Bongkar Perkuliahan Ilegal

Catut Nama UMM, Polres Periksa 2 Oknum Guru

Tindakan GB, 41, oknum guru SDN Tampojung Pregi, Kecamata Waru, ini tergolong nekat. Betapa tidak. Dengan kemampuannya, GB diduga telah menipu sejumlah 'mahasiswa'.

Modusnya, GB menyelenggarakan perkuliahan jarak jauh mengatasnamakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Adapun program yang diselenggarakan S1 (strata satu) PGSD (pendidikan guru sekolah dasar).

Padahal, penyelenggaraan S1 PGSD tersebut di luar sepengetahuan pihak FKIP UMM. Sehingga, kegiatan perkuliahan yang dikoordinasi oleh GB itu diduga ilegal. Indikasinya, selain tak memiliki izin dari kampus yang bersangkutan, penyelenggaraan kelas jauh memang dilarang.

GB pun resmi dilaporkan ke Polres Pamekasan kemarin. Pelapornya langsung dari FKIP UMM. "Kami memang sudah melapor resmi. Sebab, selain merugikan, juga bisa merusak reputasi perguruan tinggi kami," ujar Fauzan, salah satu pelapor dari FKIP UMM.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat kepada pihak FKIP UMM, bahwa ada perkuliahan yang mengatasnamakan FKIP UMM. Perkuliahan digelar setiap dua minggu di SDN Pademawu Barat II, Kecamatan Pademawu.

Aktivitas kuliaha itu dilaporkan karena diyakini ilegal. Sebab, pihak FKIP UMM tidak pernah menggelar perkualiahan jarak jauh atau pun pembukaan cabang perkuliahaan.
"Kami ditugasi Pak Rektor untuk melakukan penelusuran, apakah benar ada perkuliahan mengatasnamakan FKIP UMM. Kami langsung mengecek ke lokasi," ujar Fauzan dalam keterangan persnya di mapolres kemarin siang.

Dari pengecekan itulah diketahui memang ada perkuliahan mengatasnamakan FKIP UMM. Atas dasar itulah, tim dari FKIP UMM langsung melapor ke polres kemarin pukul 09.00. "Kami hanya memantau. Dari polres yang turun langsung ke lokasi perkuliahaan," terangnya.

Nah, pada saat polres turun ke lokasi perkuliahan, ketika itu sedang terjadi proses belajar mengajar (PBM). Puluhan 'mahasiswa' tengah mengikuti PBM dari 'dosen' lokal, SW, oknum kepala SD yang juga pengurus PGRI Pamekasan. Melihat itu, polisi langsung menghubungi GB agar PBM dihentikan sementara.

Kemudian, GB dan SW dibawa ke mapolres untuk dimintai keterangan. Keduanya diperiksa intensif oleh tim penyidik satreskrim yang berbeda, tapi dalam satu ruangan.

Dalam keterangannya kepada tim penyidik satreskrim, GB mengakui bahwa perkuliahan telah digelar sejak Desember 2007 lalu. Selama sudah enam kali pertemuan. "Namun, ini semacam kelompok belajar saja," kelit GB di hadapan penyidik. Setelah didesak, GB mengakui kelompok belajar dimaksud memang menggunakan nama FKIP UMM.

Kapolres Pamekasan AKBP Tomsi Tohir melalui Kasatreskrim AKP M. Kholil membenarkan laporan pengaduan dari FKIP UMM. Menurut Kholil, laporan tersebut masih didalami tim penyidik untuk diketahui kebenarannya.

"Pemeriksaan terhadap para pihak masih dilakukan. Ini penting untuk mengungkap lebih jauh mengenai dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan terlapor," katanya di mapolres kemarin pukul 14.00.

Karena itu, pihaknya belum menetapkan tersangka pada kasus tersebut. "GB masih berstatus sebagai terlapor. Sedangkan SW terperiksa karena ini masih penyelidikan. Kami perlu meminta keterangan para pihak lainnya," terang mantan Kapolsek Camplong, Sampang, ini.

