Pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) terancam molor lagi menyusul tidak terpenuhinya target pembangunan hingga bulan September ini. Hingga 5 September lalu, pengerjaan proyek baru terealisasi 0,95 persen dari target penyelesaian 2,45 persen yang ditetapkan. Padahal pada tahap berikutnya, yakni 6 Oktober 2008 hingga 31 Maret 2009, penyelesaian ditarget rampung 18,78 persen. Ini berarti, untuk merampungkan pengerjaan Suramadu sesuai target yang dibebankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan waktu yang tersedia tinggal 176 hari.

Kepala PU Bina Marga Jatim Supaad mengatakan, dengan waktu yang tersisa tersebut, secara akademik target penyelesaian pembangunan jembatan Surabaya cukup longgar.

“Tapi target tak akan tercapai kalau cashflow tersendat lagi,” ujarnya, Jumat (26/9), ketika meninjau jembatan Suramadu bersama Pj Gubernur Jatim, Setia Purwaka dan Deputi Meneg BUMN, Muchayat.

Sampai November mendatang, cashflow yang tersedia mencapai Rp 125 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dana pendamping APBN tahap dua senilai Rp 75 miliar, sementara Rp 50 miliarnya merupakan pinjaman dari Bank Jatim.

Meski pendanaan cukup, kalau tingkat kepercayaan vendor pada Consorcium of Indonesia Contractor (CIC) berkurang, bisa juga menjadi penghambat proyek.

Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Setia Purwaka juga mengungkapkan rasa kekhawatirannya terhadap kemungkinan tersendatnya penyelesaian proyek Suramadu. Menurutnya, meski waktu 176 hari dinilai cukup untuk merampungkannya, tapi datangnya musim penghujan bisa menjadi penghambat. “Saya berharap pengerjaan bisa lebih cepat lagi,” terangnya.

Percepatan penyelesaian itu dinilai penting oleh Setia, karena presiden mengharapkan proyek prestisius tersebut rampung Maret 2009, sebelum dia lengser dari jabatannya.
Nico Agung, Manajer Proyek Bentang Suramadu menambahkan, dengan target Maret 2008, ia berharap semua pihak punya komitmen tinggi untuk menyelesaikannya. (uji)

Sumber: Surya, Saturday, 27 September 2008

Steel Box Girder Erection (suramadu.com)

The government is determined to complete the long-awaited Suramadu bridge megaproject worth Rp 3 trillion (US$330 million) in March 2009, at the latest.

The 5.4-kilometer bridge connecting Surabaya in East Java and Bangkalan on Madura Island could start operation in April, acting East Java Governor Setya Purwoko said.

Setya said the government has agreed to seek an additional loan of Rp 83 billion from the Surabaya municipal administration and the Export-Import Bank of China.

The loan will be spent to complete the construction of the bridge's central span and approaches, which is part of the 15 percent of work still remaining to be completed on the project, and to appropriate the remaining plots of land for the access to the bridge both in Surabaya and Bangkalan.

For the time being, the provincial government and the East Java Development Bank (Bank Jatim) have agreed to pay in advance Rp 40 billion. The remaining Rp 43 billion would be provided by the China Bank, so that the suspended work for the central span and approaches could resume this week, he said.

"The additional loans will be disbursed only after the Ministry of Finance gives approval," said Setya after presiding over a special meeting with high-powered officials of the Ministry of Public Works, the state enterprises minister's office, the National Planning and Development Board (Bappenas), the East Java province, Surabaya municipality and Bangkalan regency here on Friday.

The bridge, to be the longest in the country and the icon of the province, will have two wide lanes in each direction plus a dedicated lane for motorcycles. It will take only about ten minutes to and from Surabaya, replacing the current crowded ferry transportation.

The bridge's construction was planned by former president B.J. Habibie when he was a research and technology minister under late president Soeharto's New Order regime and started in 2003 under the presidency of Megawati Soekarnoputri.

The megaproject's causeway on the Surabaya side is being built by PT Hutama Wijaya Agrabudi, a joint operation between state-owned PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya and PT Agrabudi Karyamarga.

