Kongres mahasiswa Universitas Wiraraja (Unija) nyaris baku hantam kemarin. Pasalnya, ada dua kelompok yang berbeda pendapat. Satu kubu menghendaki kongres dibubarkan dengan alasan inkonstitusional. Kubu lainnya menghendaki kongres dilanjutkan karena sah menurut aturan kampus.
Pantauan Koran ini, suasana pra-kongres memang beda. Buktinya, mahasiswa yang mengikuti kongres terpecah tiga. Yakni, kubu yang anti kongres, pro-kongres, dan kelompok netral. Saat masuk ruangan kongres, mereka juga duduk di berkelompk sesuai kubunya masing-masing. Ketika panitia memulai pembukaan kongres, interupsi pun bermunculan dari kubu yang anti-kongres.
Dari situ, ketegangan bermunculan. Itu karena kubu anti-kongres minta kongres dibubarkan. Tetapi, kubu pro-kongres tetap ingin melangsungkan kongres. Kedua kubu sama-sama ngotot dan berdiri berhadap-hadapan di antara urat leher dan poster.
Untungnya, perang urat leher ini sempat dilerai mahasiswa senior yang netral. Kongres akhirnya diskorsing untuk memunculkan kata sepakat. Tetapi, kata sepakat gagal dicapai dan kelompok anti kongres memilih walk-out dari arena kongres.
Kepada wartawan, ketua kelompok anti-kongres Halili mengaku kecewa pada panitia. Menurutnya, seharusnya kongres batal demi hukum dan peraturan kampus. Saat pemilihan presiden mahasiswa tahun lalu, katanya, kongres diikuti semua mahasiswa. Tetapi, kongres kemarin hanya diikuti perwakilan mahasiswa fakultas dan UKM (unit kegiatan mahasiswa). Mengacu pada statuta kampus, Halili katakan kongres tidak sah jika hanya melibatkan segelintir mahasiswa.
Dia menuding panitia memiliki kebijakan yang tendensius dalam pelaksanaan kongres. Pasalnya, mahasiswa berambut kriting ini menduga panitia berkubu dengan kelompok status quo (presiden mahasiswa demisioner). Karena itu, kubu anti-kongres yang menamakan kelompok penyelemat mahasiswa Unija (KPMU) menganggap lebih baik walk-out dari kongres yang dipaksakan. Alasannya, panitia kongres telah mempraktekkan cara orde baru dan anti-reformasi.
"Kami (KPMU) tidak ikut bertanggungjawab atas hasil kongres ilegal ini," terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Panitia Kongres Kholish menilai aksi KPMU mengada-ada. Berdasarkan petunjuk pimpinan Unija, katanya, kongres tahun ini dibuat sederhana. Diantaranya, presma cukup dipilih perwakilan mahasiswa fakultas dan UKM. Menurut dia, panitia hanya melaksanakan tugas pasca demisionernya presma sebelumnya.
Kholish menilai aksi KPMU sebagai hal wajar sebagai bagian dari demokratisasi di kampus. Perwakilan mahasiswa, sambungnya, telah diundang sesuai kapasitasnya sebagai eksekutif di fakultasnya masing-masing dan UKM di internal kampus. Dia menganggap undangan berhak untuk datang atau tidak hadir dalam kongres. "Mereka (KPMU) juga punya hak untuk memilih atau tidak memilih dalam kongres," paparnya.
Sementara dosen senior Unija Hidayat Adiyanto hadir untuk membuka kongres. Menurutnya, dia hadir untuk melaksanakan tugas pimpinan Unija. Dia yakin kongres memiliki rujukan aturan internal kampus. Itu sebabnya, dia tidak ingin terjebak pada anti atau pro kongres. Selain itu, dia akui hadir untuk sambutan dalam rangka digelarnya kongres mahasiswa. "Saya hadir (di kongres) karena perintah pimpinan," terangnya. (abe)
Sumber: Jawa Pos, Minggu, 27 Juli 2008
Impian petani untuk meningkatkan kesejahteraannya sepertinya sudah di pelupuk mata. Ini karena bibit padi lokal MSP (mari sejahterakan petani) dinilai memberi peluang untuk meningkatkan hasil tanam.
