kholilurrahman SH, semua caleg Partai Golkar di DPRD Pamekasan, celeg Golkar untuk DPRD Jatim Dapil Madura dan C0aleg Golkar untuk DPR RI untuk Dapil Madura. Diantara Caleg Golkar DPR RI Dapil Madura yang hadir adalah Tias Indiah Iskandar SH.
Bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman SH mengatakan sekalipun dirinya berasal partai PKB, namun merasa betah, dan seakan menjadi bagian dari Partai Golkar. “Saya sebagai bupati harus menjaga jarak yang sama dengan kelompok lain. Namun saya juga punya hak untuk memutuskan sesuatu yang sifatnyua pribadi,” kata Kholil.
Memang berlasan. Mengingat, bupati Kholil yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Syura DPC PKB Pamekasan itu saat mencalonkan pada Pibup lalu, berangkat atau diusung Golkar bersama PBB.
Sementara itu Boy Suhari Sajidin Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan menegaskan untuk sosialisasi nomor urut partai Golkar, pihaknya akan meggelar berbagai kegiatan kepartaian. (mas)
Sumber: Surabaya Post, Sabtu 25/10/2008
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Muhammad Nuh menegaskan, jembatan Suramadu akan rampung April 2009. Dengan begitu pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura ini bisa dirasakan semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat Madura.
Hal ini disampaikan saat Nuh membuka Pekan Raya Bangkalan (PRB) 2008 di Alun – alun Kota Bangkalan, Jumat (24/10) malam. “Insyaallah pada April-Mei 2009 jembatan Suramadu sudah diresmikan Bapak Presiden RI. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda–menunda lagi, pada April – Mei itu jembatan ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya disambut tepuk tangan ribuan warga yang ikut hadir.
Pembukaan PRB ditandai dengan pengguntingan pita melati oleh Ketua Tim Penggerak PKK Bangkalan Ny Siti Masnuri Fuad, dihadiri Bupati Sampang Nur Tjahya, Sekda Pamekasan dan Sumenep. Di samping ketua DPRD Bangkalan, anggota muspida, pejabat, dan tokoh masyarakat.
Muhammad Nuh mengingatkan bila jembatan Suramadu beroperasi paling tidak ada tiga hal yang akan terjadi. Pertama mobilisasi barang melewati jembatan semakin cepat. Dengan begitu nantinya Madura akan dibanjiri barang – barang dari luar. "Bila itu terjadi ini sangat mengkhawatirkan. Karena Madura akan mengalami defisit," ingatnya.
Untuk mengimbanginya, katanya, supaya produk – produk dari Madura agar bergerak lebih cepat ke luar. "Dengan produk Madura bergerak lebih cepat ke luar, Madura akan menjadi eksportir karena di Madura surplus produk," harapnya.
Yang tidak kalah pentingnya untuk dicermati dengan adanya jembatan ini, katanya, akan terjadi perubahan budaya yang semakin cepat. Makanya pada 15 tahun lalu tokoh/ulama Madura yang tergabung Bassra (Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura) merumuskan apa yang perlu dipersiapkan menyongsong realisasinya jembatan Suramadu.
"Kita tidak ingin pembangunan jembatan Suramadu hanya untuk kepentingan lalu lintas barang saja. Kita ingin adanya transformasi budaya. Tetapi transformasi ini bukan berarti hilangnya nilai – nilai budaya di Madura. Nilai – nilai Madura disosialisasikan ke luar. Yang kita inginkan nilai – nilai positif dari luar digabungkan dengan nilai – nilai yang ada di Madura membentuk nilai Madura yang baru lebih baik," ujarnya.
Juga yang tidak kalah penting peningkatan pendidikan di Madura. "Saya lihat pendidikan di Madura sudah mulai berkembang. Ini juga peran penting dari bupatinya," ungkapnya.
Meyinggung perlu dilibatkannya pemerintah daerah dalam pembentukan Badan Pelaksana jembatan Suramadu (BPLS), menurut Nuh, sudah selaiknya daerah dilibatkan. "Intinya pengelola Suramadu jangan sampai pengelolanya yang sifatnya asing. Asing bukan berarti pengelolanya orang asing. Tetapi harus melibatkan partisipasi dari masyarakat, pimpinan para pejabat yang ada di Madura," katanya.
"Bayangkan kalau satu kaki jembatan di Bangkalan, tetapi orang daerah tidak terlibat itu aneh. Sehingga harus terlibat," tegasnya.
Sebelumnya Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin SPd pada pembukaan PRB dalam sambutannya sangat mendukung dibentuknya BPLS sebagai pengelola jembatan Suramadu yang dibentuk oleh presiden. Diharapkan, empat pemerintah daerah di Madura ikut berperan di dalamnya. (kas)
Sumber: Surabaya Post, Sabtu 25/10/2008
Kapal Motor Penumpang (KMP) Amukti Palapa yang mengangkut sekitar 250 penumpang dari Pulau Sapeken menuju Kalianget menabrak karang dan terdampar di Perairan antara Pulau Sepudi dan Poteran, Rabu (22/10) dini hari. Tidak ada korban jiwa, namun kapal yang biasa melayani rute Surabaya - Pulau Masalembu - Kalianget - Kangean dan Sapeken itu miring dan tidak bisa digerakkan. Diduga baling-baling kapal pecah setelah menabrak karang.
Menurut Bambang Adi,35 penumpang KMP Amukti Palapa menyebutkan, selama perjalanan cuaca laut cukup bersahabat dan gelombang laut hanya 1 meter. Sebagian besar penumpang tertidur pulas hingga mendekati Pulau Poteran. Sekitar pukul 03.45 WIB tiba-tiba penumpang dikejutkan dengan bunyi benturan keras.
Seketika kapal berhenti kemudian oleng dan miring seperti akan tenggelam. Ratusan penumpang kapal sempat panik lari ke beburitan kapal. Mereka berebut baju pelampung dan membuang barang bawaannya ke laut, karena mengira kapal akan tenggelam. ''Sebagian penumpang ada yang sudah terjun ke laut memakai baju pelampung karena takut kapal tenggelam,'' terang Bambang.
Untungnya di sekitar kapal banyak nelayan warga Pulau Poteran sedang melaut. Sehingga penumpang yang terjun ke laut ditolong nelayan dibawa ke pinggir pantai. ''Kami menyayangkan pihak ABK tidak memberitahu penyebab kapal menabrak karang,'' ungkap Bambang.
Semua penumpang terpaksa menyewa perahu nelayan untuk mengantarkan ke Pelabuhan Poteran serta menyewa hingga ke Pelabuhan Kalianget. Kapten KMP Amukti Palapa belum berhasil dikonfirmasi karena masih berada di tengah laut dan diluar jaringan telepon seluler.
Menurut Kepala Administratur Pelabuhan (Adpel) Kalianget, Abd Rahem, KMP Amukti Palapa terdampar di perairan antara Pulau Sepudi dan Pulau Poteran, sekitar 7 mil dari Pelabuhan Kalianget. Pihak adpel masih mencari info penyebab kapal menabrak karang. (st2)
Sumber: Surya, Thursday, 23 October 2008
Menurut Bambang Adi,35 penumpang KMP Amukti Palapa menyebutkan, selama perjalanan cuaca laut cukup bersahabat dan gelombang laut hanya 1 meter. Sebagian besar penumpang tertidur pulas hingga mendekati Pulau Poteran. Sekitar pukul 03.45 WIB tiba-tiba penumpang dikejutkan dengan bunyi benturan keras.
Seketika kapal berhenti kemudian oleng dan miring seperti akan tenggelam. Ratusan penumpang kapal sempat panik lari ke beburitan kapal. Mereka berebut baju pelampung dan membuang barang bawaannya ke laut, karena mengira kapal akan tenggelam. ''Sebagian penumpang ada yang sudah terjun ke laut memakai baju pelampung karena takut kapal tenggelam,'' terang Bambang.
Untungnya di sekitar kapal banyak nelayan warga Pulau Poteran sedang melaut. Sehingga penumpang yang terjun ke laut ditolong nelayan dibawa ke pinggir pantai. ''Kami menyayangkan pihak ABK tidak memberitahu penyebab kapal menabrak karang,'' ungkap Bambang.
Semua penumpang terpaksa menyewa perahu nelayan untuk mengantarkan ke Pelabuhan Poteran serta menyewa hingga ke Pelabuhan Kalianget. Kapten KMP Amukti Palapa belum berhasil dikonfirmasi karena masih berada di tengah laut dan diluar jaringan telepon seluler.
Menurut Kepala Administratur Pelabuhan (Adpel) Kalianget, Abd Rahem, KMP Amukti Palapa terdampar di perairan antara Pulau Sepudi dan Pulau Poteran, sekitar 7 mil dari Pelabuhan Kalianget. Pihak adpel masih mencari info penyebab kapal menabrak karang. (st2)
Sumber: Surya, Thursday, 23 October 2008
Setelah terkatung-katung, penyelesaian kekurangan anggaran pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menemui titik terang. Tambahan anggaran itu dijadwalkan cair 20 Oktober mendatang.
Kepastian tersebut muncul setelah Bank Exim of China selaku pemberi pinjaman segera menandatangani pencairan dana talangan itu dengan pemerintah pusat dan pelaksana proyek Suramadu. "Investor sudah memverifikasi seluruh dokumen pendukung. Tinggal pencairannya. Rencananya 20 Oktober 2008," kata Kepala Balai Besar Jalan Nasional V A.G. Ismail kemarin (12/10).
Dengan kepastian itu, seluruh permasalahan seputar anggaran tambahan untuk Suramadu sudah tuntas. Apalagi, awal pekan lalu pelaksana proyek Suramadu mendapatkan kucuran dana awal dari Bank Jatim senilai Rp 50 miliar. Dana tersebut digunakan untuk menormalkan posisi cashflow seluruh konsorsium proyek Suramadu yang selama ini telah kehabisan dana.
Sesuai dengan rencana, Bank Exim of China akan mengucurkan dana pinjaman luar negeri (additional loan) senilai USD 68,93 juta. Dana itu dipakai untuk menutup kebutuhan pembangunan konstruksi.
Kepastian cairnya dana talangan tersebut membuat pelaksana berani pasang estimasi penyelesaian proyek Suramadu. Approach bridge ditarget sudah bisa digarap pekan ketiga bulan ini. "Kami harap semua fondasi sudah selesai," tutur Ismail. Sedangkan pemasangan cable stay ditarget tuntas akhir Desember.
Meski demikian, pelaksana proyek masih belum berani pasang target soal penyelesaian di sisi Madura. Mereka hanya menjanjikan seluruh proyek di sisi itu tuntas akhir Februari. Hal tersebut bisa dimaklumi karena pembebasan lahan untuk keperluan akses di sana belum tuntas. "Tapi, kami tetap menargetkan semua sudah kelar April," papar pria asal Semarang itu.
Ismail mengakui, sampai saat ini belum banyak kemajuan untuk pembebasan lahan akses Suramadu. Di sisi Madura, masih ada 13 bidang tanah seluas 3,2 hektare yang belum dilepaskan oleh pemiliknya. Demikian juga di Surabaya, masih ada enam bidang lahan yang belum bisa dibeli. "Sebenarnya, seluruh anggaran untuk pembebasan sudah tersedia. Tapi, masih ada beberapa proses yang harus diselesaikan dulu," ucap mantan kepala Balai Besar Jalan Nasional V Sumatera itu. (ris/fat)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 13 Oktober 2008
Kepastian tersebut muncul setelah Bank Exim of China selaku pemberi pinjaman segera menandatangani pencairan dana talangan itu dengan pemerintah pusat dan pelaksana proyek Suramadu. "Investor sudah memverifikasi seluruh dokumen pendukung. Tinggal pencairannya. Rencananya 20 Oktober 2008," kata Kepala Balai Besar Jalan Nasional V A.G. Ismail kemarin (12/10).
Dengan kepastian itu, seluruh permasalahan seputar anggaran tambahan untuk Suramadu sudah tuntas. Apalagi, awal pekan lalu pelaksana proyek Suramadu mendapatkan kucuran dana awal dari Bank Jatim senilai Rp 50 miliar. Dana tersebut digunakan untuk menormalkan posisi cashflow seluruh konsorsium proyek Suramadu yang selama ini telah kehabisan dana.
Sesuai dengan rencana, Bank Exim of China akan mengucurkan dana pinjaman luar negeri (additional loan) senilai USD 68,93 juta. Dana itu dipakai untuk menutup kebutuhan pembangunan konstruksi.
Kepastian cairnya dana talangan tersebut membuat pelaksana berani pasang estimasi penyelesaian proyek Suramadu. Approach bridge ditarget sudah bisa digarap pekan ketiga bulan ini. "Kami harap semua fondasi sudah selesai," tutur Ismail. Sedangkan pemasangan cable stay ditarget tuntas akhir Desember.
Meski demikian, pelaksana proyek masih belum berani pasang target soal penyelesaian di sisi Madura. Mereka hanya menjanjikan seluruh proyek di sisi itu tuntas akhir Februari. Hal tersebut bisa dimaklumi karena pembebasan lahan untuk keperluan akses di sana belum tuntas. "Tapi, kami tetap menargetkan semua sudah kelar April," papar pria asal Semarang itu.
Ismail mengakui, sampai saat ini belum banyak kemajuan untuk pembebasan lahan akses Suramadu. Di sisi Madura, masih ada 13 bidang tanah seluas 3,2 hektare yang belum dilepaskan oleh pemiliknya. Demikian juga di Surabaya, masih ada enam bidang lahan yang belum bisa dibeli. "Sebenarnya, seluruh anggaran untuk pembebasan sudah tersedia. Tapi, masih ada beberapa proses yang harus diselesaikan dulu," ucap mantan kepala Balai Besar Jalan Nasional V Sumatera itu. (ris/fat)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 13 Oktober 2008
Pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) terancam molor lagi menyusul tidak terpenuhinya target pembangunan hingga bulan September ini. Hingga 5 September lalu, pengerjaan proyek baru terealisasi 0,95 persen dari target penyelesaian 2,45 persen yang ditetapkan. Padahal pada tahap berikutnya, yakni 6 Oktober 2008 hingga 31 Maret 2009, penyelesaian ditarget rampung 18,78 persen. Ini berarti, untuk merampungkan pengerjaan Suramadu sesuai target yang dibebankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan waktu yang tersedia tinggal 176 hari.
Kepala PU Bina Marga Jatim Supaad mengatakan, dengan waktu yang tersisa tersebut, secara akademik target penyelesaian pembangunan jembatan Surabaya cukup longgar.
“Tapi target tak akan tercapai kalau cashflow tersendat lagi,” ujarnya, Jumat (26/9), ketika meninjau jembatan Suramadu bersama Pj Gubernur Jatim, Setia Purwaka dan Deputi Meneg BUMN, Muchayat.
Sampai November mendatang, cashflow yang tersedia mencapai Rp 125 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dana pendamping APBN tahap dua senilai Rp 75 miliar, sementara Rp 50 miliarnya merupakan pinjaman dari Bank Jatim.
Meski pendanaan cukup, kalau tingkat kepercayaan vendor pada Consorcium of Indonesia Contractor (CIC) berkurang, bisa juga menjadi penghambat proyek.
Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Setia Purwaka juga mengungkapkan rasa kekhawatirannya terhadap kemungkinan tersendatnya penyelesaian proyek Suramadu. Menurutnya, meski waktu 176 hari dinilai cukup untuk merampungkannya, tapi datangnya musim penghujan bisa menjadi penghambat. “Saya berharap pengerjaan bisa lebih cepat lagi,” terangnya.
Percepatan penyelesaian itu dinilai penting oleh Setia, karena presiden mengharapkan proyek prestisius tersebut rampung Maret 2009, sebelum dia lengser dari jabatannya.
Nico Agung, Manajer Proyek Bentang Suramadu menambahkan, dengan target Maret 2008, ia berharap semua pihak punya komitmen tinggi untuk menyelesaikannya. (uji)
Sumber: Surya, Saturday, 27 September 2008
Kepala PU Bina Marga Jatim Supaad mengatakan, dengan waktu yang tersisa tersebut, secara akademik target penyelesaian pembangunan jembatan Surabaya cukup longgar.
“Tapi target tak akan tercapai kalau cashflow tersendat lagi,” ujarnya, Jumat (26/9), ketika meninjau jembatan Suramadu bersama Pj Gubernur Jatim, Setia Purwaka dan Deputi Meneg BUMN, Muchayat.
Sampai November mendatang, cashflow yang tersedia mencapai Rp 125 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dana pendamping APBN tahap dua senilai Rp 75 miliar, sementara Rp 50 miliarnya merupakan pinjaman dari Bank Jatim.
Meski pendanaan cukup, kalau tingkat kepercayaan vendor pada Consorcium of Indonesia Contractor (CIC) berkurang, bisa juga menjadi penghambat proyek.
Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Setia Purwaka juga mengungkapkan rasa kekhawatirannya terhadap kemungkinan tersendatnya penyelesaian proyek Suramadu. Menurutnya, meski waktu 176 hari dinilai cukup untuk merampungkannya, tapi datangnya musim penghujan bisa menjadi penghambat. “Saya berharap pengerjaan bisa lebih cepat lagi,” terangnya.
Percepatan penyelesaian itu dinilai penting oleh Setia, karena presiden mengharapkan proyek prestisius tersebut rampung Maret 2009, sebelum dia lengser dari jabatannya.
Nico Agung, Manajer Proyek Bentang Suramadu menambahkan, dengan target Maret 2008, ia berharap semua pihak punya komitmen tinggi untuk menyelesaikannya. (uji)
Sumber: Surya, Saturday, 27 September 2008
Steel Box Girder Erection (suramadu.com)The government is determined to complete the long-awaited Suramadu bridge megaproject worth Rp 3 trillion (US$330 million) in March 2009, at the latest.
The 5.4-kilometer bridge connecting Surabaya in East Java and Bangkalan on Madura Island could start operation in April, acting East Java Governor Setya Purwoko said.
Setya said the government has agreed to seek an additional loan of Rp 83 billion from the Surabaya municipal administration and the Export-Import Bank of China.
The loan will be spent to complete the construction of the bridge's central span and approaches, which is part of the 15 percent of work still remaining to be completed on the project, and to appropriate the remaining plots of land for the access to the bridge both in Surabaya and Bangkalan.
For the time being, the provincial government and the East Java Development Bank (Bank Jatim) have agreed to pay in advance Rp 40 billion. The remaining Rp 43 billion would be provided by the China Bank, so that the suspended work for the central span and approaches could resume this week, he said.
"The additional loans will be disbursed only after the Ministry of Finance gives approval," said Setya after presiding over a special meeting with high-powered officials of the Ministry of Public Works, the state enterprises minister's office, the National Planning and Development Board (Bappenas), the East Java province, Surabaya municipality and Bangkalan regency here on Friday.
The bridge, to be the longest in the country and the icon of the province, will have two wide lanes in each direction plus a dedicated lane for motorcycles. It will take only about ten minutes to and from Surabaya, replacing the current crowded ferry transportation.
The bridge's construction was planned by former president B.J. Habibie when he was a research and technology minister under late president Soeharto's New Order regime and started in 2003 under the presidency of Megawati Soekarnoputri.
The megaproject's causeway on the Surabaya side is being built by PT Hutama Wijaya Agrabudi, a joint operation between state-owned PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya and PT Agrabudi Karyamarga.
The construction of the Madura section of the causeway is being done by PT Adhi Waskita, a joint operation between state-owned PT Adhi Karya and PT Waskita Karya.
The central component, considered the vital stage, consists of the approach bridge and main span.
The main span's construction is being done by a consortium of Chinese contractors comprising China Road and Bridge Corp. (CRBC) and China Harbor Engineering Consultant (CHEC).
The approach bridge is being built by a consortium of Adhi Karya, Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya and the Chinese contractors.
Responding to the increasing demand by locals for land appropriation for the project, Setya Purwoko asked the Bangkalan regent and the Surabaya mayor to apply a persuasive approach to land owners to release their land in accordance with the land tax nominal-based prices.
The bridge was constructed for the sake of all the people and not for business purposes like a toll road, he said.
"We have to buy the remaining plots of land, regardless of price, to meet the project's deadline," he said.
The Bangkalan regent reported that the regency administration would have to clear a 3,200 square meter plot of 600 hectares of land allocated for the project, while the Surabaya municipal administration has allocated Rp 11 billion to clear the remaining land for access to the bridge.
According to the plans of the Suramadu Territory Development Board, the provincial government is to build a container terminal and Islamic center on the Madura side, while there will be a 600-hectare site on the Surabaya side including a township with housing, business center, hotels, Islamic center and green spaces. (Ridwan Max Sijabat)
Sumber: The Jakarta Post, Mon, 09/08/2008
Setelah sempat mereda, kini flu burung atau avian influenza (AI) di Bangkalan muncul lagi. Serangan virus mematikan ini kian meluas ke tujuh kecamatan, sebelumnya hanya lima kecamatan. Yakni, Bangkalan, Burneh, Kamal, Socah, Tanah Merah, Arosbaya, dan Geger.
Tercatat di Dinas Pertanian dan Peternakan (Dipertanak) 356 ayam kampung mili warga mati mendadak. Hasil rapid test (tes cepat flu burung), semua ayam yang mati itu positif terserang flu burung.
“Tahun ini wilayah penyebaran flu burung melebar. Pada 2007, yang terserang AI hanya lima kecamatan, yakni Kec Bangkalan, Burneh, Socah, Kamal, Geger. Tahun ini bertambah dua kecamatan lagi, yakni Kec0 Tanah Merah dan Arosbaya,” kata Kabid Kesehatan Hewan (Keswan) drh Syahrul Mukarrom mendampingi Kadispertanak Bangkalan Ir Ellija Rosijana, Senin (8/9).