Bagaimana hasil pemeriksaan sementara terhadap para pihak? Dijelaskan, PBM yang diduga mengatasnamakan FKIP UMM itu bermula dari pertemuan GB dengan seorang warga Mojokerto yang mengaku sebagai pengajar di FKIP UMM.

"Saat itu, GB bertemu di terminal dan langsung berbicara soal kemungkinan penyelenggaraan kelas jauh di Pamekasan. GB menyatakan siap merekrut dan mengoordinasi pelaksanaan perkualiahan," paparnya.

Setelah pertemuan itu, GB dan warga yang mengaku pengajar FKIP UMM itu intens bertemu. "Terkadang GB ke Mojokerto. Kadang warga Mojokerto itu yang datang ke Pamekasan. Itu berlanjut hingga penerimaan mahasiswa baru," ungkap Kholil.

Pada penerimaan mahasiswa baru yang digelar menjelang akhir 2007, tak kurang dari 85 mahasiswa direkrut. Mereka diminta membayar uang pangkal sebesar Rp 380 ribu dan membayar SPP kurang lebih Rp 800 ribu.

"Namun, semua data ini masih sementara. Bisa saja terus berkembang dengan adanya laporan mahasiswa yang diduga menjadi korban, misalnya," tandasnya.

Jika nantinya dalam penyidikan terbukti melakukan tindak pidana berupa penyimpangan atas sistem pendidikan nasional, GB bisa dijerat dengan UU No. 52/2001. Ancaman pidananya sampai 10 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. Selain itu, GB juga bisa terkena dugaan penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP. (zid/mat)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 14 Apr 2008

Erection Girder Selesai Lebih Awal

Pekerjaan Fisik Jembatan 89 Persen

Pekerjaan fisik jembatan Suramadu sisi Madura di Kecamatan Labang, Bangkalan, lebih cepat dari rencana semula. Sabtu (5/4) pemasangan girder (gelagar) terakhir dituntaskan. Padahal, pekerjaan ini diprediksi selesai pada akhir April. Artinya, penyambungan pada bentang terakhir di sisi Madura (bentang ke 45) sudah selesai.

Menurut para pekerja di lapangan, pemasangan girder merupakan pekerjaan paling sulit. Karena itu, ketika erection girder (pemancangan gelagar) terakhir diselesaikan, mereka langsung bersorak sambil berjabatan tangan. Malah ada yang nekat menyebur ke laut.

"Para operator crane punya nadar. Kalau girder selesai, mereka mau nyebur ke laut. Karena sukses, mereka lagsung melaksanakan nadar itu," kata Adi, salah satu karyawan Suramadu sisi Madura kepada koran ini lokasi Suramadu .

Pemancangan girder terakhir dituntaskan sekitar pukul 10.58. Dua crane yang mengangkat balok girder tidak butuh waktu lama untuk meletakkan balok sepanjang 38 meter pada posisi yang telah ditentukan.

Ir Siswo Dwiyanto, Kasatker Pembangunan Suramadu Sisi Madura, menjelaskan, sejauh ini pekerjaan fisik jembatan belum ada kendala berarti. Sehingga pengerjaannya lebih cepat dari skedul yang direncanakan.

"Alhamdulillah, sesuai rencana. Bahkan, lebih cepat dari jadwal yang kita tetapkan. Erection girder terakhir sudah terpasang," kata Siswo.

Dengan selesainya pemasangan girder di bentang 45, terangnya, pekerjaan fisik jembatan sudah mencapai 89 persen. Dia pun mengaku lega. Sebab, pemasangan girder merupakan pekerjaan sulit yang membutuhkan ketelitian. Sebab, peralatan utama yang dioperasikan untuk memasang girder mengapung di atas permukaan air laut.

"Pemasangannya harus benar-benar teliti. Tidak boleh ada yang meleset," terangnya. Setiap bentang, lanjut mantan asisten teknik pembangunan Suramadu sisi Madura ini, dipasang 16 girder.

"Sebenarnya, cause way (bentang samping, Red) sisi Madura ada 45 bentang. Sedangkan pekerjaan fisik pada 2008, sebanyak 12 bentang yang digarap," jelas Siswo.

Pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan plat lantai. Sebelum itu didahului pemasangan diafragma. Yakni, lantai yang dipasang untuk mengikat antara girder yang satu dengan lainnya.