Terbukti, proyek percontohan MSP di Kecamatan Dasuk dan Ganding yang digagas anggota DPR RI MH. Said Abdullah ternyata sukses besar. Dari 10 hektar lahan yang ditanami bibit padi jenis MSP I, ternyata berhasil memanen padi sebesar 110 hektar.
Kemarin, politisi PDI Perjuangan ini secara simbolis memanen padi MSP I di Desa Dasuk Barat, Kecamatan Dasuk dan Desa Karay, Kecamatan Ganding. Said sendiri sempat kaget dengan hasil panen kali ini. Sebab, untuk musim tanam musim ketiga, dia memprediksi perhektarnya bisa memanen padi 8 ton gabah kering. Tapi ternyata di luar dugaannya. Petani bisa panen per hektar sebanyak 11 ton. "Hari ini kita panen 10 hektar dengan hasil 110 ton gabah kering," tukasnya bangga.
Bibit MSP yang juga merupakan akronim dari Megawati Soekarno Putri ini ditanam Said pada 18 Maret lalu. Selama 100 hari bibit itu membuahkan hasil. "Hasil panen padi ini akan kita berikan kepada masyarakat," ujarnya.
Melihat kesuksesan hasil panen kali ini, politisi PDI Perjuangan ini berencana mengembangkan kepada seluruh petani di Madura. Rencananya, pada musim tanam I bulan Desember nanti, Said akan membagikan 2 ton benih MSP I untuk empat kabupaten.
"Banyak sudah yang daftar minta bibit MSP. Di Dasuk ada 60 hektar, di Manding ada 17 hektar. Jadi kita sepakat per kabupaten di Madura akan kita bantu bibit masing-masing untuk 200 hektar," tegas Ketua Baitul Muslimin ini.
Dengan demikian, Said berharap, Madura bisa swasembada beras. "Ini merupakan bibit lokal, untuk apa kita import varitas hibrida. Kita ternyata bisa memanen 11 ton per hektar hanya dengan 8 kg bibit per hektar," tegasnya.
Bibit itu, jelas Said akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Karena dia berkomitmen untuk mensejahterakan petani. Benih MSP lanjutnya, merupakan bukti bahwa PDI Perjuangan tak hanya bicara dalam memperjuangkan petani.
Sekadar diketahui, MSP ini merupakan padi varietas lokal yang ditemukan seorang insinyur lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang tinggal di Lampung, Surono. Surono meneliti varietas ini selama bertahun-tahun. Resminya, MSP sendiri adalah akronim dari Mari Sejahterakan Petani. (zr)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 21 Juli 2008
Terbukti, proyek percontohan MSP di Kecamatan Dasuk dan Ganding yang digagas anggota DPR RI MH. Said Abdullah ternyata sukses besar. Dari 10 hektar lahan yang ditanami bibit padi jenis MSP I, ternyata berhasil memanen padi sebesar 110 hektar.
Kemarin, politisi PDI Perjuangan ini secara simbolis memanen padi MSP I di Desa Dasuk Barat, Kecamatan Dasuk dan Desa Karay, Kecamatan Ganding. Said sendiri sempat kaget dengan hasil panen kali ini. Sebab, untuk musim tanam musim ketiga, dia memprediksi perhektarnya bisa memanen padi 8 ton gabah kering. Tapi ternyata di luar dugaannya. Petani bisa panen per hektar sebanyak 11 ton. "Hari ini kita panen 10 hektar dengan hasil 110 ton gabah kering," tukasnya bangga.
Bibit MSP yang juga merupakan akronim dari Megawati Soekarno Putri ini ditanam Said pada 18 Maret lalu. Selama 100 hari bibit itu membuahkan hasil. "Hasil panen padi ini akan kita berikan kepada masyarakat," ujarnya.