Dalam lima bulan terakhir, sejak Maret hingga Agustus 2008, muncul 16 kasus flu burung. Kejadian tertinggi di Kecamatan Burneh dengan lima kasus, disusul Kec Bangkalan empat kejadian, Kec Kamal dan Tanah Merah masing-masing dua kejadian, Kec Socah, Kamal, dan Geger masing-masing satu kasus.
Pada 2007 muncul 27 kejadian dengan jumlah ayam mati 962 ekor. Sedangkan tahun ini muncul 16 kejadian dengan 365 ekor ayam mati. “Namun, empat bulan ke depan, bisa saja terjadi kasus flu burung di tempat lain. Yang cukup memprihatinkan, wilayah penyebarannya meluas pada tahun ini. Namun, serangan flu burung belum mengenai manusia,” ujarnya.
Upaya yang dilakukan Dispertanak, sesuai dengan standard operational procedure (SOP). Mulai penyemprotan (disinfeksi), vaksinasi, dan pengandangan. Kendala tersulit yakni mengisolasi unggas agar tidak keluar dari wilayah yang muncul wabah flu burung. Sebab ayam di sekitar yang terserang flu burung tidak dimusnahkan seperti tahun lalu, hanya cukup dikandangkan. “Ini kebijakan Dirjen Peternakan Pusat. Ayam di sekitar lokasi memang tidak dimusnahkan, cukup dikandangkan,” terangnya.
Sehingga, meski terkena virus flu burung, ayam–ayam bisa pindah ke tempat lain dengan menjual di pasar. “Meski ayam–ayam tidak mati, tetapi bila di suatu desa ada satu kasus terkena flu burung, di wilayah itu tertular semuanya,” tambah Azisun Hamid, Kasi pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan (P3H).
Agar penyebaran virus flu burung tidak meluas, Dispertanak meminta masyarakat ikut berpartisipasi mengatasi penyakit ini. “Lapor ke petugas bila menemukan unggas mati mendadak. Unggas dikandangkan lalu diberi vaksinasi dan penyemprotan,” harapnya. (kas)
Sumber: Surabaya Post, Flu Burung
Tercatat di Dinas Pertanian dan Peternakan (Dipertanak) 356 ayam kampung mili warga mati mendadak. Hasil rapid test (tes cepat flu burung), semua ayam yang mati itu positif terserang flu burung.
“Tahun ini wilayah penyebaran flu burung melebar. Pada 2007, yang terserang AI hanya lima kecamatan, yakni Kec Bangkalan, Burneh, Socah, Kamal, Geger. Tahun ini bertambah dua kecamatan lagi, yakni Kec0 Tanah Merah dan Arosbaya,” kata Kabid Kesehatan Hewan (Keswan) drh Syahrul Mukarrom mendampingi Kadispertanak Bangkalan Ir Ellija Rosijana, Senin (8/9).
Dalam lima bulan terakhir, sejak Maret hingga Agustus 2008, muncul 16 kasus flu burung. Kejadian tertinggi di Kecamatan Burneh dengan lima kasus, disusul Kec Bangkalan empat kejadian, Kec Kamal dan Tanah Merah masing-masing dua kejadian, Kec Socah, Kamal, dan Geger masing-masing satu kasus.
Pada 2007 muncul 27 kejadian dengan jumlah ayam mati 962 ekor. Sedangkan tahun ini muncul 16 kejadian dengan 365 ekor ayam mati. “Namun, empat bulan ke depan, bisa saja terjadi kasus flu burung di tempat lain. Yang cukup memprihatinkan, wilayah penyebarannya meluas pada tahun ini. Namun, serangan flu burung belum mengenai manusia,” ujarnya.
Upaya yang dilakukan Dispertanak, sesuai dengan standard operational procedure (SOP). Mulai penyemprotan (disinfeksi), vaksinasi, dan pengandangan. Kendala tersulit yakni mengisolasi unggas agar tidak keluar dari wilayah yang muncul wabah flu burung. Sebab ayam di sekitar yang terserang flu burung tidak dimusnahkan seperti tahun lalu, hanya cukup dikandangkan. “Ini kebijakan Dirjen Peternakan Pusat. Ayam di sekitar lokasi memang tidak dimusnahkan, cukup dikandangkan,” terangnya.
Sehingga, meski terkena virus flu burung, ayam–ayam bisa pindah ke tempat lain dengan menjual di pasar. “Meski ayam–ayam tidak mati, tetapi bila di suatu desa ada satu kasus terkena flu burung, di wilayah itu tertular semuanya,” tambah Azisun Hamid, Kasi pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan (P3H).
Agar penyebaran virus flu burung tidak meluas, Dispertanak meminta masyarakat ikut berpartisipasi mengatasi penyakit ini. “Lapor ke petugas bila menemukan unggas mati mendadak. Unggas dikandangkan lalu diberi vaksinasi dan penyemprotan,” harapnya. (kas)
Sumber: Surabaya Post, Flu Burung
Nego dengan H Pi’i Masih Alot
Pembebasan lahan akses menuju Jembatan Suramadu dan pemindahan SDN Tanah Kali Kedinding I ditargetkan tuntas akhir 2008. Kepastian ini setelah empat orang pemilik bangunan rumah dan SDN Tanah Kali Kedinding I sudah melakukan pembicaraan ulang dengan Pemkot.
Bahkan, dua dari empat bangunan rumah sudah menyepakati harga yang ditetapkan panitia sembilan dari Pemkot dan Pemprop Jatim. “Kami optimis pada akhir 2008 nanti pembebasan lahan untuk akses Suramadu sudah selesai secara keseluruhan,” kata Asisten I Sekkota Dr B.F. Sutadi yang juga salah satu anggota tim panitia sembilan pembebasan lahan akses Suramadu, Jumat (5/9).
Menurutnya, dari empat pemilik bangunan rumah itu hanya tinggal milik H Pi’i dan saudaranya yang belum bisa dibebaskan. Sedangkan dua lain sudah menyepakati harga dari tim sembilan. Rumah H Pi’i yang lokasinya di sisi barat sungai Kedungcowek nantinya akan kena kepras jalan akses Suramadu secara keseluruhan. Hingga kini bangunan itu masih berdiri tegak. Bangunan rumah tembok itu digunakan H Pi’i untuk membuat besi kolom yang dimanfaatkan buat konstruksi bangunan.
Dengan adanya pembebasan lahan di jalan akses Suramadu yang lebarnya mencapai 20 meter, bangunan milik H Pi’I dan saudaranya kini berada di tengah-tengah jalan sisi barat atau di jalur menuju Suramadu. Sedang bangunan rumah di sisi barat bangunan milik H Pi’i sudah lebih dulu dibebaskan. “Kita sudah melakukan pendekatan kepada H Pi’i, tapi dia masih minta tanah dan bangunannya dibeli dengan harga pasar, yakni sekitar Rp 6 juta per meter persegi,” kata Sutadi.
Permintaan H Pi’i, ujarnya, sulit dipenuhi tim sembilan. Sebab, berdasarkan anggaran untuk pembebasan lahan akses Suramadu tim sembilan hanya bisa membeli dengan harga sekitar Rp 2,5 juta per meter persegi. Itu pun panitia sembilan masih menghargai adanya pohon, taman dan sejenisnya yang dimiliki warga.
Namun negosiasi dengan H Pi’i dan saudaranya hingga sekarang masih belum kelar. Akhirnya, Pemkot harus mengadakan pembicaraan ulang dengan pemilik tanah tersebut. Jika, H Pi’i tetap ngotot tidak mau menyerahkan bangunan dan tanahnya panitia sembilan akan menyerahkan masalahnya ke pengadilan. “Ini jalan terakhir,” katanya.
Dalam penanganan masalah pembebasan lahan melalui pengadilan tim tinggal menyerahkan dananya ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan yang menentukan harga tanah yang dimiliki H Pi’i dan saudaranya.
Tentang dua bangunan rumah yang berada di sisi timur kali Kedung Cowek memang belum dibongkar. Namun pemiliknya sudah mau bernegosiasi lagi. Artinya pemiliknya sudah melunak dan tinggal diadakan pembayaran.
Sedang gedung SD Negeri Tanah Kali Kedinding I sudah siap direlokasi. Bahkan, proses pemindahannya sudah dilelang ke masyarakat. Namun, pelaksanaan lelangnya masih belum lancar. Dalam pelaksanaan lelang ada dua investor yang mendaftarkan diri. Sementara kedua investor itu belum memenuhi kelayakan untuk membangunan SDN Kali Kedinding yang baru. Selanjutnya, Pemkot akan mengadakan lelang ulang setelah Lebaran. Kemudian, pemenang lelang melakukan relokasi gedung. “Lokasinya sudah ada cuma pemenang lelang pembangunan gedungnya masih perlu diulang,” tambahnya.
Pantauan di lokasi, rumah H Pi’i sekarang berada di tengah jalan sendirian. Kedua rumah itu tampak seperti berada di pulau jalan. “Ya kondisinya seperti ini sekarang,” kata seorang karyawan H Pi’i.
H Pi’i sendiri mengaku belum pindahnya dia dari Jl. Kedung Cowek karena proses ganti ruginya belum sesuai. Pihaknya merasa keberatan jika tanah dan bangunannya dibeli dengan harga sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP) sekitar Rp 2,5 juta. Meski tetangganya sudah melepaskan tanahnya, tapi dia tetap akan bertahan. “Kami akan bertahan sampai ada kesepakatan harga,” katanya.
Menurutnya, harga yang ditetapkan pemerintah masih sangat kecil. Jika rumah dan bangunannya sudah rata dengan tanah dia khawatir tidak bisa membeli tanah di tempat lain mengingat harga tanah di tempat lain nilainya sudah mencapai Rp 3 juta per meter persegi.
Jalan Sudah Bagus
Saat ini kondisi akses Suramadu, khususnya di Jl. Kedung Cowek sudah tampak dua arah. Jalan tersebut dibuat dari beton dengan ketebalan sekitar 40 cm. Kemudian, saluran air di tepi jalan dibuat saluran beton pabrikan.
Para pekerja proyek jalan itu bekerja lembur siang dan malam. Ada yang sedang mengecor jalan, ada yang mengatur arus lalu lintas dan membuat kolom besi konstruksi dan lainnya. “Kita bekerja nonstop mas,” kata pekerja proyek di sana.
Kondisi beton jalan di sana belum selesai secara keseluruhan, sehingga arus kendaraan sering mengalami macet. Bahkan, tidak hanya itu warga di sekitar lokasi sempat mengeluhkan debu yang ditimbulkannya mengingat debu pembangunan jalan akses itu beterbangan dan menimpa rumah warga. “Debunya luar biasa pak, saya sering klagepen,” ujar Udin warga Jl. Kedung Cowek. (pur)
Sumber: Surabaya Post, Jumat 05/09/2008
Progress Akses sisi Surabaya, foto diambil dari menara mesjid kenjeran (suramdu.com)
Pemkot akan merelokasi SDN Tanah Kali Kedinding I menyusul pelebaran jalan akses menuju jembatan Suramadu yang mengepras gedung dan lahan SDN tersebut. “Kami sudah membuat konsepnya dan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, serta kepala sekolahnya,” kata Kepala Bappeko Surabaya, Ir Tri Rismaharini, di kantornya, Kamis (4/9) pagi tadi.
Menurutnya, gedung SDN dan lahannya hampir 90% terkepras pembangunan jalan sehingga Pemkot harus secepatnya merelokasi. Hal itu mengingat akses Suramadu yang di sisi Surabaya sudah hampir tuntas.
“Kalau dilihat akses Surabaya di sisi Surabaya sudah tinggal empat bangunan saja. Satu gedung SDN Kali Kedinding dan tiga lainnya rumah milik warga. Khusus gedung SDN sudah klir, sedangkan tiga bangunan rumah warga masih diadakan negosiasi ulang,” tambahnya.
Terkait dengan relokasi Dinas Pendidikan dan pihak sekolah mengaku bisa menerima dengan keputusan itu. Bahkan desainnya sudah jadi dan lokasi untuk gedung yang barus sudah dipersiapkan. “Lokasi gedung baru tidak jauh dari gedung yang lama,” terangnya.
Soal dana pembangunan sekolah, Pemkot sudah menyediakan anggarannya. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 4 miliar. “Kini pelaksanaannya tinggal menunggu proses lelang yang dilakukan Dinas Tata Ruang Kota saja,” ujarnya.
Proses lelang yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Kota, sedang dilakukan. Diharapkan sebelum akhir tahun 2008 gedung baru itu sudah selesai dibangun. “Proses lelangnya akan dipercepat,” tambahnya.
Sedangkan bangunan tiga rumah milik warga memang belum ada kata sepakat. Warga masih meminta tanah dan bangunannya dihargai sekitar Rp 4 juta per meter persegi. Sedangkan Pemprop hanya menyediakan ganti rugi sekitar Rp 1,5 juta per meter persegi. Asisten I Sekkota Dr B.F. Sutadi yang menangani masalah ini mengatakan, pendekatan masih terus dilakukan. Jika, pendekatan sudah mentok Pemkot akan menyerahkan pembayaran ganti rugi ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan yang akan menentukannya. (pur)
Sumber: Surabaya Post, Kamis 04/09/2008
Bulan depan, proses pengiriman minyak Sumur Oyong ke Kecamatan Grati-Pasuruan diprediksi berjalan lancar. Itu setelah manajeman PT Santos Ltd berencana memasang pipa minyak dan gas (migas) di bawah dasar laut. Kabarnya, pemasangan pipa bawah dasar laut tersebut bakal dilakukan pada minggu ketiga bulan September ini.
Bupati H Noer Tjahja SE MM yang dikonfirmasi melalui Kabag Perekonomian Setkab Sampang Drs Sisyono tidak menampik rumor tersebut. Menurut dia, kepastian pemasangan pipa bawah dasar laut ini disampaikan manajeman PT Santos Ltd dan BP Migas dalam sosialisasi di kantor Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jawa Timur, Jumat (29/8) lalu.
"Selain manajeman PT Santos dan BP Migas, acara ini juga dihadiri perwakilan muspida dan Muspika Torjun dan Sampang. Termasuk, delegasi dari disperindagtam dan bagian perekonomian setkab. Dan dalam waktu dekat, akan digelar sosialisasi lanjutan yang akan menghadirkan sejumlah perwakilan warga setempat," ujarnya.
Menurut dia, panjang pipa yang akan dipasang di bawah dasar laut mencapai 56 kilometer. Sedangkan kedalaman pipa yang akan ditanam di bawah permukaan laut (dpl) mencapai 34-38 meter. "Ukuran pipa yang akan dipasang adalah 14 dim. Sesuai petunjuk BP Migas, pemasangan pipa tersebut dilakukan pada minggu ketiga dan diharapkan bisa selesai Pebruari 2009 mendatang," terangnya,
Dalam kesempatan ini, ia berharap manajemen PT Santos Ltd segera melakukan pendataan terhadap rumpon-rumpon milik nelayan yang masuk dalam radius pemasangan pipa migas tersebut. "Artinya, bapak bupati menghendaki ada kompensasi bagi nelayan yang rumponnya rusak akibat pekerjaan pemasangan pipa tersebut. Kalau kompensasi sudah selesai, maka pemasangan pipa diprediksi berjalan lancar," tegasnya.
Agar pelaksanaan pendataan rumpon berlangsung sesuai harapan, lanjut dia, pihaknya mengusulkan dibentuk tim yang beranggotakan dari pengurus Santos, muspika setempat, kabupaten, dan perwakilan warga. "Sehingga, data hasil pendataan bisa dipertangungjawabkan dan diumumkan kepada masyarakat," imbuhnya.
Sekadar mengingatkan, sejak Nopember 2007 Sumur Oyong di Kecamatan Camplong sudah mulai memproduksi minyak sekitar 3.000 barel per hari. Sejak saat itu, minyak tersebut didroping ke Grati-Pasuruan menggunakan kapal. Sedangkan gas sumur Oyong sendiri, diprediksi bisa mulai diproduksi sekitar Pebruari 2009. Kabarnya, gas yang diproduksi Oyong sekitar 66 mmscfd per hari. (yan/ed)
Sumber: Jawa Pos, Rabu, 03 September 2008
Bupati H Noer Tjahja SE MM yang dikonfirmasi melalui Kabag Perekonomian Setkab Sampang Drs Sisyono tidak menampik rumor tersebut. Menurut dia, kepastian pemasangan pipa bawah dasar laut ini disampaikan manajeman PT Santos Ltd dan BP Migas dalam sosialisasi di kantor Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jawa Timur, Jumat (29/8) lalu.
"Selain manajeman PT Santos dan BP Migas, acara ini juga dihadiri perwakilan muspida dan Muspika Torjun dan Sampang. Termasuk, delegasi dari disperindagtam dan bagian perekonomian setkab. Dan dalam waktu dekat, akan digelar sosialisasi lanjutan yang akan menghadirkan sejumlah perwakilan warga setempat," ujarnya.
Menurut dia, panjang pipa yang akan dipasang di bawah dasar laut mencapai 56 kilometer. Sedangkan kedalaman pipa yang akan ditanam di bawah permukaan laut (dpl) mencapai 34-38 meter. "Ukuran pipa yang akan dipasang adalah 14 dim. Sesuai petunjuk BP Migas, pemasangan pipa tersebut dilakukan pada minggu ketiga dan diharapkan bisa selesai Pebruari 2009 mendatang," terangnya,
Dalam kesempatan ini, ia berharap manajemen PT Santos Ltd segera melakukan pendataan terhadap rumpon-rumpon milik nelayan yang masuk dalam radius pemasangan pipa migas tersebut. "Artinya, bapak bupati menghendaki ada kompensasi bagi nelayan yang rumponnya rusak akibat pekerjaan pemasangan pipa tersebut. Kalau kompensasi sudah selesai, maka pemasangan pipa diprediksi berjalan lancar," tegasnya.
Agar pelaksanaan pendataan rumpon berlangsung sesuai harapan, lanjut dia, pihaknya mengusulkan dibentuk tim yang beranggotakan dari pengurus Santos, muspika setempat, kabupaten, dan perwakilan warga. "Sehingga, data hasil pendataan bisa dipertangungjawabkan dan diumumkan kepada masyarakat," imbuhnya.
Sekadar mengingatkan, sejak Nopember 2007 Sumur Oyong di Kecamatan Camplong sudah mulai memproduksi minyak sekitar 3.000 barel per hari. Sejak saat itu, minyak tersebut didroping ke Grati-Pasuruan menggunakan kapal. Sedangkan gas sumur Oyong sendiri, diprediksi bisa mulai diproduksi sekitar Pebruari 2009. Kabarnya, gas yang diproduksi Oyong sekitar 66 mmscfd per hari. (yan/ed)
Sumber: Jawa Pos, Rabu, 03 September 2008
Seratus Dua Puluh Kamar Santri dan Perpustakaan Jadi Arang
Pondok Pesantren (ponpes) terbesar di Kabupaten Pamekasan, Ponpes Bata-Bata, Desa Potoan, Kecamatan Palenga'an, Pamekasan, ludes dimakan api. Sebanyak 120 kamar yang dihuni sekitar 1.200 santri di blok S dan ruang perpustakaan hangus tinggal puing-puing, Jumat (22/8), pukul 02.00 WIB dini hari.
Tak ada korban jiwa dalam musibah yang melahap bangunan terbuat dari separuh tembok dan separuh gedek. Namun seluruh buku dan kitab serta barang-barang milik santri tidak terselamatkan. Kerugian materiil ditaksir mencapai sekitar Rp 750 juta.
Kebakaran yang menimpa ponpes terbesar di Pamekasan ini terjadi di saat seluruh penghuni ponpes tidur pulas. Barang-barang santri tidak terselamatkan karena sebagian besar santri pulang kampung betepatan dengan libur puasa.
Penghuni ponpes kalang kabut menyelamatkan diri, setelah diberitahu warga yang tengah menyiram tanaman tembakau di sekitar ponpes. Warga segera menghubungi pengurus ponpes ketika melihat kepulan asap dan kobaran api dari atap blok S ponpes.
Setelah satu jam berusaha mengevakuasi barang barulah satu unit mobil PMK datang. Sialnya sekitar 300 meter menjelang lokasi kebakaran, mobil PMK yang sudah tua itu mogok di tengah jalan. Para santri bertambah panik. Akhirnya api berhasil dipadamkan sekitar 03.30 WIB setelah ada bantuan mobil PMK lainnya.
Ketua pengurus Ponpes Bata-Bata, Mahfud, hanya bisa tertunduk lesu seakan tidak percaya apa yang dilihatnya. “Saya tidak tahu pasti apa penyebab kebaran itu. Yang jelas sumber api itu berasal dari kamar santri yang kosong tanpa penghuni,” kata Mahfud. Dari informasi yang dihimpun Surya kebakaran itu akibat hubungan pendek arus listrik di kamar 16 Blok S. Kamar itu kosong ditinggal penghuninya yang sedang pergi ke masjid di areal ponpes. (st30)
Sumber: Surya, Saturday, 23 August 2008
Pondok Pesantren (ponpes) terbesar di Kabupaten Pamekasan, Ponpes Bata-Bata, Desa Potoan, Kecamatan Palenga'an, Pamekasan, ludes dimakan api. Sebanyak 120 kamar yang dihuni sekitar 1.200 santri di blok S dan ruang perpustakaan hangus tinggal puing-puing, Jumat (22/8), pukul 02.00 WIB dini hari.
Tak ada korban jiwa dalam musibah yang melahap bangunan terbuat dari separuh tembok dan separuh gedek. Namun seluruh buku dan kitab serta barang-barang milik santri tidak terselamatkan. Kerugian materiil ditaksir mencapai sekitar Rp 750 juta.
Kebakaran yang menimpa ponpes terbesar di Pamekasan ini terjadi di saat seluruh penghuni ponpes tidur pulas. Barang-barang santri tidak terselamatkan karena sebagian besar santri pulang kampung betepatan dengan libur puasa.
