DI SAAT melakukan penelitian tentang tokoh informal di Madura, sebagian besar para akademisi selalu memiliki kesimpulan yang tunggal, yakni para kiai atau tokoh agamalah yang memiliki pengaruh dominan sebagai informal leader di Madura. Kesimpulan itu memang tidak salah, namun tidak cukup lengkap.

Saat melakukan penelitan untuk tesis master di UGM, saya menemukan temuan baru dalam konteks kajian akademis-meskipun bagi orang Madura sendiri bukan hal yang baru-bahwa tidak hanya kiai yang menjadi bagian penting bagi elite masyarakat pedesaan, informal leader yang signifikan, tapi juga para blater. Blater adalah elite pedesaan yang memiliki social origin dan tradisi yang berbeda dengan kultur kiai. Bila kiai dibesarkan di dalam kultur keagamaan, sedangkan blater dibesarkan dalam kultur jagoanisme, dekat dengan ritus kekerasan. Bila kiai dekat dengan tradisi tahlilan dan pengajian, maka blater dengan dengan tradisi sandur, remoh dan kerapan sapi. (Rozaki:2004).

Memang istilah blater hanya popluer di Madura bagian barat (Bangkalan dan Sampang). Sedangkan di Madura bagian timur (Pamekasan dan Sumenep) lebih populer dengan sebutan bajingan. Dari sekian banyak elite jagoan yang saya wawancarai, kesimpulan yang dapat dipetik, ternyata ada tingkatan dan kelas tersendiri yang membedakan pengertian bajingan dengan blater. Potret bajingan lebih kental bermain pada dunia hitam dan memiliki perangai yang kasar dan keras. Sedangkan blater sekalipun dekat dengan kultur kekerasan dan dunia hitam, namun perangai yang dibangun lebih lembut, halus dan memiliki keadaban. Di kalangan mereka sendiri dalam mempersepsikan diri, blater adalah bajingan yang sudah naik kelas atau naik tingkat sosialnya.

Untuk menyebut informal leader selain kiai, saya lebih senang mempopulerkan istilah blater dibandingkan bajingan. Bahasa blater adalah khas Madura yang tidak ditemukan di berbagai daerah lainnya bila menyebut sosok istilah jagoan. Bila di Banten ada jawara, Betawi ada jagoan, maka di Madura ada blater. Sedangkan istilah bajingan hampir ditemukan di banyak tempat, khususnya di Jawa.

Proses waktu memberikan gambaran pada kita bahwasannya komunitas blater sudah menjadi fakta sosial (social fact) yang tidak dapat dibantah. Sekalipun Islam mendominasi percaturan sosial politik, ekonomi, dan budaya di Madura, tetapi dalam perkembangan Islam di masyarakat kenyataannya tidak saja melahirkan elite kiai semata, namun tumbuh kultur lain yang selalu beririsan antara dialektika Islam dan adat atau kebiasaan lokal yang embrionya tumbuh sebelum Islam populer di Madura. Tradisi carok dan kerapan sapi embrionya sebenarnya berasal dari kultur adat atau tradisi lokal Madura. Kedua tradisi ini sampai saat ini kalau dikritisi menjelaskan masih adanya ketegangan simbolik antara kultur Islam dengan kebiasaan lokal. Namun, ketegangan ini diselesaikan dengan secara "sinkretis", yakni keduanya diakomodasi sebagai nilai kemaduraan.

Sudah waktunya kini orang Madura merefleksikan ulang, carok yang seperti apakah yang ’islami’ dan ’kafiri’ agar tidak terjadi gebyah uyah seolah membunuh orang itu dilegalisasi oleh adat dan tradisi bahkan Islam. Terlebih kalau didialogkan dengan hukum bernegara di Indonesia.

Ranah Sosial Kiai dan Blater

Melihat perkembangan sosial budaya peran kiai dan blater ini menarik untuk terus dicermati. Bila kiai di masa lalu sebatas menjadi elite di masyarakat pedesaan, untuk konteks Madura pasca reformasi, kini kiai juga menjadi bagian penting dari elite perkotaan, karena posisi kekuasaan formal yang kini disandangnya. Banyak kiai yang duduk di jabatan formal, baik sebagai bupati dan anggota dewan. Jadi dalam perkembangan sekarang, ada dua pilah kiai, yakni mereka yang benar-benar murni sebagai informal leader. Meminjam istilah terbaru Gus Dur, yakni kiai kampung. Kiai kampung adalah kiai yang sangat dekat dengan aktifitas keseharian rakyat, jauh dari politik kekuasaan. Sedangkan kiai politik menempel di kekuasaan.