Melihat kesuksesan hasil panen kali ini, politisi PDI Perjuangan ini berencana mengembangkan kepada seluruh petani di Madura. Rencananya, pada musim tanam I bulan Desember nanti, Said akan membagikan 2 ton benih MSP I untuk empat kabupaten.
"Banyak sudah yang daftar minta bibit MSP. Di Dasuk ada 60 hektar, di Manding ada 17 hektar. Jadi kita sepakat per kabupaten di Madura akan kita bantu bibit masing-masing untuk 200 hektar," tegas Ketua Baitul Muslimin ini.
Dengan demikian, Said berharap, Madura bisa swasembada beras. "Ini merupakan bibit lokal, untuk apa kita import varitas hibrida. Kita ternyata bisa memanen 11 ton per hektar hanya dengan 8 kg bibit per hektar," tegasnya.
Bibit itu, jelas Said akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Karena dia berkomitmen untuk mensejahterakan petani. Benih MSP lanjutnya, merupakan bukti bahwa PDI Perjuangan tak hanya bicara dalam memperjuangkan petani.
Sekadar diketahui, MSP ini merupakan padi varietas lokal yang ditemukan seorang insinyur lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang tinggal di Lampung, Surono. Surono meneliti varietas ini selama bertahun-tahun. Resminya, MSP sendiri adalah akronim dari Mari Sejahterakan Petani. (zr)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 21 Juli 2008
Masyarakat yang tinggal di desa terpencil sebentar lagi bisa menikmati penerangan listrik. Listrik bagi warga yang berada di desa tertinggal ini bukan dari PLN. Tapi dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
PLTS bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Tahun ini 100 warga yang mendapatkan penerangan PLTS.
"Diperkirakan bulan depan PLTS bagi warga yang mendapatkan bantuan bisa dipasang. Ada tenaga teknis yang akan mengerjakan bantuan pusat ini," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bangkalan Ali Afandy.
Keseratus warga penerima bantuan PLTS pusat tersebar di 6 kecamatan katagori tertinggal. Yakni Kecamatan Geger mendapat 22 unit untuk warga di 2 desa (Debung 16 unit dan Katol Barat 6 unit).
Kecamatan Blega mendapatkan 14 unit PLTS, untuk 8 desa. Kecamatan Tragah memperoleh 15 unit tersebar di 6 desa. Kecamatan Konang 12 unit untuk warga di 4 desa. Kecamatan Modung 24 unit bagi 4 desa, dan Kecamatan Kokop 13 unit untuk 5 desa.
"Satu unit PLTS hanya satu warga. Kekuatan daya-nya cuma 50 watt/PLTS," ujarnya. Selain dari Kementerian PDT, Pemkab Bangkalan terlebih dulu memberi bantuan PLTS bagi warga di desa tertinggal. Pada 2008, bantuan diberikan kepada delapan warga di Kecamatan Sepulu dan Kecamatan Kokop masing-masing 4 unit.
"Delapan unit PLTS dari anggaran APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 99,9 juta. Ini sudah dilaksanakan. Sekarang ini warga sudah menikmati listrik," katanya.
Tahun sebelumnya, lanjut Ali, program PLTS bagi desa tertinggal telah dilakukan. "Tahun depan kita akan mengajukan lagi kepada kementerian PDT untuk mendapatkan bantuan PLTS bagi desa merah. Karena pemkab dalam beberapa tahun ini menganggarkan. Namun jumlahnya lebih sedikit karena keterbatasan anggaran," ungkapnya.
Dikatakan warga yang mendapatkan peneragan PLTS selama ini belum pernah menikmati penerangan listrik. Karena lokasi rumahnya berada di perbukitan. "Dengan PLTS, warga yang berada jauh di pedesaan bisa menikmati penerangan listrik," jelasnya. (tra)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 21 Juli 2008
PLTS bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Tahun ini 100 warga yang mendapatkan penerangan PLTS.