Penghuni ponpes kalang kabut menyelamatkan diri, setelah diberitahu warga yang tengah menyiram tanaman tembakau di sekitar ponpes. Warga segera menghubungi pengurus ponpes ketika melihat kepulan asap dan kobaran api dari atap blok S ponpes.
Setelah satu jam berusaha mengevakuasi barang barulah satu unit mobil PMK datang. Sialnya sekitar 300 meter menjelang lokasi kebakaran, mobil PMK yang sudah tua itu mogok di tengah jalan. Para santri bertambah panik. Akhirnya api berhasil dipadamkan sekitar 03.30 WIB setelah ada bantuan mobil PMK lainnya.
Ketua pengurus Ponpes Bata-Bata, Mahfud, hanya bisa tertunduk lesu seakan tidak percaya apa yang dilihatnya. “Saya tidak tahu pasti apa penyebab kebaran itu. Yang jelas sumber api itu berasal dari kamar santri yang kosong tanpa penghuni,” kata Mahfud. Dari informasi yang dihimpun Surya kebakaran itu akibat hubungan pendek arus listrik di kamar 16 Blok S. Kamar itu kosong ditinggal penghuninya yang sedang pergi ke masjid di areal ponpes. (st30)
Sumber: Surya, Saturday, 23 August 2008
Pemondokan Santri Ludes dan Gedung Perpustakaan Hancur
Pondok Pesantren Bata-bata, Palengaan, Pamekasan, pagi dini hari, Jumat (22/8), terbakar. Lima unit pemondokan atau tempat tinggal yang dihuni sekitar 500 santri, yang terdapat di Blok S komplek pemondokan itu ludes dilalap api. Bahkan api juga sempat menyambar bagian atap gedung Perpustakaan Al Majidiyah yang kebetulan menyambung dengan pemondokan santri.
Beruntung buku dan kitab-kitab berharga di perpustakaan itu bisa diselamatkan. Namun, buku, kitab, dan pakaian para santri yang ada di dalam lima unit pemondokan yang terbangun dari kayu itu habis hangus terbakar jadi arang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian atas musibah yang menimpa pondok asuhan KH Abd Hamid Makhfud ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Salah seorang santri yang berhasil ditemui Surabaya Post mengatakan, santri yang mengetahui asal api yakni Moh Dahri, kejadian bermula sekitar pukul 02.30 dini hari. “Dia yang pertama kali bangun dan tahu ada api di bangunan pondok dekat perpustakaan. Lalu dia bangunkan santri lainnya untuk memadamkan api, namun apinya cepat menjalar sehingga sulit dipadamkan,” katanya.
Mengetahui ada kebakaran, semua santri dibantu masyarakat sekitar pondok bergotong royong memadamkan api dengan menggunakan air seadanya. Akhirnya, sekitar pukul 04.00, api bisa diblokir untuk tidak menjalar ke kawasan pemondokan santri lainnya. Namun semua barang barang milik santri yang meliputi, pakaian, buku dan kitab pelajaran semuanya ludes terbakar.
KH Hasan Abdul Hamid, putra pengasuh Pondok Pesantren Bata Bata mengatakan, hingga saat ini masih belum diketahui latar belakang penyebab kebakaran itu. Dia memperkirakan api menjalar dimulai dari kamar kosong dari pemondokan santri. “Jumlah kamar disini ratusan dan tidak berpenghuni semua karena sekarang banyak yang pulang liburan. Untungya tidak ada korban jiwa,” kata kia muda yang akrab dipanggil Lora Hasan ini.
Sepanjang berdirinya Pondok Persantren Bata-Bata, yang hingga kini tercatat memiliki sekitar 6.000 santri laki-laki dan perempuan, yang dibangun diatas lahan sekitar 5 ha ini, sudah dua kali mengalami kebakaran. Pertama pada 1980. Waktu itu sekitar 80% pemondokan santri ludes terbakar. Beruntung juga tidak ada korban jiwa pada saat itu.
“Saat itu saya masih kecil, usia saya mungkin baru 4 tahun. Kebakaran terjadi juga tepat bulan Agustus malam Jumat setelah baru selesai memeriahkan HUT kemerdekaan RI, sama dengan kebakaran saat sekarang, hanya tanggalnya berbeda. Jika 1980 lalu terjadi pada 25 Agustus malam Jumat, saat ini terjadi Kamis malam Jumat 22 Agustus,” ungkapnya. (mas)
Sumber: Surabaya Post, Jumat 22/08/2008
Kabar lain terkait kabar ini:
Pondok Pesantren Ta-bata Terbakar
Pondok Pesantren Bata-bata, Palengaan, Pamekasan, pagi dini hari, Jumat (22/8), terbakar. Lima unit pemondokan atau tempat tinggal yang dihuni sekitar 500 santri, yang terdapat di Blok S komplek pemondokan itu ludes dilalap api. Bahkan api juga sempat menyambar bagian atap gedung Perpustakaan Al Majidiyah yang kebetulan menyambung dengan pemondokan santri.
Beruntung buku dan kitab-kitab berharga di perpustakaan itu bisa diselamatkan. Namun, buku, kitab, dan pakaian para santri yang ada di dalam lima unit pemondokan yang terbangun dari kayu itu habis hangus terbakar jadi arang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian atas musibah yang menimpa pondok asuhan KH Abd Hamid Makhfud ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Salah seorang santri yang berhasil ditemui Surabaya Post mengatakan, santri yang mengetahui asal api yakni Moh Dahri, kejadian bermula sekitar pukul 02.30 dini hari. “Dia yang pertama kali bangun dan tahu ada api di bangunan pondok dekat perpustakaan. Lalu dia bangunkan santri lainnya untuk memadamkan api, namun apinya cepat menjalar sehingga sulit dipadamkan,” katanya.
Mengetahui ada kebakaran, semua santri dibantu masyarakat sekitar pondok bergotong royong memadamkan api dengan menggunakan air seadanya. Akhirnya, sekitar pukul 04.00, api bisa diblokir untuk tidak menjalar ke kawasan pemondokan santri lainnya. Namun semua barang barang milik santri yang meliputi, pakaian, buku dan kitab pelajaran semuanya ludes terbakar.
KH Hasan Abdul Hamid, putra pengasuh Pondok Pesantren Bata Bata mengatakan, hingga saat ini masih belum diketahui latar belakang penyebab kebakaran itu. Dia memperkirakan api menjalar dimulai dari kamar kosong dari pemondokan santri. “Jumlah kamar disini ratusan dan tidak berpenghuni semua karena sekarang banyak yang pulang liburan. Untungya tidak ada korban jiwa,” kata kia muda yang akrab dipanggil Lora Hasan ini.
Sepanjang berdirinya Pondok Persantren Bata-Bata, yang hingga kini tercatat memiliki sekitar 6.000 santri laki-laki dan perempuan, yang dibangun diatas lahan sekitar 5 ha ini, sudah dua kali mengalami kebakaran. Pertama pada 1980. Waktu itu sekitar 80% pemondokan santri ludes terbakar. Beruntung juga tidak ada korban jiwa pada saat itu.
“Saat itu saya masih kecil, usia saya mungkin baru 4 tahun. Kebakaran terjadi juga tepat bulan Agustus malam Jumat setelah baru selesai memeriahkan HUT kemerdekaan RI, sama dengan kebakaran saat sekarang, hanya tanggalnya berbeda. Jika 1980 lalu terjadi pada 25 Agustus malam Jumat, saat ini terjadi Kamis malam Jumat 22 Agustus,” ungkapnya. (mas)
Sumber: Surabaya Post, Jumat 22/08/2008
Kabar lain terkait kabar ini:
Pondok Pesantren Ta-bata Terbakar
Diduga Kelelahan Tiga Hari Diplonco
Sebanyak 12 mahasiswa baru (maba) Universitas Trunojoyo (Unijoyo) Bangkalan kesurupan dan 23 maba lain pingsan saat mengikuti rangkaian Orpamaba di Gedung Auditorium Unijoyo, Bangkalan, Kamis (21/8). Kesurupan yang menimpa maba laki dan perempuan itu terjadi di hari ketiga sejak mereka masuk kampus dan mendapat gemblengan dari senior. Salah seorang dari maba kondisinya cukup parah sehigga dilarikan ke Puskesmas Kamal.
Dari informasi yang dihimpun Surya, di awal materi acara berlangsung biasa-biasa. Namun satu jam kemudian, beberapa maba perempuan mengaku pusing-pusing. Sejurus kemudian maba yang lain berteriak histeris memanggil nama-nama yang tidak dikenal.
Kejadian itu maba dan senior yang berdiri di bagian depan panik. Apalagi ketika ada maba yang mencoba menolong rekannya malah ikut menjerit-jerit dan ambruk. Sehingga sebagian besar maba berhamburan keluar gedung.
Mahasiswa senior mencoba membawa maba kesurupan ke ruang lain untuk disadarkan. Namun usaha itu gagal. Kondisi mulai membaik setelah pihak Unijoyo mengundang orang 'pintar' untuk mengobati mereka. Dua jam kemudian, satu-persatu mereka berangsur pulih meski ada yang belum bisa diajak bicara.
Dian, salah seorang maba kesurupan yang sudah siuman, tidak mengerti kenapa kejadian itu menimpa dirinya. Hanya saja, kata Dian, sejak hari pertama hingga hari ketiga kegiatan maba itu padat, selain menguras fisik, juga tegang lantaran perlakuan seniornya yagn di luar batas.
"Sejak hari pertama tenaga saya diforsir dan pikiran kalut. Berangkat pukul 05.00 WIB dan pulang pukul 18.00. Bahkan selama ini tidak sempat sarapan khawatir terlambat dan mendapat hukuman dari seniornya," papar Dian.
Seperti diberitakan Surya sebelumnya, maba Unijoyo 2008 sempat unjuk rasa memprotes kegiatan Orpamaba 2008 yang dinilai sarat perploncoan yang tidak mendidik. Bahkan menjurus ke arah penyiksaan fisik maba.
Atas kejadian itu panitia Orientasi Maba, Seksi Kesehatan, Mamang mengatakan, kejadian itu diduga maba kelelahan dan makannya tidak teratur. Sehingga mereka mengalami depresi ringan dan kemudian pingsan dan kesurupan. "Nah, sekarang mereka pingsan dan kesurupan sudah sadar. Hanya seorang yang masih dirawat di puskesmas,” ujar Mamang. (st30)
Sumber: Surya, Friday, 22 August 2008
Sebanyak 12 mahasiswa baru (maba) Universitas Trunojoyo (Unijoyo) Bangkalan kesurupan dan 23 maba lain pingsan saat mengikuti rangkaian Orpamaba di Gedung Auditorium Unijoyo, Bangkalan, Kamis (21/8). Kesurupan yang menimpa maba laki dan perempuan itu terjadi di hari ketiga sejak mereka masuk kampus dan mendapat gemblengan dari senior. Salah seorang dari maba kondisinya cukup parah sehigga dilarikan ke Puskesmas Kamal.
Dari informasi yang dihimpun Surya, di awal materi acara berlangsung biasa-biasa. Namun satu jam kemudian, beberapa maba perempuan mengaku pusing-pusing. Sejurus kemudian maba yang lain berteriak histeris memanggil nama-nama yang tidak dikenal.
Kejadian itu maba dan senior yang berdiri di bagian depan panik. Apalagi ketika ada maba yang mencoba menolong rekannya malah ikut menjerit-jerit dan ambruk. Sehingga sebagian besar maba berhamburan keluar gedung.
Mahasiswa senior mencoba membawa maba kesurupan ke ruang lain untuk disadarkan. Namun usaha itu gagal. Kondisi mulai membaik setelah pihak Unijoyo mengundang orang 'pintar' untuk mengobati mereka. Dua jam kemudian, satu-persatu mereka berangsur pulih meski ada yang belum bisa diajak bicara.
Dian, salah seorang maba kesurupan yang sudah siuman, tidak mengerti kenapa kejadian itu menimpa dirinya. Hanya saja, kata Dian, sejak hari pertama hingga hari ketiga kegiatan maba itu padat, selain menguras fisik, juga tegang lantaran perlakuan seniornya yagn di luar batas.
"Sejak hari pertama tenaga saya diforsir dan pikiran kalut. Berangkat pukul 05.00 WIB dan pulang pukul 18.00. Bahkan selama ini tidak sempat sarapan khawatir terlambat dan mendapat hukuman dari seniornya," papar Dian.
Seperti diberitakan Surya sebelumnya, maba Unijoyo 2008 sempat unjuk rasa memprotes kegiatan Orpamaba 2008 yang dinilai sarat perploncoan yang tidak mendidik. Bahkan menjurus ke arah penyiksaan fisik maba.
Atas kejadian itu panitia Orientasi Maba, Seksi Kesehatan, Mamang mengatakan, kejadian itu diduga maba kelelahan dan makannya tidak teratur. Sehingga mereka mengalami depresi ringan dan kemudian pingsan dan kesurupan. "Nah, sekarang mereka pingsan dan kesurupan sudah sadar. Hanya seorang yang masih dirawat di puskesmas,” ujar Mamang. (st30)
Sumber: Surya, Friday, 22 August 2008
Diam-Diam Dijual Rp 3.000/Liter
Setelah hasil uji laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pusat menyebutkan bahwa kandungan minyak yang keluar dari sumur warga di Dusun Karang, Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Sumenep adalah bensin atau premium murni, pemiliknya pun mulai pasang target. Selain tidak mau menjual lahannya itu ke pemerintah, pemilik lahan diam-diam menjual hasil minyak di dalam sumur itu ke warga Rp 3.000 per liter. Sebab, ketika minyak itu dipakai sebagai bahan bakar sepeda motor, ternyata kendaraan bisa berfungsi normal.
Hal itu terungkap ketika Surya bertandang ke sumur milik Sutamar (bukan Sutarman seperti berita sebelumnya, -Red), Rabu (20/8). Kepastian lahannya tak akan dijual kepada pemerintah, diungkapkan oleh Ahmad Huseini, anak Sutamar, selaku ahli warisnya. Dia lebih sreg bila lahannya hanya dikontrakkan kepada siapa saja yang akan mengelola lahan minyak tersebut.
"Hasil keputusan keluarga, tanah ini tak akan dijual. Karena tanah ukuran100 x 60 meter itu satu-satunya peninggalan turun temurun dan satu-satunya tanah milik keluarga," kata Huseini. Selama ini, lanjutnya, lahan itu menjadi penopang kehidupan keluarganya.
Di atas lahan ini dia bercocok tanam mulai jagung, ketela pohon, dan tembakau. "Keluarga kami tidak punya lahan lain yang bisa menghidupi kami, selain tanah itu. Jadi terus terang, saya keberatan bila ini kami jual," lanjutnya.
Meskipun tak akan dijual, namun Heseini mempersilakan jika Pemkab Sumenep mengeksploitasi kandungan minyak yang ada di sumurnya. "Kalau nantinya mau dieksploitasi, kami hanya berharap pemerintah daerah memikirkan nasib keluarga besar kami", katanya. Huseini mengakui, sejak sumur itu mengeluarkan bensin, pihaknya terpaksa menjual hasil penampungan minyak yang mengalir dari dinding sumur itu kepada warga, kendati sumur itu telah diberi garis polisi (police line). Hal itu dilakukan demi menopang kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
Dikatakan, warga yang membutuhkan hingga 1 liter, Huseini menjualnya dengan harga Rp 3.000. "Terus terang ini kami lakukan, karena waktu menggali sumur dulu juga banyak mengeluarkan biaya hingga Rp 2 juta," tuturnya. Sejauh ini, rata-rata selama 12 jam, sumur tersebut mampu menghasilkan premium sebanyak 10 liter.
Dikatakan, warga membeli minyak itu antara lain untuk bahan bakar mesin penggilingan jagung atau untuk bensin sepeda motor. "Beberapa kali diujicobakan ke sepeda motor, hasilnya sangat bagus dan mesinnya juga tidak rusak," imbuh Huseini yang dibenarkan oleh kerabat lainnya.
Hal sama diakui Kepala Desa Mandala, Mudellir, bahwa minyak mentah yang keluar dari sumur milik Sutamar itu bisa dimanfaatkan sebagai BBM. Minyak mentah itu sudah digunakan sebagai BBM kendaraan bermotor atau mesin berbahan bakar premium.
Namun, warga belum berani memanfaatkan untuk kompor sebagai pengganti minyak tanah, karena minyak mentah tersebut bersifat "keras". "Kalau didekatkan dengan api, minyak mentah yang keluar dari sumur warga kami itu langsung menyala dan gampang terbakar. Makanya, kami mengganggap minyak mentah itu sebagai bensin", katanya.
Sumur Peninggalan Belanda
Perkembangan terbaru menyebutkan bahwa di sekitar ditemukannya sumur minyak milik Sutamar, 60, juga terdapat sumur tua peninggalan Belanda yang konon juga mengeluarkan minyak dan saat ini ditutup karena takut membahayakan lingkungannya. Jaraknya sekitar 300 meter dari sumur milik Sutamar.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor ESDM Sumenep Drs Moh Fadhilah MM, Rabu (20/8). Menurutnya, sumur tua yang sudah ditutup itu diyakini masih berisi minyak mentah sejenis temuan di sumur milik Sutamar namun hingga kini belum dibuka.
"Konon sumur tua itu oleh Belanda diberi nama blok Mandala 1. Termasuk juga adanya dua sumur yang digali warga namun bukan minyak tetapi mengeluarkan cairan kental sejenis aspal," ujar Fadhilah.
Selian itu, masih di kawasan blok Mandala 1, lanjut Fadhilah, di sekitar daerah itu juga ada dua sumur minyak yang sempat digali pemerintah Belanda, namun tidak berlanjut ke proses eksploitasi. Dua sumur itu berada di Desa Gunung Gembar, Kecamatan Manding, Sumenep.
"Walaupun tidak ada kaitannya, namun dengan ditemukannya beberapa sumur yang mengeluarkan minyak, aspal, dan bekas sumur Belanda itu, maka menunjukkan di daerah itu adalah ladang minyak. Tetapi itu masih perlu survei," lanjutnya.
Karena itu, pihaknya akan bekerjasama dengan Pemprov Jatim untuk upaya lanjutan. Jika benar bisa dieksploitasi, maka bisa menambah pendapatan daerah Sumenep dan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
Sementara itu, geolog dari Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya Ir Amien Widodo MSi menjelaskan, kondisi yang terjadi di sumur milik Sutamar tersebut biasa disebut seepage, yaitu rembesan minyak di permukaan bumi layaknya mata air.
Gejala ini muncul karena daratan tempat sumur digali berupa lipatan antiklin. Akumulasi minyak dan gas bumi biasanya ada pada struktur lipatan antiklin ini. Minyak memiliki sifat migrasi, bergerak ke atas karena berat jenisnya lebih kecil dibanding air. Jadi, minyak lebih mudah mengambang. "Bila ada air dan minyak dalam satu lapisan tanah, minyak akan berada di bagian atas. Sebab, air menekan minyak tersebut," katanya, Rabu.
Dikatakan, daratan Jatim memang memiliki kandungan minyak tinggi. Menurut Amien, lokasi itu memanjang dari Sumenep hingga Cepu. Surabaya juga termasuk area kaya minyak.
"Sekitar tahun 1980-1990an, minyak pernah keluar dari tanah di area SMA Dr Soetomo," ujar Amien. Namun, mungkin sekarang tidak keluar lagi karena tekanan air berkurang. Karena kandungan air di sana juga sudah tidak ada lagi atau kering. st2/ida
Sumber: Surya, Thursday, 21 August 2008
Setelah hasil uji laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pusat menyebutkan bahwa kandungan minyak yang keluar dari sumur warga di Dusun Karang, Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Sumenep adalah bensin atau premium murni, pemiliknya pun mulai pasang target. Selain tidak mau menjual lahannya itu ke pemerintah, pemilik lahan diam-diam menjual hasil minyak di dalam sumur itu ke warga Rp 3.000 per liter. Sebab, ketika minyak itu dipakai sebagai bahan bakar sepeda motor, ternyata kendaraan bisa berfungsi normal.
Hal itu terungkap ketika Surya bertandang ke sumur milik Sutamar (bukan Sutarman seperti berita sebelumnya, -Red), Rabu (20/8). Kepastian lahannya tak akan dijual kepada pemerintah, diungkapkan oleh Ahmad Huseini, anak Sutamar, selaku ahli warisnya. Dia lebih sreg bila lahannya hanya dikontrakkan kepada siapa saja yang akan mengelola lahan minyak tersebut.
"Hasil keputusan keluarga, tanah ini tak akan dijual. Karena tanah ukuran100 x 60 meter itu satu-satunya peninggalan turun temurun dan satu-satunya tanah milik keluarga," kata Huseini. Selama ini, lanjutnya, lahan itu menjadi penopang kehidupan keluarganya.
Di atas lahan ini dia bercocok tanam mulai jagung, ketela pohon, dan tembakau. "Keluarga kami tidak punya lahan lain yang bisa menghidupi kami, selain tanah itu. Jadi terus terang, saya keberatan bila ini kami jual," lanjutnya.
Meskipun tak akan dijual, namun Heseini mempersilakan jika Pemkab Sumenep mengeksploitasi kandungan minyak yang ada di sumurnya. "Kalau nantinya mau dieksploitasi, kami hanya berharap pemerintah daerah memikirkan nasib keluarga besar kami", katanya. Huseini mengakui, sejak sumur itu mengeluarkan bensin, pihaknya terpaksa menjual hasil penampungan minyak yang mengalir dari dinding sumur itu kepada warga, kendati sumur itu telah diberi garis polisi (police line). Hal itu dilakukan demi menopang kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
Dikatakan, warga yang membutuhkan hingga 1 liter, Huseini menjualnya dengan harga Rp 3.000. "Terus terang ini kami lakukan, karena waktu menggali sumur dulu juga banyak mengeluarkan biaya hingga Rp 2 juta," tuturnya. Sejauh ini, rata-rata selama 12 jam, sumur tersebut mampu menghasilkan premium sebanyak 10 liter.