Peran kiai politik sebagai informal leader bergeser menjadi pemimpin formal (formal leader). Kiai kampung konsisten berada di jalur kultural sedangkan kiai politik berada di jalur struktural. Perkembangan ini sebenarnya sesuatu yang wajar saja dalam alam berdemokrasi.

Permasalahannya adalah bila kiai politik ini gagal menjalankan politik pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka akankah nasib komunitas kiai akan serupa dengan nasib para kaum priyayi di Madura yang mengalami kebangkrutan kultural dan struktural menjelang akhir abad 19? (Mansoornor:1995). Saat itu kaum priyayi memegang kendali kekuasaan formal di Madura, birokrasi dikuasai dan dikendalikan para priyayi. Tapi jabatan yang diemban tidak untuk membuat masyarakat sejahtera malah sengsara sehingga rakyat lebih cinta pada kiai yang posisinya kala itu sebagai informal leader. Sejarah akan menguji akankah nasib kiai akan sama dengan para priyayi? Para kialah yang dapat menjawabnya.

Lalu bagaimana dengan komunitas blater? Kaum blater masih dominan di posisi sebagai elite pedesaan, belum merangkak secara cepat layaknya kiai yang begitu eksis dan tampil dominan sebagai elite perkotaan. Blater sebagai orang kuat di desa masih tampil cukup dominan. Di pedesaan, komunitas blater masih memainkan peran sebagai broker keamanan dalam interaksi ekonomi dan sosial politik. Selain itu, tak sedikit yang bermain di dua kaki, selain sebagai broker keamanan juga sebagai tokoh formal, yakni menjadi state apparatus dengan cara menjadi klebun (kepala desa). Di banyak tempat di pedesaan Madura, tak sedikit klebun desa berasal dari komunitas blater atau dipegaruhi oleh politik perblateran.

Jebakan Krisis

Tanda-tanda adanya krisis di kalangan informal leader di Madura mulai tampak ke permukaan. Ironisnya, justru terjadi di era reformasi. Padahal, di era ini terdapat nilai desentralisasi dan otonomi daerah yang orientasinya mendekatkan negara terhadap masyarakatnya melalui kebijakan pemerintahan yang partisipatif, akomodatif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kebijakan daerah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan ekonomi masyarakat meningkat. Akses pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan menjadi semakin mudah dan murah.

Ada kecenderungan praktik desentralisasi dan otonomi daerah justru semakin meningkatkan beban dan biaya hidup masyarakat. Kebutuhan pokok terus meningkat naik tanpa disertai pendapatan rakyat yang meningkat pula. Berbeda balik dengan para pejabat formal yang terus menaik pendapatannya. Kini ada jurang yang semakin lebar antara masyarakat dengan elitenya, baik formal leader ataupun informal leader.

Visi kepemimpinan mereka kini tak lagi berorietasi ke bawah, tapi terus menjulang ke atas menggapai impian diri, bukan mewujudkan impian rakyatnya. Bila kondisi ini terus memburuk, maka tidak menutup kemungkinan trust masyarakat yang dulunya tinggi terhadap kiai secara berlahan akan melemah. Bila laju politik dan sosial ekonomi pemerintahan tak lagi membela dan melindungi masyarakat, tokoh informal yang selama ini diandalkan tak lagi menemaninya. Kemana lagi rakyat harus mencari pemimpin yang dapat mengayominya? Akankah ’ratu adil’ itu akan datang? Dari mana ratu adil itu akan berasal? Jawabannya, ratu adil itu kini harus dicari di dalam kalbu dan inisiatif rakyat sendiri untuk memulai langkah baru yang kritis, inovatif mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Wallahua’lam bissowab.

Penulis: Abdur Rozaki, dosen di UIN Jogjakarta

Sumber: Jawa Pos, Rabu, 07 Mar 2007