"Diperkirakan bulan depan PLTS bagi warga yang mendapatkan bantuan bisa dipasang. Ada tenaga teknis yang akan mengerjakan bantuan pusat ini," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bangkalan Ali Afandy.
Keseratus warga penerima bantuan PLTS pusat tersebar di 6 kecamatan katagori tertinggal. Yakni Kecamatan Geger mendapat 22 unit untuk warga di 2 desa (Debung 16 unit dan Katol Barat 6 unit).
Kecamatan Blega mendapatkan 14 unit PLTS, untuk 8 desa. Kecamatan Tragah memperoleh 15 unit tersebar di 6 desa. Kecamatan Konang 12 unit untuk warga di 4 desa. Kecamatan Modung 24 unit bagi 4 desa, dan Kecamatan Kokop 13 unit untuk 5 desa.
"Satu unit PLTS hanya satu warga. Kekuatan daya-nya cuma 50 watt/PLTS," ujarnya. Selain dari Kementerian PDT, Pemkab Bangkalan terlebih dulu memberi bantuan PLTS bagi warga di desa tertinggal. Pada 2008, bantuan diberikan kepada delapan warga di Kecamatan Sepulu dan Kecamatan Kokop masing-masing 4 unit.
"Delapan unit PLTS dari anggaran APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 99,9 juta. Ini sudah dilaksanakan. Sekarang ini warga sudah menikmati listrik," katanya.
Tahun sebelumnya, lanjut Ali, program PLTS bagi desa tertinggal telah dilakukan. "Tahun depan kita akan mengajukan lagi kepada kementerian PDT untuk mendapatkan bantuan PLTS bagi desa merah. Karena pemkab dalam beberapa tahun ini menganggarkan. Namun jumlahnya lebih sedikit karena keterbatasan anggaran," ungkapnya.
Dikatakan warga yang mendapatkan peneragan PLTS selama ini belum pernah menikmati penerangan listrik. Karena lokasi rumahnya berada di perbukitan. "Dengan PLTS, warga yang berada jauh di pedesaan bisa menikmati penerangan listrik," jelasnya. (tra)
Sumber: Jawa Pos, Senin, 21 Juli 2008
Dua hari belakangan ini warga Dusun Karang, Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, digegerkan temuan aspal dan minyak tanah mentah di dua sumur milik Asmat, 50 alias Sutarman. Awalnya Asmat menggali sumur untuk mengairi lahan tembakau miliknya. Ketika penggalian mencapai kedalaman 12 meter tiba-tiba muncul rembesan cairan hitam yang semula dikira air. Namun baunya menyengat seperti bau minyak tanah, Asmat menghentikan penggalian dan ternyata cairan itu menyala api saat disulut.
Selanjutnya Asmat menggali sumur kedua berjarak sekitar 300 meter dari sumur pertama. Ternyata dari dalam sumur itu ditemukan lempengan batu yang muncul aspal hitam bercampur air.
"Aspal meleleh di dinding-dinding sumur dan akhirnya memenuhi dasar sumur yang kedalamannya baru dua meter," ujar Asmat ketika ditemui Surya di kediamannya,Kamis (17/7).
Sementara itu Kepala kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Moh Fadhilah yang mendengar laporan itu, bersama stafnya langsung meninjau sumur aspal itu. Dia langsung mengambil contoh cairan itu yang sebagian lempengan tanah bekas galian sumur milik Asmat untuk diteliti lebih lanjut. (st2)
Sumber: Surya, Friday, 18 July 2008
Selanjutnya Asmat menggali sumur kedua berjarak sekitar 300 meter dari sumur pertama. Ternyata dari dalam sumur itu ditemukan lempengan batu yang muncul aspal hitam bercampur air.
"Aspal meleleh di dinding-dinding sumur dan akhirnya memenuhi dasar sumur yang kedalamannya baru dua meter," ujar Asmat ketika ditemui Surya di kediamannya,Kamis (17/7).