Dikatakan, warga membeli minyak itu antara lain untuk bahan bakar mesin penggilingan jagung atau untuk bensin sepeda motor. "Beberapa kali diujicobakan ke sepeda motor, hasilnya sangat bagus dan mesinnya juga tidak rusak," imbuh Huseini yang dibenarkan oleh kerabat lainnya.
Hal sama diakui Kepala Desa Mandala, Mudellir, bahwa minyak mentah yang keluar dari sumur milik Sutamar itu bisa dimanfaatkan sebagai BBM. Minyak mentah itu sudah digunakan sebagai BBM kendaraan bermotor atau mesin berbahan bakar premium.
Namun, warga belum berani memanfaatkan untuk kompor sebagai pengganti minyak tanah, karena minyak mentah tersebut bersifat "keras". "Kalau didekatkan dengan api, minyak mentah yang keluar dari sumur warga kami itu langsung menyala dan gampang terbakar. Makanya, kami mengganggap minyak mentah itu sebagai bensin", katanya.
Sumur Peninggalan Belanda
Perkembangan terbaru menyebutkan bahwa di sekitar ditemukannya sumur minyak milik Sutamar, 60, juga terdapat sumur tua peninggalan Belanda yang konon juga mengeluarkan minyak dan saat ini ditutup karena takut membahayakan lingkungannya. Jaraknya sekitar 300 meter dari sumur milik Sutamar.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor ESDM Sumenep Drs Moh Fadhilah MM, Rabu (20/8). Menurutnya, sumur tua yang sudah ditutup itu diyakini masih berisi minyak mentah sejenis temuan di sumur milik Sutamar namun hingga kini belum dibuka.
"Konon sumur tua itu oleh Belanda diberi nama blok Mandala 1. Termasuk juga adanya dua sumur yang digali warga namun bukan minyak tetapi mengeluarkan cairan kental sejenis aspal," ujar Fadhilah.
Selian itu, masih di kawasan blok Mandala 1, lanjut Fadhilah, di sekitar daerah itu juga ada dua sumur minyak yang sempat digali pemerintah Belanda, namun tidak berlanjut ke proses eksploitasi. Dua sumur itu berada di Desa Gunung Gembar, Kecamatan Manding, Sumenep.
"Walaupun tidak ada kaitannya, namun dengan ditemukannya beberapa sumur yang mengeluarkan minyak, aspal, dan bekas sumur Belanda itu, maka menunjukkan di daerah itu adalah ladang minyak. Tetapi itu masih perlu survei," lanjutnya.
Karena itu, pihaknya akan bekerjasama dengan Pemprov Jatim untuk upaya lanjutan. Jika benar bisa dieksploitasi, maka bisa menambah pendapatan daerah Sumenep dan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
Sementara itu, geolog dari Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya Ir Amien Widodo MSi menjelaskan, kondisi yang terjadi di sumur milik Sutamar tersebut biasa disebut seepage, yaitu rembesan minyak di permukaan bumi layaknya mata air.
Gejala ini muncul karena daratan tempat sumur digali berupa lipatan antiklin. Akumulasi minyak dan gas bumi biasanya ada pada struktur lipatan antiklin ini. Minyak memiliki sifat migrasi, bergerak ke atas karena berat jenisnya lebih kecil dibanding air. Jadi, minyak lebih mudah mengambang. "Bila ada air dan minyak dalam satu lapisan tanah, minyak akan berada di bagian atas. Sebab, air menekan minyak tersebut," katanya, Rabu.
Dikatakan, daratan Jatim memang memiliki kandungan minyak tinggi. Menurut Amien, lokasi itu memanjang dari Sumenep hingga Cepu. Surabaya juga termasuk area kaya minyak.
"Sekitar tahun 1980-1990an, minyak pernah keluar dari tanah di area SMA Dr Soetomo," ujar Amien. Namun, mungkin sekarang tidak keluar lagi karena tekanan air berkurang. Karena kandungan air di sana juga sudah tidak ada lagi atau kering. st2/ida
Sumber: Surya, Thursday, 21 August 2008
Langsung Didata, Diberi Ganti Rugi
Kegiatan recording yang dilakukan PT South Madura Exploration Company (SMEC) di Kecamatan Burneh pada Kamis (7/8) siang hingga petang, menimbulkan masalah. Sebanyak 22 rumah warga di dua desa rusak akibat getaran ledakan. Pemilik rumah pun melaporkan kepada kepala desanya.
Berdasarkan catatan koran ini, lima rumah warga rusak di Desa Burneh, tepatnya Kampung Burneh Barat; dan lima rumah lagi di Kampung Pancar. Dinding rumah mereka retak akibat adanya getaran yang dihasilkan dari bahan peledak SMEC.
Sedangkan 11 rumah lagi retak di Desa Langkap. Termasuk pagar rumah H Mansyur yang sedang dibangun sampai roboh dua kali.
"Padahal rumah saya baru saja dibangun. Masak sekarang atap dan dindingnya sudah retak-retak," kata Juley, warga Dusun Kangean Timur, Desa Langkap.
Di rumah H Syaiful, sedikitnya terdapat lima retakan. Retakan terparah terlihat di tembok dapur. "Pamitnya SMEC itu kan mau cari minyak. Kami pikir ngebor ke dalam tanah, eh ternyata pakai dinamit yang bikin rumah di sini bergetar. Kalau masih ada ledakan lagi, bisa roboh rumah kami," keluhnya.
Warga yang rumahnya rusak atau retak-retak langsung berkumpul hingga larut malam. Mereka yang awalnya berencana berunjuk rasa, akhirnya bisa diredam kepala desa setempat. Kepala Desa Burneh Rasiman dan Kepala Desa Langkap Jufri langsung turun lapangan. Pihaknya mendata rumah warganya yang rusak.
Malam itu juga dua Kades itu langsung menuju perwakilan PT SMEC. Keduanya mendesak SMEC bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi yang sepadan kepada warga yang rumahnya rusak.
Pagi harinya, pihak SMEC yang diwakili bagian humas dan pendataan didampingi aparatur Kecamatan Burneh dan perwakilan desa turun ke lapangan. Mereka meninjau setiap rumah yang rusak dan bermusyawarah soal besarnya ganti rugi.
Dalam proses ganti rugi ini, SMEC memasang biaya ganti rugi biaya seorang tukang Rp 50 ribu, asisten tukang Rp 40 ribu, dan sesak semen Rp 43 ribu. Jadi, setiap rumah yang retak rata-rata mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 133 ribu. Sedangkan H Mansyur yang pagar rumahnya roboh mendapatkan penghitungan ganti rugi berbeda.
"Di rumah kami yang rusak kan pagarnya. Apalagi roboh hingga dua kali. Jadi, berdasarkan hasil musyawarah, saya dapat ganti Rp 266 ribu. Sebab, diperkirakan tukang kerja dua hari memerbaiki kerusakan itu," ujar Mansyur.
Humas PT SMEC Soni Mas yang dijumpai di sela-sela pendataan rumah warga yang rusak menyatakan, pihaknya akan bertanggung jawab penuh bila ada pihak yang dirugikan akibat rangkaian kegiatan SMEC.
"Kita akan melakukan musyawarah secara baik-baik dengan warga perihal nominal ganti rugi. Sehingga tidak ada masalah ke belakang hari. Namun hari ini (kemarin, Red) kita hanya mendata saja. Pembayaran uangnya akan kita upayakan besok (hari ini, Red)," katanya. (ale/mat)
Sumber: Jawa Post, Sabtu, 09 Agustus 2008
Kegiatan recording yang dilakukan PT South Madura Exploration Company (SMEC) di Kecamatan Burneh pada Kamis (7/8) siang hingga petang, menimbulkan masalah. Sebanyak 22 rumah warga di dua desa rusak akibat getaran ledakan. Pemilik rumah pun melaporkan kepada kepala desanya.
Berdasarkan catatan koran ini, lima rumah warga rusak di Desa Burneh, tepatnya Kampung Burneh Barat; dan lima rumah lagi di Kampung Pancar. Dinding rumah mereka retak akibat adanya getaran yang dihasilkan dari bahan peledak SMEC.
Sedangkan 11 rumah lagi retak di Desa Langkap. Termasuk pagar rumah H Mansyur yang sedang dibangun sampai roboh dua kali.
"Padahal rumah saya baru saja dibangun. Masak sekarang atap dan dindingnya sudah retak-retak," kata Juley, warga Dusun Kangean Timur, Desa Langkap.
Di rumah H Syaiful, sedikitnya terdapat lima retakan. Retakan terparah terlihat di tembok dapur. "Pamitnya SMEC itu kan mau cari minyak. Kami pikir ngebor ke dalam tanah, eh ternyata pakai dinamit yang bikin rumah di sini bergetar. Kalau masih ada ledakan lagi, bisa roboh rumah kami," keluhnya.
Warga yang rumahnya rusak atau retak-retak langsung berkumpul hingga larut malam. Mereka yang awalnya berencana berunjuk rasa, akhirnya bisa diredam kepala desa setempat. Kepala Desa Burneh Rasiman dan Kepala Desa Langkap Jufri langsung turun lapangan. Pihaknya mendata rumah warganya yang rusak.
Malam itu juga dua Kades itu langsung menuju perwakilan PT SMEC. Keduanya mendesak SMEC bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi yang sepadan kepada warga yang rumahnya rusak.
Pagi harinya, pihak SMEC yang diwakili bagian humas dan pendataan didampingi aparatur Kecamatan Burneh dan perwakilan desa turun ke lapangan. Mereka meninjau setiap rumah yang rusak dan bermusyawarah soal besarnya ganti rugi.
Dalam proses ganti rugi ini, SMEC memasang biaya ganti rugi biaya seorang tukang Rp 50 ribu, asisten tukang Rp 40 ribu, dan sesak semen Rp 43 ribu. Jadi, setiap rumah yang retak rata-rata mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 133 ribu. Sedangkan H Mansyur yang pagar rumahnya roboh mendapatkan penghitungan ganti rugi berbeda.
"Di rumah kami yang rusak kan pagarnya. Apalagi roboh hingga dua kali. Jadi, berdasarkan hasil musyawarah, saya dapat ganti Rp 266 ribu. Sebab, diperkirakan tukang kerja dua hari memerbaiki kerusakan itu," ujar Mansyur.
Humas PT SMEC Soni Mas yang dijumpai di sela-sela pendataan rumah warga yang rusak menyatakan, pihaknya akan bertanggung jawab penuh bila ada pihak yang dirugikan akibat rangkaian kegiatan SMEC.
"Kita akan melakukan musyawarah secara baik-baik dengan warga perihal nominal ganti rugi. Sehingga tidak ada masalah ke belakang hari. Namun hari ini (kemarin, Red) kita hanya mendata saja. Pembayaran uangnya akan kita upayakan besok (hari ini, Red)," katanya. (ale/mat)
Sumber: Jawa Post, Sabtu, 09 Agustus 2008
Polisi Selidiki Pelaku Perusakan
Penolakan survei seismik oleh PT South Madura Exploration Company (SMEC) tidak hanya terjadi di Kecamatan Burneh. Sebelumnya, Minggu (3/8) kasus yang sama terjadi di Tanah Merah.
Sekelompok orang di Desa Buddan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, nekad mencabuti kabel milik SMEC saat survei seismik dilakukan. Bahkan, peristiwa itu berujung perusakan. Setelah kabel dicabut paksa, massa membakarnya. Kini kasus itu diusut kepolisian.
Kapolres Bangkalan AKBP Drs Aris Purnomo yang dikonfirmasi melalui Kapolsek Tanah Merah AKP Mahmud menjelaskan, peristiwa itu diawali protes kelompok orang. Mereka menolak survei seismik oleh PT SMEC, karena khawatir imbasnya seperti Lapindo di Sidoarjo.
Kemudian, warga mencabuti kabel milik SMEC. Malah, ada peralatan yang dirusak. Karena kejadian itu, kegiatan lapangan di wilayah Kecamatan Tanah Merah untuk sementara dihentikan. "SMEC menghentikan kegiatan hingga situasinya dingin," kata Mahmud.
Mestinya, lanjut mantan Kapolsek Modung ini, penghentian kegiatan survei seismik tidak perlu terjadi. Sebab, sebelumnya pemilik lahan yang menjadi lokasi peledakan sudah menyetujui. Soasialisasi juga dilaksanakan. Namun, ketika kegiatan lapangan, massa menolak hingga berujung penghentian paksa dan perusakan peralatan.
"Kejadian ini masih diselidiki. Proses lidiknya (penyelidikan, Red) kita limpahkan ke Polres Bangkalan. Barang buktinya juga sudah diserahkan ke polres," terangnya.
Mahmud menduga, ada orang yang sengaja menggerakkan massa untuk menolak dan merusak peralatan SMEC. Bahkan, ada sinyalemen penggeraknya warga asal Desa Buddan yang tinggal di luar desa.
Sementara Kasat Reskrim Polres Bangkalan Iptu Sulaiman mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kejadian tersebut. Hanya, yang diproses polisi bukan penolakan masyarakat terhadap survei seismik, tapi perusakan peralatan. "Survei itu kan sudah disetujui. Tapi kenapa sampai ada perusakan?" tukasnya.
Setelah di Tanah Merah, pada Selasa (5/7) proses pemasangan kabel penghubung (recording) yang dilakukan SMEC di Kecamatan Burneh menemui kendala. Puluhan warga Kampung Burneh Barat, Desa/Kecamatan Burneh, mencabuti kabel penghubung yang melintasi pekarangan mereka.
Aksi warga itu dipicu ledakan dan getaran yang ditimbulkan dari bahan peledak saat PT SMEC membuat lubang di daerah Tunjung. Meski berjarak sekitar 1 km dari Kampung Burneh Barat, namun suara dan getarannya masih dirasakan keras oleh warga setempat. (tra/mat)
Rakyat Tidak Paham Istilah Asing
Sehari pasca penolakan warga Kampung Burneh Barat, Desa/Kecamatan Burneh terhadap tahapan recording yang dilakukan PT South Madura Exploration Company (SMEC), langsung direspon aparat pemerintahan setempat guna mencari penyebabnya. Kurangnya pengetahuan masyarakat menjadi salahsatu penyebab utama pencabutan kabel-kabel penghubung yang ada di sekitar pekarangan warga.
Warga Burneh yang awalnya mengaku tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak terkait, tentang adanya proses peledakan juga ditampik Camat Burneh Ismed Efendi SSos. Menurut Ismed, sebenarnya pemberitahuan dan sosialisasi telah dilakukan, hanya saja masyarakat tidak mampu menerjemahkannya. "Sekdes sebenarnya telah bilang ke warga kalau ada pemasangan kabel dan recording. Tapi saya saja tidak mengerti kalau recording tersebut ada peledakan. Kita pikir hanya rekaman apa gitu," ujar Ismed.
Dirinya sendiri mengaku baru mengerti setelah adanya kasus kemarin (Rabu, 5/8), red), kalau proses recording di dalamnya juga ada peledakan menggunakan bahan peledak untuk menghasilkan getaran yang selanjutnya ditangkap oleh kabel-kabel sehingga terekam alur minyak yang ada di bawah tanah.
Mantan Camat Labang ini sedikit menyayangkan sikap PT SMEC yang tidak menggunakan bahasa setempat agar masyarakat mengerti seluruh rangkaian ekplorasi yang dilakukan di daerahnya.Karenanya, dirinya akan mengumpulkan seluruh warga Kampung Burneh Barat, Desa/Kecamatan Burneh untuk kembali memberikan penjelasan pada warga agar mau memberikan kesempatan PT SMEC melaksanakan tugasnya.
Pada agenda pertemuan itu, juga akan dibicarakan perihal proses ganti rugi yang berhak diterima setiap warga yang dilalui kabel. "Warga selama ini kan beranggapan kalau uang ganti rugi sudah diberikan SMEC lalu diambil camat dan lurah. Padahal, sebenarnya uang tersebut baru diberikan tiga hari setelah dilakukan proses recording ini," imbuhnya.
Sementara itu, Imam Sujudi dan Agus Sagiono dari PT SMEC yang berencana menggelar jumpa pers kemarin memilih tidak berkomentar. Mereka hanya memberikan nama dan nomor telepon Hubmas BP Migas Jakarta. "Silahkan hubungi bapak Amir Hamzah, kami sudah dapat perintah agar tidak memberikan keterangan. Beliau yang akan bicara terkait segala masalah yang terjadi di lapangan," ujar Imam Sujudi. Namun sayang, ketika coba ditelepon, Amir Hamzah sedang rapat. (ale/rd)
Sumber: Jawa Pos, Kamis, 07 Agustus 2008
Penolakan survei seismik oleh PT South Madura Exploration Company (SMEC) tidak hanya terjadi di Kecamatan Burneh. Sebelumnya, Minggu (3/8) kasus yang sama terjadi di Tanah Merah.
Sekelompok orang di Desa Buddan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, nekad mencabuti kabel milik SMEC saat survei seismik dilakukan. Bahkan, peristiwa itu berujung perusakan. Setelah kabel dicabut paksa, massa membakarnya. Kini kasus itu diusut kepolisian.
Kapolres Bangkalan AKBP Drs Aris Purnomo yang dikonfirmasi melalui Kapolsek Tanah Merah AKP Mahmud menjelaskan, peristiwa itu diawali protes kelompok orang. Mereka menolak survei seismik oleh PT SMEC, karena khawatir imbasnya seperti Lapindo di Sidoarjo.
Kemudian, warga mencabuti kabel milik SMEC. Malah, ada peralatan yang dirusak. Karena kejadian itu, kegiatan lapangan di wilayah Kecamatan Tanah Merah untuk sementara dihentikan. "SMEC menghentikan kegiatan hingga situasinya dingin," kata Mahmud.
Mestinya, lanjut mantan Kapolsek Modung ini, penghentian kegiatan survei seismik tidak perlu terjadi. Sebab, sebelumnya pemilik lahan yang menjadi lokasi peledakan sudah menyetujui. Soasialisasi juga dilaksanakan. Namun, ketika kegiatan lapangan, massa menolak hingga berujung penghentian paksa dan perusakan peralatan.
"Kejadian ini masih diselidiki. Proses lidiknya (penyelidikan, Red) kita limpahkan ke Polres Bangkalan. Barang buktinya juga sudah diserahkan ke polres," terangnya.
Mahmud menduga, ada orang yang sengaja menggerakkan massa untuk menolak dan merusak peralatan SMEC. Bahkan, ada sinyalemen penggeraknya warga asal Desa Buddan yang tinggal di luar desa.
Sementara Kasat Reskrim Polres Bangkalan Iptu Sulaiman mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kejadian tersebut. Hanya, yang diproses polisi bukan penolakan masyarakat terhadap survei seismik, tapi perusakan peralatan. "Survei itu kan sudah disetujui. Tapi kenapa sampai ada perusakan?" tukasnya.
Setelah di Tanah Merah, pada Selasa (5/7) proses pemasangan kabel penghubung (recording) yang dilakukan SMEC di Kecamatan Burneh menemui kendala. Puluhan warga Kampung Burneh Barat, Desa/Kecamatan Burneh, mencabuti kabel penghubung yang melintasi pekarangan mereka.
Aksi warga itu dipicu ledakan dan getaran yang ditimbulkan dari bahan peledak saat PT SMEC membuat lubang di daerah Tunjung. Meski berjarak sekitar 1 km dari Kampung Burneh Barat, namun suara dan getarannya masih dirasakan keras oleh warga setempat. (tra/mat)
Rakyat Tidak Paham Istilah Asing
Sehari pasca penolakan warga Kampung Burneh Barat, Desa/Kecamatan Burneh terhadap tahapan recording yang dilakukan PT South Madura Exploration Company (SMEC), langsung direspon aparat pemerintahan setempat guna mencari penyebabnya. Kurangnya pengetahuan masyarakat menjadi salahsatu penyebab utama pencabutan kabel-kabel penghubung yang ada di sekitar pekarangan warga.
Warga Burneh yang awalnya mengaku tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak terkait, tentang adanya proses peledakan juga ditampik Camat Burneh Ismed Efendi SSos. Menurut Ismed, sebenarnya pemberitahuan dan sosialisasi telah dilakukan, hanya saja masyarakat tidak mampu menerjemahkannya. "Sekdes sebenarnya telah bilang ke warga kalau ada pemasangan kabel dan recording. Tapi saya saja tidak mengerti kalau recording tersebut ada peledakan. Kita pikir hanya rekaman apa gitu," ujar Ismed.
Dirinya sendiri mengaku baru mengerti setelah adanya kasus kemarin (Rabu, 5/8), red), kalau proses recording di dalamnya juga ada peledakan menggunakan bahan peledak untuk menghasilkan getaran yang selanjutnya ditangkap oleh kabel-kabel sehingga terekam alur minyak yang ada di bawah tanah.
Mantan Camat Labang ini sedikit menyayangkan sikap PT SMEC yang tidak menggunakan bahasa setempat agar masyarakat mengerti seluruh rangkaian ekplorasi yang dilakukan di daerahnya.Karenanya, dirinya akan mengumpulkan seluruh warga Kampung Burneh Barat, Desa/Kecamatan Burneh untuk kembali memberikan penjelasan pada warga agar mau memberikan kesempatan PT SMEC melaksanakan tugasnya.
Pada agenda pertemuan itu, juga akan dibicarakan perihal proses ganti rugi yang berhak diterima setiap warga yang dilalui kabel. "Warga selama ini kan beranggapan kalau uang ganti rugi sudah diberikan SMEC lalu diambil camat dan lurah. Padahal, sebenarnya uang tersebut baru diberikan tiga hari setelah dilakukan proses recording ini," imbuhnya.