The construction of the Madura section of the causeway is being done by PT Adhi Waskita, a joint operation between state-owned PT Adhi Karya and PT Waskita Karya.

The central component, considered the vital stage, consists of the approach bridge and main span.

The main span's construction is being done by a consortium of Chinese contractors comprising China Road and Bridge Corp. (CRBC) and China Harbor Engineering Consultant (CHEC).

The approach bridge is being built by a consortium of Adhi Karya, Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya and the Chinese contractors.

Responding to the increasing demand by locals for land appropriation for the project, Setya Purwoko asked the Bangkalan regent and the Surabaya mayor to apply a persuasive approach to land owners to release their land in accordance with the land tax nominal-based prices.

The bridge was constructed for the sake of all the people and not for business purposes like a toll road, he said.

"We have to buy the remaining plots of land, regardless of price, to meet the project's deadline," he said.

The Bangkalan regent reported that the regency administration would have to clear a 3,200 square meter plot of 600 hectares of land allocated for the project, while the Surabaya municipal administration has allocated Rp 11 billion to clear the remaining land for access to the bridge.

According to the plans of the Suramadu Territory Development Board, the provincial government is to build a container terminal and Islamic center on the Madura side, while there will be a 600-hectare site on the Surabaya side including a township with housing, business center, hotels, Islamic center and green spaces. (Ridwan Max Sijabat)

Sumber: The Jakarta Post, Mon, 09/08/2008

Setelah sempat mereda, kini flu burung atau avian influenza (AI) di Bangkalan muncul lagi. Serangan virus mematikan ini kian meluas ke tujuh kecamatan, sebelumnya hanya lima kecamatan. Yakni, Bangkalan, Burneh, Kamal, Socah, Tanah Merah, Arosbaya, dan Geger.

Tercatat di Dinas Pertanian dan Peternakan (Dipertanak) 356 ayam kampung mili warga mati mendadak. Hasil rapid test (tes cepat flu burung), semua ayam yang mati itu positif terserang flu burung.

“Tahun ini wilayah penyebaran flu burung melebar. Pada 2007, yang terserang AI hanya lima kecamatan, yakni Kec Bangkalan, Burneh, Socah, Kamal, Geger. Tahun ini bertambah dua kecamatan lagi, yakni Kec0 Tanah Merah dan Arosbaya,” kata Kabid Kesehatan Hewan (Keswan) drh Syahrul Mukarrom mendampingi Kadispertanak Bangkalan Ir Ellija Rosijana, Senin (8/9).

Dalam lima bulan terakhir, sejak Maret hingga Agustus 2008, muncul 16 kasus flu burung. Kejadian tertinggi di Kecamatan Burneh dengan lima kasus, disusul Kec Bangkalan empat kejadian, Kec Kamal dan Tanah Merah masing-masing dua kejadian, Kec Socah, Kamal, dan Geger masing-masing satu kasus.

Pada 2007 muncul 27 kejadian dengan jumlah ayam mati 962 ekor. Sedangkan tahun ini muncul 16 kejadian dengan 365 ekor ayam mati. “Namun, empat bulan ke depan, bisa saja terjadi kasus flu burung di tempat lain. Yang cukup memprihatinkan, wilayah penyebarannya meluas pada tahun ini. Namun, serangan flu burung belum mengenai manusia,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan Dispertanak, sesuai dengan standard operational procedure (SOP). Mulai penyemprotan (disinfeksi), vaksinasi, dan pengandangan. Kendala tersulit yakni mengisolasi unggas agar tidak keluar dari wilayah yang muncul wabah flu burung. Sebab ayam di sekitar yang terserang flu burung tidak dimusnahkan seperti tahun lalu, hanya cukup dikandangkan. “Ini kebijakan Dirjen Peternakan Pusat. Ayam di sekitar lokasi memang tidak dimusnahkan, cukup dikandangkan,” terangnya.