Sementara itu Kepala kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Moh Fadhilah yang mendengar laporan itu, bersama stafnya langsung meninjau sumur aspal itu. Dia langsung mengambil contoh cairan itu yang sebagian lempengan tanah bekas galian sumur milik Asmat untuk diteliti lebih lanjut. (st2)
Sumber: Surya, Friday, 18 July 2008
Sumur yang baru digali Asmat alias Pak Sutamar (60), warga Dusun Karang, Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengeluarkan minyak.
Warga yang mengetahui sumur berminyak tersebut, berbondong-bondong melihatnya, dan untuk menghindari hal-hal tak diinginkan sumur tersebut diberi "police line" oleh Polres Sumenep.
Kapolsek Rubaru, AKP Mahmud, Rabu, menjelaskan, Senin (7/7) lalu, Asmat mengali tanahnya untuk membuat sumur dan ternyata pada kedalaman sekitar 10 meter tercium aroma minyak mentah. Saat itu, Asmat masih meneruskan galiannya sampai kedalaman sekitar 12 meter.
"Kalau baunya seperti minyak tanah dan bensin. Awalnya, Asmat menceritakan sumur yang berbau minyak itu pada keluarga dekatnya dan akhirnya menyebar se Rubaru. Sejak Selasa (8/7), banyak warga yang melihat dari dekat keberadaan sumur tersebut", katanya di Sumenep.
Pada Jum'at (11/7), kata Mahmud, pihaknya menerima pemberitahuan secara resmi dari Kepala Desa Mandala, Modallir, tentang sumur yang berminyak itu. Senin (14/7), dirinya bersama Camat Rubaru, Supriyadi, sepakat untuk melihat sumur itu.
"Secara bersamaan, anggota Polres Sumenep juga datang ke lokasi. Untuk akhirnya untuk menghindari hal-hal tak diinginkan, sumur itu diberi 'police line'. Sumur itu beraroma kuat minyak tanah dan bensin. Kita juga minta pada pemilik lahan sekaligus yang menggali sumur, Asmat, untuk menghentikan sementara penggalian sumur tersebut", katanya.
Mahmud berharap, Pemkab Sumenep segera mengecek sumur tersebut, sekaligus untuk memastikan lokasi di sekitar sumur itu berbahaya atau tidak bagi kesehatan manusia, dikarenakan sampai saat ini masih banyak warga yang ingin melihat sumur tersebut. /ant
Sumber: Surya, Wednesday, 16 July 2008
Warga yang mengetahui sumur berminyak tersebut, berbondong-bondong melihatnya, dan untuk menghindari hal-hal tak diinginkan sumur tersebut diberi "police line" oleh Polres Sumenep.
Kapolsek Rubaru, AKP Mahmud, Rabu, menjelaskan, Senin (7/7) lalu, Asmat mengali tanahnya untuk membuat sumur dan ternyata pada kedalaman sekitar 10 meter tercium aroma minyak mentah. Saat itu, Asmat masih meneruskan galiannya sampai kedalaman sekitar 12 meter.
"Kalau baunya seperti minyak tanah dan bensin. Awalnya, Asmat menceritakan sumur yang berbau minyak itu pada keluarga dekatnya dan akhirnya menyebar se Rubaru. Sejak Selasa (8/7), banyak warga yang melihat dari dekat keberadaan sumur tersebut", katanya di Sumenep.
Pada Jum'at (11/7), kata Mahmud, pihaknya menerima pemberitahuan secara resmi dari Kepala Desa Mandala, Modallir, tentang sumur yang berminyak itu. Senin (14/7), dirinya bersama Camat Rubaru, Supriyadi, sepakat untuk melihat sumur itu.
"Secara bersamaan, anggota Polres Sumenep juga datang ke lokasi. Untuk akhirnya untuk menghindari hal-hal tak diinginkan, sumur itu diberi 'police line'. Sumur itu beraroma kuat minyak tanah dan bensin. Kita juga minta pada pemilik lahan sekaligus yang menggali sumur, Asmat, untuk menghentikan sementara penggalian sumur tersebut", katanya.