Sementara itu, Imam Sujudi dan Agus Sagiono dari PT SMEC yang berencana menggelar jumpa pers kemarin memilih tidak berkomentar. Mereka hanya memberikan nama dan nomor telepon Hubmas BP Migas Jakarta. "Silahkan hubungi bapak Amir Hamzah, kami sudah dapat perintah agar tidak memberikan keterangan. Beliau yang akan bicara terkait segala masalah yang terjadi di lapangan," ujar Imam Sujudi. Namun sayang, ketika coba ditelepon, Amir Hamzah sedang rapat. (ale/rd)
Sumber: Jawa Pos, Kamis, 07 Agustus 2008
Pengelola kawasan industri PT SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) mulai mempertimbangkan wilayah Madura sebagai sasaran ekspansi usaha. Hal ini memperhitungkan kemungkinan rencana pengembangan pelabuhan Tanjung Perak di wilayah Pulau Madura. “Kami menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang disusun pemerintah. Jika pelabuhan baru akan dibangun di Madura, ekspansi SIER juga akan ke sana,” kata Yoke C Katon, Direktur Pemasaran & Pengembangan PT SIER, Selasa (5/8).
Sebelumnya, di wilayah Mojokerto, PT SIER berencana membangun KI seluas 300 hektare. Namun tahun lalu, rencana ini urung diteruskan setelah dinyatakan tidak fisible dari hasil studi oleh konsultan PT SIER.
Menurut Yoke, wilayah Madura menjadi salah satu alternatif setelah hasil studi menunjukkan bahwa rencana pengembangan SIER di Mojokerto dinyatakan tidak fisible atau tidak layak secara bisnis. Di sisi lain, Madura sangat berpotensi dikembangkan Kawasan Industri (KI), seiring penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu dan pengembangan pelabuhan Tanjung Perak.
Oleh sebab itu, hingga kini, PT SIER belum melakukan langkah lebih lanjut mengenai pengembangan tersebut. Padahal, sejumlah pihak telah mengajukan tawaran kerja sama. "Belum ada action misalnya terkait pembebasan lahan, meski sudah ada beberapa pihak yang datang kepada kami mengajak kerja sama," ungkap Yoke.
Kendati belum melanjutkan ekspansi lahan, Yoke mengatakan, PT SIER masih memiliki lahan kosong 280 hektare yang terletak di KI PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang). Adapun total lahan PIER seluas 518 hektare. Sementara ,di wilayah SIER dengan luas lahan 245 hektare berlokasi di Rungkut, Kota Surabaya, dan 87 hektare di Brebek, Sidoarjo, seluruhnya telah laku terjual.
Menurut Yoke, dari segi bisnis potensi pengembangan KI makin cerah jika pemerintah mengesahkan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang KI. Dalam ketentuan yang kini tengah dibahas itu, pemerintah mewajibkan investasi sektor industri yang baru masuk ke Indonesia bergabung ke KI. Dalam kondisi demikian, harga jual atau tarif sewa KI berpotensi naik sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. (ytz)
Sumber: Surya, Wednesday, 06 August 2008
Sebelumnya, di wilayah Mojokerto, PT SIER berencana membangun KI seluas 300 hektare. Namun tahun lalu, rencana ini urung diteruskan setelah dinyatakan tidak fisible dari hasil studi oleh konsultan PT SIER.
Menurut Yoke, wilayah Madura menjadi salah satu alternatif setelah hasil studi menunjukkan bahwa rencana pengembangan SIER di Mojokerto dinyatakan tidak fisible atau tidak layak secara bisnis. Di sisi lain, Madura sangat berpotensi dikembangkan Kawasan Industri (KI), seiring penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu dan pengembangan pelabuhan Tanjung Perak.
Oleh sebab itu, hingga kini, PT SIER belum melakukan langkah lebih lanjut mengenai pengembangan tersebut. Padahal, sejumlah pihak telah mengajukan tawaran kerja sama. "Belum ada action misalnya terkait pembebasan lahan, meski sudah ada beberapa pihak yang datang kepada kami mengajak kerja sama," ungkap Yoke.
Kendati belum melanjutkan ekspansi lahan, Yoke mengatakan, PT SIER masih memiliki lahan kosong 280 hektare yang terletak di KI PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang). Adapun total lahan PIER seluas 518 hektare. Sementara ,di wilayah SIER dengan luas lahan 245 hektare berlokasi di Rungkut, Kota Surabaya, dan 87 hektare di Brebek, Sidoarjo, seluruhnya telah laku terjual.
Menurut Yoke, dari segi bisnis potensi pengembangan KI makin cerah jika pemerintah mengesahkan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang KI. Dalam ketentuan yang kini tengah dibahas itu, pemerintah mewajibkan investasi sektor industri yang baru masuk ke Indonesia bergabung ke KI. Dalam kondisi demikian, harga jual atau tarif sewa KI berpotensi naik sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. (ytz)
Sumber: Surya, Wednesday, 06 August 2008
Warga di sekitar Dusun Kampong Barat, Desa Gro'om, Kecamatan Proppo dibuat resah dengan kabel milik PLN keberadannya memrihatinkan. Maklum, sudah lebih dari sebulan terakhir kabel milik PLN tersebut melorot kebawah. Sehingga, keberadaannya cukup mengkhawatirkan.
Berdasarkan pantauan koran ini, kabel yang jaraknya tinggal satu meter lagi dari permukaan tanah itu kondisinya sangat rawan. Keberadaannya sangat dikhawatirkan, terutama bila tersangkut kendaraan atau karena udara panas musim kemarau putus yang bisa memelorotkan. Sehingga, akan sangat membahayakan jiwa manusia yang ada di dekatnya.
Dari beberapa penuturan warga, sudah beberapa kali mereka mengingatkan pihak PLN. Sebab, jika musim hujan datang, tiang yang menahan kabel akan tergeser dan tingkat kemiringan semakin menjadi.
Namun, anehnya belum ada tindak lanjut dari PLN. Padahal, kabel yang juga digunakan mengaliri listrik pada PJU (penerangan jalan umum) itu sudah mengenai beberapa tanaman tembakau milik warga. Tentu saja, hal tersebut sangat membahayakan.
Jakfar, 35, warga yang kesehariannya melintas di sekitar kabel melorot tersebut mengatakan, dirinya sangat mengkhawatirkan kondisi kabel tersebut. Sebab, jaraknya yang sudah dekat dengan permukaan tanah rawan terhadap keselamatan jiwa manusia.
Apalagi, lanjutnya, saat ini para petani tembakau sedang sibuk untuk memanen tembakaunya yang kebetulan tidak jauh dari lokasi. "Saya khawatir kabel induk tersebut ada yang terbuka. Apalagi, kalau kabel mengenai tanaman tembakau milik petani. Bayangkan saja, saat petani memanen tembakaunya dan mengenai kabel tersebut, kan berbahaya," katanya.
Jakfar menambahkan, jika keadaan tidak segera diantisipasi dikhawatirkan benar-benar mengakibakan korban jiwa warga sekitar. "Saya menimbau agar pihak PLN segera mengambil alih masalah ini. Mestinya, hal ini diperhatikan sebagai pelayanan konsumen dan perlindungan bagi masyarakat," pungkasnya.
Sementara, penanggungjawab PLN UPJ Pamekasan Rifai berjanji akan segera menindaklanjuti kekhawatiran warga. Menurut dia, pihaknya sangat respon dengan laporan warga tersebut. Karena itu, dalam waktu cepat PLN dipastikan segera bertindak.
"Saya belum tahu. Makanya, akan ditanyakan dulu pada warga. Yang pasti, sekarang juga akan ditindaklanjuti," katanya kemarin sore. (c9/zid)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 04 Agustus 2008
Berdasarkan pantauan koran ini, kabel yang jaraknya tinggal satu meter lagi dari permukaan tanah itu kondisinya sangat rawan. Keberadaannya sangat dikhawatirkan, terutama bila tersangkut kendaraan atau karena udara panas musim kemarau putus yang bisa memelorotkan. Sehingga, akan sangat membahayakan jiwa manusia yang ada di dekatnya.
Dari beberapa penuturan warga, sudah beberapa kali mereka mengingatkan pihak PLN. Sebab, jika musim hujan datang, tiang yang menahan kabel akan tergeser dan tingkat kemiringan semakin menjadi.
Namun, anehnya belum ada tindak lanjut dari PLN. Padahal, kabel yang juga digunakan mengaliri listrik pada PJU (penerangan jalan umum) itu sudah mengenai beberapa tanaman tembakau milik warga. Tentu saja, hal tersebut sangat membahayakan.
Jakfar, 35, warga yang kesehariannya melintas di sekitar kabel melorot tersebut mengatakan, dirinya sangat mengkhawatirkan kondisi kabel tersebut. Sebab, jaraknya yang sudah dekat dengan permukaan tanah rawan terhadap keselamatan jiwa manusia.
Apalagi, lanjutnya, saat ini para petani tembakau sedang sibuk untuk memanen tembakaunya yang kebetulan tidak jauh dari lokasi. "Saya khawatir kabel induk tersebut ada yang terbuka. Apalagi, kalau kabel mengenai tanaman tembakau milik petani. Bayangkan saja, saat petani memanen tembakaunya dan mengenai kabel tersebut, kan berbahaya," katanya.
Jakfar menambahkan, jika keadaan tidak segera diantisipasi dikhawatirkan benar-benar mengakibakan korban jiwa warga sekitar. "Saya menimbau agar pihak PLN segera mengambil alih masalah ini. Mestinya, hal ini diperhatikan sebagai pelayanan konsumen dan perlindungan bagi masyarakat," pungkasnya.
Sementara, penanggungjawab PLN UPJ Pamekasan Rifai berjanji akan segera menindaklanjuti kekhawatiran warga. Menurut dia, pihaknya sangat respon dengan laporan warga tersebut. Karena itu, dalam waktu cepat PLN dipastikan segera bertindak.
"Saya belum tahu. Makanya, akan ditanyakan dulu pada warga. Yang pasti, sekarang juga akan ditindaklanjuti," katanya kemarin sore. (c9/zid)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 04 Agustus 2008
Kongres mahasiswa Universitas Wiraraja (Unija) nyaris baku hantam kemarin. Pasalnya, ada dua kelompok yang berbeda pendapat. Satu kubu menghendaki kongres dibubarkan dengan alasan inkonstitusional. Kubu lainnya menghendaki kongres dilanjutkan karena sah menurut aturan kampus.
Pantauan Koran ini, suasana pra-kongres memang beda. Buktinya, mahasiswa yang mengikuti kongres terpecah tiga. Yakni, kubu yang anti kongres, pro-kongres, dan kelompok netral. Saat masuk ruangan kongres, mereka juga duduk di berkelompk sesuai kubunya masing-masing. Ketika panitia memulai pembukaan kongres, interupsi pun bermunculan dari kubu yang anti-kongres.
Dari situ, ketegangan bermunculan. Itu karena kubu anti-kongres minta kongres dibubarkan. Tetapi, kubu pro-kongres tetap ingin melangsungkan kongres. Kedua kubu sama-sama ngotot dan berdiri berhadap-hadapan di antara urat leher dan poster.
Untungnya, perang urat leher ini sempat dilerai mahasiswa senior yang netral. Kongres akhirnya diskorsing untuk memunculkan kata sepakat. Tetapi, kata sepakat gagal dicapai dan kelompok anti kongres memilih walk-out dari arena kongres.
Kepada wartawan, ketua kelompok anti-kongres Halili mengaku kecewa pada panitia. Menurutnya, seharusnya kongres batal demi hukum dan peraturan kampus. Saat pemilihan presiden mahasiswa tahun lalu, katanya, kongres diikuti semua mahasiswa. Tetapi, kongres kemarin hanya diikuti perwakilan mahasiswa fakultas dan UKM (unit kegiatan mahasiswa). Mengacu pada statuta kampus, Halili katakan kongres tidak sah jika hanya melibatkan segelintir mahasiswa.
Dia menuding panitia memiliki kebijakan yang tendensius dalam pelaksanaan kongres. Pasalnya, mahasiswa berambut kriting ini menduga panitia berkubu dengan kelompok status quo (presiden mahasiswa demisioner). Karena itu, kubu anti-kongres yang menamakan kelompok penyelemat mahasiswa Unija (KPMU) menganggap lebih baik walk-out dari kongres yang dipaksakan. Alasannya, panitia kongres telah mempraktekkan cara orde baru dan anti-reformasi.
"Kami (KPMU) tidak ikut bertanggungjawab atas hasil kongres ilegal ini," terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Panitia Kongres Kholish menilai aksi KPMU mengada-ada. Berdasarkan petunjuk pimpinan Unija, katanya, kongres tahun ini dibuat sederhana. Diantaranya, presma cukup dipilih perwakilan mahasiswa fakultas dan UKM. Menurut dia, panitia hanya melaksanakan tugas pasca demisionernya presma sebelumnya.
Kholish menilai aksi KPMU sebagai hal wajar sebagai bagian dari demokratisasi di kampus. Perwakilan mahasiswa, sambungnya, telah diundang sesuai kapasitasnya sebagai eksekutif di fakultasnya masing-masing dan UKM di internal kampus. Dia menganggap undangan berhak untuk datang atau tidak hadir dalam kongres. "Mereka (KPMU) juga punya hak untuk memilih atau tidak memilih dalam kongres," paparnya.
Sementara dosen senior Unija Hidayat Adiyanto hadir untuk membuka kongres. Menurutnya, dia hadir untuk melaksanakan tugas pimpinan Unija. Dia yakin kongres memiliki rujukan aturan internal kampus. Itu sebabnya, dia tidak ingin terjebak pada anti atau pro kongres. Selain itu, dia akui hadir untuk sambutan dalam rangka digelarnya kongres mahasiswa. "Saya hadir (di kongres) karena perintah pimpinan," terangnya. (abe)
Sumber: Jawa Pos, Minggu, 27 Juli 2008
Pantauan Koran ini, suasana pra-kongres memang beda. Buktinya, mahasiswa yang mengikuti kongres terpecah tiga. Yakni, kubu yang anti kongres, pro-kongres, dan kelompok netral. Saat masuk ruangan kongres, mereka juga duduk di berkelompk sesuai kubunya masing-masing. Ketika panitia memulai pembukaan kongres, interupsi pun bermunculan dari kubu yang anti-kongres.
Dari situ, ketegangan bermunculan. Itu karena kubu anti-kongres minta kongres dibubarkan. Tetapi, kubu pro-kongres tetap ingin melangsungkan kongres. Kedua kubu sama-sama ngotot dan berdiri berhadap-hadapan di antara urat leher dan poster.
Untungnya, perang urat leher ini sempat dilerai mahasiswa senior yang netral. Kongres akhirnya diskorsing untuk memunculkan kata sepakat. Tetapi, kata sepakat gagal dicapai dan kelompok anti kongres memilih walk-out dari arena kongres.
Kepada wartawan, ketua kelompok anti-kongres Halili mengaku kecewa pada panitia. Menurutnya, seharusnya kongres batal demi hukum dan peraturan kampus. Saat pemilihan presiden mahasiswa tahun lalu, katanya, kongres diikuti semua mahasiswa. Tetapi, kongres kemarin hanya diikuti perwakilan mahasiswa fakultas dan UKM (unit kegiatan mahasiswa). Mengacu pada statuta kampus, Halili katakan kongres tidak sah jika hanya melibatkan segelintir mahasiswa.
Dia menuding panitia memiliki kebijakan yang tendensius dalam pelaksanaan kongres. Pasalnya, mahasiswa berambut kriting ini menduga panitia berkubu dengan kelompok status quo (presiden mahasiswa demisioner). Karena itu, kubu anti-kongres yang menamakan kelompok penyelemat mahasiswa Unija (KPMU) menganggap lebih baik walk-out dari kongres yang dipaksakan. Alasannya, panitia kongres telah mempraktekkan cara orde baru dan anti-reformasi.
"Kami (KPMU) tidak ikut bertanggungjawab atas hasil kongres ilegal ini," terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Panitia Kongres Kholish menilai aksi KPMU mengada-ada. Berdasarkan petunjuk pimpinan Unija, katanya, kongres tahun ini dibuat sederhana. Diantaranya, presma cukup dipilih perwakilan mahasiswa fakultas dan UKM. Menurut dia, panitia hanya melaksanakan tugas pasca demisionernya presma sebelumnya.
Kholish menilai aksi KPMU sebagai hal wajar sebagai bagian dari demokratisasi di kampus. Perwakilan mahasiswa, sambungnya, telah diundang sesuai kapasitasnya sebagai eksekutif di fakultasnya masing-masing dan UKM di internal kampus. Dia menganggap undangan berhak untuk datang atau tidak hadir dalam kongres. "Mereka (KPMU) juga punya hak untuk memilih atau tidak memilih dalam kongres," paparnya.
Sementara dosen senior Unija Hidayat Adiyanto hadir untuk membuka kongres. Menurutnya, dia hadir untuk melaksanakan tugas pimpinan Unija. Dia yakin kongres memiliki rujukan aturan internal kampus. Itu sebabnya, dia tidak ingin terjebak pada anti atau pro kongres. Selain itu, dia akui hadir untuk sambutan dalam rangka digelarnya kongres mahasiswa. "Saya hadir (di kongres) karena perintah pimpinan," terangnya. (abe)
Sumber: Jawa Pos, Minggu, 27 Juli 2008
Impian petani untuk meningkatkan kesejahteraannya sepertinya sudah di pelupuk mata. Ini karena bibit padi lokal MSP (mari sejahterakan petani) dinilai memberi peluang untuk meningkatkan hasil tanam.
Terbukti, proyek percontohan MSP di Kecamatan Dasuk dan Ganding yang digagas anggota DPR RI MH. Said Abdullah ternyata sukses besar. Dari 10 hektar lahan yang ditanami bibit padi jenis MSP I, ternyata berhasil memanen padi sebesar 110 hektar.
Kemarin, politisi PDI Perjuangan ini secara simbolis memanen padi MSP I di Desa Dasuk Barat, Kecamatan Dasuk dan Desa Karay, Kecamatan Ganding. Said sendiri sempat kaget dengan hasil panen kali ini. Sebab, untuk musim tanam musim ketiga, dia memprediksi perhektarnya bisa memanen padi 8 ton gabah kering. Tapi ternyata di luar dugaannya. Petani bisa panen per hektar sebanyak 11 ton. "Hari ini kita panen 10 hektar dengan hasil 110 ton gabah kering," tukasnya bangga.
Bibit MSP yang juga merupakan akronim dari Megawati Soekarno Putri ini ditanam Said pada 18 Maret lalu. Selama 100 hari bibit itu membuahkan hasil. "Hasil panen padi ini akan kita berikan kepada masyarakat," ujarnya.
Melihat kesuksesan hasil panen kali ini, politisi PDI Perjuangan ini berencana mengembangkan kepada seluruh petani di Madura. Rencananya, pada musim tanam I bulan Desember nanti, Said akan membagikan 2 ton benih MSP I untuk empat kabupaten.
"Banyak sudah yang daftar minta bibit MSP. Di Dasuk ada 60 hektar, di Manding ada 17 hektar. Jadi kita sepakat per kabupaten di Madura akan kita bantu bibit masing-masing untuk 200 hektar," tegas Ketua Baitul Muslimin ini.
Dengan demikian, Said berharap, Madura bisa swasembada beras. "Ini merupakan bibit lokal, untuk apa kita import varitas hibrida. Kita ternyata bisa memanen 11 ton per hektar hanya dengan 8 kg bibit per hektar," tegasnya.
Bibit itu, jelas Said akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Karena dia berkomitmen untuk mensejahterakan petani. Benih MSP lanjutnya, merupakan bukti bahwa PDI Perjuangan tak hanya bicara dalam memperjuangkan petani.
Sekadar diketahui, MSP ini merupakan padi varietas lokal yang ditemukan seorang insinyur lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang tinggal di Lampung, Surono. Surono meneliti varietas ini selama bertahun-tahun. Resminya, MSP sendiri adalah akronim dari Mari Sejahterakan Petani. (zr)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 21 Juli 2008
Terbukti, proyek percontohan MSP di Kecamatan Dasuk dan Ganding yang digagas anggota DPR RI MH. Said Abdullah ternyata sukses besar. Dari 10 hektar lahan yang ditanami bibit padi jenis MSP I, ternyata berhasil memanen padi sebesar 110 hektar.
Kemarin, politisi PDI Perjuangan ini secara simbolis memanen padi MSP I di Desa Dasuk Barat, Kecamatan Dasuk dan Desa Karay, Kecamatan Ganding. Said sendiri sempat kaget dengan hasil panen kali ini. Sebab, untuk musim tanam musim ketiga, dia memprediksi perhektarnya bisa memanen padi 8 ton gabah kering. Tapi ternyata di luar dugaannya. Petani bisa panen per hektar sebanyak 11 ton. "Hari ini kita panen 10 hektar dengan hasil 110 ton gabah kering," tukasnya bangga.
Bibit MSP yang juga merupakan akronim dari Megawati Soekarno Putri ini ditanam Said pada 18 Maret lalu. Selama 100 hari bibit itu membuahkan hasil. "Hasil panen padi ini akan kita berikan kepada masyarakat," ujarnya.
Melihat kesuksesan hasil panen kali ini, politisi PDI Perjuangan ini berencana mengembangkan kepada seluruh petani di Madura. Rencananya, pada musim tanam I bulan Desember nanti, Said akan membagikan 2 ton benih MSP I untuk empat kabupaten.
"Banyak sudah yang daftar minta bibit MSP. Di Dasuk ada 60 hektar, di Manding ada 17 hektar. Jadi kita sepakat per kabupaten di Madura akan kita bantu bibit masing-masing untuk 200 hektar," tegas Ketua Baitul Muslimin ini.