Sehingga, meski terkena virus flu burung, ayam–ayam bisa pindah ke tempat lain dengan menjual di pasar. “Meski ayam–ayam tidak mati, tetapi bila di suatu desa ada satu kasus terkena flu burung, di wilayah itu tertular semuanya,” tambah Azisun Hamid, Kasi pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan (P3H).

Agar penyebaran virus flu burung tidak meluas, Dispertanak meminta masyarakat ikut berpartisipasi mengatasi penyakit ini. “Lapor ke petugas bila menemukan unggas mati mendadak. Unggas dikandangkan lalu diberi vaksinasi dan penyemprotan,” harapnya. (kas)

Sumber: Surabaya Post, Flu Burung

Nego dengan H Pi’i Masih Alot

Pembebasan lahan akses menuju Jembatan Suramadu dan pemindahan SDN Tanah Kali Kedinding I ditargetkan tuntas akhir 2008. Kepastian ini setelah empat orang pemilik bangunan rumah dan SDN Tanah Kali Kedinding I sudah melakukan pembicaraan ulang dengan Pemkot.

Bahkan, dua dari empat bangunan rumah sudah menyepakati harga yang ditetapkan panitia sembilan dari Pemkot dan Pemprop Jatim. “Kami optimis pada akhir 2008 nanti pembebasan lahan untuk akses Suramadu sudah selesai secara keseluruhan,” kata Asisten I Sekkota Dr B.F. Sutadi yang juga salah satu anggota tim panitia sembilan pembebasan lahan akses Suramadu, Jumat (5/9).

Menurutnya, dari empat pemilik bangunan rumah itu hanya tinggal milik H Pi’i dan saudaranya yang belum bisa dibebaskan. Sedangkan dua lain sudah menyepakati harga dari tim sembilan. Rumah H Pi’i yang lokasinya di sisi barat sungai Kedungcowek nantinya akan kena kepras jalan akses Suramadu secara keseluruhan. Hingga kini bangunan itu masih berdiri tegak. Bangunan rumah tembok itu digunakan H Pi’i untuk membuat besi kolom yang dimanfaatkan buat konstruksi bangunan.

Dengan adanya pembebasan lahan di jalan akses Suramadu yang lebarnya mencapai 20 meter, bangunan milik H Pi’I dan saudaranya kini berada di tengah-tengah jalan sisi barat atau di jalur menuju Suramadu. Sedang bangunan rumah di sisi barat bangunan milik H Pi’i sudah lebih dulu dibebaskan. “Kita sudah melakukan pendekatan kepada H Pi’i, tapi dia masih minta tanah dan bangunannya dibeli dengan harga pasar, yakni sekitar Rp 6 juta per meter persegi,” kata Sutadi.


Permintaan H Pi’i, ujarnya, sulit dipenuhi tim sembilan. Sebab, berdasarkan anggaran untuk pembebasan lahan akses Suramadu tim sembilan hanya bisa membeli dengan harga sekitar Rp 2,5 juta per meter persegi. Itu pun panitia sembilan masih menghargai adanya pohon, taman dan sejenisnya yang dimiliki warga.

Namun negosiasi dengan H Pi’i dan saudaranya hingga sekarang masih belum kelar. Akhirnya, Pemkot harus mengadakan pembicaraan ulang dengan pemilik tanah tersebut. Jika, H Pi’i tetap ngotot tidak mau menyerahkan bangunan dan tanahnya panitia sembilan akan menyerahkan masalahnya ke pengadilan. “Ini jalan terakhir,” katanya.

Dalam penanganan masalah pembebasan lahan melalui pengadilan tim tinggal menyerahkan dananya ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan yang menentukan harga tanah yang dimiliki H Pi’i dan saudaranya.

Tentang dua bangunan rumah yang berada di sisi timur kali Kedung Cowek memang belum dibongkar. Namun pemiliknya sudah mau bernegosiasi lagi. Artinya pemiliknya sudah melunak dan tinggal diadakan pembayaran.