Mahmud berharap, Pemkab Sumenep segera mengecek sumur tersebut, sekaligus untuk memastikan lokasi di sekitar sumur itu berbahaya atau tidak bagi kesehatan manusia, dikarenakan sampai saat ini masih banyak warga yang ingin melihat sumur tersebut. /ant
Sumber: Surya, Wednesday, 16 July 2008
Harus Tuntas sebelum Akhir Jabatan SBY-JK
Pembangunan megaproyek jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menjadi perhatian pimpinan MPR RI. Jembatan yang membentang di atas Selat Madura itu di-deadline tuntas sebelum jabatan SBY-JK (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla) berakhir.
"Saya tekankan kepada SBY-JK supaya Suramadu diselesaikan sebelum masa tugasnya berakhir. Sebab, jembatan ini menjadi barometer keberhasilan konstruksi di Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI Aksa Mahmud kepada koran ini usai berkunjung ke Ponpes Al Hikam Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, kemarin.
Dalihnya, jembatan yang akan menghubungkan Pulau Madura dan Jawa itu tidak kunjung selesai dalam kepemimpinan empat presiden. Nah, jika Suramadu tuntas dibangun, akan menjadi hasil karya terbesar pemerintah. "Ini akan dicatat dalam sejarah," tandasnya.
Mengenai kemajuan pembangunan fisik jembatan, Aksa Mahmud telah mendapat laporan dari menteri pekerjaan umum (PU). Saat ini, katanya, menunggu penyelesaian fisik bentang tengah. "Penjelasan terakhir dari menteri, Suramadu tinggal di (bentang) tengahnya saja. Saya rasa, tidak lama lagi akan selesai," ujarnya.
Menurut dia, dengan selesainya Suramadu, pembangunan di Madura akan berkembang pesat. Jika masyarakat Madura menerima investasi, maka investor akan banyak yang masuk. Sebab, fasilitas jembatan Suramadu akan sangat menentukan pengembangan di Madura.
Disinggung ketimpangan pembangunan infrastruktur di Madura dan Jawa, adik misan Wapres JK ini menilai masalah itu juga dialami daerah di luar Jawa. Hanya, dia menganggap pembangunan di Madura lebih bagus.
Bahkan, menurutnya, pembangunan infrastruktur di Madura lebih baik ketimbang wilayah lain di luar pulau Jawa. "(Infrastruktur) di Banten saja yang ada di Pulau Jawa masih lebih baik Madura. Saya sudah keliling dari sana," jelasnya. (tra/mat)
Pembangunan megaproyek jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menjadi perhatian pimpinan MPR RI. Jembatan yang membentang di atas Selat Madura itu di-deadline tuntas sebelum jabatan SBY-JK (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla) berakhir.
"Saya tekankan kepada SBY-JK supaya Suramadu diselesaikan sebelum masa tugasnya berakhir. Sebab, jembatan ini menjadi barometer keberhasilan konstruksi di Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI Aksa Mahmud kepada koran ini usai berkunjung ke Ponpes Al Hikam Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, kemarin.
Dalihnya, jembatan yang akan menghubungkan Pulau Madura dan Jawa itu tidak kunjung selesai dalam kepemimpinan empat presiden. Nah, jika Suramadu tuntas dibangun, akan menjadi hasil karya terbesar pemerintah. "Ini akan dicatat dalam sejarah," tandasnya.
Mengenai kemajuan pembangunan fisik jembatan, Aksa Mahmud telah mendapat laporan dari menteri pekerjaan umum (PU). Saat ini, katanya, menunggu penyelesaian fisik bentang tengah. "Penjelasan terakhir dari menteri, Suramadu tinggal di (bentang) tengahnya saja. Saya rasa, tidak lama lagi akan selesai," ujarnya.
Menurut dia, dengan selesainya Suramadu, pembangunan di Madura akan berkembang pesat. Jika masyarakat Madura menerima investasi, maka investor akan banyak yang masuk. Sebab, fasilitas jembatan Suramadu akan sangat menentukan pengembangan di Madura.