Dengan demikian, Said berharap, Madura bisa swasembada beras. "Ini merupakan bibit lokal, untuk apa kita import varitas hibrida. Kita ternyata bisa memanen 11 ton per hektar hanya dengan 8 kg bibit per hektar," tegasnya.
Bibit itu, jelas Said akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Karena dia berkomitmen untuk mensejahterakan petani. Benih MSP lanjutnya, merupakan bukti bahwa PDI Perjuangan tak hanya bicara dalam memperjuangkan petani.
Sekadar diketahui, MSP ini merupakan padi varietas lokal yang ditemukan seorang insinyur lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang tinggal di Lampung, Surono. Surono meneliti varietas ini selama bertahun-tahun. Resminya, MSP sendiri adalah akronim dari Mari Sejahterakan Petani. (zr)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 21 Juli 2008
Masyarakat yang tinggal di desa terpencil sebentar lagi bisa menikmati penerangan listrik. Listrik bagi warga yang berada di desa tertinggal ini bukan dari PLN. Tapi dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
PLTS bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Tahun ini 100 warga yang mendapatkan penerangan PLTS.
"Diperkirakan bulan depan PLTS bagi warga yang mendapatkan bantuan bisa dipasang. Ada tenaga teknis yang akan mengerjakan bantuan pusat ini," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bangkalan Ali Afandy.
Keseratus warga penerima bantuan PLTS pusat tersebar di 6 kecamatan katagori tertinggal. Yakni Kecamatan Geger mendapat 22 unit untuk warga di 2 desa (Debung 16 unit dan Katol Barat 6 unit).
Kecamatan Blega mendapatkan 14 unit PLTS, untuk 8 desa. Kecamatan Tragah memperoleh 15 unit tersebar di 6 desa. Kecamatan Konang 12 unit untuk warga di 4 desa. Kecamatan Modung 24 unit bagi 4 desa, dan Kecamatan Kokop 13 unit untuk 5 desa.
"Satu unit PLTS hanya satu warga. Kekuatan daya-nya cuma 50 watt/PLTS," ujarnya. Selain dari Kementerian PDT, Pemkab Bangkalan terlebih dulu memberi bantuan PLTS bagi warga di desa tertinggal. Pada 2008, bantuan diberikan kepada delapan warga di Kecamatan Sepulu dan Kecamatan Kokop masing-masing 4 unit.
"Delapan unit PLTS dari anggaran APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 99,9 juta. Ini sudah dilaksanakan. Sekarang ini warga sudah menikmati listrik," katanya.
Tahun sebelumnya, lanjut Ali, program PLTS bagi desa tertinggal telah dilakukan. "Tahun depan kita akan mengajukan lagi kepada kementerian PDT untuk mendapatkan bantuan PLTS bagi desa merah. Karena pemkab dalam beberapa tahun ini menganggarkan. Namun jumlahnya lebih sedikit karena keterbatasan anggaran," ungkapnya.
Dikatakan warga yang mendapatkan peneragan PLTS selama ini belum pernah menikmati penerangan listrik. Karena lokasi rumahnya berada di perbukitan. "Dengan PLTS, warga yang berada jauh di pedesaan bisa menikmati penerangan listrik," jelasnya. (tra)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 21 Juli 2008
PLTS bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Tahun ini 100 warga yang mendapatkan penerangan PLTS.
"Diperkirakan bulan depan PLTS bagi warga yang mendapatkan bantuan bisa dipasang. Ada tenaga teknis yang akan mengerjakan bantuan pusat ini," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bangkalan Ali Afandy.
Keseratus warga penerima bantuan PLTS pusat tersebar di 6 kecamatan katagori tertinggal. Yakni Kecamatan Geger mendapat 22 unit untuk warga di 2 desa (Debung 16 unit dan Katol Barat 6 unit).
Kecamatan Blega mendapatkan 14 unit PLTS, untuk 8 desa. Kecamatan Tragah memperoleh 15 unit tersebar di 6 desa. Kecamatan Konang 12 unit untuk warga di 4 desa. Kecamatan Modung 24 unit bagi 4 desa, dan Kecamatan Kokop 13 unit untuk 5 desa.
"Satu unit PLTS hanya satu warga. Kekuatan daya-nya cuma 50 watt/PLTS," ujarnya. Selain dari Kementerian PDT, Pemkab Bangkalan terlebih dulu memberi bantuan PLTS bagi warga di desa tertinggal. Pada 2008, bantuan diberikan kepada delapan warga di Kecamatan Sepulu dan Kecamatan Kokop masing-masing 4 unit.
"Delapan unit PLTS dari anggaran APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 99,9 juta. Ini sudah dilaksanakan. Sekarang ini warga sudah menikmati listrik," katanya.
Tahun sebelumnya, lanjut Ali, program PLTS bagi desa tertinggal telah dilakukan. "Tahun depan kita akan mengajukan lagi kepada kementerian PDT untuk mendapatkan bantuan PLTS bagi desa merah. Karena pemkab dalam beberapa tahun ini menganggarkan. Namun jumlahnya lebih sedikit karena keterbatasan anggaran," ungkapnya.
Dikatakan warga yang mendapatkan peneragan PLTS selama ini belum pernah menikmati penerangan listrik. Karena lokasi rumahnya berada di perbukitan. "Dengan PLTS, warga yang berada jauh di pedesaan bisa menikmati penerangan listrik," jelasnya. (tra)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 21 Juli 2008
Dua hari belakangan ini warga Dusun Karang, Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, digegerkan temuan aspal dan minyak tanah mentah di dua sumur milik Asmat, 50 alias Sutarman. Awalnya Asmat menggali sumur untuk mengairi lahan tembakau miliknya. Ketika penggalian mencapai kedalaman 12 meter tiba-tiba muncul rembesan cairan hitam yang semula dikira air. Namun baunya menyengat seperti bau minyak tanah, Asmat menghentikan penggalian dan ternyata cairan itu menyala api saat disulut.
Selanjutnya Asmat menggali sumur kedua berjarak sekitar 300 meter dari sumur pertama. Ternyata dari dalam sumur itu ditemukan lempengan batu yang muncul aspal hitam bercampur air.
"Aspal meleleh di dinding-dinding sumur dan akhirnya memenuhi dasar sumur yang kedalamannya baru dua meter," ujar Asmat ketika ditemui Surya di kediamannya,Kamis (17/7).
Sementara itu Kepala kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Moh Fadhilah yang mendengar laporan itu, bersama stafnya langsung meninjau sumur aspal itu. Dia langsung mengambil contoh cairan itu yang sebagian lempengan tanah bekas galian sumur milik Asmat untuk diteliti lebih lanjut. (st2)
Sumber: Surya, Friday, 18 July 2008
Selanjutnya Asmat menggali sumur kedua berjarak sekitar 300 meter dari sumur pertama. Ternyata dari dalam sumur itu ditemukan lempengan batu yang muncul aspal hitam bercampur air.
"Aspal meleleh di dinding-dinding sumur dan akhirnya memenuhi dasar sumur yang kedalamannya baru dua meter," ujar Asmat ketika ditemui Surya di kediamannya,Kamis (17/7).
Sementara itu Kepala kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Moh Fadhilah yang mendengar laporan itu, bersama stafnya langsung meninjau sumur aspal itu. Dia langsung mengambil contoh cairan itu yang sebagian lempengan tanah bekas galian sumur milik Asmat untuk diteliti lebih lanjut. (st2)
Sumber: Surya, Friday, 18 July 2008
Sumur yang baru digali Asmat alias Pak Sutamar (60), warga Dusun Karang, Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengeluarkan minyak.
Warga yang mengetahui sumur berminyak tersebut, berbondong-bondong melihatnya, dan untuk menghindari hal-hal tak diinginkan sumur tersebut diberi "police line" oleh Polres Sumenep.
Kapolsek Rubaru, AKP Mahmud, Rabu, menjelaskan, Senin (7/7) lalu, Asmat mengali tanahnya untuk membuat sumur dan ternyata pada kedalaman sekitar 10 meter tercium aroma minyak mentah. Saat itu, Asmat masih meneruskan galiannya sampai kedalaman sekitar 12 meter.
"Kalau baunya seperti minyak tanah dan bensin. Awalnya, Asmat menceritakan sumur yang berbau minyak itu pada keluarga dekatnya dan akhirnya menyebar se Rubaru. Sejak Selasa (8/7), banyak warga yang melihat dari dekat keberadaan sumur tersebut", katanya di Sumenep.
Pada Jum'at (11/7), kata Mahmud, pihaknya menerima pemberitahuan secara resmi dari Kepala Desa Mandala, Modallir, tentang sumur yang berminyak itu. Senin (14/7), dirinya bersama Camat Rubaru, Supriyadi, sepakat untuk melihat sumur itu.
"Secara bersamaan, anggota Polres Sumenep juga datang ke lokasi. Untuk akhirnya untuk menghindari hal-hal tak diinginkan, sumur itu diberi 'police line'. Sumur itu beraroma kuat minyak tanah dan bensin. Kita juga minta pada pemilik lahan sekaligus yang menggali sumur, Asmat, untuk menghentikan sementara penggalian sumur tersebut", katanya.
Mahmud berharap, Pemkab Sumenep segera mengecek sumur tersebut, sekaligus untuk memastikan lokasi di sekitar sumur itu berbahaya atau tidak bagi kesehatan manusia, dikarenakan sampai saat ini masih banyak warga yang ingin melihat sumur tersebut. /ant
Sumber: Surya, Wednesday, 16 July 2008
Warga yang mengetahui sumur berminyak tersebut, berbondong-bondong melihatnya, dan untuk menghindari hal-hal tak diinginkan sumur tersebut diberi "police line" oleh Polres Sumenep.
Kapolsek Rubaru, AKP Mahmud, Rabu, menjelaskan, Senin (7/7) lalu, Asmat mengali tanahnya untuk membuat sumur dan ternyata pada kedalaman sekitar 10 meter tercium aroma minyak mentah. Saat itu, Asmat masih meneruskan galiannya sampai kedalaman sekitar 12 meter.
"Kalau baunya seperti minyak tanah dan bensin. Awalnya, Asmat menceritakan sumur yang berbau minyak itu pada keluarga dekatnya dan akhirnya menyebar se Rubaru. Sejak Selasa (8/7), banyak warga yang melihat dari dekat keberadaan sumur tersebut", katanya di Sumenep.
Pada Jum'at (11/7), kata Mahmud, pihaknya menerima pemberitahuan secara resmi dari Kepala Desa Mandala, Modallir, tentang sumur yang berminyak itu. Senin (14/7), dirinya bersama Camat Rubaru, Supriyadi, sepakat untuk melihat sumur itu.
"Secara bersamaan, anggota Polres Sumenep juga datang ke lokasi. Untuk akhirnya untuk menghindari hal-hal tak diinginkan, sumur itu diberi 'police line'. Sumur itu beraroma kuat minyak tanah dan bensin. Kita juga minta pada pemilik lahan sekaligus yang menggali sumur, Asmat, untuk menghentikan sementara penggalian sumur tersebut", katanya.
Mahmud berharap, Pemkab Sumenep segera mengecek sumur tersebut, sekaligus untuk memastikan lokasi di sekitar sumur itu berbahaya atau tidak bagi kesehatan manusia, dikarenakan sampai saat ini masih banyak warga yang ingin melihat sumur tersebut. /ant
Sumber: Surya, Wednesday, 16 July 2008
Harus Tuntas sebelum Akhir Jabatan SBY-JK
Pembangunan megaproyek jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menjadi perhatian pimpinan MPR RI. Jembatan yang membentang di atas Selat Madura itu di-deadline tuntas sebelum jabatan SBY-JK (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla) berakhir.
"Saya tekankan kepada SBY-JK supaya Suramadu diselesaikan sebelum masa tugasnya berakhir. Sebab, jembatan ini menjadi barometer keberhasilan konstruksi di Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI Aksa Mahmud kepada koran ini usai berkunjung ke Ponpes Al Hikam Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, kemarin.
Dalihnya, jembatan yang akan menghubungkan Pulau Madura dan Jawa itu tidak kunjung selesai dalam kepemimpinan empat presiden. Nah, jika Suramadu tuntas dibangun, akan menjadi hasil karya terbesar pemerintah. "Ini akan dicatat dalam sejarah," tandasnya.
Mengenai kemajuan pembangunan fisik jembatan, Aksa Mahmud telah mendapat laporan dari menteri pekerjaan umum (PU). Saat ini, katanya, menunggu penyelesaian fisik bentang tengah. "Penjelasan terakhir dari menteri, Suramadu tinggal di (bentang) tengahnya saja. Saya rasa, tidak lama lagi akan selesai," ujarnya.
Menurut dia, dengan selesainya Suramadu, pembangunan di Madura akan berkembang pesat. Jika masyarakat Madura menerima investasi, maka investor akan banyak yang masuk. Sebab, fasilitas jembatan Suramadu akan sangat menentukan pengembangan di Madura.
Disinggung ketimpangan pembangunan infrastruktur di Madura dan Jawa, adik misan Wapres JK ini menilai masalah itu juga dialami daerah di luar Jawa. Hanya, dia menganggap pembangunan di Madura lebih bagus.
Bahkan, menurutnya, pembangunan infrastruktur di Madura lebih baik ketimbang wilayah lain di luar pulau Jawa. "(Infrastruktur) di Banten saja yang ada di Pulau Jawa masih lebih baik Madura. Saya sudah keliling dari sana," jelasnya. (tra/mat)
Pembangunan megaproyek jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menjadi perhatian pimpinan MPR RI. Jembatan yang membentang di atas Selat Madura itu di-deadline tuntas sebelum jabatan SBY-JK (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla) berakhir.
"Saya tekankan kepada SBY-JK supaya Suramadu diselesaikan sebelum masa tugasnya berakhir. Sebab, jembatan ini menjadi barometer keberhasilan konstruksi di Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI Aksa Mahmud kepada koran ini usai berkunjung ke Ponpes Al Hikam Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, kemarin.
Dalihnya, jembatan yang akan menghubungkan Pulau Madura dan Jawa itu tidak kunjung selesai dalam kepemimpinan empat presiden. Nah, jika Suramadu tuntas dibangun, akan menjadi hasil karya terbesar pemerintah. "Ini akan dicatat dalam sejarah," tandasnya.
Mengenai kemajuan pembangunan fisik jembatan, Aksa Mahmud telah mendapat laporan dari menteri pekerjaan umum (PU). Saat ini, katanya, menunggu penyelesaian fisik bentang tengah. "Penjelasan terakhir dari menteri, Suramadu tinggal di (bentang) tengahnya saja. Saya rasa, tidak lama lagi akan selesai," ujarnya.
Menurut dia, dengan selesainya Suramadu, pembangunan di Madura akan berkembang pesat. Jika masyarakat Madura menerima investasi, maka investor akan banyak yang masuk. Sebab, fasilitas jembatan Suramadu akan sangat menentukan pengembangan di Madura.
Disinggung ketimpangan pembangunan infrastruktur di Madura dan Jawa, adik misan Wapres JK ini menilai masalah itu juga dialami daerah di luar Jawa. Hanya, dia menganggap pembangunan di Madura lebih bagus.
Bahkan, menurutnya, pembangunan infrastruktur di Madura lebih baik ketimbang wilayah lain di luar pulau Jawa. "(Infrastruktur) di Banten saja yang ada di Pulau Jawa masih lebih baik Madura. Saya sudah keliling dari sana," jelasnya. (tra/mat)
Kekeringan yang terjadi di wilayah Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyebabkan sekitar 7.000 santri di sejumlah pondok pesantren mandi dengan air sungai yang mulai keruh. Hal ini terjadi di Pondok Pesantren Banyuanyar dan santri Ponpes Bata-Bata, semuanya di kecamatan Palengaan.
Menurut salah seorang santri, Samsul, Selasa (8/7), tindakan itu dilakukan karena debit air sumur yang ada di pondoknya mulai berkurang. Jika digunakan untuk mandi, air tidak cukup untuk kebutuhan memasak. Maka mereka lebih memilih mandi di sungai meski airnya keruh. "Yang penting masaknya air bersih. Kalau soal mandi enggak apa-apa kita mandi di sungai. Toh tetap suci kok," katanya menjelaskan.
Tidak hanya mandi, buang air besar juga dilakukan para santri di sungai karena WC pondok sudah tak dapat digunakan akibat tak ada air. Menurut Samsul, kondisi seperti ini hampir setiap tahun terjadi, terutama saat musim kemarau seperti sekarang ini. "Karena sudah biasa seperti itu kami tidak masalah Mas. Teman-teman tetap bertahan, di sini tidak ada yang pulang kecuali liburan", kata Samsul menambahkan.
Kondisi serupa juga terjadi di pondok pesantren lain di Kecamatan Palengaan, seperti di Ponpes Al-Khairat Bata-Bata dan Ponpes Miftahul Ulum Betet, Kecamatan Pamekasan. Di Al-Khairat, santri harus mengurangi mandi menjadi satu kali sehari karena persediaan air menipis. Demikian juga di Ponpes Betet. Di kedua ponpes itu santri terpaksa mandi air kolam pemandian yang mulai keruh karena aliran air dari sumber air di dekat pondok mulai berkurang.
Sumber: Kompas.Com, Selasa, 8 Juli 2008
Menurut salah seorang santri, Samsul, Selasa (8/7), tindakan itu dilakukan karena debit air sumur yang ada di pondoknya mulai berkurang. Jika digunakan untuk mandi, air tidak cukup untuk kebutuhan memasak. Maka mereka lebih memilih mandi di sungai meski airnya keruh. "Yang penting masaknya air bersih. Kalau soal mandi enggak apa-apa kita mandi di sungai. Toh tetap suci kok," katanya menjelaskan.
Tidak hanya mandi, buang air besar juga dilakukan para santri di sungai karena WC pondok sudah tak dapat digunakan akibat tak ada air. Menurut Samsul, kondisi seperti ini hampir setiap tahun terjadi, terutama saat musim kemarau seperti sekarang ini. "Karena sudah biasa seperti itu kami tidak masalah Mas. Teman-teman tetap bertahan, di sini tidak ada yang pulang kecuali liburan", kata Samsul menambahkan.
Kondisi serupa juga terjadi di pondok pesantren lain di Kecamatan Palengaan, seperti di Ponpes Al-Khairat Bata-Bata dan Ponpes Miftahul Ulum Betet, Kecamatan Pamekasan. Di Al-Khairat, santri harus mengurangi mandi menjadi satu kali sehari karena persediaan air menipis. Demikian juga di Ponpes Betet. Di kedua ponpes itu santri terpaksa mandi air kolam pemandian yang mulai keruh karena aliran air dari sumber air di dekat pondok mulai berkurang.
Sumber: Kompas.Com, Selasa, 8 Juli 2008
Khawatir Aksi Susulan Massa setelah 6 Pelaku Ditahan
Aksi perusakan Mapolsek Talango oleh ratusan massa mendapat perhatian serius Kapolres AKBP Darmawan. Kapolres memerintahkan jajarannya untuk siaga. Itu setelah polisi menangkap enam orang yang diduga merusak mapolsek.
Seperti diberitakan, ratusan warga Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, mendatangi Mapolsek Talango (21/6). Warga melempari mapolsek dengan batu. Akibatnya, sejumlah fasilitas mapolsek rusak. Akibat amuk massa itu Kapolsek AKP Edy Heryanto luka.
Massa datang ke mapolsek untuk membebaskan warga Cabbiya, Anam, yang ditahan. Anam ditahan lantaran diduga terkait kasus pengrusakan rumah DH, warga Dusun Jeruk Porot, Desa Cabbiya, beberapa waktu lalu. Rumah Dahri dirusak warga karena ditengarai memiliki ilmu santet.
Pascaperusakan Mapolsek Talango, Kapolres memerintahkan jajarannya untuk melakukan tiga hal. Pertama, mengintruksi jajarannya mengamankan mapolsek. Kedua, meminta siapa saja yang pantas diduga sebagai pelaku perusakan diperiksa. Ketiga, memerintahkan jajarannya menciptakan situasi kondusif di sekitar TKP (tempat kejadian perkara).
Tiga atensi pimpinan polres tersebut ditindalanjuti jajarannya. Pascaperusakan, enam pelaku yang diduga merusak mepolsek ditangkap. Mereka adalah HD, MN, MH, MI, SH, dan MS. Semuanya, warga Desa Cabbiya, Kecamatan Talango. Kuat dugaan, perusakan mapolsek diotaki enam pelaku yang saat ini meringkuk di tahanan polres itu.
Kapolres menegaskan, semua warga yang diduga merusak mapolsek diproses sesuai hukum yang berlaku. Menurut dia, warga yang diamankan petugas saat ini diperiksa di Mapolres Sumemep Jl Urip Sumoharjo. "Kasus ini terus dikembangkan," kata Darmawan.
Pihaknya menengarai, ada orang lain yang pantas diduga sebagai pelaku di luar enam orang yang telah diamankan itu. Hanya, Kapolres belum bersedia menyebut pihak lain dimaksud. "Nanti sajalah. Tunggu perkembangan selanjutnya," elaknya saat dikonfirmasi wartawan kemarin.
Para pelaku perusakan disangka melanggar pasal 170 KUHP (secara bersama-sama melakukan kekerasan ke orang dan benda). Mereka diancam hukuman lima tahun penjara. (abe/mat)
Sumber: Jawa Pos, 23/06/08
Aksi perusakan Mapolsek Talango oleh ratusan massa mendapat perhatian serius Kapolres AKBP Darmawan. Kapolres memerintahkan jajarannya untuk siaga. Itu setelah polisi menangkap enam orang yang diduga merusak mapolsek.