Sedang gedung SD Negeri Tanah Kali Kedinding I sudah siap direlokasi. Bahkan, proses pemindahannya sudah dilelang ke masyarakat. Namun, pelaksanaan lelangnya masih belum lancar. Dalam pelaksanaan lelang ada dua investor yang mendaftarkan diri. Sementara kedua investor itu belum memenuhi kelayakan untuk membangunan SDN Kali Kedinding yang baru. Selanjutnya, Pemkot akan mengadakan lelang ulang setelah Lebaran. Kemudian, pemenang lelang melakukan relokasi gedung. “Lokasinya sudah ada cuma pemenang lelang pembangunan gedungnya masih perlu diulang,” tambahnya.

Pantauan di lokasi, rumah H Pi’i sekarang berada di tengah jalan sendirian. Kedua rumah itu tampak seperti berada di pulau jalan. “Ya kondisinya seperti ini sekarang,” kata seorang karyawan H Pi’i.

H Pi’i sendiri mengaku belum pindahnya dia dari Jl. Kedung Cowek karena proses ganti ruginya belum sesuai. Pihaknya merasa keberatan jika tanah dan bangunannya dibeli dengan harga sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP) sekitar Rp 2,5 juta. Meski tetangganya sudah melepaskan tanahnya, tapi dia tetap akan bertahan. “Kami akan bertahan sampai ada kesepakatan harga,” katanya.

Menurutnya, harga yang ditetapkan pemerintah masih sangat kecil. Jika rumah dan bangunannya sudah rata dengan tanah dia khawatir tidak bisa membeli tanah di tempat lain mengingat harga tanah di tempat lain nilainya sudah mencapai Rp 3 juta per meter persegi.

Jalan Sudah Bagus

Saat ini kondisi akses Suramadu, khususnya di Jl. Kedung Cowek sudah tampak dua arah. Jalan tersebut dibuat dari beton dengan ketebalan sekitar 40 cm. Kemudian, saluran air di tepi jalan dibuat saluran beton pabrikan.

Para pekerja proyek jalan itu bekerja lembur siang dan malam. Ada yang sedang mengecor jalan, ada yang mengatur arus lalu lintas dan membuat kolom besi konstruksi dan lainnya. “Kita bekerja nonstop mas,” kata pekerja proyek di sana.

Kondisi beton jalan di sana belum selesai secara keseluruhan, sehingga arus kendaraan sering mengalami macet. Bahkan, tidak hanya itu warga di sekitar lokasi sempat mengeluhkan debu yang ditimbulkannya mengingat debu pembangunan jalan akses itu beterbangan dan menimpa rumah warga. “Debunya luar biasa pak, saya sering klagepen,” ujar Udin warga Jl. Kedung Cowek. (pur)

Sumber: Surabaya Post, Jumat 05/09/2008

Progress Akses sisi Surabaya, foto diambil dari menara mesjid kenjeran (suramdu.com)
Pemkot akan merelokasi SDN Tanah Kali Kedinding I menyusul pelebaran jalan akses menuju jembatan Suramadu yang mengepras gedung dan lahan SDN tersebut. “Kami sudah membuat konsepnya dan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, serta kepala sekolahnya,” kata Kepala Bappeko Surabaya, Ir Tri Rismaharini, di kantornya, Kamis (4/9) pagi tadi.

Menurutnya, gedung SDN dan lahannya hampir 90% terkepras pembangunan jalan sehingga Pemkot harus secepatnya merelokasi. Hal itu mengingat akses Suramadu yang di sisi Surabaya sudah hampir tuntas.

“Kalau dilihat akses Surabaya di sisi Surabaya sudah tinggal empat bangunan saja. Satu gedung SDN Kali Kedinding dan tiga lainnya rumah milik warga. Khusus gedung SDN sudah klir, sedangkan tiga bangunan rumah warga masih diadakan negosiasi ulang,” tambahnya.

Terkait dengan relokasi Dinas Pendidikan dan pihak sekolah mengaku bisa menerima dengan keputusan itu. Bahkan desainnya sudah jadi dan lokasi untuk gedung yang barus sudah dipersiapkan. “Lokasi gedung baru tidak jauh dari gedung yang lama,” terangnya.