Sekadar diketahui, pada anggaran 2008, pemerintah pusat mengalokasikan Rp 145 miliar. Dana itu untuk menuntaskan pembangunan fisik jembatan. Yakni, membangun 12 bentang girder, lantai jembatan, pembatas tengah, dan aksesoris jembatan.

Pada anggaran 2007, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp 250 miliar. Dana itu digunakan untuk memasang 16 bentang dan memancang 12 pilar hingga causeway. (tra/mat)

Sumber: Jawa Pos, Senin, 07 Apr 2008

Lapangan Terbang Tunggu Kabar dari Langit

Pemanfaatan lapangan terbang (Lapter) Trunojoyo Sumenep dipastikan menunggu kabar dari langit. Pasalnya, hingga kwartal pertama 2008 ini, pengoperasian lapter belum jelas. Padahal, dana APBD yang keluar untuk lapter sudah lebih dari Rp 2 miliar sejak 2006 silam.

Seperti diketahui, pemkab berencana memfungsikan kembali lapter setelah terbengkalai puluhan tahun lalu. Sejak 2006, pemkab mengalokasikan dananya untuk renovasi lapter. Itu digunakan untuk memperbaiki landasan dan perbaikan sarana yang diperlukan. Bahkan Pemprov Jatim membantu pengadaan alat yang diperlukan lapter.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep Hamid Ali Munir ragu pemanfaatan lapter bisa sesuai jadwal. Dulu, katanya, pihak terkait begitu yakin lapter bisa dioperasikan pada tahun 2008. Melihat kondisinya saat ini, katanya, Lapter Trunojoyo sulit difungsikan tahun ini. Indikatornya, pemenuhan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan bandara belum dipenuhi. "Saya lihat nyaris tak ada yang berubah," katanya.

Itu sebabnya, kader PKB itu mengibaratkan pemfungsian lapter sama halnya menunggu kabar dari langit. Dia beralasan karena greget mengoptimalkan lapter terkesan kurang serius. Indikatornya, kata dia, hingga kemarin dewan belum mendengar kabar terbaru seputar kejelasan penggunaan lapter. Ini berarti, katanya, lapter masih akan terus menunggu, bahkan mungkin sampai Suramadu selesai.

Pria tegap itu meminta dinas terkait bersungguh-sungguh untuk memfungsikan kembali lapter. Alasannya, lapter yang beroperasi berguna bagi masyarakat. Pasalnya, angkutan udara domestik dapat memperpendek jarak antara Sumenep-Surabaya atau sebaliknya. "Kami juga tidak tahu sampai di mana perjuangan menuju pengoperasian lapter," terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kadishub Aminullah enggan menanggapi belum beroperasinya lapter. Dia hanya jelaskan bahwa dishub tidak diam dan terus berusaha maksimal. Mantan kabag pemdes itu akui hingga kini pihaknya terus ikhtiar dan mencari maskapai. "Usaha terus kami lakukan (demi terealisasinya pemanfaatan lapter, Red.)," tuturnya.

Dia menambahkan, dishub saat ini sedang membuat master plan untuk kelengkapan bandara. Pasalnya, dephub tidak dapat mengeluarkan ijin pengperasian sebelum perangkat layaknya bandara dilengkapi. Usai dibuatnya master plan, pemkab akan ajukan ijin untuk selanjutnya ditinjau dephub. "Lapter pasti beroperasi jika dianggap layak," katanya.

Dalam pantauan koran ini di lokasi, lapter memang semakin lengkap. Di antaranya, ruang tunggu dan kantor di sekitar bandara tak lagi kumuh seperti beberapa waktu lalu. Selain itu, landasan pacu di-hotmik dan dibuat lebib lebar dan panjang. Tetapi, pada siang kemarin, belum ada seorang petugas pun yang ngantor di bandara. Meski ada beberapa orang di bandara, tak lain beberapa gembala yang menyabit rumput dan menunggui sapinya yang 'diparkir' di sekitar bandara. (abe/ed)

Sumber: Jawa Pos, Jumat, 04 Apr 2008