Seperti diberitakan, ratusan warga Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, mendatangi Mapolsek Talango (21/6). Warga melempari mapolsek dengan batu. Akibatnya, sejumlah fasilitas mapolsek rusak. Akibat amuk massa itu Kapolsek AKP Edy Heryanto luka.
Massa datang ke mapolsek untuk membebaskan warga Cabbiya, Anam, yang ditahan. Anam ditahan lantaran diduga terkait kasus pengrusakan rumah DH, warga Dusun Jeruk Porot, Desa Cabbiya, beberapa waktu lalu. Rumah Dahri dirusak warga karena ditengarai memiliki ilmu santet.
Pascaperusakan Mapolsek Talango, Kapolres memerintahkan jajarannya untuk melakukan tiga hal. Pertama, mengintruksi jajarannya mengamankan mapolsek. Kedua, meminta siapa saja yang pantas diduga sebagai pelaku perusakan diperiksa. Ketiga, memerintahkan jajarannya menciptakan situasi kondusif di sekitar TKP (tempat kejadian perkara).
Tiga atensi pimpinan polres tersebut ditindalanjuti jajarannya. Pascaperusakan, enam pelaku yang diduga merusak mepolsek ditangkap. Mereka adalah HD, MN, MH, MI, SH, dan MS. Semuanya, warga Desa Cabbiya, Kecamatan Talango. Kuat dugaan, perusakan mapolsek diotaki enam pelaku yang saat ini meringkuk di tahanan polres itu.
Kapolres menegaskan, semua warga yang diduga merusak mapolsek diproses sesuai hukum yang berlaku. Menurut dia, warga yang diamankan petugas saat ini diperiksa di Mapolres Sumemep Jl Urip Sumoharjo. "Kasus ini terus dikembangkan," kata Darmawan.
Pihaknya menengarai, ada orang lain yang pantas diduga sebagai pelaku di luar enam orang yang telah diamankan itu. Hanya, Kapolres belum bersedia menyebut pihak lain dimaksud. "Nanti sajalah. Tunggu perkembangan selanjutnya," elaknya saat dikonfirmasi wartawan kemarin.
Para pelaku perusakan disangka melanggar pasal 170 KUHP (secara bersama-sama melakukan kekerasan ke orang dan benda). Mereka diancam hukuman lima tahun penjara. (abe/mat)
Sumber: Jawa Pos, 23/06/08
Enam Orang Diamankan
Ratusan warga Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, Sumenep, kemarin sore merusak mapolsek setempat. Massa melempari mapolsek dengan batu. Akibatnya, sejumlah fasilitas kantor rusak.
Informasi yang diterima koran ini dari warga setempat menyebutkan, massa tiba di mapolsek sekitar pukul 17.00. Mereka ke mapolsek karena salah satu warga, Anam, ditangkap polisi.
Anam ditahan di Mapolsek Talamngo karena terkait kasus perusakan rumah Dahri, warga Kampung Jeruk Porot, Desa Cabbiya, beberapa waktu lalu. Kabarnya, rumah DH dirusak karena diduga memiliki ilmu santet.
Rupanya, keluarga Anam dan sebagian warga Cabbiya tidak terima dengan tindakan polisi yang mengamankan Anam. Sebab, DH yang diduga memiliki ilmu santet dibiarkan bebas berkeliaran.
Kemudian, massa mendatangi mapolsek. Tampaknya, negosiasi antara Kapolsek AKP Edi Heryanto dengan massa buntu. Sehingga, massa mengamuk dan melempari mapolsek dengan batu.
Akibat amukan massa itu, sejumlah fasilitas di mapolsek rusak. Antara lain, dua kaca besar di ruang penjagaan dan ruangan Kapolsek pecah, kaca mobil patroli yang diparkir di depan mapolsek juga pecah. Bahkan, pecahan kaca melukai kaki Kapolsek.
Untungnya, bantuan dari Polres Sumenep dan Polsek Kalianget segera datang. Massa pun berhasil dibubarkan. Beberapa pelaku perusakan mapolsek diamankan dan dibawa ke mapolres. Informasi yang didapat koran ini menyebutkan, ada enam warga diamankan.
Sekitar pukul 18.45 Kapolres Sumenep AKBP Darmawan tiba di lokasi kejadian. Dia langsung memeriksa dan melihat olah tempat kejadian perkara (TKP). Informasi yang diserap koran ini dari polisi, aksi massa itu buntut dari pengrusakan rumah DH karena diisukan sebagai dukun santet.
Kapolsek Talango AKP Edi Heryanto yang dikonfirmasi koran ini tadi malam mengatakan, sebenarnya masalah perusakan rumah DH sudah tidak ada masalah. Bahkan, pihaknya sempat mendatangi warga dan aparat Desa Cabbiya. "Kita melihat tidak ada masalah," katanya.
Sehingga, dia heran ketika kemarin sore, ratusan warga mengepung dan melempari mapolsek. Bahkan, saking banyaknya dan bringasnya massa, Kapolsek sempat meminta anggotanya mundur dan salah satu anggotanya melakukan tembakan peringatan.
Tapi, ternyata massa tetap saja melempar mapolsek. Massa bisa dibubarkan setelah bantuan personel dari polres tiba. "Kita sudah berupaya melakukan pendekatan secara persuasif. Tapi rupanya massa tetap seperti itu," katanya. (zr/mat)
Sumber: Jawa Pos, Minggu, 22 Juni 2008
Ratusan warga Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, Sumenep, kemarin sore merusak mapolsek setempat. Massa melempari mapolsek dengan batu. Akibatnya, sejumlah fasilitas kantor rusak.
Informasi yang diterima koran ini dari warga setempat menyebutkan, massa tiba di mapolsek sekitar pukul 17.00. Mereka ke mapolsek karena salah satu warga, Anam, ditangkap polisi.
Anam ditahan di Mapolsek Talamngo karena terkait kasus perusakan rumah Dahri, warga Kampung Jeruk Porot, Desa Cabbiya, beberapa waktu lalu. Kabarnya, rumah DH dirusak karena diduga memiliki ilmu santet.
Rupanya, keluarga Anam dan sebagian warga Cabbiya tidak terima dengan tindakan polisi yang mengamankan Anam. Sebab, DH yang diduga memiliki ilmu santet dibiarkan bebas berkeliaran.
Kemudian, massa mendatangi mapolsek. Tampaknya, negosiasi antara Kapolsek AKP Edi Heryanto dengan massa buntu. Sehingga, massa mengamuk dan melempari mapolsek dengan batu.
Akibat amukan massa itu, sejumlah fasilitas di mapolsek rusak. Antara lain, dua kaca besar di ruang penjagaan dan ruangan Kapolsek pecah, kaca mobil patroli yang diparkir di depan mapolsek juga pecah. Bahkan, pecahan kaca melukai kaki Kapolsek.
Untungnya, bantuan dari Polres Sumenep dan Polsek Kalianget segera datang. Massa pun berhasil dibubarkan. Beberapa pelaku perusakan mapolsek diamankan dan dibawa ke mapolres. Informasi yang didapat koran ini menyebutkan, ada enam warga diamankan.
Sekitar pukul 18.45 Kapolres Sumenep AKBP Darmawan tiba di lokasi kejadian. Dia langsung memeriksa dan melihat olah tempat kejadian perkara (TKP). Informasi yang diserap koran ini dari polisi, aksi massa itu buntut dari pengrusakan rumah DH karena diisukan sebagai dukun santet.
Kapolsek Talango AKP Edi Heryanto yang dikonfirmasi koran ini tadi malam mengatakan, sebenarnya masalah perusakan rumah DH sudah tidak ada masalah. Bahkan, pihaknya sempat mendatangi warga dan aparat Desa Cabbiya. "Kita melihat tidak ada masalah," katanya.
Sehingga, dia heran ketika kemarin sore, ratusan warga mengepung dan melempari mapolsek. Bahkan, saking banyaknya dan bringasnya massa, Kapolsek sempat meminta anggotanya mundur dan salah satu anggotanya melakukan tembakan peringatan.
Tapi, ternyata massa tetap saja melempar mapolsek. Massa bisa dibubarkan setelah bantuan personel dari polres tiba. "Kita sudah berupaya melakukan pendekatan secara persuasif. Tapi rupanya massa tetap seperti itu," katanya. (zr/mat)
Sumber: Jawa Pos, Minggu, 22 Juni 2008
Dinilai Perlu Syari'at Islam Pasca Suramadu
Ada yang menarik saat pelaksanaan Rakorcab PBB di kantor Sekretariat PBB Sampang kemarin (15/6). Ketua DPC PBB H Moh. Hifni SH beserta pengurus PAC PBB yang diwakili ketua dan sekretaris dari 14 kecamatan, terlibat sosialisasi dan persiapan penjaringan calon legislatif tahapan pemilu Agustus mendatang.
Rakorcab yang juga dihadiri anggota DPRD Jatim asal PBB dari Madura KH Abdus Salamsyah tersebut berlangsung sejak pukul 09.00. Selain membicarakan terkait sosialisasi pencalonan anggota legislatif, juga membahas tentang pentingnya penerapan syariat Islam demi selamatkan Madura pasca Suramadu.
KH Abdus Salamsyah yang akrab dengan panggilan Asas ini mengungkapkan kekhawatirannya pasca pembangunan Suramadu yang rencana siap pakai 2009 mendatang. Menurut Asas, siap atau tidak masyarakat Madura harus menerima Suramadu sebagai awal sebuah kemajuan. "Kemajuan adalah sesuatu yang berkembang, dan perkembangan Madura akan berawal dari Suramadu," ungkap Asas yang tahun ini dipercaya PBB untuk menjadi bakal calon anggota DPR RI.
Karena itu, Asas berharap agar nantinya pembangunan Suramadu sebagai pembangunan nasional ini mampu menjadi pemicu bagi masyarakat Madura. Utamanya dalam menumbuhkembangkan SDM yang ada. Salah satunya adalah perkembangan di bidang IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi).
Selain itu, dengan tidak melupakan Madura sebagai basis agama Islam, Asas berharap agar IMTEK juga didukung dengan peningkatan imtaq (iman dan taqwa). Yang nantinya, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren mempunyai peran penting dalam hal tersebut. "Dukungan dari seluruh elemen sangat berpengaruh terhadap peningkatan 2 hal tersebut (IMTEK dan IMTAQ, Red.)," papar Asas.
Sesuai dengan visi dan misi PBB, Asas sangat yakin bahwa dengan terus konsisten terhadap pemberlakuan syariat Islam, maka pembangunan Suramadu tidak akan berdampak negatif terhadap masyarakat Madura. "Asalkan kita tetap konsisten pada syariat Islam, saya yakin akan mudah menyelamatkan Madura dari dampak negatif atas pembangunan Suramadu," jelas Asas yang juga merupakan salah satu pencetus Pamekasan Gerbang Salam saat kepemimpinan Bupati Pamekasan Dwiatmo tersebut.
Senada dengan Asas, Drs Moh. Ramli yang diusung PBB menjadi bakal calon DPRD Provinsi Jatim mengungkapkan, kelak pasca pembangunan Suramadu, masyarakat Madura tetap perlu mempertahankan budaya yang ada. Sekalipun serbuan budaya luar pasti deras masuk ke Madura. "Kalau di Aceh disebut serambi Makkah, maka Madura bisa mencerminkan diri dengan sebutan serambi Madinah," ungkap Ramli.
Dengan itu, Ramli berharap akan ada semangat beragama yang kuat di masyarakat Madura. Karena, agama merupakan salah satu upaya untuk menangkis segala peubahan-perubahan yang akan diusung pasca pembangunan mega proyek itu tuntas. "Kalau Madura disebut serambi Madinah, maka masyarakat Madura akan memiliki kebanggan sendiri. Sebab di Madura ini banyak basis pesantren dan ulama yang tersebar," papar Ramli. (c8/ed/adv)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 16 Juni 2008
Ada yang menarik saat pelaksanaan Rakorcab PBB di kantor Sekretariat PBB Sampang kemarin (15/6). Ketua DPC PBB H Moh. Hifni SH beserta pengurus PAC PBB yang diwakili ketua dan sekretaris dari 14 kecamatan, terlibat sosialisasi dan persiapan penjaringan calon legislatif tahapan pemilu Agustus mendatang.
Rakorcab yang juga dihadiri anggota DPRD Jatim asal PBB dari Madura KH Abdus Salamsyah tersebut berlangsung sejak pukul 09.00. Selain membicarakan terkait sosialisasi pencalonan anggota legislatif, juga membahas tentang pentingnya penerapan syariat Islam demi selamatkan Madura pasca Suramadu.
KH Abdus Salamsyah yang akrab dengan panggilan Asas ini mengungkapkan kekhawatirannya pasca pembangunan Suramadu yang rencana siap pakai 2009 mendatang. Menurut Asas, siap atau tidak masyarakat Madura harus menerima Suramadu sebagai awal sebuah kemajuan. "Kemajuan adalah sesuatu yang berkembang, dan perkembangan Madura akan berawal dari Suramadu," ungkap Asas yang tahun ini dipercaya PBB untuk menjadi bakal calon anggota DPR RI.
Karena itu, Asas berharap agar nantinya pembangunan Suramadu sebagai pembangunan nasional ini mampu menjadi pemicu bagi masyarakat Madura. Utamanya dalam menumbuhkembangkan SDM yang ada. Salah satunya adalah perkembangan di bidang IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi).
Selain itu, dengan tidak melupakan Madura sebagai basis agama Islam, Asas berharap agar IMTEK juga didukung dengan peningkatan imtaq (iman dan taqwa). Yang nantinya, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren mempunyai peran penting dalam hal tersebut. "Dukungan dari seluruh elemen sangat berpengaruh terhadap peningkatan 2 hal tersebut (IMTEK dan IMTAQ, Red.)," papar Asas.
Sesuai dengan visi dan misi PBB, Asas sangat yakin bahwa dengan terus konsisten terhadap pemberlakuan syariat Islam, maka pembangunan Suramadu tidak akan berdampak negatif terhadap masyarakat Madura. "Asalkan kita tetap konsisten pada syariat Islam, saya yakin akan mudah menyelamatkan Madura dari dampak negatif atas pembangunan Suramadu," jelas Asas yang juga merupakan salah satu pencetus Pamekasan Gerbang Salam saat kepemimpinan Bupati Pamekasan Dwiatmo tersebut.
Senada dengan Asas, Drs Moh. Ramli yang diusung PBB menjadi bakal calon DPRD Provinsi Jatim mengungkapkan, kelak pasca pembangunan Suramadu, masyarakat Madura tetap perlu mempertahankan budaya yang ada. Sekalipun serbuan budaya luar pasti deras masuk ke Madura. "Kalau di Aceh disebut serambi Makkah, maka Madura bisa mencerminkan diri dengan sebutan serambi Madinah," ungkap Ramli.
Dengan itu, Ramli berharap akan ada semangat beragama yang kuat di masyarakat Madura. Karena, agama merupakan salah satu upaya untuk menangkis segala peubahan-perubahan yang akan diusung pasca pembangunan mega proyek itu tuntas. "Kalau Madura disebut serambi Madinah, maka masyarakat Madura akan memiliki kebanggan sendiri. Sebab di Madura ini banyak basis pesantren dan ulama yang tersebar," papar Ramli. (c8/ed/adv)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 16 Juni 2008
Sebanyak 15 desa di delapan kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura , Jawa Timur saat ini mulai dilanda kekeringan dan kekurangan air bersih.
Kelima belas desa tersebut masing-masing Desa Bukek, Branta Tinggi dan Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan, serta Desa Tlesah, Baddurih dan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu.
Selanjutnya Desa Bujur Timur, Bujur Tengah dan Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar, yang terletak di wilayah utara Kabupaten Pamekasan.
Di wilayah bagian timur Pamekasan desa yang dilanda kekeringan meliputi Desa Larangan Luar, Larangan Dalam kecamatan Larangan, serta Desa Lembung kecamatan Galis. Juga Desa Gagah dan Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur.
Kekeringan juga mulai melanda Desa Rek-Kerek dan Desa Palengaan Kecamatan Palengaan, serta dua desa di Kecamatan Proppo, masing-masing Desa Campor dan Desa Panaguan.
Menurut warga Dusun Kotasek Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Zaini(28), Rabu , kekeringan yang melanda desanya mengakibatkan warga terpaksa harus menghemat penggunaan air.
"Kalau mencuci pakaian kami terpaksa mencuci ke laut. Sumber air yang ada disini hanya cukup untuk minum dan memasak," katanya.
Kasi Teknis PDAM Pamekasan Nurjaman menyatakan, desa-desa tersebut memang termasuk desa yang selama ini rawan kekeringan dan kekurangan air bersih.
Meski demikian, PDAM belum melakukan pendistribusian air karena belum menerima permohonan bantuan air bersih dari aparat desa setempat.
"Aturannya kan, proposal dulu ke Pemkab lalu Pemkab yang meminta ke pihak PDAM daerah mana saja yang perlu mendapat distribusi air," kata Nurjaman. (ant)
Sumber: Surya, Wednesday, 11 June 2008
Kelima belas desa tersebut masing-masing Desa Bukek, Branta Tinggi dan Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan, serta Desa Tlesah, Baddurih dan Desa Tanjung Kecamatan Pademawu.
Selanjutnya Desa Bujur Timur, Bujur Tengah dan Desa Bujur Barat Kecamatan Batumarmar, yang terletak di wilayah utara Kabupaten Pamekasan.
Di wilayah bagian timur Pamekasan desa yang dilanda kekeringan meliputi Desa Larangan Luar, Larangan Dalam kecamatan Larangan, serta Desa Lembung kecamatan Galis. Juga Desa Gagah dan Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur.
Kekeringan juga mulai melanda Desa Rek-Kerek dan Desa Palengaan Kecamatan Palengaan, serta dua desa di Kecamatan Proppo, masing-masing Desa Campor dan Desa Panaguan.
Menurut warga Dusun Kotasek Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Zaini(28), Rabu , kekeringan yang melanda desanya mengakibatkan warga terpaksa harus menghemat penggunaan air.
"Kalau mencuci pakaian kami terpaksa mencuci ke laut. Sumber air yang ada disini hanya cukup untuk minum dan memasak," katanya.
Kasi Teknis PDAM Pamekasan Nurjaman menyatakan, desa-desa tersebut memang termasuk desa yang selama ini rawan kekeringan dan kekurangan air bersih.
Meski demikian, PDAM belum melakukan pendistribusian air karena belum menerima permohonan bantuan air bersih dari aparat desa setempat.
"Aturannya kan, proposal dulu ke Pemkab lalu Pemkab yang meminta ke pihak PDAM daerah mana saja yang perlu mendapat distribusi air," kata Nurjaman. (ant)
Sumber: Surya, Wednesday, 11 June 2008
Warga Desa karang Buddi, Kecamatan Gapura, kemarin malam, dikejutkan dengan pembunuhan sadis. Seorang sinden, Jamak, 37, warga Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, tewas digorok ketika tampil dalam sebuah acara di desa tersebut.
Kondisi korban benar-benar mengenaskan. Bagian lehernya nyaris putus, akibat gorokan senjata tajam. Peristiwa itu terjadi saat pria yang berprofesi sebagai sinden tengah pentas di rumah Sinabi, 42, Desa Karang Buddi, Kecamatan Gapura, kemarin malam sekitar pukul 21.30.
Informasi koran ini dari polisi setelah melakukan olah TKP, korban digorok bagian lehernya dengan senjata tajam dari belakang panggung. Ketika itu, korban melantunkan kidungan berbahasa Madura.
Korban tewas bersimbah darah dan tersungkur ke belakang. Akibatnya, tontonan gratis tersebut dihentikan seketika dan ribuan penonton lari ketakutan.
Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Mualimin mengatakan, pembunuhan yang menimpa salah satu kleningan (musik tradisional) yang sering disebut sinden, diduga karena dendam. Sehingga pelaku nekat membunuh korban dengan cara sadis.
Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku yang sampai saat ini masih buron. "Identitas pelaku sudah ada, dan saat ini dalam pengejaran petugas," kata Mualimin.
Dari olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, kata Mualimin, pembunuhan ini telah direncanakan pelaku dengan motif dendam lama. Kejadian itu, terjadi 30 menit setelah acara musik dimainkan.
Mualimin menjelaskan, untuk mengetahui secara jelas pelaku pembunuhan itu, pihaknya sudah memeriksa empat orang saksi, termasuk pemilik rumah.
Berdasarkan keterangan para saksi itu, pelaku masuk ke belakang panggung dengan menggunakan jaket. Kemudian secepat kilat memegang kepala korban dan langsung digorok. "Jadi, saya minta pelaku pembunuhan itu, agar menyerahkan diri," tegasnya.(zr)
Sumber: Jawa Pos, Selasa, 03 Juni 2008
Kondisi korban benar-benar mengenaskan. Bagian lehernya nyaris putus, akibat gorokan senjata tajam. Peristiwa itu terjadi saat pria yang berprofesi sebagai sinden tengah pentas di rumah Sinabi, 42, Desa Karang Buddi, Kecamatan Gapura, kemarin malam sekitar pukul 21.30.
Informasi koran ini dari polisi setelah melakukan olah TKP, korban digorok bagian lehernya dengan senjata tajam dari belakang panggung. Ketika itu, korban melantunkan kidungan berbahasa Madura.
Korban tewas bersimbah darah dan tersungkur ke belakang. Akibatnya, tontonan gratis tersebut dihentikan seketika dan ribuan penonton lari ketakutan.
Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Mualimin mengatakan, pembunuhan yang menimpa salah satu kleningan (musik tradisional) yang sering disebut sinden, diduga karena dendam. Sehingga pelaku nekat membunuh korban dengan cara sadis.
Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku yang sampai saat ini masih buron. "Identitas pelaku sudah ada, dan saat ini dalam pengejaran petugas," kata Mualimin.
Dari olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, kata Mualimin, pembunuhan ini telah direncanakan pelaku dengan motif dendam lama. Kejadian itu, terjadi 30 menit setelah acara musik dimainkan.