Soal dana pembangunan sekolah, Pemkot sudah menyediakan anggarannya. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 4 miliar. “Kini pelaksanaannya tinggal menunggu proses lelang yang dilakukan Dinas Tata Ruang Kota saja,” ujarnya.

Proses lelang yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Kota, sedang dilakukan. Diharapkan sebelum akhir tahun 2008 gedung baru itu sudah selesai dibangun. “Proses lelangnya akan dipercepat,” tambahnya.

Sedangkan bangunan tiga rumah milik warga memang belum ada kata sepakat. Warga masih meminta tanah dan bangunannya dihargai sekitar Rp 4 juta per meter persegi. Sedangkan Pemprop hanya menyediakan ganti rugi sekitar Rp 1,5 juta per meter persegi. Asisten I Sekkota Dr B.F. Sutadi yang menangani masalah ini mengatakan, pendekatan masih terus dilakukan. Jika, pendekatan sudah mentok Pemkot akan menyerahkan pembayaran ganti rugi ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan yang akan menentukannya. (pur)

Sumber: Surabaya Post, Kamis 04/09/2008

Bulan depan, proses pengiriman minyak Sumur Oyong ke Kecamatan Grati-Pasuruan diprediksi berjalan lancar. Itu setelah manajeman PT Santos Ltd berencana memasang pipa minyak dan gas (migas) di bawah dasar laut. Kabarnya, pemasangan pipa bawah dasar laut tersebut bakal dilakukan pada minggu ketiga bulan September ini.

Bupati H Noer Tjahja SE MM yang dikonfirmasi melalui Kabag Perekonomian Setkab Sampang Drs Sisyono tidak menampik rumor tersebut. Menurut dia, kepastian pemasangan pipa bawah dasar laut ini disampaikan manajeman PT Santos Ltd dan BP Migas dalam sosialisasi di kantor Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jawa Timur, Jumat (29/8) lalu.

"Selain manajeman PT Santos dan BP Migas, acara ini juga dihadiri perwakilan muspida dan Muspika Torjun dan Sampang. Termasuk, delegasi dari disperindagtam dan bagian perekonomian setkab. Dan dalam waktu dekat, akan digelar sosialisasi lanjutan yang akan menghadirkan sejumlah perwakilan warga setempat," ujarnya.

Menurut dia, panjang pipa yang akan dipasang di bawah dasar laut mencapai 56 kilometer. Sedangkan kedalaman pipa yang akan ditanam di bawah permukaan laut (dpl) mencapai 34-38 meter. "Ukuran pipa yang akan dipasang adalah 14 dim. Sesuai petunjuk BP Migas, pemasangan pipa tersebut dilakukan pada minggu ketiga dan diharapkan bisa selesai Pebruari 2009 mendatang," terangnya,

Dalam kesempatan ini, ia berharap manajemen PT Santos Ltd segera melakukan pendataan terhadap rumpon-rumpon milik nelayan yang masuk dalam radius pemasangan pipa migas tersebut. "Artinya, bapak bupati menghendaki ada kompensasi bagi nelayan yang rumponnya rusak akibat pekerjaan pemasangan pipa tersebut. Kalau kompensasi sudah selesai, maka pemasangan pipa diprediksi berjalan lancar," tegasnya.

Agar pelaksanaan pendataan rumpon berlangsung sesuai harapan, lanjut dia, pihaknya mengusulkan dibentuk tim yang beranggotakan dari pengurus Santos, muspika setempat, kabupaten, dan perwakilan warga. "Sehingga, data hasil pendataan bisa dipertangungjawabkan dan diumumkan kepada masyarakat," imbuhnya.

Sekadar mengingatkan, sejak Nopember 2007 Sumur Oyong di Kecamatan Camplong sudah mulai memproduksi minyak sekitar 3.000 barel per hari. Sejak saat itu, minyak tersebut didroping ke Grati-Pasuruan menggunakan kapal. Sedangkan gas sumur Oyong sendiri, diprediksi bisa mulai diproduksi sekitar Pebruari 2009. Kabarnya, gas yang diproduksi Oyong sekitar 66 mmscfd per hari. (yan/ed)

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 03 September 2008