Disinggung ketimpangan pembangunan infrastruktur di Madura dan Jawa, adik misan Wapres JK ini menilai masalah itu juga dialami daerah di luar Jawa. Hanya, dia menganggap pembangunan di Madura lebih bagus.
Bahkan, menurutnya, pembangunan infrastruktur di Madura lebih baik ketimbang wilayah lain di luar pulau Jawa. "(Infrastruktur) di Banten saja yang ada di Pulau Jawa masih lebih baik Madura. Saya sudah keliling dari sana," jelasnya. (tra/mat)
Kekeringan yang terjadi di wilayah Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menyebabkan sekitar 7.000 santri di sejumlah pondok pesantren mandi dengan air sungai yang mulai keruh. Hal ini terjadi di Pondok Pesantren Banyuanyar dan santri Ponpes Bata-Bata, semuanya di kecamatan Palengaan.
Menurut salah seorang santri, Samsul, Selasa (8/7), tindakan itu dilakukan karena debit air sumur yang ada di pondoknya mulai berkurang. Jika digunakan untuk mandi, air tidak cukup untuk kebutuhan memasak. Maka mereka lebih memilih mandi di sungai meski airnya keruh. "Yang penting masaknya air bersih. Kalau soal mandi enggak apa-apa kita mandi di sungai. Toh tetap suci kok," katanya menjelaskan.
Tidak hanya mandi, buang air besar juga dilakukan para santri di sungai karena WC pondok sudah tak dapat digunakan akibat tak ada air. Menurut Samsul, kondisi seperti ini hampir setiap tahun terjadi, terutama saat musim kemarau seperti sekarang ini. "Karena sudah biasa seperti itu kami tidak masalah Mas. Teman-teman tetap bertahan, di sini tidak ada yang pulang kecuali liburan", kata Samsul menambahkan.
Kondisi serupa juga terjadi di pondok pesantren lain di Kecamatan Palengaan, seperti di Ponpes Al-Khairat Bata-Bata dan Ponpes Miftahul Ulum Betet, Kecamatan Pamekasan. Di Al-Khairat, santri harus mengurangi mandi menjadi satu kali sehari karena persediaan air menipis. Demikian juga di Ponpes Betet. Di kedua ponpes itu santri terpaksa mandi air kolam pemandian yang mulai keruh karena aliran air dari sumber air di dekat pondok mulai berkurang.
Sumber: Kompas.Com, Selasa, 8 Juli 2008
Menurut salah seorang santri, Samsul, Selasa (8/7), tindakan itu dilakukan karena debit air sumur yang ada di pondoknya mulai berkurang. Jika digunakan untuk mandi, air tidak cukup untuk kebutuhan memasak. Maka mereka lebih memilih mandi di sungai meski airnya keruh. "Yang penting masaknya air bersih. Kalau soal mandi enggak apa-apa kita mandi di sungai. Toh tetap suci kok," katanya menjelaskan.
Tidak hanya mandi, buang air besar juga dilakukan para santri di sungai karena WC pondok sudah tak dapat digunakan akibat tak ada air. Menurut Samsul, kondisi seperti ini hampir setiap tahun terjadi, terutama saat musim kemarau seperti sekarang ini. "Karena sudah biasa seperti itu kami tidak masalah Mas. Teman-teman tetap bertahan, di sini tidak ada yang pulang kecuali liburan", kata Samsul menambahkan.
Kondisi serupa juga terjadi di pondok pesantren lain di Kecamatan Palengaan, seperti di Ponpes Al-Khairat Bata-Bata dan Ponpes Miftahul Ulum Betet, Kecamatan Pamekasan. Di Al-Khairat, santri harus mengurangi mandi menjadi satu kali sehari karena persediaan air menipis. Demikian juga di Ponpes Betet. Di kedua ponpes itu santri terpaksa mandi air kolam pemandian yang mulai keruh karena aliran air dari sumber air di dekat pondok mulai berkurang.
Sumber: Kompas.Com, Selasa, 8 Juli 2008
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