Mualimin menjelaskan, untuk mengetahui secara jelas pelaku pembunuhan itu, pihaknya sudah memeriksa empat orang saksi, termasuk pemilik rumah.
Berdasarkan keterangan para saksi itu, pelaku masuk ke belakang panggung dengan menggunakan jaket. Kemudian secepat kilat memegang kepala korban dan langsung digorok. "Jadi, saya minta pelaku pembunuhan itu, agar menyerahkan diri," tegasnya.(zr)
Sumber: Jawa Pos, Selasa, 03 Juni 2008
Pembunuhan sadis menimpa seorang seniman tayub terkenal di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Madura. Jamak, 37, yang dikenal sebagai sinden tayub, jago parikan serta pemain ludruk di Kecamatan Batang-Batang dicelurit lehernya oleh seorang tak dikenal saat sedang pentas, Minggu (1/6) malam.
Saat itu, Jamak (asal Dusun Guntong, Desa Legung Timur, Kec. Batang-Batang) sedang tampil di pesta pernikahan anak Sinabe, 42, warga Dusun Karang Anyar, Desa Karang Buddhi, Kec. Gapura, Sumenep. Akibat tebasan celurit itu, leher Jamak nyaris putus dan dia tewas seketika di atas panggung.
Informasi yang dihimpun Surya di lokasi kejadian menyebutkan, selain memeriahkan pesta perkawinan anak Sinabe, pentas tayub malam itu digelar karena Sinabe mendapat giliran sebagai tuan rumah arisan kelompok karawitan. Sudah menjadi kebiasaan kelompok tersebut, siapa yang mendapat giliran sebagai tuan rumah arisan, akan menggelar tayub.
Sumber: Surya, 03/06/08
Saat itu, Jamak (asal Dusun Guntong, Desa Legung Timur, Kec. Batang-Batang) sedang tampil di pesta pernikahan anak Sinabe, 42, warga Dusun Karang Anyar, Desa Karang Buddhi, Kec. Gapura, Sumenep. Akibat tebasan celurit itu, leher Jamak nyaris putus dan dia tewas seketika di atas panggung.
Informasi yang dihimpun Surya di lokasi kejadian menyebutkan, selain memeriahkan pesta perkawinan anak Sinabe, pentas tayub malam itu digelar karena Sinabe mendapat giliran sebagai tuan rumah arisan kelompok karawitan. Sudah menjadi kebiasaan kelompok tersebut, siapa yang mendapat giliran sebagai tuan rumah arisan, akan menggelar tayub.
Sumber: Surya, 03/06/08
Pembangungan Kawasan 'Kaki' Suramadu
Rencana pembangunan kawwasan 'kaki' Jambatan Suramadu ditanggapi Dewan Pembangunan Madura (DPM). Mereka menyiiapkan konsep pemetaan dan peluang investasi yang telah disusun berdasarkan pontensi seluruh daerah di pulau garam itu.
Ketua Umum DPM Achmad Zaini mengatkan dalam waktu dekat pihaknya menyerahkan dokumen tersebut kepada gubernur. "Ini dapat dipakai seabagi landasan pembangunan Madura," ujarnya.
Dia mengatakan, saat Jembatan Suramadu beroperasi, pembangunan di Madura pasti terimbas. DPM berharap, pembangunan itu tidak mematikan potensi rakyat Madura. "Ini perlu diantisipasi sejak awal untuk menghindari benturan sosial dan budaya yang tidak perlu terjadi. Maka, perlu ada konsep khusus," katanya.
Secara umum, kata Zaini, DPM berharap pembangunan berangkatdari konsep dan potensi masyarakat Madura asli. Madura akan di-setting sebagai kawasan yang menjadi kekuatan ekonomi berskala regional maupun internasional. "Tentunya ini harus dijalankan dengan melibatkan masyarakat Madura," jelasnya.
Menurut dia, rakyat di yang terkenal dengan karapan sapinya itu sangat mendukung peningkatan pembangunan pasca diselesaikannya Jembabatan Suramadu. "Selama ini kami telah melakukan upaya-upaya sosialisasi tentang pembangunan dan pengembangan kawasan Madura. Sebab, penyelesain jembatan ini semakin dekat," ujarnya.
DPM juga melakukan konsolidasidengan badan perencana di empat kabupaten Madura. "Ini bagian dari upaya mengintegrasikan strategi dan pembangunan Madura," kata Zaini. Dia menambahkan, pihaknya juga siap bekerja sama dengan dengan pemerintah provinsi untuk mengembangkan pembangunan di Madura. "Masalah investor juga akan kami bantu. Selama ini, kami sudah menggalang beberapa investor untuk mendukung pembangunan di Madura," ungkapnya.
Sebelumnya Kepala Bappeprov Hadi Prasetyo mengatakan bahwa keputusan presiden yang mengatur tentang Badan Pengelola Suramadu sudah terbit. Untuk menindaklanjutinya , Bappeprov akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Gubernur Jatim, Pemkot Surabaya, serta Pemkab Bangkalan. Sebab, badan tsb akan menkoordinasi seluruh kegiatan pengoperasian Suramdu yang tentu saja melibatkan tiga unsur itu.
Mengenai formulasi dan bentuk badan pengelola tsb, Hadi belum mengetahui secara pasti. Dia masih belum membaca secara detil keputusan presiden tentang pembentukan badan itu. "Perlu pemahaman yang detil. Lagi pula, belum dikonsultasikan dengan Pak Imam Utomo (Gubernur Jatim)," tuturnya. (cie/oni)
Sumber: Jawa Pos, 27/05/08
Rencana pembangunan kawwasan 'kaki' Jambatan Suramadu ditanggapi Dewan Pembangunan Madura (DPM). Mereka menyiiapkan konsep pemetaan dan peluang investasi yang telah disusun berdasarkan pontensi seluruh daerah di pulau garam itu.
Ketua Umum DPM Achmad Zaini mengatkan dalam waktu dekat pihaknya menyerahkan dokumen tersebut kepada gubernur. "Ini dapat dipakai seabagi landasan pembangunan Madura," ujarnya.
Dia mengatakan, saat Jembatan Suramadu beroperasi, pembangunan di Madura pasti terimbas. DPM berharap, pembangunan itu tidak mematikan potensi rakyat Madura. "Ini perlu diantisipasi sejak awal untuk menghindari benturan sosial dan budaya yang tidak perlu terjadi. Maka, perlu ada konsep khusus," katanya.
Secara umum, kata Zaini, DPM berharap pembangunan berangkatdari konsep dan potensi masyarakat Madura asli. Madura akan di-setting sebagai kawasan yang menjadi kekuatan ekonomi berskala regional maupun internasional. "Tentunya ini harus dijalankan dengan melibatkan masyarakat Madura," jelasnya.
Menurut dia, rakyat di yang terkenal dengan karapan sapinya itu sangat mendukung peningkatan pembangunan pasca diselesaikannya Jembabatan Suramadu. "Selama ini kami telah melakukan upaya-upaya sosialisasi tentang pembangunan dan pengembangan kawasan Madura. Sebab, penyelesain jembatan ini semakin dekat," ujarnya.
DPM juga melakukan konsolidasidengan badan perencana di empat kabupaten Madura. "Ini bagian dari upaya mengintegrasikan strategi dan pembangunan Madura," kata Zaini. Dia menambahkan, pihaknya juga siap bekerja sama dengan dengan pemerintah provinsi untuk mengembangkan pembangunan di Madura. "Masalah investor juga akan kami bantu. Selama ini, kami sudah menggalang beberapa investor untuk mendukung pembangunan di Madura," ungkapnya.
Sebelumnya Kepala Bappeprov Hadi Prasetyo mengatakan bahwa keputusan presiden yang mengatur tentang Badan Pengelola Suramadu sudah terbit. Untuk menindaklanjutinya , Bappeprov akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Gubernur Jatim, Pemkot Surabaya, serta Pemkab Bangkalan. Sebab, badan tsb akan menkoordinasi seluruh kegiatan pengoperasian Suramdu yang tentu saja melibatkan tiga unsur itu.
Mengenai formulasi dan bentuk badan pengelola tsb, Hadi belum mengetahui secara pasti. Dia masih belum membaca secara detil keputusan presiden tentang pembentukan badan itu. "Perlu pemahaman yang detil. Lagi pula, belum dikonsultasikan dengan Pak Imam Utomo (Gubernur Jatim)," tuturnya. (cie/oni)
Sumber: Jawa Pos, 27/05/08
Presiden Meninjau Pembangunan Jembatan Suramadu
Pembangunan Jembatan Suramadu diperkirakan selesai secara keseluruhan pada April 2009. Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan wilayah kaki Jembatan Suramadu di Surabaya dan Madura harus segera dipersiapkan.
"Nilai, fungsi, dan arti Jembatan Suramadu bisa lebih besar kalau di kedua wilayah, Surabaya dan Madura, bisa dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan," tutur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai meninjau pembangunan Jembatan Suramadu dengan menggunakan KRI dr Soeharso, Senin (12/5).
Terkait dengan hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengemukakan bahwa pengelolaan daerah-daerah sekitar jembatan akan ditangani Badan Pengembangan Suramadu. Wilayah sekitar jembatan bisa dikelola untuk kawasan industri, wisata, atau permukiman.
"Supaya Jembatan Suramadu membawa manfaat maksimal, perlu dikembangkan. Badan pengembangan itu sudah dirumuskan dan dalam waktu singkat, keputusan presiden tentang pembentukan badan itu terbit," kata Djoko.
Sebelum meninjau Jembatan Suramadu, sambil mengamati maket Jembatan Suramadu di lambung KRI dr Soeharso, Djoko sempat memastikan apakah Presiden sudah menandatangani keppres mengenai Badan Pengembangan Suramadu. Presiden tampak mengangguk-angguk dan mangatakan, "Sudah, sudah...."
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Bambang DH pernah menolak pembentukan badan percepatan pembangunan wilayah kaki Jembatan Suramadu. Alasannya, di era otonomi, semua proyek strategis seharusnya tidak ditangani oleh pusat. Semestinya pemerintah daerah bisa mengelola sendiri.
Hal ini, menurut Djoko, tidak akan terjadi. Sebab, Badan Pengembangan Suramadu akan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. "Kalau dibantu mengembangkan Kota Surabaya, masak tidak mau. Badan pengembangan ini pada intinya membantu pemerintah daerah, untungnya untuk pemerintah daerah juga. Tidak mungkin untuk pemerintah pusat," tuturnya.
Dalam peninjauan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ny Ani Yudhoyono didampingi Gubernur Jatim Imam Utomo, Bupati Bangkalan Fuad Amin, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Menteri lain yang juga ikut dalam rombongan antara lain Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo, Menteri Komunikasi dan Informasi M Nuh, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, dan Menteri Negara ePrcepatan Pembangunan Daerah Tertinggal M Lukman Edy. (INA)
Sumber: Kompas, Selasa, 13 Mei 2008
Pembangunan Jembatan Suramadu diperkirakan selesai secara keseluruhan pada April 2009. Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan wilayah kaki Jembatan Suramadu di Surabaya dan Madura harus segera dipersiapkan.
"Nilai, fungsi, dan arti Jembatan Suramadu bisa lebih besar kalau di kedua wilayah, Surabaya dan Madura, bisa dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan," tutur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai meninjau pembangunan Jembatan Suramadu dengan menggunakan KRI dr Soeharso, Senin (12/5).
Terkait dengan hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengemukakan bahwa pengelolaan daerah-daerah sekitar jembatan akan ditangani Badan Pengembangan Suramadu. Wilayah sekitar jembatan bisa dikelola untuk kawasan industri, wisata, atau permukiman.
"Supaya Jembatan Suramadu membawa manfaat maksimal, perlu dikembangkan. Badan pengembangan itu sudah dirumuskan dan dalam waktu singkat, keputusan presiden tentang pembentukan badan itu terbit," kata Djoko.
Sebelum meninjau Jembatan Suramadu, sambil mengamati maket Jembatan Suramadu di lambung KRI dr Soeharso, Djoko sempat memastikan apakah Presiden sudah menandatangani keppres mengenai Badan Pengembangan Suramadu. Presiden tampak mengangguk-angguk dan mangatakan, "Sudah, sudah...."
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Bambang DH pernah menolak pembentukan badan percepatan pembangunan wilayah kaki Jembatan Suramadu. Alasannya, di era otonomi, semua proyek strategis seharusnya tidak ditangani oleh pusat. Semestinya pemerintah daerah bisa mengelola sendiri.
Hal ini, menurut Djoko, tidak akan terjadi. Sebab, Badan Pengembangan Suramadu akan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. "Kalau dibantu mengembangkan Kota Surabaya, masak tidak mau. Badan pengembangan ini pada intinya membantu pemerintah daerah, untungnya untuk pemerintah daerah juga. Tidak mungkin untuk pemerintah pusat," tuturnya.
Dalam peninjauan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ny Ani Yudhoyono didampingi Gubernur Jatim Imam Utomo, Bupati Bangkalan Fuad Amin, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Menteri lain yang juga ikut dalam rombongan antara lain Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo, Menteri Komunikasi dan Informasi M Nuh, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, dan Menteri Negara ePrcepatan Pembangunan Daerah Tertinggal M Lukman Edy. (INA)
Sumber: Kompas, Selasa, 13 Mei 2008
Ribuan Nelayan Tak Melaut 5.000 Perahu tak Operasi
Rencana pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), membuat masyarakat di kepulauan Sumenep kelimpungan. Pasalnya, sudah sejak lima hari ini pasokan BBM ke kepulauan dibatasi sehingga suplai tersendat. Dampaknya, ribuan nelayan di sejumlah kepulauan Sumenep terpaksa berhenti melaut.
Kabag Perekonomian Kabupaten Sumenep, Achmad Sadik mengakui adanya pembatasan pengiriman BBM. "Jika daratan sudah tercukupi, baru pengiriman ke kepulauan dilakuan, yang diperkirakan Senin lusa sudah bisa teratasi," janji Sadik, Jumat (16/5).
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Badrul Aini mengaku prihatin atas efek rencana kenaikan BBM. Karena ia mencatat lebih dari 5.000 perahu tidak beroperasi. Imbasnya terkena langsung pada ribuan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.
"Saya tidak sependapat kalau pemerintah membatasi pembelian BBM. Bagi kami itu bentuk diskriminasi terhadap warga kepulauan. Atau bisa dikatakan pemkab telah menyengsarakan warga kepulauan," tukas Badrul. (st2)
Sumber: Surya, Saturday, 17 May 2008
Rencana pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), membuat masyarakat di kepulauan Sumenep kelimpungan. Pasalnya, sudah sejak lima hari ini pasokan BBM ke kepulauan dibatasi sehingga suplai tersendat. Dampaknya, ribuan nelayan di sejumlah kepulauan Sumenep terpaksa berhenti melaut.
Kabag Perekonomian Kabupaten Sumenep, Achmad Sadik mengakui adanya pembatasan pengiriman BBM. "Jika daratan sudah tercukupi, baru pengiriman ke kepulauan dilakuan, yang diperkirakan Senin lusa sudah bisa teratasi," janji Sadik, Jumat (16/5).
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Badrul Aini mengaku prihatin atas efek rencana kenaikan BBM. Karena ia mencatat lebih dari 5.000 perahu tidak beroperasi. Imbasnya terkena langsung pada ribuan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.
"Saya tidak sependapat kalau pemerintah membatasi pembelian BBM. Bagi kami itu bentuk diskriminasi terhadap warga kepulauan. Atau bisa dikatakan pemkab telah menyengsarakan warga kepulauan," tukas Badrul. (st2)
Sumber: Surya, Saturday, 17 May 2008
182 Siku Baja di Enam Tower Dijarah
Tower yang menopang jaringan listrik tegangan tinggi ke seluruh wilayah Madura terancam roboh. Penyebabnya, sejak dua pekan lalu siku penyangga di enam tower dijarah maling.
Tak tanggung-tanggung, siku yang hilang sebanyak 182 lonjor. Kondisi ini berkaibat tower tidak stabil. Jika dibiarkan, tower bisa roboh dan kabel akan putus. Akibat yang akan ditimbulkan, listrik di Madura akan padam total.
Heboh, supervisor PLN GI Bangkalan, menjelaskan, ke 182 siku penyangga yang hilang menimpa enam tower di empat desa. Yakni, di Desa Labang dan Sendang, Kecamatan Labang; serta Desa Tragah dan Alang-Alang, Kecamatan Tragah.
Jumlah siku yang hilang di masing-masing tower berbeda. Hasil pengecekan petugas PLN di lapangan, jumlah baja penyangga yang hilang antara 24-48 lonjor per tower. Panjang setiap siku tower yang hilang juga berbeda, antara 2,5 sampai 3,6 meter.
Hingga kemarin PLN dari Gardu Induk (GI) Bangkalan belum bisa memrediksi nilai kerugian yang diderita perusahaannya. Sebab, siku penyangga tower itu bukan produk dalam negeri, tapi barang impor.
"Siku itu terbuat dari galvanis. Yaitu, baja khusus tahan karat yang diproduksi Yugoslavia," kata Heboh saat dikonfirmasi koran ini usai melapor ke Polres Bangkalan.
PLN belum bisa mengganti siku tower yang hilang. Itu karena GI Bangkalan tidak punya baja seperti yang dijarah maling. Meski demikian, Heboh akan mencari pengganti ke GI lain. "Itu pun kalau ada. Sebab, tower ini proyek pusat pada 1991," jelasnya.
Bagaimana kondisi tower? Pihaknya akan kembali ke lapangan untuk mengecek ulang. "Untungnya (enam tower yang sikunya dijarah) posisinya sejajar. Kalau berada posisi belokan, bisa roboh," tandasnya.
Sebenarnya, menurut Heboh, kejadian serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu. Posisinya berada di tiga tower di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal; dan Sendang, Kecamatan Labang. Saat itu siku baja yang hilang sebanyak 175 lonjor.
Meskipun pelakunya belum tertangkap, penggantian siku penyangga sudah dilakukan. Karena itu, pihak GI Bangkalan berharap masyarakat ikut menjaga agar siku tower tidak sampai dijarah lagi. Sebab, tower itu digunakan untuk memasok aliran listrik se Madura.
Dikonfirmasi, Kapolres Bangkalan AKBP Drs Aris Purnomo melalui Kasat Reskrim AKP Sutowo berjanji segera menindaklanjuti laporan tersebut. Polisi akan menurunkan tim untuk menyelidiki raibnya 182 siku baja penyangga tower.
Selain lidik ke lapangan, Sutowo minta peranserta masyarakat untuk membantu polisi. "Kami harap masyarakat menginformasikan kepada polisi jika ada pelaku yang dicurigai," harapnya. (tra/mat)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 19 Mei 2008
Tower yang menopang jaringan listrik tegangan tinggi ke seluruh wilayah Madura terancam roboh. Penyebabnya, sejak dua pekan lalu siku penyangga di enam tower dijarah maling.
Tak tanggung-tanggung, siku yang hilang sebanyak 182 lonjor. Kondisi ini berkaibat tower tidak stabil. Jika dibiarkan, tower bisa roboh dan kabel akan putus. Akibat yang akan ditimbulkan, listrik di Madura akan padam total.
Heboh, supervisor PLN GI Bangkalan, menjelaskan, ke 182 siku penyangga yang hilang menimpa enam tower di empat desa. Yakni, di Desa Labang dan Sendang, Kecamatan Labang; serta Desa Tragah dan Alang-Alang, Kecamatan Tragah.
Jumlah siku yang hilang di masing-masing tower berbeda. Hasil pengecekan petugas PLN di lapangan, jumlah baja penyangga yang hilang antara 24-48 lonjor per tower. Panjang setiap siku tower yang hilang juga berbeda, antara 2,5 sampai 3,6 meter.
Hingga kemarin PLN dari Gardu Induk (GI) Bangkalan belum bisa memrediksi nilai kerugian yang diderita perusahaannya. Sebab, siku penyangga tower itu bukan produk dalam negeri, tapi barang impor.
"Siku itu terbuat dari galvanis. Yaitu, baja khusus tahan karat yang diproduksi Yugoslavia," kata Heboh saat dikonfirmasi koran ini usai melapor ke Polres Bangkalan.
PLN belum bisa mengganti siku tower yang hilang. Itu karena GI Bangkalan tidak punya baja seperti yang dijarah maling. Meski demikian, Heboh akan mencari pengganti ke GI lain. "Itu pun kalau ada. Sebab, tower ini proyek pusat pada 1991," jelasnya.
Bagaimana kondisi tower? Pihaknya akan kembali ke lapangan untuk mengecek ulang. "Untungnya (enam tower yang sikunya dijarah) posisinya sejajar. Kalau berada posisi belokan, bisa roboh," tandasnya.
Sebenarnya, menurut Heboh, kejadian serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu. Posisinya berada di tiga tower di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal; dan Sendang, Kecamatan Labang. Saat itu siku baja yang hilang sebanyak 175 lonjor.
Meskipun pelakunya belum tertangkap, penggantian siku penyangga sudah dilakukan. Karena itu, pihak GI Bangkalan berharap masyarakat ikut menjaga agar siku tower tidak sampai dijarah lagi. Sebab, tower itu digunakan untuk memasok aliran listrik se Madura.
Dikonfirmasi, Kapolres Bangkalan AKBP Drs Aris Purnomo melalui Kasat Reskrim AKP Sutowo berjanji segera menindaklanjuti laporan tersebut. Polisi akan menurunkan tim untuk menyelidiki raibnya 182 siku baja penyangga tower.
Selain lidik ke lapangan, Sutowo minta peranserta masyarakat untuk membantu polisi. "Kami harap masyarakat menginformasikan kepada polisi jika ada pelaku yang dicurigai," harapnya. (tra/mat)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 19 Mei 2008
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
